Sejarah Hasil Putusan Sidang PPKI
•Télécharger en tant que PPTX, PDF•
8 j'aime•3,590 vues
Tentang pengesahan UUD1945, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan pembentukan pemerintahan daerah
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
En vedette
En vedette (20)
Similaire à Sejarah Hasil Putusan Sidang PPKI
Similaire à Sejarah Hasil Putusan Sidang PPKI (20)
Dernier
Dernier (20)
Sejarah Hasil Putusan Sidang PPKI
- 1. HASIL PUTUSAN SIDANGPPKI SEJARAH SMKN1PURWOSARI| XI MULTIMEDIA1
- 2. PENGESAHAN UUD 1945 SIDANGPERTAMA Hukum dasar tertulis di Indonesia dirancang oleh BPUPKI dalam sebuah Panitia Perancang Undang- Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Pekerjaan tersebut kemudian dirampungkan dan disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. UUD 1945 diumumkan dalam berita RI tahun ke-2 Nomor 7 Tahun 1946. Sistematika UUD 1945 terdiri atas berikut ini : • Pembukaan (mukadimah) yang meliputi empat alinea (paragraph) • Batang Tubuh UUD yang merupakan isi dan terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan. • Penjelasan UUD yang terdiri dari penjelasan umum dan
- 3. PENGESAHAN UUD 1945 SIDANGPERTAMA Sebelum PPKI mengesahkan UUD 1945, Soekarno dan Hatta menugaskan Ki Bagus Hadikusumo, K.H Wachid Hasyim, Mr. Kasman Singo Dimedjo, dan Mr. Teuku Mohammad Hassan untuk membahas rancangan Pembukaan UUD tersebut dinamakan sebagai Piagam Jakarta. Namun, rancangan tersebut telah menimbulkan kebertan dari sejumlah pihak karena adanya satu kalimat yang dianggap dapat merintangi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Setelah dilakukan perundingan, akhirnya mereka sepakat mengganti kalimat tersebut dengan : “Ketuhanan Yang Maha Esa”
- 4. PENGESAHAN UUD 1945 SIDANGPERTAMA Setelah PPKI berhasil mengesahkan UUD 1945, Ir. Soekarno lalu mengeluarkan pernyataan : “ Dengan ini tuan-tuan sekalian, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia serta peraturan peralihan telah sah ditetapkan. Dengan demikian pada tanggal 18 Agustus 1945, bangsa Indonesia memperoleh landasan kehidupan bernegara, yang meliputi dasar Negara yakni sebuah Undang- Undang Dasar yang kita kenal dengan nama Undang- Undang Dasar 1945”.
- 5. PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAPRES SIDANGPERTAMA Sesuai dengan pasal 4 ayat 1 UUD 1945, pemimpin pemerintahan di Indonesia dipegang oleh seorang presiden. Pemilihan presiden dan wakil presiden pertama kali dilakukan oleh PPKI. Dalam sidang pertama PPKI, Otto Iskandardinata mengusulkan pemilihan presiden dan wapres dilakukan secara aklamasi. Usul ini disetujui dan PPKI kemudian memilih dan menetapkan Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI. Sebuah Negara dapat berdiri apabila memenuhi syarat – syarat, yakni: • Ada wilayahnya • Ada rakyatnya • Ada pemerintahan yang berdaulat • Mendapat pengakuan dari Negara-negara lain.
- 6. PEMBENTUKAN PEMDA SIDANGKEDUA Setelah menjadi presiden, Sukarno kemudian menunjuk sembilan orang anggota PPKI sebagai panitia kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandardinata. Yang beranggotakan : Soebardjo, Sayuti Melik, Iwa Kusumasumantri, Wiranata Kusumah, Dr. Amin, A.A. Hamidhan, Dr. Ratulangi dan Ketut Pudja. Tim ini bertugas merumuskan pembagian wilayah Negara Indonesia.Presiden Soekarno juga telah menunjuk Ahmad Subarjo, Sutarjo Kartohadikusumo dan Kasman Singodimejo sebagai panitia kecil yang ditugasi merumuskan bentuk departemen bagi Pemerintahan RI, tetapi bukan personalianya (pejabatnya). Sidang PPKI dilanjutkan kembali pada tanggal 19 Agustus 1945. Acara yang pertama adalah membahas hasil kerja panitia kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandardinata.
- 7. PEMBENTUKAN PEMDA SIDANGKEDUA Hasil keputusan panitian kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandardinata : 1. membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 Provinsi. Masing-masing Provinsi dipimpin oleh seorang Gubernur, yakni : Sumatra : Mr. Teuku Mohammad Hassan Jawa Barat : Sutarjo Kartohadikusumo Jawa Tengah : R. Panji Suroso Jawa Timur : R.A. Suryo Sunda kecil : Mr. I Gusti Ktut Puja Maluku : Mr. J. Latuharhary Sulawesi : Dr. G. S. S. J. Ratulangi Kalimantan : Pangeran Mohammad Noor Disamping delapan wilayah tersebut, masih ditambah D.I Yogyakarta dan Surakarta (Mr. Assaat) 2. Adanya Komite Nasional (Daerah)
- 8. PEMBENTUKAN PEMDA SIDANGKEDUA Sedangkan hasil sidang dari panitia yang dianggotai oleh Mr. Ahmad Subarjo, Sutardjo Kartohadikusumo, dan Mr. Kasman memutuskan untuk menetapkan 12 kementrian yang mengepalai departemen dan 4 menteri negara.• Departemen Dalam Negeri : Wiranata Kusumah • Departemen Luar Negeri : Ahmad Subardjo • Departemen Kehakiman : Dr. Soepomo • Departemen Keuangan : A.A Maramis • Departemen Kemakmuran : Ir. Surachman Tjokrodisuryo • Departemen Pengajaran : Ki Hajar Dewantara • Departemen Penerangan : Amir Syarifudin • Departemen Sosial : Iwa Kusumasumantri • Departemen Pertahanan : Supriyadi • Departemen Kesehatan : Boentaran
- 9. PEMBENTUKAN PEMDA SIDANGKEDUA Sedangkan hasil sidang dari panitia yang dianggotai oleh Mr. Ahmad Subarjo, Sutardjo Kartohadikusumo, dan Mr. Kasman memutuskan untuk menetapkan 12 kementrian yang mengepalai departemen dan 4 menteri negara.• Menteri Negara : Wachid Hasyim • Menteri Negara : R.M Sartono • Menteri Negara : M. Amir • Menteri Negara : R. Otto Iskandardinata