SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  16
EVALUASI KEBIJAKAN
“Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut
estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup
substansi, implementasi dan dampak” (Anderson: 1975).
“Evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-
masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai
terhadap hasil kebijakan dan program”
Evaluasi = kesimpulan + klarifikasi + kritik + penyesuaian dan perumusan masalah
kembali
(Dunn).
LANGKAH EVALUASI KEBIJAKAN
1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan
akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang
lain.
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu
dampak.
Edward A. Suchman (dikutip Winarno, 2002, 169)
FUNGSI EVALUASI KEBIJAKAN
1. Eksplanasi, melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan
program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola
hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari
evaluasi ini evaluator dapat mengindentifikasi masalah, kondisi dan
aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
2. Kepatuhan. melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang
dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya
sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
3. Audit, melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar
sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada
kebocoran atau penyimpangan.
4. Akunting, dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi
dari kebijakan tersebut.
ASPEK-ASPEK EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK
(WIBAWA, 1994)
1. Proses Pembuatan Kebijakan
2. Proses Implementasi Kebijakan
3. Konsekuensi Kebijakan
4. Efektivitas Dampak Kebijakan
ASPEK-ASPEK EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK
(WILLIAM DUNN, 1999)
MODEL-MODEL EVALUASI KEBIJAKAN
1. Model Evaluasi William Dunn
2. Model Formatif vs Sumatif
3. Goal Oriented Evaluation / Model Tyler
4. Goal Free Evaluation Model (Michael Schriven)
5. Model Empat Level Donald L. Kirkpatrick
6. CIPP Model (Context, Input, Process, Product)
KRITERIA EVALUASI WILLIAM DUNN
 Masalah Tipe I. Masalah dalam
tipe ini meliputi biaya tetap dan
efektivitas yang berubah dari
kebijakan. Jadi, tujuannya adalah
memaksimalkan efektivitas pada
batas risorsis yang tersedia.
 Masalah Tipe II. Masalah pada tipe
ini menyangkut efektivitas yang
sama dan biaya yang berubah dari
kebijakan. Jadi, tujuannya adalah
untuk meminimalkan biaya.
 Masalah Tipe III. Masalah pada
tipe ini menyangkut biaya dan
efektivitas yang berubah dari
kebijakan.
 Masalah Tipe IV. Masalah pada
tipe ini mengandung biaya sama
dan juga efektivitas tetap dari
kebijakan. Masalah ini dapat
dikatakan sulit dipecahkan karena
satu-satunya alternatif kebijakan
yang tersedia barangkali adalah
tidak melakukan sesuatu pun.
KRITERIA EVALUASI WILLIAM DUNN
Kriteria Pareto
(melindungi
kesejahteraan
minimum:
a. Pareto Optimal
b. Pareto Non optimal
c. Pareto Superior
Kriteria Kaldor Hicks
(memaksimalkan
kesejahteraan bersih:
Suatu keadaan sosial lebih baik
dari yang lainnya jika terdapat
perolehan bersih dalam efisiensi
dan jika mereka yang
memperoleh dapat menggantikan
mereka yang kehilangan. Untuk
tujuan praktis kriteria yang tidak
mensyaratkan bahwa yang
kehilangan secara nyata
memperoleh kompensasi ini,
mengabaikan isu perataan
Kriteria John Rawls
(memaksimalkant
kesejahteraan
redistributif:
Suatu situasi sosial dikatakan
lebih baik dari lainnya jika
menghasilkan pencapaian
kesejahteraan anggota-anggota
masyarakat yang dirugikan
SUMATIF
Evaluasi Formatif
Tujuan:
 Sejauh mana sebuah program mencapai target populasi
yang tepat.
 Apakah penyampaian pelayanannya telah sesuai dan
konsisten dengan spesifikasi program atau tidak;
 Sumberdaya apa yang dikeluarkan dalam melaksanakan
program tersebut
Jenis:
 Evaluasi administratif: Biasanya evaluasi administrative
dilakukan dalam lingkup pemerintahan yang dikaitkan
dengan aspek-aspek ketaatan financial dan prosedur.
 Evaluasi Yudisial: Evaluasi yang berkaitan dengan obyek-
obyek hukum.
 Evaluasi Politik: Evaluasi yg dilakukan oleh lembaga-
lembaga politik.
Aspek Kinerja Evaluasi:
 Effort Evaluation: Mengevaluasi kecukupan input program.
 Performance Evaluation: Mengkaji output dibandingkan
dengan input program.
 Effectiveness Evaluation: Mengkaji apakah
pelaksanaannya sesuai dengan sasaran & tujuan.
 Effeciency Evaluation: Membandingkan biaya dengan
output yang dicapai.
 Process Evaluation: Mengkaji metode pelaksanaan,
aturan dan prosedur dalam pelaksanaan.
Evaluasi Sumatif / Dampak
Tujuan:
 Menilai apakah program telah membawa dampak yang
diinginkan terhadap individu, rumah tangga dan lembaga.
 Menilai apakah dampak tersebut berkaitan dengan
intervensi program
 Mengeksplore apakah ada akibat yang tidak diperkirakan
baik yang positif maupun yang negatif
 Mengkaji bagaimana program mempengaruhi kelompok
sasaran, dan apakah perbaikan kondisi kelompok sasaran
betul-betul disebabkan oleh adanya program tersebut
ataukah karena faktor lain.
Jenis:
 Evaluasi Kebijakan / Program Kegiatan
Dimensi Dampak:
 Dampak pada masalah publik (pada kelompok sasaran)
yang diharapkan atau tidak.
 Dampak pada kelompok di luar sasaran sering disebut
eksternalitas / dampak melimpah (spillover effects).
 Dampak sekarang dan dampak yang akan datang.
 Dampak biaya langsung yang dikeluarkan untuk
membiayai program dan dampak biaya tak langsung
yang dikeluarkan publik akibat suatu kebijakan (misalnya
dampak terhadap pengeluaran rumah-tangga akibat
relokasi pemukiman yang menyebabkan jarak ke
sekolah/tempatkerja makin jauh, dll).
GOAL ORIENTED EVALUATION /
MODEL TYLER
• Evaluasi ditujukan pada tingkah laku peserta didik.
• Evaluasi harus dilakukan pada tingkah laku awal peserta
didik sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran dan
sesudah melaksanakan kegiatan pembelajaran (hasil).
• Memerlukan informasi perubahan tingkah laku terutama
pada saat sebelum dan sesudah terjadinya pembelajaran
• Model Tyler disebut juga model black box
TYLER MODEL
Tiga langkah pokok yang
harus dilakukan, yaitu:
1. Menentukan tujuan
pembelajaran yang akan
di evaluasi
2. Menentukan situasi
dimana peserta didik
memperoleh kesempatan
untuk menunjukkan
tingkah laku yang
berhubungan dengan
tujuan
3. Menentukan alat evaluasi
yang akan dipergunakan
untuk mengukur tingkah
laku peserta didik
GOAL FREE EVALUATION MODEL
(MICHAEL SCHRIVEN)
 Seorang evaluator harus menghindari tujuan dan mengambil
setiap tindak pencegahan
 Evaluasi ini dapat dilakukan tanpa mengetahui tujuan itu
sendiri, oleh karena itu evaluasi perlu menilai pengaruh
nyata tentang profil kebutuhan yang dilanjutkan dengan
tindakan dalam pendidikan
 Bagaimana kerjanya program, dengan jalan mengidentifikasi
penampilan-penampilan yang terjadi, baik hal-hal positif,
maupun hal-hal yang negatif
MODEL EVALUASI EMPAT LEVEL
DONALD L. KIRKPATRICK
Model evaluasi ini dikembangkan oleh Kirkpatrick. Sekarang
menjadi salah satu rujukan dan standar bagi berbagai
perusahaan besar dalam program training bagi pengembangan
sumber daya manusia.
Model evaluasi ini mencakup empat level evaluasi,
yaitu:
• Reaction
• Learning
• Behavior
MODEL EVALUASI EMPAT LEVEL
DONALD L. KIRKPATRICK
Evaluasi Reaksi (Reaction Evaluation)
Evaluasi terhadap reaksi peserta training berarti mengukur kepuasan peserta Evaluasi pada level ini
dapat disebut sebagai evaluasi terhadap proses training.
Evaluasi Belajar (Learning Evaluation)
Belajar dapat didefinisikan sebagai perubahan sikap, perbaikan pengetahuan,dan atau kenaikan
keterampilan peserta setelah selesai mengikuti program.
Penilaian evaluating learning ini ada yang menyebut dengan penilaian hasil (output) belajar.
Evaluasi Perilaku (Behavior Evaluation)
Evaluasi perilaku ini berbeda dengan evaluasi terhadap sikap. Penilaian sikap pada evaluasi level 2
difokuskan pada perubahan sikap yang terjadi pada saat kegiatan training dilakukan sehingga lebih
bersifat internal, sedangkan penilaian prilaku difokuskan pada perubahan tingkah laku setelah
peserta kembali ke tempat kerja.
Evaluasi Hasil (Result Evaluation)
Evaluasi hasil dalam level ke-4 ini difokuskan pada hasil akhir (Final Result) yang terjadi karena
peserta telah mengikuti suatu program.
SUMBER: DANIEL L
Context
Evaluation
upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel
yang dilayani, dan tujuan proyek.
Konteks evaluasi ini membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh
program, dan merumuskan tujuan program.
Input
Evaluation
untuk membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil,
apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya.
Evaluasi ini menolong mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang
diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan, bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya.
Process
Evaluation
untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan, apakah program terlaksana sesuai dengan
rencana atau tidak.
Evaluasi proses juga digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan
implementasi selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai
rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi.
Product
Evaluation
untuk melayani daur ulang suatu keputusan dalam program.
Evaluasi produk diharapkan dapat membantu pimpinan proyek dalam mengambil suatu keputusan terkait
program yang sedang terlaksana, apakah program tersebut dilanjutkan, berakhir, ataukah ada keputusan
lainnya. Keputusan ini juga dapat membantu untuk membuat keputusan selanjutnya, baik mengenai hasil
yang telah dicapai maupun apa yang dilakukan setelah program itu berjalan.
CIPP Model
SUMBER: DANIEL L STUFELBEAM
CIPP Model

Contenu connexe

Tendances

Analisis kebijakan-publik1
Analisis kebijakan-publik1Analisis kebijakan-publik1
Analisis kebijakan-publik1Ary Ajo
 
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis KebijakanModul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakanunitpublikasi
 
Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakan
Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran KebijakanModul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakan
Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakanunitpublikasi
 
Analisis kebijakan sosial, model dan tekniknya
Analisis kebijakan sosial, model dan tekniknyaAnalisis kebijakan sosial, model dan tekniknya
Analisis kebijakan sosial, model dan tekniknyaHIMA KS FISIP UNPAD
 
Tipe tipe model kebijakan
Tipe tipe model kebijakanTipe tipe model kebijakan
Tipe tipe model kebijakanNuzulul Putri
 
Proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publik
Proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publikProses pengambilan keputusan dalam kebijakan publik
Proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publikSiti Sahati
 
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)Asep Sufyan Tsauri
 
Pengertian Kebijakan Publik
Pengertian Kebijakan PublikPengertian Kebijakan Publik
Pengertian Kebijakan PublikMuh Firyal Akbar
 
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan PublikAgenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
TEORI-TEORI SIKLUS KEBIJAKAN
TEORI-TEORI SIKLUS KEBIJAKANTEORI-TEORI SIKLUS KEBIJAKAN
TEORI-TEORI SIKLUS KEBIJAKANFahrul Azmi
 
Model Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanModel Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanZakiah dr
 
3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakanMuh Firyal Akbar
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 

Tendances (20)

Pertemuan ke 9 - instrumen & proses kebijakan
Pertemuan ke 9 - instrumen & proses kebijakanPertemuan ke 9 - instrumen & proses kebijakan
Pertemuan ke 9 - instrumen & proses kebijakan
 
Analisis kebijakan-publik1
Analisis kebijakan-publik1Analisis kebijakan-publik1
Analisis kebijakan-publik1
 
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis KebijakanModul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakan
 
Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakan
Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran KebijakanModul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakan
Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakan
 
Analisis kebijakan sosial, model dan tekniknya
Analisis kebijakan sosial, model dan tekniknyaAnalisis kebijakan sosial, model dan tekniknya
Analisis kebijakan sosial, model dan tekniknya
 
Tipe tipe model kebijakan
Tipe tipe model kebijakanTipe tipe model kebijakan
Tipe tipe model kebijakan
 
Proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publik
Proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publikProses pengambilan keputusan dalam kebijakan publik
Proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publik
 
Analisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan PublikAnalisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan Publik
 
Sistim Sosial Politik
Sistim Sosial PolitikSistim Sosial Politik
Sistim Sosial Politik
 
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
 
Kebijakan Publik
Kebijakan PublikKebijakan Publik
Kebijakan Publik
 
Pertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosial
Pertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosialPertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosial
Pertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosial
 
Pengertian Kebijakan Publik
Pengertian Kebijakan PublikPengertian Kebijakan Publik
Pengertian Kebijakan Publik
 
Agenda setting
Agenda settingAgenda setting
Agenda setting
 
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan PublikAgenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
 
TEORI-TEORI SIKLUS KEBIJAKAN
TEORI-TEORI SIKLUS KEBIJAKANTEORI-TEORI SIKLUS KEBIJAKAN
TEORI-TEORI SIKLUS KEBIJAKAN
 
Formulasi kebijakan
Formulasi kebijakanFormulasi kebijakan
Formulasi kebijakan
 
Model Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanModel Formulasi Kebijakan
Model Formulasi Kebijakan
 
3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
 

Similaire à Analisis Evaluasi Kebijakan.ppt

5b. Bahan Narasumber Monev Ketua TAPD.pptx
5b. Bahan Narasumber Monev Ketua TAPD.pptx5b. Bahan Narasumber Monev Ketua TAPD.pptx
5b. Bahan Narasumber Monev Ketua TAPD.pptxArieAdie
 
Model Evaluasi CIPP, Stake, Kirkpatrik, dan alkin.pptx
Model Evaluasi CIPP, Stake, Kirkpatrik, dan alkin.pptxModel Evaluasi CIPP, Stake, Kirkpatrik, dan alkin.pptx
Model Evaluasi CIPP, Stake, Kirkpatrik, dan alkin.pptxauliaulfiana2022
 
makalah mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikan
makalah mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikanmakalah mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikan
makalah mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikanDIANTO IRAWAN
 
Penilaian Program Kesehatan-Dasar AKK.pptx
Penilaian Program Kesehatan-Dasar AKK.pptxPenilaian Program Kesehatan-Dasar AKK.pptx
Penilaian Program Kesehatan-Dasar AKK.pptxRastikaLiaran1
 
Evaluasi Formatif dan Sumatif
Evaluasi Formatif dan SumatifEvaluasi Formatif dan Sumatif
Evaluasi Formatif dan SumatifMuhammad Bahrudin
 
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat DasarSistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat DasarDadang Solihin
 
Materi presentasi tentang proses kebijakan publik
Materi presentasi tentang proses kebijakan publikMateri presentasi tentang proses kebijakan publik
Materi presentasi tentang proses kebijakan publikHimpunan Mahasiswa Islam
 
Sistem Monev Kinerja Pembangunan dan Analisa SWOT Setjen MPR-RI
Sistem Monev Kinerja Pembangunan dan Analisa SWOT Setjen MPR-RISistem Monev Kinerja Pembangunan dan Analisa SWOT Setjen MPR-RI
Sistem Monev Kinerja Pembangunan dan Analisa SWOT Setjen MPR-RIDadang Solihin
 
EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN - M. HARITS ARFAN - KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptx
EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN - M. HARITS ARFAN - KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptxEVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN - M. HARITS ARFAN - KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptx
EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN - M. HARITS ARFAN - KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptxSa'datul Ummah
 
Pertemuan 10_Konsep Evaluasi Kebijakan.pdf
Pertemuan 10_Konsep Evaluasi Kebijakan.pdfPertemuan 10_Konsep Evaluasi Kebijakan.pdf
Pertemuan 10_Konsep Evaluasi Kebijakan.pdfasepsobirin2
 
Penilaian program
Penilaian programPenilaian program
Penilaian programHemah Naidu
 
Model model evaluasi
Model model  evaluasiModel model  evaluasi
Model model evaluasiEly Goro Leba
 
Model model evaluasi
Model model  evaluasiModel model  evaluasi
Model model evaluasiEly Goro Leba
 
CIPP Models.pptx
CIPP Models.pptxCIPP Models.pptx
CIPP Models.pptxBS2022Jabar
 

Similaire à Analisis Evaluasi Kebijakan.ppt (20)

Evaluasi
EvaluasiEvaluasi
Evaluasi
 
5b. Bahan Narasumber Monev Ketua TAPD.pptx
5b. Bahan Narasumber Monev Ketua TAPD.pptx5b. Bahan Narasumber Monev Ketua TAPD.pptx
5b. Bahan Narasumber Monev Ketua TAPD.pptx
 
Pengertian evaluasipendidikan
Pengertian evaluasipendidikanPengertian evaluasipendidikan
Pengertian evaluasipendidikan
 
Evaluasi kebijakan publik
Evaluasi kebijakan publikEvaluasi kebijakan publik
Evaluasi kebijakan publik
 
Model Evaluasi CIPP, Stake, Kirkpatrik, dan alkin.pptx
Model Evaluasi CIPP, Stake, Kirkpatrik, dan alkin.pptxModel Evaluasi CIPP, Stake, Kirkpatrik, dan alkin.pptx
Model Evaluasi CIPP, Stake, Kirkpatrik, dan alkin.pptx
 
makalah mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikan
makalah mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikanmakalah mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikan
makalah mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikan
 
Penilaian Program Kesehatan-Dasar AKK.pptx
Penilaian Program Kesehatan-Dasar AKK.pptxPenilaian Program Kesehatan-Dasar AKK.pptx
Penilaian Program Kesehatan-Dasar AKK.pptx
 
Evaluasi Formatif dan Sumatif
Evaluasi Formatif dan SumatifEvaluasi Formatif dan Sumatif
Evaluasi Formatif dan Sumatif
 
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat DasarSistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar
 
Materi presentasi tentang proses kebijakan publik
Materi presentasi tentang proses kebijakan publikMateri presentasi tentang proses kebijakan publik
Materi presentasi tentang proses kebijakan publik
 
01 Bahan Moneva Palu V0
01 Bahan Moneva Palu V001 Bahan Moneva Palu V0
01 Bahan Moneva Palu V0
 
Sistem Monev Kinerja Pembangunan dan Analisa SWOT Setjen MPR-RI
Sistem Monev Kinerja Pembangunan dan Analisa SWOT Setjen MPR-RISistem Monev Kinerja Pembangunan dan Analisa SWOT Setjen MPR-RI
Sistem Monev Kinerja Pembangunan dan Analisa SWOT Setjen MPR-RI
 
EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN - M. HARITS ARFAN - KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptx
EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN - M. HARITS ARFAN - KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptxEVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN - M. HARITS ARFAN - KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptx
EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN - M. HARITS ARFAN - KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptx
 
Pertemuan 10_Konsep Evaluasi Kebijakan.pdf
Pertemuan 10_Konsep Evaluasi Kebijakan.pdfPertemuan 10_Konsep Evaluasi Kebijakan.pdf
Pertemuan 10_Konsep Evaluasi Kebijakan.pdf
 
evaluasi hasil pendidikan
evaluasi hasil pendidikanevaluasi hasil pendidikan
evaluasi hasil pendidikan
 
Penilaian program
Penilaian programPenilaian program
Penilaian program
 
Isi
IsiIsi
Isi
 
Model model evaluasi
Model model  evaluasiModel model  evaluasi
Model model evaluasi
 
Model model evaluasi
Model model  evaluasiModel model  evaluasi
Model model evaluasi
 
CIPP Models.pptx
CIPP Models.pptxCIPP Models.pptx
CIPP Models.pptx
 

Dernier

MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...ngrecopemdes
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxhartonohajar
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxZainul Ulum
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 

Dernier (8)

MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 

Analisis Evaluasi Kebijakan.ppt

  • 1. EVALUASI KEBIJAKAN “Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak” (Anderson: 1975). “Evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing- masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program” Evaluasi = kesimpulan + klarifikasi + kritik + penyesuaian dan perumusan masalah kembali (Dunn).
  • 2. LANGKAH EVALUASI KEBIJAKAN 1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi 2. Analisis terhadap masalah 3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan 4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi 5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain. 6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak. Edward A. Suchman (dikutip Winarno, 2002, 169)
  • 3. FUNGSI EVALUASI KEBIJAKAN 1. Eksplanasi, melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengindentifikasi masalah, kondisi dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan. 2. Kepatuhan. melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan. 3. Audit, melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan. 4. Akunting, dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.
  • 4. ASPEK-ASPEK EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK (WIBAWA, 1994) 1. Proses Pembuatan Kebijakan 2. Proses Implementasi Kebijakan 3. Konsekuensi Kebijakan 4. Efektivitas Dampak Kebijakan
  • 5. ASPEK-ASPEK EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK (WILLIAM DUNN, 1999)
  • 6. MODEL-MODEL EVALUASI KEBIJAKAN 1. Model Evaluasi William Dunn 2. Model Formatif vs Sumatif 3. Goal Oriented Evaluation / Model Tyler 4. Goal Free Evaluation Model (Michael Schriven) 5. Model Empat Level Donald L. Kirkpatrick 6. CIPP Model (Context, Input, Process, Product)
  • 7. KRITERIA EVALUASI WILLIAM DUNN  Masalah Tipe I. Masalah dalam tipe ini meliputi biaya tetap dan efektivitas yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah memaksimalkan efektivitas pada batas risorsis yang tersedia.  Masalah Tipe II. Masalah pada tipe ini menyangkut efektivitas yang sama dan biaya yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya.  Masalah Tipe III. Masalah pada tipe ini menyangkut biaya dan efektivitas yang berubah dari kebijakan.  Masalah Tipe IV. Masalah pada tipe ini mengandung biaya sama dan juga efektivitas tetap dari kebijakan. Masalah ini dapat dikatakan sulit dipecahkan karena satu-satunya alternatif kebijakan yang tersedia barangkali adalah tidak melakukan sesuatu pun.
  • 8. KRITERIA EVALUASI WILLIAM DUNN Kriteria Pareto (melindungi kesejahteraan minimum: a. Pareto Optimal b. Pareto Non optimal c. Pareto Superior Kriteria Kaldor Hicks (memaksimalkan kesejahteraan bersih: Suatu keadaan sosial lebih baik dari yang lainnya jika terdapat perolehan bersih dalam efisiensi dan jika mereka yang memperoleh dapat menggantikan mereka yang kehilangan. Untuk tujuan praktis kriteria yang tidak mensyaratkan bahwa yang kehilangan secara nyata memperoleh kompensasi ini, mengabaikan isu perataan Kriteria John Rawls (memaksimalkant kesejahteraan redistributif: Suatu situasi sosial dikatakan lebih baik dari lainnya jika menghasilkan pencapaian kesejahteraan anggota-anggota masyarakat yang dirugikan
  • 9. SUMATIF Evaluasi Formatif Tujuan:  Sejauh mana sebuah program mencapai target populasi yang tepat.  Apakah penyampaian pelayanannya telah sesuai dan konsisten dengan spesifikasi program atau tidak;  Sumberdaya apa yang dikeluarkan dalam melaksanakan program tersebut Jenis:  Evaluasi administratif: Biasanya evaluasi administrative dilakukan dalam lingkup pemerintahan yang dikaitkan dengan aspek-aspek ketaatan financial dan prosedur.  Evaluasi Yudisial: Evaluasi yang berkaitan dengan obyek- obyek hukum.  Evaluasi Politik: Evaluasi yg dilakukan oleh lembaga- lembaga politik. Aspek Kinerja Evaluasi:  Effort Evaluation: Mengevaluasi kecukupan input program.  Performance Evaluation: Mengkaji output dibandingkan dengan input program.  Effectiveness Evaluation: Mengkaji apakah pelaksanaannya sesuai dengan sasaran & tujuan.  Effeciency Evaluation: Membandingkan biaya dengan output yang dicapai.  Process Evaluation: Mengkaji metode pelaksanaan, aturan dan prosedur dalam pelaksanaan. Evaluasi Sumatif / Dampak Tujuan:  Menilai apakah program telah membawa dampak yang diinginkan terhadap individu, rumah tangga dan lembaga.  Menilai apakah dampak tersebut berkaitan dengan intervensi program  Mengeksplore apakah ada akibat yang tidak diperkirakan baik yang positif maupun yang negatif  Mengkaji bagaimana program mempengaruhi kelompok sasaran, dan apakah perbaikan kondisi kelompok sasaran betul-betul disebabkan oleh adanya program tersebut ataukah karena faktor lain. Jenis:  Evaluasi Kebijakan / Program Kegiatan Dimensi Dampak:  Dampak pada masalah publik (pada kelompok sasaran) yang diharapkan atau tidak.  Dampak pada kelompok di luar sasaran sering disebut eksternalitas / dampak melimpah (spillover effects).  Dampak sekarang dan dampak yang akan datang.  Dampak biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program dan dampak biaya tak langsung yang dikeluarkan publik akibat suatu kebijakan (misalnya dampak terhadap pengeluaran rumah-tangga akibat relokasi pemukiman yang menyebabkan jarak ke sekolah/tempatkerja makin jauh, dll).
  • 10. GOAL ORIENTED EVALUATION / MODEL TYLER • Evaluasi ditujukan pada tingkah laku peserta didik. • Evaluasi harus dilakukan pada tingkah laku awal peserta didik sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran dan sesudah melaksanakan kegiatan pembelajaran (hasil). • Memerlukan informasi perubahan tingkah laku terutama pada saat sebelum dan sesudah terjadinya pembelajaran • Model Tyler disebut juga model black box
  • 11. TYLER MODEL Tiga langkah pokok yang harus dilakukan, yaitu: 1. Menentukan tujuan pembelajaran yang akan di evaluasi 2. Menentukan situasi dimana peserta didik memperoleh kesempatan untuk menunjukkan tingkah laku yang berhubungan dengan tujuan 3. Menentukan alat evaluasi yang akan dipergunakan untuk mengukur tingkah laku peserta didik
  • 12. GOAL FREE EVALUATION MODEL (MICHAEL SCHRIVEN)  Seorang evaluator harus menghindari tujuan dan mengambil setiap tindak pencegahan  Evaluasi ini dapat dilakukan tanpa mengetahui tujuan itu sendiri, oleh karena itu evaluasi perlu menilai pengaruh nyata tentang profil kebutuhan yang dilanjutkan dengan tindakan dalam pendidikan  Bagaimana kerjanya program, dengan jalan mengidentifikasi penampilan-penampilan yang terjadi, baik hal-hal positif, maupun hal-hal yang negatif
  • 13. MODEL EVALUASI EMPAT LEVEL DONALD L. KIRKPATRICK Model evaluasi ini dikembangkan oleh Kirkpatrick. Sekarang menjadi salah satu rujukan dan standar bagi berbagai perusahaan besar dalam program training bagi pengembangan sumber daya manusia. Model evaluasi ini mencakup empat level evaluasi, yaitu: • Reaction • Learning • Behavior
  • 14. MODEL EVALUASI EMPAT LEVEL DONALD L. KIRKPATRICK Evaluasi Reaksi (Reaction Evaluation) Evaluasi terhadap reaksi peserta training berarti mengukur kepuasan peserta Evaluasi pada level ini dapat disebut sebagai evaluasi terhadap proses training. Evaluasi Belajar (Learning Evaluation) Belajar dapat didefinisikan sebagai perubahan sikap, perbaikan pengetahuan,dan atau kenaikan keterampilan peserta setelah selesai mengikuti program. Penilaian evaluating learning ini ada yang menyebut dengan penilaian hasil (output) belajar. Evaluasi Perilaku (Behavior Evaluation) Evaluasi perilaku ini berbeda dengan evaluasi terhadap sikap. Penilaian sikap pada evaluasi level 2 difokuskan pada perubahan sikap yang terjadi pada saat kegiatan training dilakukan sehingga lebih bersifat internal, sedangkan penilaian prilaku difokuskan pada perubahan tingkah laku setelah peserta kembali ke tempat kerja. Evaluasi Hasil (Result Evaluation) Evaluasi hasil dalam level ke-4 ini difokuskan pada hasil akhir (Final Result) yang terjadi karena peserta telah mengikuti suatu program.
  • 15. SUMBER: DANIEL L Context Evaluation upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan proyek. Konteks evaluasi ini membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program, dan merumuskan tujuan program. Input Evaluation untuk membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Evaluasi ini menolong mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan, bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Process Evaluation untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan, apakah program terlaksana sesuai dengan rencana atau tidak. Evaluasi proses juga digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi. Product Evaluation untuk melayani daur ulang suatu keputusan dalam program. Evaluasi produk diharapkan dapat membantu pimpinan proyek dalam mengambil suatu keputusan terkait program yang sedang terlaksana, apakah program tersebut dilanjutkan, berakhir, ataukah ada keputusan lainnya. Keputusan ini juga dapat membantu untuk membuat keputusan selanjutnya, baik mengenai hasil yang telah dicapai maupun apa yang dilakukan setelah program itu berjalan. CIPP Model
  • 16. SUMBER: DANIEL L STUFELBEAM CIPP Model