Dokumen tersebut membahas tentang kredensial tenaga kesehatan di Puskesmas yang meliputi dasar hukum, tujuan, ruang lingkup, mekanisme pelaksanaan kredensial dan rekredensial, serta penetapan kewenangan klinis berdasarkan rekomendasi tim kredensial.

1. KREDENSIAL TENAGA KESEHATAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PROBOLINGGO
BIDANG SDK
10 – 3 – 2023

2. DASAR HUKUM
A. PERMENKES NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT, PASAL 20
 Ayat (1): Dalam memberikan pelayanan kesehatan, dokter dan/atau DLP, dokter
gigi, dan tenaga kesehatan lain harus memiliki kewenangan untuk memberikan
pelayanan kesehatan yang diperoleh melalui kredensial.
 Ayat (2) : Kredensial ditujukan untuk memastikan bahwa setiap pelayanan
Kesehatan dilakukan oleh dokter dan/atau DLP, dokter gigi, dan tenaga Kesehatan
lain yang kompeten agar mutu pelayanan Kesehatan berorientasi pada
keselamatan pasien dan masyarakat di puskesmas lebih terjamin dan terlindungi.
 Ayat (3) : Kredensial diselenggarakan Oleh Dinas Kesehatan daerah
kabupaten/kota
 Ayat (4) : Puskesmas harus menyampaikan usulan Nakes yang dikredensial
kepada Kepala Dinas Kesehatan daerah kabupaten/kota secara berkala paling
sedikit 5 (lima) tahun sekali
 Ayat (5) : Dalam penyelenggaraan kredensial , dinkes membentuk tim kredensial
 Ayat (6) : Tim Kredensial terdiri atas unsur Dinkes dan organisasi profesi

3. DASAR HUKUM
A. PERMENKES NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT, PASAL 20
 Ayat (7) : Tim kredensial bertugas Menyusun instrument penilaian, melakukan
penilaian dan merekomendasikan kewenagan klinis
 Ayat (8) : Hasil Kredensial dilaporkan kepada Kadinkes sebagi rekomendasi
pemberian kewenangan klinis bagi nakes
 Ayat (9) : Dinkes menetapkan kewenangan nakes dalam memberikan pelayanan
Kesehatan
 Ayat (10): Dinkes menfasilitasi Diklat bagi Nakes yang tidak mendapatkan
kewenangan dalam memberikan pelayanan Kesehatan berdasarkan hasil
kredensial
 Ayat (11) : Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Kredensial ditetapkan
oleh Dirjen Yankes

4. DASAR HUKUM
B. Keputusan Dirjen Yankes Nomor HK.07.01/I/4719/2020 , tentang Petunjuk Teknis
Kredensial Tenaga Kesehatan di Puskesmas
C. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Nomor:
440/908/426.102/2022, tentang Penyelenggaraan Kredensial dan Rekredensial Tenaga
Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Probolinggo
D. Surat Keputusan Kadinkes Nomor :440/918/426.102/2022, tentang Tim Kredensial Tenaga
Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Probolinggo

5. LATAR BELAKANG KREDENSIAL
Standar Kompetensi/Profesi
Pendidikan
Pengalaman
kerja
Penjagaan mutu
profesi
Kesehatan
dan usia
Perilaku &
etika profesi
Lingkup cabang ilmu kesehatan
senantiasa berkembang
Tenaga Kesehatan harus mengikuti
perkembangan agar dapat menjaga kompetensi
untuk mendapat kelayakan mengemban
kewenangan klinis
Diperlukan evaluasi terhadap
pemenuhan kompeteni
Faktor lainnya:
KREDENSIAL &
REKREDENSIAL
Kewenangan klinis (per individu)
Dokter Dokter
Gigi
Bidan Perawat

6. Memastikan bahwa setiap pelayanan
kesehatan dilakukan oleh tenaga
kesehatan yang kompeten
Mutu pelayanan kesehatan
berorientasi pada keselamatan pasien
dan masyarakat di Puskesmas lebih
terjamin dan terlindungi

7. Memperoleh tenaga kesehatan yang
profesional, beretika, berbudi luhur,
dan berakhlak mulia
Meningkatkan reputasi dan
kredibilitas tenaga kesehatan di
Puskesmas
Melindungi keselamatan pasien
melalui proses kredensial yang
terstandar

8. DEFINISI
• Kredensial
Proses evaluasi untuk menentukan kelayakan seorang tenaga
kesehatan diberikan kewenangan klinis (clinical privilege).
• Rekredensial
Proses reevaluasi terhadap tenaga kesehatan yang telah
memiliki kewenangan klinis.
• Kewenangan klinis
Hak khusus seorang tenaga kesehatan untuk memberikan
pelayanan kesehatan tertentu dalam suatu periode waktu.

9. KEPUTUSAN DIRJEN YANKES
NOMOR HK.01.07/I/4719/2020 tentang
JUKNIS KREDENSIAL NAKES DI PUSKESMAS
• Juknis kredensial menjadi acuan dalam melakukan
kredensial terhadap tenaga kesehatan yang
memberikan pelayanan di Puskesmas.
• Kemenkes, dinkes provinsi, dan dinkes kab/kota
melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai
dengan kewenangan masing-masing dengan
melibatkan organisasi profesi.
KREDENSIAL
• Dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kab/Kota
• Nakes yang dikredensial yaitu : Dokter, dokter gigi,
perawat dan bidan di Puskesmas
• Setiap 5 tahun

10. • Risnakes 2017: 66,1%
Puskesmas nakesnya
task shifting dan 95,9%
Puskesmas nakesnya
multi tasking
• Dari data diatas
berpotensi timbul insiden
yang berkaitan dengan
tindakan medis dan
berdampak pada
berkurangnya mutu
pelayanan
• Untuk menjaga
keselamatan pasien,
perlu ada pengamanan
dengan pemberian
kewenangan klinis
melalui kredensial
Tujuan
• Umum
• Tersedia acuan bagi
dinkes kab/kota dalam
melakukan kredensial
nakes di Puskesmas
• Khusus
• Tersedia mekanisme
kredensial dan
rekredensial
• Tersedia acuan dalam
menyusun instrumen
kredensial dan
rekredensial
• Tersedia acuan dalam
menindaklanjuti hasil
kredensial dan
rekredensial
Ruang Lingkup
• Penyelenggaraan
kredensial dan
rekredensial nakes di
Puskesmas, yaitu untuk
dokter, dokter gigi,
perawat, dan bidan
• Tindak lanjut hasil
kredensial dan
rekredensial
• Pembinaan dan
pengawasan
penyelenggaraan
kredensial dan
rekredensial
• Contoh formulir yang
diperlukan dalam
penyelenggaraan
kredensial dan
rekredensial
Sasaran
• Tenaga kesehatan
dan Puskesmas
• Dinkes kab/kota
• Dinkes provinsi
• Organisasi profesi
• Kemenkes
Latar Belakang

11. PENYELENGGARAAN KREDENSIAL DAN REKREDENSIAL
TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS
Setiap nakes di Puskesmas menjalani kredensial paling sedikit 5 tahun sekali.
Penyelenggara kredensial dan rekredensial:
Dinkes kabupaten/kota
▪ Menetapkan kebijakan dan prosedur bagi nakes untuk memperoleh
kewenangan klinis
▪ Bertanggung jawab atas tersedianya sumber daya yang dibutuhkan
▪ Menetapkan frekuensi dan jadwal kredensial dan rekredensial setiap tahun
– mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan pemetaan nakes
di Puskesmas
– dapat disinkronkan dengan waktu pengurusan STR dan SIP

12. ▪ Jumlah ganjil, minimal 2 orang perwakilan dinkes kab/kota dan 1 orang
perwakilanOP
▪ Perwakilan dinkes dapat berasal dari internal dinkes atau UPT, tim penguji
kompetensi jabfungkes, atau anggota komite keperawatan (untuk perawat).
Syarat Umum
• Jenis profesi sama
• Tidak pernah kena
sanksi etika, disiplin
dan hukum
• Tidak ada
konflik
kepentingan
• Kualifikasi
pendidikan minimal
sama
Syarat Khusus
• Dinkes kab/kota
• Jenis jabfung sama
• Jenjang jabfung
minimal setara
• OP
• Memiliki
surat
penugasan
Tugas
• Menyusun instrumen
penilaian
• Melakukan penilaian
kewenangan klinis
• Merekomendasikan
kewenangan klinis
Kewenangan
• Melaksanakan kredensial
secara independen
• Memeriksa
kelengkapan berkas
• Meminta
data/dokumen
tambahan
Tim Kredensial
Dinkes Kab/kota
Organisasi Profesi
Dinkes Kab/kota
Kewenangan

13. 1 • Pengusulan
tenaga
kesehatan
• Penilaian
kewenangan
klinis
2 3 • Penerbitan
kesimpulan
rekomendasi
4 • Penetapan
kewenangan
klinis
Usulan dari tenaga
kesehatan Puskesmas,
Verifikasi dan validasi
oleh kepala Puskesmas
Dilakukan oleh tim
kredensial
menggunakan
instrumenpenilaian
Resume dari seluruh
rekomendasi hasil
penilaian rincian
kewenangan klinis
Ditetapkan oleh
kadinkes kab/kota.
Memuat nama nakes,
daftar kewenangan
klinis, masa berlaku
Mekanisme Kredensial dan Rekredensial

14. 1. Pengusulan tenaga Kesehatan
Tenaga kesehatan
menyampaikan dokumen
persyaratan kepada kepala
Puskesmas
Kepala Puskesmas:
• Verifikasi dan validasi
dokumen persyaratan,
termasuk usulan
kewenangan klinis
berdasarkan ruang
lingkup pelayanan
Puskesmas
• Mengajukan permohonan
kredensial/rekredensial
kepada kadinkes kab/kota
Dokumen persyaratan:
• Formulir kredensial (self assessment),
didalamnya memuat usulan rincian
kewenangan klinis yang diminta, yaitu:
1. Kompeten seluruhnya
2. Memerlukan supervise
3. Tidak dimintakan kewenangannya
karena di luar kompetensinya
4. Tidak dimintakan kewenangannya
karena fasilitas tidak tersedia
• Dokumen kelengkapan:
1. Daftar Riwayat hidup
2. STR yg berlaku
3. SIP yg berlaku
4. Sertifikat ukom jabfung (bila ada)
5. Sertifikat pelatihan/workshop/
pengembangan kompetensi lain (5
tahun terakhir)
6. Surat keterangan sehat dari fasyankes
7. Pas foto terbaru

15. 2. Penilaian Kewenangan Klinis
Kadinkes kab/kota
menugaskan tim
kredensial (sesuai
jenis nakes dan
sesuai jadwal)
Tim kredensial
melakukanpenilaian:
• Metode portofolio
menggunakan
instrumen
penilaian, antara
lain daftar rincian
kewenangan klinis
(menyusun,
mengkaji ulang
sacara periodik)
• Dapat dilengkapi
dgn wawancara
dan observasi
Aspek
penilaian:
• Kompetensi
teknis,
• Perilakuetis,
• Kesehatan
fisik dan
mental
Hasil penilaian dirumuskan
dalam bentuk rekomendasi
yang diberikan untuk setiap
rincian kewenangan klinis
yang diusulkan.
Rekomendasi berupa:
1. Disetujuiberwenang
penuh;
2. Disetujuidibawah
supervisi;
3. Tidak disetujui, karena
belum memenuhi
kompetensinya; atau
4. Tidak disetujui, karena
fasilitas tidak tersedia.

16. 2. Penilaian Kewenangan Klinis
Daftar Rincian Kewenangan Klinis:
▪ Acuan utama adalah standar kompetensi/profesi
– Dokter:SKDI (Perkonsil 11/2012 atau regulasi terbaru penggantinya)
– Dokter gigi: SKDGI (Perkonsil 40/2015 atau regulasi terbaru penggantinya)
– Perawat: standar profesi perawat (Kepmenkes 425/2020 atau regulasi terbaru penggantinya)
– Bidan: standar profesi bidan (Kepmenkes 320/2020 atau regulasi terbaru penggantinya)
▪ Rincian kewenangan klinis yang dicantumkan: diagnosis/penyakit/masalah dan
tindakan dengan level kompetensi 4
▪ Nakes dapat mengusulkan kewenangan klinis tambahan berupa:
– diagnosis/penyakit/masalah dengan level kompetensi selain 4 yang sudah mendapat sertifikasi
pengakuan dari kolegium terkait
– kewenangan yang sedang didelegasikan, dibuktikan dgn surat pendelegasian kewenangan dari
kadinkes kab/kota

17. ▪ Tim kredensial menyampaikan kesimpulan rekomendasi kewenangan
klinis kepada kadinkes kab/kota
▪ Kesimpulan rekomendasi berupa:
3. Penerbitan Kesimpulan Rekomendasi
Kewenangan Klinis
• bila semua kewenangan klinis disetujui sesuai dengan yang
diusulkan
Direkomendasikan
• bila ada perbedaan antara rekomendasi yang diberikan tim
dengan kewenangan klinis yang diusulkan
Direkomendasikan
dengan catatan
• bila seluruh kewenangan klinis yang diusulkan tidak
disetujui dan/atau terdapat masalah etik
Tidak
direkomendasikan

18. ▪ Kadinkes kab/kota menetapkan kewenangan klinis berdasarkan
rekomendasi yang disampaikan tim kredensial
▪ Surat penetapan kewenangan klinis paling sedikit memuat:
– Nama tenaga kesehatan pemohon
– Daftar rincian kewenangan klinis yang ditetapkan
– Masa berlakunya kewenangan klinis
4. Penetapan Kewenangan
Klinis

19. USULAN DAN REKOMENDASI KREDENSIAL
USULAN / yang diminta SKOR REKOMENDASI TIM PENILAI SKOR
Kompeten seluruhnya 1 Disetujui berwenang penuh; 1
Memerlukan Supervisi 2 Disetujui dibawah supervisi 2
Tidak dimintakan kewenangannya
karena di luar kompetensinya
3 Tidak disetujui, karena belum memenuhi
kompetensinya
3
Tidak dimintakan kewenangannya
karena fasilitas tidak tersedia
4 Tidak disetujui, karena fasilitas tidak
tersedia
4

20. PERAWAT BIDAN PERAWAT BIDAN
08.30-14.30 WIB 1 Sumberasih 22 32 I I PKM Sumberasih PERAWAT :
08.30-14.30 WIB 2 sukapura 22 19 II II PKM Sukapura Kordinator : Ishak, S.Kep. Ners
08.30-11.30 WIB 3 Tongas 15 17 TIM I :
11.30-14.30 WIB 4 Curahtulis 10 13 1. Ishak,S.Kep.Ners
08.30-14.30 WIB 5 Lumbang 15 17 II II PKM Lumbang 2. Saiful Rijal Balya,S.Kep.,Ns
08.30-11.30 WIB 6 Kuripan 13 12 3. Sulasih Rahayu,S.Kep.,NS
11.30-14.30 WIB 7 Sumber 14 13 TIM II :
08.30-14.30 WIB 8 Bantaran 15 17 II II PKM Bantaran 1. Totok Heryadi,S.Kep., Ns
08.30-11.30 WIB 9 Leces 15 18 I I PKM Leces 2. Pipit Eka Setyasih, S.Kep., Ns
08.30-14.30 WIB 10 Wonomerto 19 17 II II PKM Wonomerto BIDAN :
08.30-11.30 WIB 11 Tegalsiwalan 20 18 Kordinator : Nuryati, SST
11.30-14.30 WIB 12 Banyuanyar 14 13 TIM I :
08.30-11.30 WIB 14 Dringu 13 20 1. Nuryati,SST
11.30-14.30 WIB 13 Jorongan 11 9 2. Ulil Badruwati, SST
08.30-11.30 WIB 15 Klenang Kidul 12 19 3. Yayuk Indah Purwanti, SST
11.30-14.30 WIB 16 Ranugedang 17 16
08.30-14.00 WIB 17 Gending 19 21 II II PKM Gending TIM II :
08.30-11.30 WIB 18 Condong 15 17 1.Sutilah, SST
11.30-14.30 WIB 19 Suko 7 15 2. Nurhayatin, SST
08.30-14.30 WIB 20 Tiris 19 13 II II PKM Tiris
08.30-14.30 WIB 21 Wangkal 21 23 I I PKM Wangkal Pendamping Dinkes :
08.30-14.30 WIB 22 Krejengan 25 24 II II PKM Krejengan Koordinator : Kabid SDK
08.30-14.30 WIB 23 Maron 29 29 I I PKM Maron Tim I
08.30-14.30 WIB 24 Krucil 23 22 II II PKM Krucil 1. Sri Rusminah
08.30-14.30 WIB 25 Kraksaan 19 27 I I PKM Kraksaan 2. Yandik
08.30-14.30 WIB 26 Pajarakan 20 18 II II PKM Pajarakan 3. Mahasiswa UNEJ
08.30-11.30 WIB 27 Paiton 25 21 TIM II :
11.30-14.30 WIB 28 Jabungsisir 14 14 1. Artono
08.30-14.30 WIB 29 Kotaanyar 28 22 II II PKM Kotaanyar 2. Iskak
08.30-11.30 WIB 30 Pakuniran 22 19 3. Mahasiswa UNEJ
11.30-14.30 WIB 31 Glagah 13 15 (untuk Personil Tim bisa
08.30-11.30 WIB 32 Bago 18 15 berubah sesuai kondisi
11.30-14.30 WIB 33 Besuk 15 17 yang ada)
579 602
PKM Bago
PKM Pakuniran
12
Senin,
17-4 -2023
Selasa,
18-4-2023
JUMLAH
I I
II II
PKM Tegalsiwalan
PKM Kuripan
I I
I I PKM Condong
I I PKM Klenang Kidul
I I
I
PKM Paiton
I
JADWAL KEGIATAN KREDENSIAL BAGI TENAGA KESEHATAN
DI KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023
I I PKM Tongas
1 Senin,
27-3-2023
NAMA TIM KREDENSIAL
2
Rabu,
29-3-2023
JUMLAH NAKES
YG DIKREDENSIAL TEMPAT KREDENSIAL
TIM KREDENSIAL
NO
TGL.
PELAKSANAA
N
11
JAM
PESERTA NAKES
DARI PUSKESMAS
3
4
5
Senin,
3-4-2023
Selasa,
4-4-2023
Rabu,
5-4-2023
7
Selasa,
11-4-2023
Rabu,
12-4-2023
Kamis,
13-4-2023
6
8
9
10
II II PKM Dringu
Kamis,
6-4-2023
Senin,
10-4-2023

21. ALUR PROSEDUR KREDENSIAL
Nakes Puskesmas Melengkapi dokumen persyaratan Kredensial dan mengisi form
pengajuan kredensial dan Mengajukan berkas ke PJ Kredensial Puskesmas
PJ Kredensial Puskesmas melaksanakan verifikasi dan validasi dokumen
kelengkapan pengajuan kredensial dan melaporkan ke Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas melaksanakan verifikasi dan mengajukan permohonan kredensial
ke Dinas Kesehatan ( c.q Bidang Sumber Daya Kesehatan )
Dinas Kesehatan Melakukan penjadwalan pelaksanaan kredensial
Kepala Dinas Kesehatan menetapkan Kewenangan Klinis Nakes
Tim Kredensial Melaksanakan Kredensial Tenaga Kesehatan dan menerbitkan
kesimpulan rekomendasi kewenangan klinis kepada Dinas Kesehatan
Kepala Puskesmas menindaklanjuti membuat surat penugasan kewenangan Klinis
apabila kewenangan klinis di rekomendasikan/rekomendasi dengan catatan
Tidak lengkap