Dokumen tersebut membahas tentang hak-hak warga negara dalam proses demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa hak yang disebutkan antara lain hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, persamaan kedudukan di depan hukum, kebebasan berpendapat dan berserikat, serta hak atas pendidikan dan pekerjaan yang layak.
1. HAK WARGA NEGARA DALAMHAK WARGA NEGARA DALAM
PROSES DEMOKRASIPROSES DEMOKRASI
2. I.I. PENGERTIAN HAKPENGERTIAN HAK
Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya
tergantung kepada kita sendiri.
Contoh dari hak adalah:
1. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan
agama dan kepercayaan masing-masing.
3. 2. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum;
3. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran;
4. 4. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak;
5. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di
dalam pemerintahan;
5. No Pasal Bunyi Pasal Hak Tentang
1.
27 Ayat (1)
Segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya.
Persamaan kedudukan di depan
hukum dan pemerintahan
2.
27 Ayat (2)
Tiap-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan.
Pekerjaan dan penghidupan yang
layak
3.
28
Kemerdekaan berserikat dan
berkumpul, mengeluarkan pikiran
dengan lisan dan tulisan dan
sebagainya ditetapkan dengan
undang-undang
Kebebasan berpendapat
4.
28D Ayat (3)
Setiap warga negara berhak
memperoleh kesempatan yang sama
dalam pemerintahan
Persamaan kesempatan dalam
pemerintahan
PASAL-PASAL DALAM UNDANG-UNDANG DASARPASAL-PASAL DALAM UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUPLIK INDONESIA TAHUN 1945 YANGNEGARA REPUPLIK INDONESIA TAHUN 1945 YANG
MENGATUR HAK WARGA NEGARAMENGATUR HAK WARGA NEGARA
6. No Pasal Bunyi Pasal Hak Tentang
6.
28E ayat 3
Setiap orang berhak atas kebebasan
berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat
Kebebasan orang untuk
berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat
7. 1 ayat 2
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang
Dasar
“Kedaulatan berada di tangan
rakyat yang dilaksanakan harus
menurut Undang-Undang Dasar “
8.
2 Ayat 1
Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri
atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat
dan anggota Dewan Perwakilan Daerah
yang di pilih melalui pemilihan umum dan
diatur lebih lanjut dengan undang-
undang”
Hak Tentang : Memilih dan Dipilih
yang sesuai dengan Undang-
Undang Dasar