Dokumen tersebut membahas tentang kerjasama antar desa dan desa dengan pihak ketiga. Kerjasama antar desa diatur melalui peraturan bersama kepala desa yang disepakati melalui musyawarah, sedangkan kerjasama dengan pihak ketiga diatur dalam perjanjian bersama. Dokumen ini juga menjelaskan tahapan kerjasama mulai dari persiapan, penawaran, penyusunan peraturan/perjanjian, hingga pelaksanaan dan pelapor
2. DASAR HUKUM
UNDANG UNDANG NO.6 TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NO.96 TH 2017
3. RUANG LINGKUP KERJA SAMA
•KERJA SAMA ANTAR DESA
•KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA
PELAKSANAAN KERJA SAMA ANTAR DESA
DIATUR DENGAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA MELALUI
KESEPAKATAN MUSYAWARAH ANTAR DESA
KERJA SAMA ANTAR DESA YANG PELAKSANAANNYA MELIBATKAN BUM
DESA DAN /ATAU KERJA SAMA ANTAR DESA YANG BERADA DALAM SATU
KAWASAN PERDESAAN DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DESA DAN
DISEPAKATI MELALUI MUSYAWARAH DESA
4. KERJA SAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA
KERJA SAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA BISA DILAKUKAN DENGAN PIHAK
SWASTA, ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA LAINNYA SESUAI
DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KERJA SAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA TERDIRI ATAS:
•KERJA SAMA ATAS PRAKARSA DESA
•KERJA SAMA ATAS PRAKARSA PIHAK KETIGA
PELAKSANAAN KERJA SAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA DIATUR
DENGAN PERJANJIAN BERSAMA MELALUI KESEPAKATAN MUSYAWARAH
DESA
5. ISI PERATURAN BERSAMA DAN PERJANJIAN BERSAMA
1. RUANG LINGKUP BERSAMA
2. BIDANG KERJA SAMA
3. TATA CARA DAN KETENTUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
4. JANGKA WAKTU
5. HAK DAN KEWAJIBAN
6. PENDANAAN
7. TATA CARA PERUBAHAN , PENUNDAAN DAN PEMBATALAN
8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
6. HUBUNGAN KERJA SAMA DESA DENGAN RPJM DESA DAN RKP DESA
• BIDANG DAN/ATAU POTENSI DESA YANG AKAN DIKERJASAMAKAN,
TERTUANG DALAM RPJM DESA DAN RKP DESA
• DALAM HAL BIDANG DAN/ATAU POTENSI DESA YANG AKAN DIKERJA
SAMAKAN BELUM TERTUANG DALAM RPJM DESA DAN RKP DESA,
DILAKUKAN PERUBAHAN TERHADAP RPJM DESA DAN RKP DESA
• PERUBAHAN TERHADAP RPJM DESA DAN RKP DESA PADA POINT DIATAS
DILAKUKAN MELALUI MUSRENBANG DESA YANG DIADAKAN SECARA
KHUSUS DENGAN MEKANISME PERUBAHAN
7. BIDANG DAN/ATAU POTENSI DESA YANG MENJADI
KERJA SAMA DESA
1. PEMERINTAHAN DESA
2. PEMBANGUNAN DESA
3. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1. PENGEMBANGAN USAHA BERSAMA YANG DI MILIKI OLEH
DESA UNTU MENCAPAI NILAI EKONOMI YANG BERDAYA
SAING
2. KEGIATAN KEMASYARAKATAN , PELAYANAN,
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
ANTAR DESA DAN/ATAU BIDANG KEAMANAN DAN
KETERTIBAN
8. TAHAPAN KERJA SAMA ANTAR DESA
1. PERSIAPAN
2. PENAWARAN
3. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
4. PENANDATANGANAN
5. PELAKSANAAN
6. PELAPORAN
TAHAP PERSIAPAN
1. KEPALA DESA MELAKUKAN INVENTARISASI ATAS BIDANG DAN/ATAU
POTENSI DESA YANG AKAN DIKERJA SAMAKAN
2. BIDANG DAN/ATAU POTENSI DESA YANG AKAN DIKERJA SAMAKAN
DISUSUN DALAM SKALA PRIORITAS DAN DIBAHAS DALAM
MUSYAWARAH DESA
3. BPD MENYELENGGARAKAN MUSYAWARAH DESA SETELAH KEPALA
DESA MENYUSUN SKALA PRIORITAS KERJA SAMA DESA
4. HASIL MUSYAWARAH DESA DAPAT MENYEPAKATI ATAU TIDAK
MENYEPAKATI UNTUK MELAKUKAN KERJA SAMA
9. 5. BIDANG DAN/ATAU POTENSI DESA YANG TELAH DISEPAKATI UNTUK
DIKERJA SAMAKAN SESUAI DENGAN HASIL MUSYAWARAH DESA ,
DICANTUMKAN DALAM RPJM DESA DAN RKP DESA
6. MENYIAPKAN INFORMASI DAN DATA YANG LENGKAP MENGENAI
BIDANG DAN/ATAU POTENSI DESA YANG AKAN DIKERJA SAMAKAN
TAHAP PERSIAPAN
10. 1. KEPALA DESA MENAWARKAN RENCANA KERJA SAMA KEPADA
KEPALA DESA LAIN DENGAN SURAT PENAWARAN KERJA SAMA
2. SURAT PENAWARAN KERJA SAMA MEMUAT PALING SEDIKIT
a) BIDANG DAN ATAU POTENSI DESA
b) RUANG LINGKUP KERJA SAMA
c) TATA CARA DAN KETENTUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
d) JANGKA WAKTU
e) HAK DAN KEWAJIBAN
f) PENDANAAN
g) TATA CARA PERUBAHAN, PENUNDAAN DAN PEMBATALAN
h) PENYELESAIAN PERSELISIHAN
3. BPD MENYELENGGARAKAN MUSYAWARAH DESA SETELAH KEPALA
DESA MENERIMA PENAWARAN KERJA SAMA
4. HASIL MUSYAWARAH DESA DAPAT MENYEPAKATI ATAU TIDAK
MENYEPAKATI UNTUK MELAKUKAN KERJA SAMA
5. KEPALA DESA MEMBERIKAN JAWABAN SECARA TERTULIS KEPADA
KEPALA DESA YANG MENAWARKAN RENCANA KERJA SAMA SESUAI
HASIL MUSYAWARAH DESA
TAHAP PENAWARAN
11. TAHAP PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
1. KEPALA DESA MENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BERSAMA SETELAH ADA
KESEPAKATAN TERHADAP PENAWARAN
2. RANCANGAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA YANG TELAH DISUSUN, WAJIB
DIKONSULTASIKAN KEPADA MASYARAKAT DESA MASING MASING PADA SAAT
MUSYAWARAH DESA DAN DIKONSULTASIKAN KEPADA BUPATI/WALIKOTA MELALUI
CAMAT UNTUK MENDAPATKAN SESUATU
3. RANCANGAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA YANG DIKONSULTASIKAN KEPADA
BUPATI/WALIKOTA MELALUI CAMAT MELIPUTI KERJA SAMA TERKAIT TATA RUANG,
PUNGUTAN, ORGANISASI, SERTA BERKAITAN DENGAN PEMBEBANAN DI DALAM APB
DESA
4. MASUKAN RANCANGAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA DARI
BUPATI/WALIKOTA MELALUI CAMAT DITERIMA KEMBALI KEPALA DESA PALING
LAMBAT 20 (DUA PULUH HARI) KERJA TERHITUNG SEJAK DITERIMANYA RANCANGAN
DIMAKSUD OLEH CAMAT
5. APABILA DALAM BATAS WAKTU DIMAKSUD DI POINT DIATAS TIDAK ADA MASUKAN
DARI BUPATI/WALIKOTA MELALUI CAMAT MAKA KEPALA DESA MENETAPKAN
RANCANGAN MENJADI PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
6. MASUKAN DARI MASYARAKAT DAN BUPATI/WALIKOTA MELALUI CAMAT PADA POINT
DIATAS DIGUNAKAN KEPALA DESA UNTUK TINDAK LANjUT PROSES PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA UNTUK DISEPAKATI BERSAMA
12. PENANDATANGANAN
1. KEPALA DESA YANG MELAKUKAN KERJA SAMA ANTAR DESA
MENETAPKAN RANCANGAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
DENGAN MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN PALING LAMA 7 (TUJUH)
HARI KERJA TERHITUNG SEJAK TANGGAL DISEPAKATI
2. PENANDATANGANAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA DISAKSIKAN
CAMAT ATAS NAMA BUPATI/WALIKOTA
PELAKSANAAN
1. MELAKSANAKAN KEGIATAN-KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA OLEH BKAD
2. MENATAUSAHAKAN PELAKSANAAN KERJA SAMA OLEH BKAD
PELAPORAN
1. BKAD WAJIB MELAPORKAN HASIL PELAKSANAAN PERATURAN
BERSAMA KEPALA DESA KEPADA KEPALA DESA DENGAN TEMBUSAN
BPD DAN BUPATI/WALIKOTA MELALUI CAMAT
2. LAPORAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DIATAS DILENGKAPI DOKUMEN
TERKAIT KERJA SAMA DESA
13. BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD)
1. DALAM RANGKA PELAKSANAAN KERJA SAMA ANTAR DESA DAPAT DIBENTUK
BKAD SESUAI KEBUTUHAN DESA MELALUI MEKANISME MUSYAWARAH ANTAR
DESA
2. BKAD TERDIRI ATAS:
1. PEMERINTAH DESA
2. ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
3. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
4. LEMBAGA DESA LAINNYA,DAN
5. TOKOH MASYARAKAT DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KEADILAN
GENDER
3. SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN PEMBENTUKAN BKAD SEBAGAIMANA
POINT DIATAS DITETAPKAN DENGAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
MENGENAI KERJA SAMA DESA
4. BKAD BERTANGGUNG JAWAB KEPADA MASING-MASING KEPALA DESA
BKAD MEMPUNYAI TUGAS MENGELOLA KERJASAMA ANTAR DESA,
MEMPERSIAPKAN, MELAKSANAKAN, DAN MELAPORKAN HASIL PELAKSANAAN
KERJA SAMA
14. TAHAPAN KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA
ATAS PRAKARSA DESA
1. PERSIAPAN
2. PENAWARAN
3. PENYUSUNAN PERJANJIAN BERASAMA
4. PENANDATANGANAN
5. PELAKSANAAN
6. PELAPORAN
TAHAP PERSIAPAN
1. KEPALA DESA MELAKUKAN INVENTARISASI ATAS BIDANG DAN/ATAU
POTENSI DESA YANG AKAN DIKERJA SAMAKAN
2. BIDANG DAN/ATAU POTENSI DESA YANG AKAN DIKERJA SAMAKAN
DISUSUN DALAM SKALA PRIORITAS DAN DIBAHAS DALAM
MUSYAWARAH DESA
3. BIDANG DAN/ATAU POTENSI DESA YANG TELAH DISEPAKATI UNTUK
DIKERJA SAMAKAN TERTUANG DALAM RPJM DESA DAN RKP DESA
4. MENYIAPKAN INFORMASI DAN DATA YANG LENGKAP MENGENAI
BIDANG DAN/ATAU POTENSI DESA YANG AKAN DIKERJASAMAKAN
15. 5. MENGANALISIS MANFAAT DAN BIAYA KERJA SAMA YANG
TERENCANA DAN TERUKUR
6. MEMBUAT KERANGKA ACUAN KERJA BERDASARKAN INFORMASI,
DATA, ANALISIS MANFAAT DAN ANALISIS BIAYA KERJA SAMA
7. MEMPEDOMANI PERATURAN YANG MENGATUR LINGKUNGAN
HIDUP DAN TATA RUANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
TERKAIT BIDANG DAN/ATAU POTENSI DESA YANG AKAN
DIKERJASAMAKAN
TAHAP PERSIAPAN
16. TAHAP PENAWARAN
1. PEMERINTAH DESA MENGUMUMKAN PENAWARAN KERJA SAMA KEPADA
PIHAK KETIGA DENGAN MELAMPIRKAN KERANGKA ACUAN
2. PIHAK KETIGA MENYAMPAIKAN PENAWARAN KEPADA PEMERINTAH DESA
YANG MENGACU PADA KERANGKA ACUAN KERJA
3. BPD MENYELENGGARAKAN MUSYAWARAH DESA SETELAH PEMERINTAH
DESA MENERIMA PENAWARAN KERJA SAMA DARI PIHAK KETIGA
4. HASIL MUSYAWARAH DESA MENETAPKAN PIHAK KETIGA YANG AKAN
MELAKUKAN KERJA SAMA
17. TAHAP PENYUSUNAN RANCANGAN PERJANJIAN BERSAMA
1. PEMERINTAH DESA MENYIAPKAN RANCANGAN PERJANJIAN BERSAMA DENGAN PIHAK
KETIGA
2. RANCANGAN PERJANJIAN BERSAMA PEMERINTAH DESA DENGAN PIHAK KETIGA YANG
TELAH DISUSUN WAJIB DIKONSULTASIKAN KEPADA MASYARAKAT DESA MASING MASING
DAN DIKONSULTASIKAN KEPADA BUPATI/WALIKOTA MELALUI CAMAT UNTUK
MENDAPATKAN MASUKAN
3. RANCANGAN PERJANJIAN BERSAMA PEMERINTAH DESA DENGAN PIHAK KETIGA YANG
DIKONSULTASIKAN KEPADA BUPATI/WALIKOTA MELALUI CAMAT SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DIATAS MELIPUTI KERJA SAMA TERKAIT TATA RUANG , PUNGUTAN ,
ORGANISASI DAN YANG MENYANGKUT PEMBEBANAN DI DALAM APB DESA
4. MASUKAN RANCANGAN PERJANJIAN BERSAMA PEMERINTAH DESA DENGAN PIHAK
KETIGA DARI BUPATI/WALIKOTA MELALUI CAMAT DITERIMA KEMBALI PEMERINTAH DESA
PALING LAMBAT 20 (DUA PULUH HARI) KERJA TERHITUNG SEJAK DITERIMANYA
RANCANGAN DIMAKSUD OLEH CAMAT
5. APABILA DALAM BATAS WAKTU DIMAKSUD DI POINT DIATAS TIDAK ADA MASUKAN DARI
BUPATI/WALIKOTA MELALUI CAMAT MAKA PEMERINTAH DESA MELANJUTKAN PROSES
PENYUSUNAN RANCANGAN PERJANJIAN BERSAMA PEMERINTAH DESA DENGAN PIHAK
KETIGA
6. MASUKAN DARI MASYARAKAT DAN BUPATI/WALIKOTA MELALUI CAMAT PADA POINT
DIATAS DIGUNAKAN PEMERINTAH DESA UNTUK TINDAK LANjUT PROSES PENYUSUNAN
RANCANGAN PERJANJIAN BERSAMA PEMERINTAH DESA DENGAN PIHAK KETIGA UNTUK
DISEPAKATI BERSAMA
18. PENANDATANGANAN
1. KEPALA DESA MENANDATANGANI RANCANGAN PERJANJIAN BERSAMA
PEMERINTAH DESA DENGAN PIHAK KETIGA PALING LAMA 7 (TUJUH)
HARI KERJA TERHITUNG SEJAK TANGGAL DISEPAKATI
2. PENANDATANGANAN PERJANJIAN BERSAMA PEMERINTAH DESA
DENGAN PIHAK KETIGA DISAKSIKAN CAMAT ATAS NAMA
BUPATI/WALIKOTA
PELAKSANAAN
1. MELAKSANAKAN KEGIATAN SESUAI RUANG LINGKUP DALAM
PERJANJIAN BERSAMA OLEH PEMERINTAH DESA SERTA PIHAK KETIGA
2. MENATAUSAHAKAN PELAKSANAAN KERJA SAMA OLEH PEMERINTAH
DESA DAN PIHAK KETIGA
PELAPORAN
1. KEPALA DESA WAJIB MELAPORKAN HASIL PELAKSANAAN PERJANJIAN
BERSAMA PEMERINTAH DESA DENGAN PIHAK KETIGA KEPADA BPD
DENGAN TEMBUSAN BUPATI/WALIKOTA MELALUI CAMAT
2. LAPORAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DIATAS DILENGKAPI DOKUMEN
TERKAIT KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA
19. TAHAPAN KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA
ATAS PRAKARSA PIHAK KETIGA
1. PIHAK KETIGA DAPAT MEMPRAKARSAI RENCANA KERJA SAMA DENGAN
DESA SESUAI DENGAN BIDANG DAN/ATAU POTENSI DESA
2. PIHAK KETIGA MENYAMPAIKAN PENAWARAN RENCANA KERJA SAMA
KEPADA PEMERINTAH DESA
3. PEMERINTAH DESA MENYAMPAIKAN PENAWARAN RENCANA KERJA
SAMA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DIATAS KEPADA BPD UNTUK DIBAHAS
DALAM MUSYAWARAH DESA
4. BPD MENYELENGGARAKAN MUSYAWARAH DESA SETELAH PEMERINTAH
DESA MENYAMPAIKAN PENAWARAN RENCANA KERJA SAMA DARI PIHAK
KETIGA
5. HASIL MUSYAWARAH DESA MENETAPKAN PIHAK KETIGA YANG AKAN
MELAKUKAN KERJA SAMA
20. KERJA SAMA DESA BERAKHIR APABILA
1. TERDAPAT KESEPAKATAN PARA PIHAK MELALUI PROSEDUR YANG DITETAPKAN
DALAM KESEPAKATAN ATAU PERJANJIAN
2. TUJUAN KESEPAKATAN ATAU PERJANJIAN TELAH TERCAPAI
3. TERDAPAT KEADAAN LUAR BIASA YANG MENGAKIBATKAN KESEPAKATAN ATAU
PERJANJIAN KERJA SAMA TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN
4. SALAH SATU PIHAK TIDAK MELAKSANAKAN ATAU MELANGGAR KETENTUAN
KESEPAKATAN ATAU PERJANJIAN
5. DIBUAT KESEPAKATAN ATAU PERJANJIAN BARU YANG MENGGANTIKAN
KESEPAKATAN ATAU PERJANJIAN LAMA
6. BERTENTANGAN DENGAN KETENTUANPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
7. OBJEK KESEPAKATAN ATAU PERJANJIAN HILANG
8. TERDAPAT HAL YANG MERUGIKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT
DESA,DAERAH,ATAU NASIONAL
9. BERAKHIRNYA MASA KESEPAKATAN ATAU PERJANJIAN
21. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama desa diselesaikan secara
musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan
1. Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa dalam satu wilayah kecamatan,
penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh camat atau sebutan lain
2. Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa pada wilayah kecamatan yang
berbeda pada satu daerah kabupaten/kota difasilitasi dan diselesaikan oleh
bupati/walikota
3. Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada point 1 dan point 2
untuk kerja sama antar Desa bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara
yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi
penyelesaian perselisihan
4. Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada point 1 dan point 2
untuk kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan
dilakukan melalui proses arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
