Kedaulatan 2 revisi

Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)

Materi Evaluasi Profil SK-KD Tugas-a Tugas-b

Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM


Assalammu’alaikum Wr. Wb

Sudah siap
belajar ??




Pembuka




KD
5.2 ; 5.3




VIII. 1, Halaman selesai
VIII. 2, Halaman (Evaluasi)
VIII. 8, Halaman 180




1 Sistem Pemerintahan

2 Sistem Pemerintahan di
Indonesia

3 Peran Lembaga Negara sebagai
Pelaksana Kedaulatan Rakyat

4 Sikap Positif terhadap Kedaulatan
Rakyat dan Sistem Pemerintahan
Indonesia




Ada berapa macam
sistim pemerintahan ?




Pemerintahan :
Sistem
dari rakyat
Demokrasi untuk rakyat
dan oleh rakyat

Apa mungkin seluruh rakyat
bersama-sama mengelola
pemerintahan ?




Apa mungkin seluruh rakyat
bersama-sama mengelola
pemerintahan ?




Perlu adanya
lembaga negara

yang mampu melaksanakan
pemerintahan yang
menampung seluruh
kehendak rakyat sebagai
wujud dari kedaulatan rakyat

PERLU PEMERINTAHAN




Macam-macam Pemerintahan

Presidensiil

Parlementer

Semi Presidensiil




Sistem
Pemerintahan
Presidensiil
Pengertian
Unsur
Ciri-ciri




Sistem Pemerintahan Presidensiil

Sistem pemerintahan negara
republik

dimana kekuasaan eksekutif dipilih
melalui pemilu dan terpisah dengan
kekuasaan legislatif





3 Unsur Pemerintahan Presidensiil
( Menurut Rod Hague – Univ
Newcastle, Inggris)

1 Presiden yang dipilih
rakyat memimpin
pemerintahan dan
mengangkat menteri





Newcastle, Inggris)
2
Presiden dengan parlemen
( dewan perwakilan rakyat
) memiliki masa jabatan
yang tetap, tidak bisa
saling menjatuhkan





Newcastle, Inggris)

Tidak ada status yang
3
tumpang tindih antara
badan eksekutif dan
legislatif




Posisi Presiden :

Presiden memiliki posisi yang
kuat dan tidak dapat dijatuhkan
hanya karena rendahnya
dukungan partai politik.

Tetap ada mekanisme kontrol, jika
presiden melakukan pelanggaran
konstitusi ( Presiden dapat di
makzulkan – di impeached-
impeachment - Pasal 7 b UUD 1945 )




(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil
Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan
Pasal 7 b
UUD 1945
Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat
hanya dengan terlebih dahulu mengajukan
permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat
Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden
dan/atau Wakil Presiden telah melakukan
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak
pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela;
dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil
Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan/atau Wakil Presiden.




(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan
Pasal 7
bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden
UUD 1945 terbukti melakukan pelanggaran hukum
berupa pengkhianatan terhadap
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana
berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/ atau
terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil
Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan
Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang
paripurna untuk meneruskan usul
pemberhentian Presiden dan/atau Wakil
Presiden kepada MPR




(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan
Pasal 7
Rakyat atas usul pemberhentian Presiden
UUD 1945 dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam
rapat paripurna Majelis Permusyawaratan
Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya
3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota
yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil
Presiden diberi kesempatan menyampaikan
penjelasan dalam rapat paripurna Majelis
Permusyawaratan Rakyat.





Ciri – ciri Pemerintahan Presidensiil 1

Presiden memiliki
kekuasaan nominal
sebagai kepala
negara, tetapi juga
memiliki kedudukan
sebagai kepala
pemerintahan





Ciri – ciri Pemerintahan Presidensiil

2 Presiden dipilih langsung
oleh rakyat atau sebuah
badan
( Di Indonesia , MPR – Masa Orde Baru )






Presiden tidak
termasuk pemegang
dan tidak dapat
memerintahkan
pemilihan umum






Presiden tidak
dapat
membubarkan
pemegang
( Parlemen – DPR )






Presiden memiliki hak
prerogatif (hak
istimewa) untuk
mengangkat dan
memberhentikan
menteri





Menteri-menteri hanya
bertanggung jawab
kepada presiden dan
bukan kepada
parlemen




1. Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala
pemerintahan sekaligus kepala negara.
2. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat
berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih
langsung oleh mereka atau melalui badan
perwakilan rakyat.
3. Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa)
untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-
menteri yang memimpin departemen dan non-
departemen.
4. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab
kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada
kekuasaan legislatif).
5. Eksekutif tidak bertanggung jawab kepada
kekuasaan legislatif/parlemen
6. Eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif




Sistem
Pemerintahan
Parlementer

Ciri-ciri




Sistem Pemerintahan Parlementer

Parlemen memiliki peranan penting
dalam pemerintahan.
Parlemen berwenang mengangkat
perdana menteri dan parlemen dapat
menjatuhkan pemerintahan dengan
mengeluarkan mosi tidak percaya.
Presiden hanya sebagai simbol
kepala negara saja





1

Kabinet dipimpin oleh
seorang Perdana Menteri
yang dibentuk
berdasarkan kekuatan
yang menguasai
parlemen ( Pemenang
Pemilu )





2

Anggota
kabinet
sebagian atau
seluruhnya
dari anggota
parlemen




3

Perdana Menteri
bersama
Kabinet
bertanggung
jawab kepada
Parlemen





4 Kepala Negara ( Raja/Ratu/
atau Presiden ) dengan
saran atau nasihat perdana
menteri dapat membubarkan
parlemen dan dapat
memerintahkan diadakannya
pemilihan umum





5

Selaku Kepala
Negara
Raja/Ratu/ atau
Presiden hanya
merupakan
simbol negara




1. Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai
kepala pemerintahan sedangkan kepala negara
dikepalai oleh presiden/raja.
2. Kekuasaan eksekutif (perdana menteri) ditunjuk
oleh legislatif sedangkan raja /presiden diseleksi
berdasarkan undang-undang.
3. Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak
istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan
menteri-menteri yang memimpin departemen dan
non-departemen.
4. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada
kekuasaan legislatif / parlemen
5. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.
6. Eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.




Sistem
Pemerintahan
Semi
Presidensiil
Pengertian




Sistem Pemerintahan Semi Presidensiil

Sistem pemerintahan
yang menggabungkan
kedua sistem
pemerintahan yakni
presidensiil dan
parlementer





Sistem ini juga disebut
sebagai
DUALISME EKSEKUTIF
atau “kepemimpinan
rangkap” =
presiden + perdana
menteri )





Sistem pemerintahan ini
mencoba menggabungkan
sisi-sisi kebaikan-kebaikan
yang ada dari sistem
pemerintahan presidensiil
dan pemerintahan
parlementer




Dari sistem Pemerintahan Presidensiil

1. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat
berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih
langsung oleh mereka atau melalui badan
perwakilan rakyat.

2. Presiden memiliki hak prerogratif (hak
istimewa) untuk mengangkat dan
memberhentikan menteri-menteri yang
memimpin departemen dan non-
departemen.




Dari Sistem Pemerintahan Parlementer

1. Dikepalai oleh seorang perdana menteri
sebagai kepala pemerintahan sedangkan
kepala negara dikepalai oleh presiden.
2. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab
kepada kekuasaan legislatif.
3. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab
kepada kekuasaan legislatif.
4. Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan
oleh legislatif.




1
Ciri-ciri :

Presiden
Republik
dipilih melalui
pemilihan
umum





Ciri-ciri :

2 Presiden
memiliki
kekuasaan yang
sangat besar





Ciri-ciri :

Perdana Menteri
3
dijabat oleh Partai
mayoritas dalam
parlemen ( partai
pemenang pemilu )




Ciri-ciri : 4
Perdana Menteri
mengangkat kabinet
yang bertanggung
jawab kepada parlemen
dan parlemen dapat
menjatuhkan perdana
menteri melalui mosi
tidak percaya





Negara penganut Semi
Presidensiil :
Perancis
Finlandia
Austria
Argentina
Portugal




Sistem Pemerintahan di Indonesia
1 Pasal 1 ayat (2)
2 Pasal 1 ayat (3)
Ini dulu

3
Pasal 22 E ayat (2) dan
Pasal 18 ayat (4)
4 Pasal 4 ayat (1)
5 Pasal 7 c
6 Pasal 17 ayat (1) dan (2)
7 Pasal 20 ayat (1)





kekuasaan tertinggi ada di tangan
1
rakyat dan bukan di tangan MPR

Negara Indonesia adalah negara
2
hukum
DPR, DPD, Presiden/WakilPreside
3 n, DPRD, Gubernur, Bupati dan
Walikota dipilih oleh rakyat





4 Presiden memegang
kekuasaan pemerintahan

5 Kedudukan presiden dan
DPR sama atau sejajar,





6 Menteri diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden

7
DPR memegang kekuasaan
membentuk undang -
undang




kekuasaan tertinggi ada di
tangan rakyat dan bukan di 1
tangan MPR

Kedaulatan berada di
Pasal 1 ayat tangan rakyat dan
(2) dilaksanakan menurut
undang undang dasar

Kedaulatan = kekuasaan
tertinggi




Negara Indonesia
adalah negara
hukum
(rechtstaats)
Segala sesuatu harus
berdasarkan hukum termasuk
dalam kehidupan
bernegara, tidak boleh
2
berdasarkan kekuasaan
(machstaats )
KEDAULATAN HUKUM




Anggota MPR ( DPR dan DPD ),
Presiden dan wakil presiden,
anggota DPRD dan kepala daerah 3
beserta wakil dipilih langsung oleh
rakyat melalui pemilu

Pasal 22 E
ayat (2) dan Kekuasaan memilih
Pasal 18 ayat diserahkan sepenuhnya
(4) kepada rakyat




Pasal 18 ayat (4) :
Gubernur, Bupati, Walikota
masing-masing sebagai kepala
pemerintah daerah provinsi, Kekuasaan
kabupaten, dan kota dipilih secara memilih
demokratis diserahkan
sepenuh-
nya kepada
Pasal 22 E ayat (2): rakyat
Pemilihan umum diselenggarakan
untuk memilih anggota
DPR, DPD, Presiden dan Wakil
Presiden dan DPRD





Pasal 4 ayat Presiden Republik
Indonesia memegang
(1) kekuasaan pemerintahan
menurut Undang Undang

4 Kekuasaan presiden
hanya dalam hal
pemerintahan, dan hanya
sebatas melaksanakan
kehendak rakyat




Presiden tidak dapat
membekukan dan/atau
membubaran DPR
5
Kedudukan antara
presiden dan DPR sama
Pasal 7 C atau sejajar, dan
karenanya keduanya
tidak bisa saling
menjatuhkan





Menteri diangkat dan
diberhentikan oleh 6
Presiden

Pasal 17 Presiden dibantu oleh
Ayat (1) Menteri-menteri negara

Menteri-menteri itu diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden





DPR memegang kekuasaan
membentuk undang -
undang

Pasal 20 ayat (1)

7




LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD 1945
1 MPR 2 PRESIDEN
3 DPR 4 BPK
5 MAHKAMAH AGUNG

6 MAHKAMAH KONSTITUSI

8 DPD 7 KOMISI YUDISIAL

9 KPU 10 KPK 12 DPRD

11 PEMERINTAH DAERAH




MPR




Majelis Permusyawaratan Rakyat

Tugas : (Ps. 3 UUD 1945 ):
1
1. Berwenang mengubah
dan menetapkan UUD
2. Melantik Presiden dan /
Wakil Presiden
3. Hanya dapat
memberhentikan
Presiden/WakilPresiden
dalam masa jabatannya
menurut UU.




1 Tugas dan wewenang :
(UU No.22 Tahun 2003)
1. Mengubah dan menetapkan UUD
MPR
2. Melantik Presiden dan / Wakil
Presiden
3. Memutuskan usul DPR
berdasarkan putusan MK, untuk
memberhentikan Presiden/Wakil
setelah Presiden/Wakil diberi
kesempatan untuk
menyampaikan penjelasan di
Sidang Paripurna MPR




1 4. Melantik Presiden/ Wakil bila
presiden mangkat, berhenti atau
diberhentikan
MPR
5. Memilih Wakil Presiden dari calon
yang dajukan Presiden jika terjadi
kekosongan jabatan wakil.
6. Memilih Presiden / wakil jika
keduanya berhenti bersamaan
7. Menetapkan Peraturan Tata Tertib
dan kode etik MPR




Majelis Permusyawaratan
Rakyat bersidang sedikitnya
sekali dalam lima tahun di
ibukota negara

Pasal 2 ayat (2)




Alat Kelengkapan MPR :

1. Unsur Pimpinan :
 Ketua
 4 orang Wakil Ketua
terdiri dari :
 2 dari DPR,
 2 dari DPD
2. Badan Pekerja MPR
3. Komisi-Komisi




ANGGOTA MPR

1. Unsur DPR : 560 orang
2. Unsur DPD : 132 orang

jumlah 692 orang




2 PRESIDEN




Kekuasaan Presiden :
(diatur dalam UUD 45,Pasal: )
 5 ayat (1) dan 20
 5 ayat (2)
 10
 11
Hak Prerogatif  12 dan 13
 14 ayat (1) dan (2)
 15
 16 Hak Prerogatif
Pasal
 17 10, 11, 12,13,14,15
 23 ayat (2) dan 17




Tentang DPR diatur
dalam :
1. Ps. 19 ayat (1) dan (2)
UUD 1945
2. UU No.22 Tahun
2003, tentang SUSDUK
MPR, DPR, DPD dan
DPRD.




Suasana Sidang DPR ketika mendengarkan Pidato Kenegaraan
Presiden Republik Indonesia.




Suasana Sidang DPR




Fungsi DPR (Ps. 20 A
ayat (1) UUD 1945 :

a Fungsi Legislasi

b Fungsi Anggaran

Fungsi
c Pengawasan




Fungsi Legislasi
a
Fungsi Legislasi
diwujudkan
dalam
pembentukan
undang undang
bersama
Presiden.




b Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran,
berupa
penetapan
anggaran
pendapatan dan
belanja negara
yang diajukan
Presiden




c Fungsi Pengawasan

meliputi pengawasan terhadap :
• pelaksanaan undang - undang
• pelaksanaan APBN,
• pengawasan terhadap
kebijakan pemerintah sesuai
dengan jiwa UUD 1945

Hak – Hak DPR




1. Tugas BPK yaitu
memeriksa pengelolaan
dan tanggung jawab
keuangan negara (ayat 1)

2. Hasil pemeriksaan
diserahkan kepada
DPR, DPD dan DPRD
ayat (2)

Pasal 23 E UUD 1945




Mahkamah Agung




Mahkamah Agung
 Pemegang kekuasaan
kehakiman

 Membawahi beberapa
peradilan :
1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha
Negara

Pasal 24 UUD 1945




Mahkamah Agung
 Kekuasaan kehakiman
adalah kekuasaan
merdeka, (Ps. 24 ayat (1)
Artinya :
Dalam melaksanakan
tugasnya , MA terlepas dari
pengaruh pemerintah dan
pengaruh lembaga lain.




Mahkamah Agung
MA berwenang Pasal 24 A ayat (1)
1. Mengadili pada tingkat kasasi
2. Menguji peraturan perundangan
undangan yang berada dibawah
UU terhadap UU




Mahkamah Agung
Syarat HAKIM AGUNG:
1. Memiliki integritas
2. Kepribadian yang tidak
tercela
3. Adil
4. Profesional
5. Berpengalaman di bidang
hukum
Pasal 24 A UUD 1945
Ayat (2)




Mahkamah Agung
Pasal 24 A UUD 1945 Tata Cara Pengangkatan
Ayat (3) Hakim Agung :
1. Diusulkan oleh Komisi
Yudisial kepada DPR
2. Mendapat persetujuan
Presiden
3. Ditetapkan sebagai
Hakim Agung oleh
Presiden.




Pasal 24 C UUD 1945




Kewenangannya :
1. Mengadili , menguji undang-undang
terhadap UUD 1945
2. Memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang
kewenangannya di berikan UUD
1945
3. Memutus dan membubarkan partai
politik
4. Memutus perselisihan tentang hasil
pemilu.

Pasal 24 C UUD 1945




Kewenangannya :
5. Wajib memberi putusan
atas pendapat DPR
mengenai dugaan
pelanggaran
Presiden/Wakil Presiden

Keanggotaan
Pasal 24 C, ayat (3), keanggotaan
Mahkamah Konstitusi : 9 orang=
3 org diajukan DPR
3 org diajukan MA
3 org diajukan Presiden




Sidang Mahkamah Kosntitusi




DPD
(Dewan Perwakilan
Daerah)
Pasal 22 C




Mengajukan RUU, membahas RUU, serta
melaksanakan pengawasan yang
berkaitan dengan :
1. Otonomi daerah
2. Hubungan pusat dengan daerah
3. Pembentukan , pemekaran dan
penggabungan daerah
DPD 4. Pengelolaan sumberdaya dan sumber
(Dewan Perwakilan alam
Daerah) 5. Perimbangan keuangan
6. Memberikan pertimbangan kepada DPR
atas RUU APBN berkaitan dengan
pajak, pendidikan dan agama




Komisi Yudisial

Kewenangan :
Mengusulkan pengangkatan
Hakim Agung serta menjaga
dan menegakkan
kehormatan,keluhuran
, martabat dan perilaku
hakim (ayat 1)

Pasal 24 B UUD 1945




SIKAP POSITIF TERHADAP SISTEM
PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Sikap positif terhadap
1
Kedaulatan Rakyat

2 Sikap positif terhadap
Pemerintahan Indonesia




Sikap positif terhadap
Kedaulatan Rakyat

Mengapa

Bentuk Sikap
Positif




Sikap positif terhadap Kedaulatan
1
Rakyat

Mengapa kita
perlu
mengembangkan
sikap positif
terhadap
Kedaulatan
Rakyat ?




Amandamen UUD 1945 telah
mengembalikan kedaulatan
kepada rakyat Indonesia

1 Pasal 1 ayat (2)

2 Sistem Pemilihan Presiden




Pasal 1 ayat (2)

Kedaulatan berada di tangan
rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang Undang

Kedaulatan berada ditangan
rakyat, tetapi dilaksanakan oleh
MPR




Pemilihan Presiden

Presiden dan Wakil Presiden
dipilih langsung oleh rakyat
melalui pemilihan umum

Presiden dan Wakil Presiden
dipilih oleh MPR dalam Sidang
Umum MPR




Bagaimana bentuk sikap positif
rakyat terhadapkedaulatan rakyat
?

Bentuk : dapat diwujudkan
melalui penerapan prinsip-
prinsip kedaulatan rakyat
terutama prinsip-prinsip
demokrasi dalam kehidupan
sehari-hari




PRINSIP – PRINSIP DASAR DEMOKRASI

Pemerintahan berdasarkan konstitusi

Pemilu yang bebas, jujur, adil

Hak asasi manusia dijamin

Persamaan kedudukan di depan hukum

Peradilan yang bebas dan tidak memihak

Kebebasan berserikat, berpendapat

Kebebasan Pers




Budaya musyawarah untuk
mufakat dilandasi oleh :
1. Akal sehat
2. Hati nurani yang luhur

Cerminan Demokrasi
Pancasila :
 Semangat kekeluargaan
 Gotong royong
 Kebersamaan




Sikap Positif terhadap
Pemerintahan Indonesia




Bentuk sikap positif ? 1

Meningkatkan
ketaqwaan
terhadap
Tuhan Yang
Maha Esa




Bentuk sikap positif ?

Mematuhi segala peraturan yang
2 berlaku sehingga tercipta
kedisiplinan, ketertiban dan
keamanan dalam lingkungan
masyarakat kita

Aktif ikut dalam pelaksanaan
Pemilu atau Pemilukada




Bentuk sikap positif ?

3 Meningkatkan
kerjasama ,
kegotongroyongan
dan kesetiakawanan
sosial




Soal Negara Republik Indonesia
Nomor berdasarkan UUD 1945 menganut
sistem pemerintahan ...

1 a presidensiil

b ekstra parlementer
c parlementer

d semi presidensiil




Menurut UUD 1945, Indonesia menganut
Soal Sistem Pemerintahan Presidensiil, hal ini
Nomor berarti…
a presiden berhak mengangkat menteri
negara untuk membantu pelaksanan tugas
2 presiden
b presiden diperbolehkan memberhentikan
para menteri negara yang melanggar
peraturan atau undang-undang
c menteri-menteri negara diangkat dan
diberhentikan oleh presiden
d menteri diangkat oleh presiden dan
diberhentikan oleh DPR.




Salah satu cirri sistem kabinet parlementer
Soal adalah …
Nomor a menteri negara bertanggung jawab
kepada DPR/Parlemen
b Menteri-menteri bertanggung jawab
3 kepada parlemen yang diketuai oleh
perdana menteri
c Menteri negara bertanggung jawab
kepada presiden sebagai kepala
negara
d Menteri-menteri negara bertanggung
jawab kepada rakyat sebagai
pemegang kedaulatan yang tertinggi.




Soal Menurut UUD 1945, presiden berhak
Nomor mengajukan rancangan undang- undang
kepada ...

Mahkamah Konstitusi
4 a
b Dewan Perwakilan
Rakyat
c Mahamah Agung
d Komisi Yudisial




Soal Contoh sikap positif terhadap
Nomor pemerintahan Indonesia adalah …
a menghormati kebijakan yang telah
ditetapkan
5
b menerima peraturan yang ditetapkan
c melanggar kebijakan yang telah
ditetapkan karena tidak sesuai dengan
hati nurani
d mentaati kebijakan yang telah
ditetapkan.




Jawaban Anda ?

Horeeeee….
Anda jenius,
dan pintar !




Jawaban Anda ?

Meoooong……
meoooooooong..
coba lagi ya !!!




Jawaban Anda ?

Woooouu
hebat,
Anda betul !




Jawaban Anda ?

Whaa……Anda
bagaimana
gitu aja koq
salah..




Jawaban Anda ?

Ya , hebat,
Anda betul !




Jawaban Anda ??
Jawaban Anda

Hooow…. acihan
deh…. salah……
!!!




Jawaban Anda ?

You are
smart !!




Jawaban Anda ?

Waaah…….
Paaaayeeee….
coba lagi ya !!!




Jawablah pertanyaan ini dengan jelas tetapi singkat!

1. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari, oleh
dan untuk rakyat . Kekuasaan tertinggi di tangan
rakyat. Namun mengapa masih diperlukan LEMBAGA
NEGARA sebagai pelaksana kedaulatan rakyat ? (Hal.
140)
2. Apa perbedaan pokok antara pemerintahan
Presidensiil dengan Parlementer ?
3. Ada 3 unsur penting pemerintahan presidensiil
menurut Rod Haque Inggris. Sebutkan !
4. Bagimana posisi presiden pada sistem pemerintahan
presidensiil ?
5. Sebutkan 6 ciri pemerintahan presidensiil !
6. Sebutkan 5 ciri pemerintahan parlementer !
7. Sebutkan 5 ciri pemerintahan semi presidensiil !

1 2 3 4 5 6 7



KEDAULATAN RAKYAT DAN
SISTEM PEMERINTAHAN
DI INDONESIA
Sistem Pemerintahan
Kedaulatan Indonesia dan Peran
Rakyat Lembaga Negara
sebagai Pelaksana
Kedaulatan Rakyat

1. Makna Kedaulatan
Rakyat
1. Macam Sistem
2. Teori Kedaulatan
Pemerintahan
3. Lembaga
2. Sistem Pemerintahan
Pelaksana
Indonesia
Kedaulatan rakyat
3. Peran Lembaga Negara
4. Landasan Sikap Positif terhadap sebagai Pelaksana
Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat Kedaulatan Rakyat
Kedaulatan Rakyat dan Sistem
Pemerintahan
Indonesia
Sikap Positif Sikap Positif
terhadap terhadap Sistem
Kedaulatan Rakyat Pemerintahan
Indonesia



Jawablah pertanyaan ini dengan jelas tetapi singkat!
1. Sebutkan 7 kunci pokok sistem pemerintahan di Indonesia menurut UUD
1945 hasil amandemen !
2. Apa bunyi dan makna pasal-pasal berikut ini :
a. Ps 1 ayat 3, b. Ps 4 ayat 1, Ps 7 c
3. Menurut Pasal 3 UUD 1945, apa tugas MPR ?
4. Pasal - pasal berapa yang mengatur tentang Presiden ?
5. Sebutkan fungsi DPR, dan jelaskan
6. Apa arti “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan merdeka “ ?
7. Apa makna bahwa MA memiliki kekuasaan memutuskan kasasi ?
8. Apa kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut UUD 1945 ?
9. Apa kewenangan DPD menurut Pasal 22 UUD 1945 ?
10. Mengapa kita perlu mengembangkan sikap positif terhadap pelaksanaan
kedaulatan rakyat
11. Bagaimana bentuk pelaksanaan sikap positif terhadap Pemerintahan
Indonesia ?
12. Sebutkan hak prerogratif presiden menurut UUD 1945 !
13. Sebutkan hak-hak DPR !
14. Apa tugas BPK, dan hasil pemeriksaan dilaporkan ke siapa ?
15. Bagaimana tata cara pengangkatan Hakim Agung ?
16. Apa syarat Hakim Agung ?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6




1. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta
keterangan kepada Pemerintah mengenai
kebijakan Pemerintah yang penting dan
strategis serta berdampak luas pada kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan
penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu
Pasal 20 A undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah
ayat (2) yang berkaitan dengan hal
penting, strategis, dan berdampak luas pada
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara yang diduga bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan
3. Hak Menyatakan Pendapat




1. Hak amandemen ( hak untuk
mengubah,mengurangi atau menambah
RUU yang diajukan pemerintah )
2. Hak inisiatif, hak mengajukan usul
rancangan undang undang ( Pasal 21 )

Hak anggota DPR yang lain …




Hak – Hak Anggota DPR

1. Hak mengajukan pertanyaan
2. Menyampaikan usul dan
pendapat
3. Imunitas
4. Membela diri
5. Protokoler
6. Keuangan dan administratif

Pasal 20 A ayat (3)




Komposisi anggota DPR

DPR bersidang sedikitnya
sekali dalam setahun ( Pasal
19 ayat (3)




Grafik
rata rata
Nilai
Ulangan
KD 5.1




KELAS VIII . 1
Nilai 100
Pada UH 1. Adelia Kartika Sari
KD 5.1 2. Anas Izzuddin
3. Lya Aprilya
4. Melliza Xaviera Putri Yulian
5. Nabilah Arfan
6. Nadia tri Oktaviani
7. Risky Febiansyah Sulaeman




KELAS VIII . 2
Nilai 100
Pada UH
KD 5.1

1. Salsabila Khairunisa




KELAS VIII . 3
Nilai 100
Pada UH
KD 5.1
Yaaaaa……………..
Tidak ada
seorangpun……




KELAS VIII . 4
Nilai 100
Pada UH 1. Ayu Lupita
KD 5.1 2. Muhammad Alvin R
3. Muhammad Dynno Afrianto
Bakri
4. Raisa Rifat
5. Safhira Viola De Aldisa
6. Tio Bagas Sulistiyanto
7. Vina Angelia




KELAS VIII . 5
Nilai 100
Pada UH
KD 5.1

Tidak ada
seorangpun……




KELAS VIII . 6
Nilai 100
Pada UH
KD 5.1

Tidak ada
seorangpun……




KELAS VIII . 7
Nilai 100
Pada UH
KD 5.1

Tidak ada
seorangpun……




KELAS VIII . 8
Nilai 100
Pada UH
KD 5.1

Tidak ada
seorangpun……




KELAS VIII . 9
Nilai 100
Pada UH
KD 5.1
1.Amira Ramadhanti A
2.Annisa Futihandayani
3.Risa Marliyana
4.Ruben Pattiradjawane




Yang belum ulangan
YANG
BELUM
ULANGAN
1. Jihan Fauziah Hamdi VIII.3
2. Mirza Adliawan VIII.3
3. Shafiera Rosnia VIII.3
4. Fajar Abdulfatah VIII.6




KALENDER MEI - JUNI 2012
Minggu-
MINGGU 6 13 20 27 3
minggu
SENIN 7 14 21 28 4
terakhir
SELASA 1 8 15 22 29 5
RABU 2 9 16 23 30 6
KAMIS 3 10 17 24 31 7
JUMAT 4 11 18 25 1 8
SABTU 5 12 19 26 2 9

= Perkiraan Ulangan Kenaikan Kelas




KELAS VIII . 1
Nilai 100
Pada UH 1. Ayu Ifania Larasati
KD 5.1 2. Dewi Rizka Aulia
2010/2011 3. Indra Rizky Ramadhan
4. Mahisa Azmi Fahresy
5. Nabilah Putri Khansa
6. Naomi Augustina
7. Rievanda Putri
8. Triana Dewi Iriani




KELAS VIII . 2
Nilai 100
Pada UH
KD 5.1
2010/2011
Tidak ada
seorangpun……




KELAS VIII . 3
Nilai 100
Pada UH
KD 5.1
2010/2011




KELAS VIII . 4
Nilai 100
Pada UH
KD 5.1
2010/2011




KELAS VIII . 5
Nilai 100 1. Ahmad Najib Mangunatmadja
Pada UH 2. Amelia Gustiningtyas
KD 5.1 3. Annisa Mastini Wigati
2010/2011 4. Bella Medina
5. Chefita Carollina
6. Jeremy Jordan Setiabudi
7. Kristianti Mukti Restu Pertiwi
8. Lusi Aprianti
9. Muhammad Azmi
10.Neta Akbardani
11.Rahma Mufida Widya D.




KELAS VIII . 6
Nilai 100
Pada UH
KD 5.1
2010/2011




KELAS VIII . 7
Nilai 100
Pada UH
KD 5.1
2010/2011




KELAS VIII . 8
Nilai 100
Pada UH
1. Angela Irena Rahardja
KD 5.1
2010/2011 2. Faishal Pradipta Astungkoro
3. Hesti Rahmahyanti
4. Muhammad Rasyad
5. Yemima Zidky Edelways H.




KELAS VIII . 9
Nilai 100
Pada UH
KD 5.1
2010/2011




PERAN LEMBAGA NEGARA

Pasal 22 E UUD 1945 ):

KPU Ayat (5) Pemilihan Umum
diselenggarakan oleh suatu
komisi pemilihan umum yang
bersifat nasional, tetap, dan
mandiri





KPK

UU No. 30 Th 2002





Ps. 3 : Komisi Pemberantasan
KPK Korupsi (KPK) adalah lembaga
negara yang dalam melaksanakan
UU No. 30 Th 2002 tugas dan wewenangnya bersifat
independen dan bebas dari
pengaruh kekuasaan manapun

Ps. 4 : Tujuan KPK adalah
meningkatkan daya guna dan
hasil guna terhadap upaya
pemberantasan tindak pidana
korupsi




Pasal 18 ayat (3) UUD 1945
Pemerintah Daerah provinsi,
DPRD Tk I kabupaten dan kota memiliki
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) yang
DPRD Tk II anggota-2 nya dipilih melalui
pemilihan umum




PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18 ayat (1)





Lengkap Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM



PEMERINTAH Tugas : (Ps. 18 UUD 1945 ):
DAERAH 1. Mengurus urusan
11 pemerintahan menurut
Provinsi asas otonomi dan tugas
perbantuan (ayat 2 )
2. Menjalankan otonomi
Kabupaten seluas-luasnya (ayat 5 )
3. Berhak menetapkan
Kota peraturan daerah dan
peraturan lain untuk
melaksanakan otonomi
(ayat 6)




PEMERINTAH
DAERAH
Pemerintah Daerah Tingkat I :
Gubernur + DPRD I

Pemerintah Daerah Tingkat II ;
Bupati + DPRD Tk II

Pemerintah Daerah Tingkat II :
Kota Walikota + DPRD Tk II




UUD 1945
Wewenang MA :
Menguji Peraturan
Ketetapan MPR perundang-
undangan dibawah
Undang Undang Undang undang
terhadap Undang-
undang
PERPU
Wewenang
MA Peraturan
PP perundang-
undangan di
KEPPRES bawah Undang
Undang
PERDA




UUD 1945 Wewenang MK :
Wewenang Menguji Undang-
MK Ketetapan MPR undang terhadap
UUD 1945
Undang Undang

PERPU
Wewenang
MA
PP

KEPPRES

PERDA




20 Oktober 1982



Perbedaan sistem pemerintahan presidensiil dengan parlementer
Sistem Presidensiil Sistem Parlementer
Bentuk Republik Bisa Republik, bisa Kerajaan
Negara
Kepala Presiden Perdana Menteri
Pemerintahn

Kedudukan Presiden sebagai : Kepala Presiden sebagai KepalaNegara
Presiden Negara dan Kepala ( hanya sebagai simbol )
Pemerintahan

Menteri- Menteri diangkat Presiden Menteri diangkat Parlemen
menteri dan bertanggung jawab kpd dan bertanggung jawab kpd
Presiden parlemen

Kondisi Pemerintahan lebih stabil Kabinet sering ganti, akibat
Pemerintahn adanya MOSI dari Parlemen

Hubungan Presiden tidak dapat Presiden dapat membubarkan
antara membubarkan DPR, dan Parlemen dan dapat
Presiden dan DPR tidak dapat menjatuhkan memerintahkan
DPR Presiden dilaksanakannya Pemilihan
Umum

Trias Politika di Indonesia
• Menurut pencetusnya ( Montesqiueu ), Trias Politika adalah ajaran / sistem
PEMISAHAN KEKUASAAN :
Executif dipegang oleh presiden
Legislatif parlemen/ DPR
Yudikatif kekuasaan kehakiman ( Mahkamah Agung )

Di Indonesia, trias politika dijabarkan sebagai PEMBAGIAN KEKUASAAN :
Executif : Presiden dan Kabinet
Legislatif : DPR bersama Presiden
Yudikatif : MA , tetapi Presiden memiliki HAK PREROGRATIF berupa :
- grasi dan rehabilitasi ( Pasal 14 ayat 1 ), selaku Kepala Negara
- Amnesti dan abolisi ( Pasal 14 ayat 2 ), selaku Kepala Pemerin-
tahan

Hak Prerogatif ( hak istimewa) DARI SEORANG PRESIDEN

• Presiden memegang kekuasaan yg tertinggi atas AD, AL dan AU (Ps 10)
• Hak menyatakan perang (Ps. 11 )
• Hak menyatakan negara dalam bahaya, (Ps 12)
• Hak mengangkat duta, konsul (Ps 13 )
• Hak memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi (Ps. 14)
• Hak memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan (Ps 15)
• Hak mengangkat dan memberhentikan menteri ( Pasal 17 )

 Grasi : hak presiden untuk memberi ampunan kepada seseorang
berupa pengurangan hukuman, setelah hakim memutus perkaranya.
 Amnesti : Hak presiden untuk memberi ampunan berupa pembatalan
tuduhan / tuntutan sebelum perkaranya diajukan ke pengadilan
 Abolisi : Hak presiden untuk menghentikan suatu perkara yang sedang
berlangsung dipengadilan
 Rehabilitasi : Hak presiden untuk memulihkan nama baik seseorang

Terduga
Tersangka

Terdakwa Terpidana/
terhukum

REMISI

AMNESTI Proses Pengadilan
GRASI
ABOLISI

VONIS
GAM Terpidana
ACEH Polisi mencari bukti-bukti dan jika hukuman
lengkap dilimpahkan ke MATI
kejaksaan / pengadilan
Prof.Dr
HAMKA

Kepala
Parlemen/DPR Negara Presiden
Raja

Perdana Menteri
( Ketua Partai Pemenang
Pemilu

Kepala Pemerintahan KABINET

Pemilu hanya sekali untuk memilih DPR/Parlemen. Yang
menjadi PM (Kepala Pemerintahan/ Executif adalah
Ketua Partai Pemenang Pemilu


Presiden Parlemen
( Eksekutif ) ( DPR )
Badan Legislatif
KABINET

Presiden juga sebagai
Kepala Negara
Rakyat
Pemilu dilaksanakan dua kali :
1. Pileg – Memilih Parlemen/DPR
2. Pilpres – Memilih Presiden selaku Kepala Pemerintahan


Masa Jabatan Presiden

2004 2009 2009 2014

Masa Jabatan Parlemen ( DPR )

2004 2009 2009 2014
Pada Th 2009 Presiden dan
Pada Th 2014
DPR berhenti bersama
Presiden dan
DPR berhenti
bersama


Perbandingan Masa Jabatan Parlemen ( DPR ) dengan Kabinet/Executif

DPR 1950-1955 1955-1959
1950 1955 1959
KABINET 1 2 3 4 5 6 7
PEMILU

1. Kabinet Natsir 06 Sept 1950 – 27 April 1951
2. Kabinet Sukiman-Suwiryo 27 April 1951 – 03 April 1952
3. Kabinet Wilopo 03 April 1952 – 30 juli 1953
4. Kabinet Alisastroamijoyo I 30 Juli 1953 – 12 Agust 1955
5. Kabinet Burhanuddin harahap 12 agust 1955 – 24 Maret 1956
6. Kabinet Alisastroamijoyo II 24 maret 1956 – 09 April 1957
7. Kabinet Juanda 09 April 1957 – 10 Juli 1959


Kepala
Parlemen/DPR Negara Presiden
Raja

Perdana Menteri
( Ketua Partai Pemenang
Pemilu Mosi adanya mekanisme
Kepala Pemerintahan
“mosi” ini
KABINET menunjukkan
adanya campur
tangan legislatif
terhadap executif.

Ada status “tumpang tindih”

PRESIDEN selaku
REPUBLIK KERAJAAN
Kepala negara
adalah seharusnya
untuk negara yang
berbentuk Republik PRESIDEN RAJA

PRESIDEN

PERDANA MENTERI
Pada sistem
Presidensiil, Presiden juga sbg
Kepala Pemerintahan

Presiden memiliki kekuasaan nominal sebagai kepala
negara

MARS UKS
Satukan langkah menggapai cita
Usaha Kesehatan Sekolah
Kebersihan diri dan lingkungan dijaga
Buang segala sampah pada tempatnya
Berolahraga dengan teratur
Berbadan sehat dan berbudi luhur
Denganmenatap masa depan bangsa
Galakan UKS sepanjang masa
reff : Tri Program UKS jadi landasan
Pendidikan kesehatan dilaksanakan
Pelayanan kesehatan kita terapkan
Lingkungan sekolah sehat ayo diwujudkan
UKS tumbuhkan siswa cerdas kuat
Berjiwa tangguh bergaya hidup sehat
Sikap hormat pada guru dan orang tua
Beriman dan cinta sesama kita

Fraksi : Pengelompokan anggota MPR
berdasarkan keanggotaan partai

Komisi : Pengelompokan anggota MPR berdasarkan bidang
bahasan/tugas
Misalnya : Komisi A , Komisi B, Komisi C dst

Dengan adanya pembagian anggota berdasarkan komisi, maka
pembahasan atas beberapa materi lebih cepat
dirampungkan.

Misalnya dalam Agenda Sidang MPR terdapat 5
bahasan. Kalau setiap bahasan memerlukan waktu
pembahasan selama 3 hari, berapa hari Sidang MPR
akan selesai ?

Dengan adanya komisi-komisi, dan setiap komisi
membahas satu materi bahasan, dan setiap komisi
mampu merampungkan dalam waktu 3 hari,
Berapa lama Sidang MPR selesa ?

Sistem Peradilan
di Indonesia

MAHKAMAH
Nasional
KASASI AGUNG

PENGADILAN TINGGI Provinsi

BANDING

PENGADILAN NEGERI Kabupaten / Kota
Kejaksaan
PENGACARA
TERDAKWA

Untuk vonis Hukuman Mati, Terdakwa langsung berhak
mengajukan GRASI kepada Presiden

PERUSAHAAN

PEMILIK

BANTUAN /
BANK TALANGAN BI
s.d 6 Triliun
CENTURY
untuk
menyelamatkan
BUNGA DEPOSITO
uang nasabah

TABUNGAN

NASABAH

Hak imunitas
Hak imunitas adalah kekebalan hukum dimana
setiap anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan
dan diluar pengadilan karena
pernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakan
secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat
DPR, sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Tata Tertib dan kode etik.

Dalam UU lembaga perwakilan yang baru
tersebut, hak imunitas diperluas, tidak hanya
diberikan saat berada dalam forum rapat. Hak
imunitas juga diberikan ketika anggota Dewan
berada di luar Kompleks Senayan.

hak protokoler adalah hak anggota
dewan untuk memperoleh
penghormatan berkenaan dengan
jabatannya dalam acara-acara
kenegaraan atau acara resmi maupun
dalam melaksanakan tugasnya.
(UU 22/2003).

Otonomi daerah di Indonesia adalah
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Yang dimaksud daerah otonom =
Daerah Tk I = Provinsi
Daerah Tk II = Kabupaten/Kotamadya

Kedaulatan 2 revisi

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Dernier

Dernier (20)

En vedette

En vedette (20)

Kedaulatan 2 revisi