Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang definisi pajak menurut undang-undang dan para ahli hukum. 2. Pajak merupakan kontribusi wajib yang bersifat memaksa untuk membiayai pengeluaran negara. 3. Dokumen tersebut juga membahas berbagai jenis pajak dan asas-asas pemungutan pajak di Indonesia.

1. Presented by:
Sartono, SE, Ak, MA

2. Menurut UU & beberapa ahli, antara lain:
1. UU No. 28 th 2007: Pajak merupakan kontribusi wajib oleh
orang pribadi & badan yang bersifat memaksa, dengan tidak
mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.
2. Prof. Dr.Rochmat Soemitro: Pajak adalah peralihan kekayaan
rakyat ke negara untuk pembiayaan untuk membiayai
pengeluaran rutin sisanya untuk public saving yg digunakan
untuk public investment
3. Prof. Dr. P.J.A. Andriani pajak adalah iuran kepada wajib negara
(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib
membayarnya menurut peraturan – peraturan, dan gunanya
adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang
terhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan
pemerintahan

3. 1. Pajak adalah suatu iuran, atau kewajiban
menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara
2. Sifatnya wajib dapat dipaksakan
3. Berdasarkan undang-undang
4. Tidak ada jasa timbal yang dapat ditunjuk
5. Pajak dipungut oleh negara baik pusat maupun daerah
6. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran
pemerintah, yang bila pemasukannya msh terdapat
surplus, digunakan utk membiayai public investment

4. Bea Materai ( surat berharga= Rp. 3000/
6000)
Bea Masuk dan Bea Keluar ( exim)
Cukai ( pungutan atas brg larangan: Rokok,
minuman keras)
Retribusi ( pajak daerah)
Iuran Pungutan lain yang sah/legal berupa
sumbangan wajib (lokal)

5. Budgetair / Financial “memasukkan uang
sebanyak-banyaknya ke kas negara dengan
tujuan untuk membiayai pengeluaran negara”
Regulerend / Mengatur “mengatur
masyarakat dalam bidang: ekonomi, sosial
maupun politik”.

6. Pajak yg tinggi dikenakan thd brg mewah
Tarif progresif dikenakan atas penghasilan
Tarif pajak ekspor sebesar 0%
Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan brg hsl
industri tertentu, spt semen, industri rokok, inds baja,
dimaksudkan agar terdpt penekanan produksi thd industri
tsb krn dpt mengganggu lingk atau polusi.
Pembebasan pjk penghsl atas SHU koperasi
Pemberlakuan tax holiday: dimaksudkan utk menarik
investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

7. Hukum pajak merupakan bagian dari hukum
Administrasi Negara Hubungan hukum pajak
dengan hukum perdata Hukum pajak selalu
mencari dasar kemungkinan pemungutan
pajak berdasarkan perbuatan hukum pajak
Terminologi dalam hukum pajak banyak
dipengaruhi oleh hukum perdata Lex
specialis derogat lex generalis (peraturan yg
istimewa hrs diberi tempat yg lebih utama
dari peraturan yg umum)

8. Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam
KUHP banyak digunakan dalam peraturan
Undang-undang pajak.
Pembagian Hukum Pajak:
Hukum Pajak Materiil → mengatur timbulnya,
besarnya, & hapusnya utang pjk beserta hub.
Hkm antara pemrth & wp.
Hukum Pajak Formil → utk melindungi fiskus &
wp serta memberi jaminan bhwa hkm materiilnya
dpt diselenggarakan setepat mungkin.

9. Teori Asuransi ( bayar pajak=premi)
Teori Kepentingan ( smakin tinggi
kepentingan akan besar bayar pajak)
Teori Gaya Pikul ( bayar pajak sesuai beban
WP/badan)
Teori Bakti ( Warga hrs taat bayar pajak)
Teori Asas Gaya Beli ( bayar pajak, putar
uang)

10. Menurut Golongan
1. Pajak Langsung ( dibebankan ke WP: PBB,PPN)
2. Pajak Tidak Langsung ( dibebankan ke Org lain:
PPh badan)
Menurut Sifat
1. Pajak Subjektif ( fokus WP: WHT)
2. Pajak Objektif ( fokus ke Objek: VAT)
Menurut Lembaga Pemungut
1. Pajak Pusat ( pusat: WHT & PPN)
2. Pajak Daerah ( propinsi & kabupaten: BBN, Resto)

11. Terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan
pajak, dan sistem pemungutan pajak Stelsel
Pajak
oStelsel Nyata (riil) ( perhitungan Pajak di
akhir tahun)
oStelsel Anggapan (fiktif) ( perhitungan awal
tahun)
oStelsel Campuran

12. Asas Domisili ( WP di dalam/luar negerri)
Asas Sumber ( sumber penghasilan)
Asas Kebangsaan ( WN WP)

13. Official Assesment System ( kantor Pajak)
Self Assesment System ( WP)
With Holding System (pihak ke-3)

14. Menurut Ajaran Materiil → ajaran ini konsisten
dg penerapan self assesment system Jika ada
sesuatu yang menyebabkan, seperti: a)
Perbuatan-perbuatan b) Keadaan-keadaan c)
Peristiwa
Menurut Ajaran Formil → ajaran ini konsisten
dg penerapan official assesment system Jika ada
surat ketetapan pajak oleh fiscus

15. Pembayaran
Pelunasan
Kompensasi
Penghapusan
Daluwarsa
Pembebasan

16. 1. Tarif Progresif (meningkat) Tarif pemungutan pajak yg persentasenya
semakin besar bila jumlah yg dijadikan dasar pengenaan pajak semakin
besar . Tarif progresif dibedakan menjadi 3, yaitu: a)Tarif Progresif-
Proposional Tarif berupa % tertentu yg semakin meningkat dg semakin
meningkatnya dasar pengenaan pajak, & kenaikan % tsb adalah tetap.
b.) Tarif Progresif-Progresif Tarif berupa % tertentu yg semakin
meningkat dg semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak, &
kenaikan % tsb jg semakin meningkat. c. )Tarif Progresif - Degresif
Tarif berupa % tertentu yg semakin meningkat dg semakin
meningkatnya dasar pengenaan pajak, & kenaikan % tsb semakin
menurun. d. Tarif Degresif (menurun) Tarif berupa % tertentu yg
semakin menurun dg semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak,.
2. Tarif Tetap Tarif pemungutan pajak yg besar nominalnya tetap tanpa
memperhatikan jumlah yg dijadikan dasar pengenaan pajak.
3. Tarif Proporsional (sebanding) Tarif berupa % tertentu yg sifatnya tetap
thd brp pun dsr pengenaan pajaknya. Semakin besar dasar pengenaan
pajak maka semakin besar pula jumlah pajak yg terutang dg kenaikan
scr proporsional.

17. Sekian & Terima kasih
Wassallamuallaikum Wr. Wb.