HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
Tax planning dan pengendalian atas unsur-unsur beban pokok.pptx
1. UNIT 7
TAX PLANNING DAN PENGENDALIAN ATAS
UNSUR-UNSUR BEBAN POKOK PENJUALAN
DAN PENGURANG PENGHASILAN BRUTO
2. TOPIK BAHASAN
Foreign Exchange
loss.
Metode Penyusutan.
SE-46/PJ.4/1995
Capital Expenditure
Versus Revenue
Expenditure
Metode Persediaan
Pengujian Beban Pokok Penjualan
Ekualisasi Beban dengan PPN
Masukan
Persyaratan Beban Promosi
Biaya Entertainment
Cadangan Kerugian Piutang
Tidak Tertagih
3. FOREIGN EXCHANGE LOSS
Nilai Tukar (Kurs)
adalah sebuah
perjanjian yang
dikenal sebagai nilai
tukar terhadap
pembayaran saat
kini atau di
kemudian hari,
antara dua mata
Nilai Tukar
(Kurs)
4. Jenis-
Jenis
Kurs
Kurs Beli, adalah harga yang diberikan
oleh bank kepada seseorang yang ingin
membeli mata uang asing.
Kurs Jual, adalah harga yang diberikan
oleh bank kepada seseorang yang ingin
menukarkan mata uang asing.
Kurs Tengah, adalah harga yang diberikan
oleh bank antara kurs jual dan kurs
beli (penjumlahan kurs beli dan kurs jual
yang dibagi dua).
FOREIGN EXCHANGE LOSS
5. Foreign Exchange
Loss
Sistem Kurs
yang
Berlaku di
Indonesia
Kurs Tetap:
• Ditetapkan oleh Pemerintah (Bank
Indonesia)
Kurs Mengambang Terkendali:
• Dipengaruhi oleh Mekanisme Pasar
• Adanya intervensi Pemerintah
Kurs Mengambang Bebas:
• Sepenuhnya diserahkan dalam
mekanisme pasar
6. Foreign Exchange
Loss
Selisih Kurs
Menurut PSAK
10
“Selisih kurs
timbul apabila
terdapat
perubahan kurs
antara tanggal
transaksi
dengan tanggal
penyelesain
dari pos
moneter dalam
mata uang
asing”
PERIODE
AKUNTANSI
SAMA
Selisih kurs
dibebankan
seluruhnya
pada periode
tersebut
BEBERAPA
PERIODE
AKUNTANSI
Selisih kurs
dibebankan pada
Setiap periode
akuntansi dengan
memperhatikan
perubahan kurs
untuk setiap
periode
7. Foreign Exchange
Loss
Selisih
Kurs
Menurut
Perpajaka
n
“Keuntungan yang diperoleh karena
fluktuasi kurs mata uang asing diakui
berdasarkan sistem pembukuan yang
dianut dan dilakukan secara taat asas
sesuai dengan PSAK yang berlaku di
Indonesia”
UU PPh 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1
“Kerugian selisih kurs yang dialami oleh
wajib pajak dapat dikurangkan dalam
menghitung penghasilan kena pajak bagi
pajak dalam negeri dan BUT”
UU PPh 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1e
8. Foreign Exchange
Loss
Pembebana
n Selisih
Kurs (Loss)
Kurs
Tetap
Kurs
Tengah
“Pembebanan dilakukan
pada saat terjadinya
realisasi atas perkiraan
mata uang asing
tersebut”
“Pembebanan dilakukan
pada setiap akhir tahun
berdasarkan kurs
tersebut”
9. REVENUE EXPENDITURE
Pengeluaran yang
dikeluarkan
dengan tujuan
untuk
memperoleh
penghasilan pada
periode dimana
pengeluaran dan
beban tersebut
terjadi, masa
manfaatnya hanya
satu periode saja
Berulan
g-ulang
Tidak
menambah
umur aset
Nilai rupiah
tidak
materiil
Perlakuan akuntansi pengeluaran pendapatan dengan
mencatat biaya yang dikeluarkan sebagai beban pada
periode tersebut
10. REVENUE EXPENDITURE
Contoh Kasus:
Sebuah mobil box yang telah dibeli setahun lalu
yang dapat mengangkut 100 dus obat-obatan,
mobil ini memerlukan biaya untuk mengganti
dua ban mobil depan karena sudah sering
pecah. Biaya yang dikeluarkan untuk mengganti
kedua ban ini berjumlah Rp 400.000. Apakah
transaksi ini bersifat material dan transaksi ini
termasuk pengeluaran pendapatan? Bagaimana
pencatatan akuntansinya ?
11. REVENUE EXPENDITURE
Jawaban:
Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan tidak akan
membuat mobil dapat berjalan lebih cepat dari yang
semestinya (bertambah efisien), atau biaya tersebut
tidak akan membuat mobil box yang awalnya hanya
dapat mengangkut 100 dus obat akan dapat
mengangkut lebih dari itu, dengan kata lain tidak akan
membuat mobil ban bertambah kapasitasnya dan hanya
membuat mobil box kembali pada kondisi normal.
Jurnal:
Biaya Perawatan mobil box XXXXXX
12. CAPITAL EXPENDITURE
Biaya-biaya yang
dikeluarkan
dalam rangka
memperoleh
aktiva tetap,
meningkatkan
efisiensi
operasional dan
kapasistas
produksi aktiva
tetap, serta
memperpanjang
Jarang
terjadi
Menambah
umur aset
Nilai rupiah
materiil
Perlakuan akuntansi pengeluaran modal
dengan mengkapitalisasikan besar biaya
yang dikeluarkan sebagai aset
13. CAPITAL EXPENDITURE
Contoh Kasus:
Toko ABC adalah perusahaan dagang, membeli mobil
box 2 tahun lalu dengan harga perolehan Rp
140.000.000 dan nilai residu yang diharapkan sebesar
Rp 30.000.000. Mobil box digunakan untuk
mengangkut barang dagangan. Karena dirasakan
terlalu kecil, toko ABC memutuskan untuk mengganti
box mobil dengan yang lebih besar. Biaya yang
dikeluarkan untuk mengganti box lama dan
memasangnya sebesar Rp 20.000.000. Apakah
transaksi ini termasuk pengeluaran pendapatan?
Bagaimana pencatatan akuntansinya?
14. CAPITAL EXPENDITURE
Jawaban:
Semua biaya yang dikeluarkan hingga siap digunakan
meliputi biaya yang dikeluarkan dari sejak mencabut
box lama sampai dengan memasang box baru diakui
sebagai penambah asset.
Jurnal:
Mobil box XXXXXX
Kas/Hutang XXXXXX
15. CAPITAL EXPENDITURE & REVENUE
EXPENDITURE
Revenue Expenditure
Revenue expenditure
sepanjang digunakan
untuk mendapatkan,
menagih, memelihara
penghasilan sehubungan
dengan kegiatan usaha,
boleh dibebankan
seluruhnya dalam suatu
laporan keuangan
Capital Expenditure
Capital expenditure tidak
dapat dibebankan
sekaligus dalam suatu
laporan keuangan. Wajib
pajak menggunakan
metode depresiasi atau
amortisasi
UU 36 tahun 2008
Pasal 9 ayat 2
17. PERBANDINGAN METODE FIFO, AVERAGE
DAN LIFO (PERSPEKTIF AKUNTANSI)
PT. ABC didirikan dan memulai usaha komersialnya pada awal tahun 2001.
Perusahaan menjual barang dagangannya dengan tingkat laba kotor sebesar
20% dari harga jual ditetapkan Rp. 20.000 per unit tahun 2001, sebesar Rp.
25.000 dalam tahun 2002, dan sebesar Rp. 30.000 tahun 2003. Berikut ikhtisar
pembelian dan penjualan data tahun 2001-2003:
No. Deskripsi
TH 2001 TH 2002 TH 2003
Kuantitas kos/unit Kuantitas kos/unit Kuantitas kos/unit
1 Persedian Awal - - 1.000 (*) 500 (*)
2 Pembelian (1) 2.500 10.000 2.000 15.000 2.000 20.000
3 Pembelian (2) 2.500 12.500 2.000 17.500 2.500 22.500
4 Penjualan (1) 2.000 - 2.250 - 2.500 -
5 Penjualan (2) 2.000 - 2.250 - 2.500 -
(*) tergantung metode yang digunakan
21. Perhitungan Laba Kotor dengan Metode Penilaian
Persediaan FIFO, Average dan LIFO
Deskripsi TH 2001 TH 2002 TH 2003 Total
Penjualan 80.000.000 112.500.000 150.000.000 342.500.000
Harga Pokok Penjualan 43.750.000 68.750.000 105.000.000 217.500.000
Laba Kotor 36.250.000 43.750.000 45.000.000 125.000.000
Deskripsi TH 2001 TH 2002 TH 2003 Total
Penjualan 80.000.000 112.500.000 150.000.000 342.500.000
Harga Pokok Penjualan 45.000.000 68.625.000 103.875.000 217.500.000
Laba Kotor 35.000.000 43.875.000 46.125.000 125.000.000
Deskripsi TH 2001 TH 2002 TH 2003 Total
Penjualan 80.000.000 112.500.000 150.000.000 342.500.000
Harga Pokok Penjualan 46.250.000 70.000.000 101.250.000 217.500.000
Laba Kotor 33.750.000 42.500.000 48.750.000 125.000.000
Metode FIFO
Metode Average
Metode LIFO
23. PEMILIHAN METODE PENYUSUTAN
BERDASARKAN UU PPH PASAL 11
Garis Lurus
suatu metode penyusutan aktiva
tetap di mana beban penyusutan
aktiva tetap per tahunnya sama
hingga akhir umum ekonomis
aktiva tetap tersebut.
Metode ini termasuk yang paling
luas dipakai. Untuk penerapan
“Matching Cost Principle”
Metode garis lurus dipergunakan
untuk menyusutkan aktiva-aktiva
yang fungsionalnya tidak
terpengaruh oleh besar kecilnya
volume produk atau jasa yang
dihasilkan seperti bangunan dan
peralatan kantor
Saldo Menurun
Metode penyusutan aktiva
tetap yang ditentukan
berdasarkan persentase
tertentu dihitung dari harga
buku pada tahun yang
bersangkutan.
Persentase penyusutan
besarnya dua kali persentase
atau tarif penyusutan metode
garis lurus.
24. METODE PENYUSUTAN
TAHUN
METODE PENYUSUTAN
GARIS LURUS SALDO MENURUN
1 250.000.000 500.000.000
2 250.000.000 250.000.000
3 250.000.000 125.000.000
4 250.000.000 125.000.000
Akm. Penyusutan 1.000.000.000 1.000.000.000
26. PENGHEMATAN PAJAK
keterangan
GARIS LURUS SALDO MENURUN
Normal PV Normal PV
Harga Perolehan 1.000.000.000 833.333.000,00 1.000.000.000 833.333.000,00
Akumulasi
Penysutan 1.000.000.000 647.183.250,00 1.000.000.000 722.897.000,00
PPh 25% 250.000.000 161.795.812,50 250.000.000 180.724.250,00
Penghematan Pajak = 180.724.250,00-161.795.812,50 = 18.928.437,50
Berdasarkan perhitungan pada tabel diatas diperoleh besarnya
penghematan pajak yang dapat dilakukan jika perusahaan
memilih metode saldo menurun dalam menghitung besarnya
beban penyusutan. Tarif pajak yang digunakan adalah tariff
tunggal 25% dengan tingkat diskon faktor (DF) 20% besar
penghematan pajaknya adalah 180.724.250,00 – 161.795.812,50
= 18.928.437,50
27. Bunga
Pinjaman
yang
Dibebank
an Wajib
Pajak
Apabila jumlah rata-rata
pinjaman sama besarnya
dengan atau lebih kecil
dari jumlah rata-rata
dana yang ditempatkan
sebagai deposito
berjangka atau tabungan
lainnya
Bunga yang
dibayar atau
terutang atas
pinjaman tersebut
seluruhnya tidak
dapat dibebankan
sebagai biaya.
Apabila jumlah
rata-rata
pinjaman lebih
besar dari
jumlah rata-rata
dana yang
ditempatkan
dalam bentuk
deposito atau
tabungan lainnya
Bunga atas pinjaman
yang boleh dibebankan
sebagai biaya adalah
bunga yang dibayar
atau terutang atas rata-
rata pinjaman yang
melebihi jumlah rata-
rata dana yang
ditempatkan sebagai
deposito berjangka atau
tabungan lainnya
SE-46/PJ.4/1995
28. MENYIASATI SE-46/PJ.4/1995
Rata-Rata Pinjaman Pinjaman
Jangka
Waktu
(Bulan) Pinjaman
Bulan Januari - 1 -
Bulan Februari - Mei 150.000.000 4 600.000.000
Bulan Juni-Juli 200.000.000 2400.000.000
Bulan Agustus-
Desember 250.000.000 51.250.000.000
Jumlah 2.250.000.000
Rata-rata pinjaman per bulan Rp 2.250.000.000:12= 187.500.000
Rata-Rata Dana
Deposito Deposito
Jangka Waktu
(Bulan) Pinjaman
Januari - 1-
Februari-Maret 25.000.000 250.000.000
April-Agustus 50.000.000 5250.000.000
September-Desember 37.500.000 4150.000.000
Jumlah 450.000.000
rata-rata deposito per bulan = 450.000.000;12= 37.500.000
Pinjaman Dana Deposito
Bunga yang dapat dibebankan sebagai biaya = 20% x
(187.500.000-37.500.000) = 30.000.000
29. MENYIASATI SE-46/PJ.4/1995
Menyimpangdari ketentuan tersebut pada butir 4, bunga yang
dibayarkan atau terutang atas pinjaman wajib Pajak dari pihak
ketiga dapat dibebankan sebagai biaya sesuai dengan Pasal 6
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1994 dalam hal:
a. Dana pinjaman ter!ebut disimpan/ditempatkan dalam bentuk
rekening giro yang atas jasanya dikenakan Pajak Pengha!ilan
yang bersifat final.
b. Adanya keharusan bagi wajib Pajak untuk menempatkan dana
dalam jumlah tertentu pada suatu bank dalam bentuk deposito
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
sepanjang jumlah deposito dan tabungan tersebut semata-
mata untuk memenuhi keharusan tersebut: misalnya cadangan
biaya reklamasi yang harus ditempatkan dalam bentuk
32. PERLAKUAN PAJAK ATAS CADANGAN
PIUTANG TAK TERTAGIH
Pasal 9 ayat (1c) UU Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa pembentukan atau
pemupukan dana cadangan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto,
Kecuali:
Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang
menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan
pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang
dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah
industri untuk usaha pengolahan limbah industri,
33. UU PAJAK PENGHASILAN NOMOR 36
TAHUN 2008
Pasal 6 ayat 1 huruf h
“piutang yang nyata-nyata tidak
dapat ditagih (dan memenuhi syarat
tertentu) dapat dibebankan sebagai
pengurang penghasilan bruto
dalam menghitung penghasilan
kena pajak.”
Perlakua
n Pajak
atas
cadanga
n
Piutang
Tak
Tertagih
34. BIAYA ENTERTAINMENT
SE DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-27/PJ.22/1986
Pengertian
“Biaya yang diperuntukkan untuk menjamu
relasi atau rekanan bisnis perusahaan ”
Biaya entertainment menjadi pengurang
penghasilan bruto jika dipergunakan untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan yang merupakan obyek pajak.
35. • Wajib Pajak harus dapat membuktikan bahwa
biaya-biaya tersebut telah benar-benar
dikeluarkan dan berhuungan dengan kegiatan
perusahaan untuk mendapatkan, menagih,
dan memelihara penghasilan perusahaan
• Perusahaan dapat mengurangi beban
pajak dengan membuat daftar
normative dan melampirkannya dalam
SPT Tahunan PPh Badan
• Hal ini akan menghemat pajak dari
biaya entertainment yang boleh
dikurangkan
36. DAFTAR NORMATIF BIAYA
ENTERTAINMENT
Nomor Urut
Tanggal “entertainment” dan sejenisnya yang telah
diberikan
Nama “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberian
Alamat “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberian
Jenis “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberian
Jumlah (Rp) “entertainment” dan sejenisnya yang telah
diberian
Relasi usaha yang diberikan “entertainment” dan sejenisnya
sesuai dengan nomor urut tersebut di atas (nama, posisi,
nama perusahaan, dan jenis usaha)
37. BIAYA PROMOSI
PERATURAN MK NO.
02/PMK.03/2010
Pengertian
“Bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan dalam
rangka memperkenalkan, mengenjurkan pemakaian
suatu produk baik langsung mapun tidak langsung
untuk mempertahankan, meningkatkan penjualan”
Besaran Biaya Promosi
1. Akumulasi Biaya Periklanan
2. Biaya pameran produk
3. Biaya Pengenalan produk
38. PENGECUALIAN BIAYA PROMOSI
Dalam pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor
02/PMK.03/2010 tanggal 8 Januari 2010 yang berlaku sejak
tanggal 1 Januari 2009 tentang biaya promosi yang dapat
dikurangkan dari penghasilan bruto, yang tidak termasuk biaya
promosi adalah :
1. Pemberian Imbalan Berupa Uang Dan/Atau Fasilitas, Dengan
Nama Dan Dalam Bentuk Apapun, Kepada Pihak Lain Yang
Tidak Berkaitan Langsung Dengan Penyelenggaraan Kegiatan
Promosi.
2. Biaya Promosi Untuk Mendapatkan, Menagih, Dan Memelihara
Penghasilan Yang Bukan Merupakan objek pajak dan yang
telah dikenai pajak bersifat final
40. KETENTUAN WAJIB PAJAK DALAM
PENGELUARAN BIAYA PROMOSI
1. Wajib pajak harus membuat membuat daftar nominatif atas pengeluaran
Biaya Promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain,
2. Daftar nominatife sebagaimana dimaksud pasa ayat (1) paling sedikit
harus memuat data penerima berupa nama, Nomor Pokok Wajib Pajak,
alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, besarnya biaya, nomor bukti
pemotongan dan besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong.
3. Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini,
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
Keuangan ini.
4. Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan sebagai
lampiran saat Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan.
5. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (4) tidak dipenuhi, Biaya Promosi tidak dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto.
41. PENGUJIAN UNTUK MENGUJI
KEBENARAN BEBAN POKOK
PENJUALAN.
HPP = Saldo Awal Persediaan +
Pembelian – Saldo Akhir Persediaan
Pembelian = Saldo akhir utang +
Pembelian Tunai + Pelunasan utang
usaha – Saldo awal utang usaha +/-
Penyesuaian
42. EKUALISASI BEBAN POKOK
PENJUALAN DAN BEBAN OPERASIONAL
DENGAN DPP PPN MASUKAN.
Ekualisasi atau rekonsiliasi adalah mencocokkan
saldo 2 (dua) atau lebih angka yang mempunyai
hubungan satu dengan yang lainnya. Apabila
hasilnya terdapat perbedaan,maka perbedaan
tersebut harus dapat dijelaskan
Tentukan saldo-saldo atau pos-pos yang akan
dicocokkan (misalnya penjualan, penyerahan DPP
PPN, pembelian
Gunakan saldo-saldo berikut untuk evaluasi:??
