SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  12
Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM)
Disusun Oleh :
Siti Sya'anah - 20138210596
Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas kelompok dari
Mata Kuliah Hukum Pajak
PETA KONSEP
Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM)
Pengertian
Dasar Hukum
Objek Pajak
Karakteristik & Perhitungan
PPnBM
Kesimpulan
Pengertian
PPnBM adalah Pajak Penjulan atas Barang
Mewah. Barang Kena Pajak yang Tergolong
Mewah, yang diatur oleh undang-undang.
Dengan alasan keseimbangan pembebanan
pajak antara konsumen yang berpenghasilan
rendah dengan konsumen yang berpenghasilan
tinggi.
PPnBM hanya dikenakan satu kali,
yaitu pada saat impor atau pada
saat penyerahan barang kena pajak
yang tergolong mewah oleh
pengusaha kena pajak pabrikan.
Penyerahan berikutnya tidak lagi
dikenakan PPnBM.
No Dasar Hukum Pengenaan Pajak PPnBM
1 Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok
Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2006
2 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan
atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan
Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003.
3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan
atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis
yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007
Dasar Hukum Pengenaan Pajak PPnBM
No Kategori Objek Pajak Penjualan
atas Barang Mewah
1 Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah
selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar
10%
peralatan dan perlengkapan
olah raga, mesin pengatur
suhu udara, alat fotografi
dll.
2 Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah
selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar
20%
apartemen, mesin
pengering, rumah mewah,
town house, mesin
pengering dll.
3 Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah
selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar
30%
kapal atau kendaraan air,
sampan dan kano, kecuali
untuk keperluan negara
atau angkutan umum
4 Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah
selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar
40%
minuman yang mengandung
alkohol, permadani yang
terbuat dari sutra atau wool,
barang kaca dari kristal dll.
Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah
No Kategori Objek Pajak Penjualan atas
Barang Mewah
5 Kelompok Barang kena Pajak yang Tergolong
Mewah selain kendaraan bermotor yang
dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
dengan tarif sebesar 50%
senjata api dll.
6 Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong
Mewah selain kendaraan bermotor yang
dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
dengan tarif sebesar 75%
batu mulia dan/atau mutiara
atau campuran, kapal pesiar
mewah
7 Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong
Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang
dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
dengan tarif sebesar 10%
kendaraan bermotor untuk
pengangkutan 10, dengan motor
bakar cetus api atau nyala
kompresi (diesel/semi diesel)
8 Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong
Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang
dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
dengan tarif sebesar 20%
kendaraan bermotor dengan
kabin ganda (Double cabin),
dengan sistem 1gandar
penggerak (4x2) atau dengan
sistem 2 andar penggerak (4x4)
Lanjutan.............
Jadi Kriteria singkatnya BKP atau Objek Yang Tergolong
Mewah adalah :
Lanjutan...............
1. Barang tersebut bukan merupakan barang
kebutuhan pokok; atau
2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat
tertentu; atau
3. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh
masyarakat berpenghasilan tinggi;
4. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan
status; atau
5. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan
moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban
masyarakat, seperti minuman beralkohol.
Karakteristik PPnBM
1. PPnBM merupakan pungutan tambahan di
samping PPN;
2. PPnBM hanya dikenakan satu kali yaitu pada
saat impor, atau
penyerahan di dalam Daerah Pabean BKP Yang
Tergolong Mewah oleh pabrikan yang
menghasilkannya;
3.PPnBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN
atau PPnBM. Namun untuk Pengusaha Kena
Pajak yang mengekpsor BKP Yang Tergolong
Mewah bisa minta restitusi PPnBM yang telah
dibayar.
Lanjutan............
Mengapa harus dikenakan
PPnBM ?????
1. Supaya “adil” dalam hal pembebanan pajak antara
konsumen yang kaya dengan konsumen yang
berpenghasilan rendah;
2. Mengendalikan pola konsumsi BKP Yang Tergolong
Mewah;
3. Melindungi produsen kecil;
4. Untuk mengamankan penerimaan negara.
Cara Perhitungan PPnBM
PPnBM = tarif pajak x DPP (Dasar Pengenaan Pajak)
Rumus :
Contoh Kasus :
PKP (Pengusaha Kena Pajak) PT Reinaldo Utama mengimpor BKP
(Barang Kena Pajak) dengan nilai impor atas penjualan mesin
pengering sebesar Rp 500.000.000,-.
Berapa besar PPnBM yang harus dibayarkan oleh perusahan tersebut
untuk barang yang diimpornya?
Jawab : tarif pajak x DPP (Dasar Pengenaan Pajak)
20% x 500.000.000 = 100.000.000
Jadi, PPnBM yang harus dibayarkan oleh perusahan tersebut sebesar
Rp. 100.000.000,-
Kesimpulan
PPnBM adalah Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah, yang diatur
oleh undang-undang. Dengan alasan keseimbangan pembebanan pajak
antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang
berpenghasilan tinggi. Selain itu juga mengendalikan pola konsumsi.
Mengapa harus dikenakan PPnBM? Hal ini tak lain bertujuan untuk :
Supaya “adil” dalam hal pembebanan pajak antara konsumen yang kaya
dengan konsumen yang berpenghasilan rendah, Mengendalikan pola
konsumsi BKP Yang Tergolong Mewah, Melindungi produsen kecil dan
Untuk mengamankan penerimaan negara.
Thanks For Your Attentions
Wassalamu'alaikum Wr Wb.......
Semoga Pembelajaran Hari ini Bermanfaat

Contenu connexe

Tendances

Efek substitusi dan pendapatan
Efek substitusi dan pendapatanEfek substitusi dan pendapatan
Efek substitusi dan pendapatanyunisarosa
 
Presentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMPresentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMIcha Icha
 
PPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBMPPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBMkaromah95
 
Ppt Pajak bumi dan bangunan
Ppt Pajak bumi dan bangunanPpt Pajak bumi dan bangunan
Ppt Pajak bumi dan bangunanranioktalia
 
Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)
Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)
Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)Raja Matridi Aeksalo
 
34020 7-853463552856
34020 7-85346355285634020 7-853463552856
34020 7-853463552856Sefri Yunita
 
Psak 16-aset tetap-ias-16-30052012
Psak 16-aset tetap-ias-16-30052012Psak 16-aset tetap-ias-16-30052012
Psak 16-aset tetap-ias-16-30052012Sri Apriyanti Husain
 
Penerapan fungsi linier dalam ekonomi
Penerapan fungsi linier dalam ekonomiPenerapan fungsi linier dalam ekonomi
Penerapan fungsi linier dalam ekonomiYulistiaDevi
 
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual PenuhAkuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual PenuhMahyuni Bjm
 
Pendekatan Totalitas (Totalitas Approach)
Pendekatan Totalitas (Totalitas Approach)Pendekatan Totalitas (Totalitas Approach)
Pendekatan Totalitas (Totalitas Approach)Nurulita Rahayu
 
Analisis biaya volume laba alat perencanaan manajerial
Analisis biaya volume laba alat perencanaan manajerialAnalisis biaya volume laba alat perencanaan manajerial
Analisis biaya volume laba alat perencanaan manajerialIffa Tabahati
 
Standar akuntansi keuangan sektor publik
Standar akuntansi keuangan sektor publikStandar akuntansi keuangan sektor publik
Standar akuntansi keuangan sektor publikJunianto Junianto
 
Kuliah 2 akuntansi manajemen
Kuliah 2 akuntansi manajemenKuliah 2 akuntansi manajemen
Kuliah 2 akuntansi manajemenRose Meea
 
Bab Ekuitas Akuntansi Keuangan Menengan 2
Bab Ekuitas Akuntansi Keuangan Menengan 2Bab Ekuitas Akuntansi Keuangan Menengan 2
Bab Ekuitas Akuntansi Keuangan Menengan 2MohekoSaputro
 

Tendances (20)

PPh Pasal 21
PPh Pasal 21PPh Pasal 21
PPh Pasal 21
 
Efek substitusi dan pendapatan
Efek substitusi dan pendapatanEfek substitusi dan pendapatan
Efek substitusi dan pendapatan
 
Presentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMPresentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBM
 
Aktiva tetap ii
Aktiva tetap iiAktiva tetap ii
Aktiva tetap ii
 
PPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBMPPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBM
 
Perekonomian 2 sektor
Perekonomian 2 sektorPerekonomian 2 sektor
Perekonomian 2 sektor
 
Ppt Pajak bumi dan bangunan
Ppt Pajak bumi dan bangunanPpt Pajak bumi dan bangunan
Ppt Pajak bumi dan bangunan
 
Perekonomian terbuka
Perekonomian terbukaPerekonomian terbuka
Perekonomian terbuka
 
MAKALAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MAKALAH PAJAK BUMI DAN BANGUNANMAKALAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MAKALAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 
Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)
Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)
Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)
 
34020 7-853463552856
34020 7-85346355285634020 7-853463552856
34020 7-853463552856
 
Aspek ekonomi
Aspek ekonomiAspek ekonomi
Aspek ekonomi
 
Psak 16-aset tetap-ias-16-30052012
Psak 16-aset tetap-ias-16-30052012Psak 16-aset tetap-ias-16-30052012
Psak 16-aset tetap-ias-16-30052012
 
Penerapan fungsi linier dalam ekonomi
Penerapan fungsi linier dalam ekonomiPenerapan fungsi linier dalam ekonomi
Penerapan fungsi linier dalam ekonomi
 
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual PenuhAkuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
 
Pendekatan Totalitas (Totalitas Approach)
Pendekatan Totalitas (Totalitas Approach)Pendekatan Totalitas (Totalitas Approach)
Pendekatan Totalitas (Totalitas Approach)
 
Analisis biaya volume laba alat perencanaan manajerial
Analisis biaya volume laba alat perencanaan manajerialAnalisis biaya volume laba alat perencanaan manajerial
Analisis biaya volume laba alat perencanaan manajerial
 
Standar akuntansi keuangan sektor publik
Standar akuntansi keuangan sektor publikStandar akuntansi keuangan sektor publik
Standar akuntansi keuangan sektor publik
 
Kuliah 2 akuntansi manajemen
Kuliah 2 akuntansi manajemenKuliah 2 akuntansi manajemen
Kuliah 2 akuntansi manajemen
 
Bab Ekuitas Akuntansi Keuangan Menengan 2
Bab Ekuitas Akuntansi Keuangan Menengan 2Bab Ekuitas Akuntansi Keuangan Menengan 2
Bab Ekuitas Akuntansi Keuangan Menengan 2
 

En vedette

Pajak Penjualan Barang Mewah
Pajak Penjualan Barang MewahPajak Penjualan Barang Mewah
Pajak Penjualan Barang MewahJuwita W'tio
 
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Pajak Penjualan Atas Barang MewahPajak Penjualan Atas Barang Mewah
Pajak Penjualan Atas Barang MewahDudi Wahyudi
 
PPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBMPPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBMkaromah95
 
Ppn dan p pn bm uu no 42 tahun 2009
Ppn dan p pn bm uu no 42  tahun 2009Ppn dan p pn bm uu no 42  tahun 2009
Ppn dan p pn bm uu no 42 tahun 2009Asep suryadi
 
27801452 contoh-soal-pajak-dan-pembahasannya
27801452 contoh-soal-pajak-dan-pembahasannya27801452 contoh-soal-pajak-dan-pembahasannya
27801452 contoh-soal-pajak-dan-pembahasannyaRPG Gultom
 
Kumpulan materi-pendapatan-nasional-1
Kumpulan materi-pendapatan-nasional-1Kumpulan materi-pendapatan-nasional-1
Kumpulan materi-pendapatan-nasional-1apasalahkukaubuat
 
PPN pengkreditan pajak masukan
PPN   pengkreditan pajak masukanPPN   pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukankaromah95
 
konsep dasar pajak
konsep dasar pajakkonsep dasar pajak
konsep dasar pajakYan Chen
 

En vedette (9)

Pajak Penjualan Barang Mewah
Pajak Penjualan Barang MewahPajak Penjualan Barang Mewah
Pajak Penjualan Barang Mewah
 
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Pajak Penjualan Atas Barang MewahPajak Penjualan Atas Barang Mewah
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
 
PPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBMPPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBM
 
(2) pajak bendaharawan
(2) pajak bendaharawan (2) pajak bendaharawan
(2) pajak bendaharawan
 
Ppn dan p pn bm uu no 42 tahun 2009
Ppn dan p pn bm uu no 42  tahun 2009Ppn dan p pn bm uu no 42  tahun 2009
Ppn dan p pn bm uu no 42 tahun 2009
 
27801452 contoh-soal-pajak-dan-pembahasannya
27801452 contoh-soal-pajak-dan-pembahasannya27801452 contoh-soal-pajak-dan-pembahasannya
27801452 contoh-soal-pajak-dan-pembahasannya
 
Kumpulan materi-pendapatan-nasional-1
Kumpulan materi-pendapatan-nasional-1Kumpulan materi-pendapatan-nasional-1
Kumpulan materi-pendapatan-nasional-1
 
PPN pengkreditan pajak masukan
PPN   pengkreditan pajak masukanPPN   pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukan
 
konsep dasar pajak
konsep dasar pajakkonsep dasar pajak
konsep dasar pajak
 

Similaire à Pajak penjualan atas barang mewah (p pn bm)

SESI 12 PPT PENGANTAR PERPAJAKAN_PPNBM.pptx
SESI 12 PPT PENGANTAR PERPAJAKAN_PPNBM.pptxSESI 12 PPT PENGANTAR PERPAJAKAN_PPNBM.pptx
SESI 12 PPT PENGANTAR PERPAJAKAN_PPNBM.pptxdaniameida
 
PPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.Si
PPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.SiPPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.Si
PPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.SiIqbal Fauzi
 
Penjelasan PPh pasal 22
Penjelasan PPh pasal 22Penjelasan PPh pasal 22
Penjelasan PPh pasal 22Asep suryadi
 
01 prinsip dasar cukai
01 prinsip dasar cukai01 prinsip dasar cukai
01 prinsip dasar cukaih5sdy
 
Tarif dan perhitungan ppn dan ppn bm
Tarif dan perhitungan ppn dan ppn bmTarif dan perhitungan ppn dan ppn bm
Tarif dan perhitungan ppn dan ppn bmVeD VeD
 
(10) PPN & PPnBM.ppt
(10) PPN & PPnBM.ppt(10) PPN & PPnBM.ppt
(10) PPN & PPnBM.pptAlleAldine
 
BAB 2 PPn DAN PPnBM.pptx
BAB 2 PPn DAN PPnBM.pptxBAB 2 PPn DAN PPnBM.pptx
BAB 2 PPn DAN PPnBM.pptxMirahAmelia
 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri Saputra
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri SaputraPAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri Saputra
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri SaputraIndah Mawarni
 
Termasuk Penyerahan BKP dan Bukan Termasuk Penyerahan BKP
Termasuk Penyerahan BKP dan Bukan Termasuk Penyerahan BKPTermasuk Penyerahan BKP dan Bukan Termasuk Penyerahan BKP
Termasuk Penyerahan BKP dan Bukan Termasuk Penyerahan BKPMuhammad Rafi Kambara
 
ppt Ppn pajak pertambahan nilai dan cara menghitungnya
ppt Ppn pajak pertambahan nilai dan cara menghitungnyappt Ppn pajak pertambahan nilai dan cara menghitungnya
ppt Ppn pajak pertambahan nilai dan cara menghitungnyaRayse Aulia
 
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBNPENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBNLailyAnandaPG
 
Kelompok 8
Kelompok 8Kelompok 8
Kelompok 8Rekno Wr
 

Similaire à Pajak penjualan atas barang mewah (p pn bm) (20)

SESI 12 PPT PENGANTAR PERPAJAKAN_PPNBM.pptx
SESI 12 PPT PENGANTAR PERPAJAKAN_PPNBM.pptxSESI 12 PPT PENGANTAR PERPAJAKAN_PPNBM.pptx
SESI 12 PPT PENGANTAR PERPAJAKAN_PPNBM.pptx
 
Ukin
UkinUkin
Ukin
 
PPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.Si
PPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.SiPPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.Si
PPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.Si
 
Penjelasan PPh pasal 22
Penjelasan PPh pasal 22Penjelasan PPh pasal 22
Penjelasan PPh pasal 22
 
01 prinsip dasar cukai
01 prinsip dasar cukai01 prinsip dasar cukai
01 prinsip dasar cukai
 
Tarif dan perhitungan ppn dan ppn bm
Tarif dan perhitungan ppn dan ppn bmTarif dan perhitungan ppn dan ppn bm
Tarif dan perhitungan ppn dan ppn bm
 
PPnBM - HUKUM PAJAK FIX.pptx
PPnBM - HUKUM PAJAK FIX.pptxPPnBM - HUKUM PAJAK FIX.pptx
PPnBM - HUKUM PAJAK FIX.pptx
 
(10) PPN & PPnBM.ppt
(10) PPN & PPnBM.ppt(10) PPN & PPnBM.ppt
(10) PPN & PPnBM.ppt
 
Pengertian PPN
Pengertian PPNPengertian PPN
Pengertian PPN
 
BAB 2 PPn DAN PPnBM.pptx
BAB 2 PPn DAN PPnBM.pptxBAB 2 PPn DAN PPnBM.pptx
BAB 2 PPn DAN PPnBM.pptx
 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri Saputra
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri SaputraPAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri Saputra
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri Saputra
 
Termasuk Penyerahan BKP dan Bukan Termasuk Penyerahan BKP
Termasuk Penyerahan BKP dan Bukan Termasuk Penyerahan BKPTermasuk Penyerahan BKP dan Bukan Termasuk Penyerahan BKP
Termasuk Penyerahan BKP dan Bukan Termasuk Penyerahan BKP
 
ppt Ppn pajak pertambahan nilai dan cara menghitungnya
ppt Ppn pajak pertambahan nilai dan cara menghitungnyappt Ppn pajak pertambahan nilai dan cara menghitungnya
ppt Ppn pajak pertambahan nilai dan cara menghitungnya
 
Karakteristik PPN
Karakteristik PPNKarakteristik PPN
Karakteristik PPN
 
Uu 42-tahun-2009
Uu 42-tahun-2009Uu 42-tahun-2009
Uu 42-tahun-2009
 
P ajak
P ajakP ajak
P ajak
 
Booklet KUP
Booklet KUPBooklet KUP
Booklet KUP
 
PPN dan PPnbm
PPN dan PPnbmPPN dan PPnbm
PPN dan PPnbm
 
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBNPENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN
 
Kelompok 8
Kelompok 8Kelompok 8
Kelompok 8
 

Dernier

PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxPPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxDEAAYUANGGREANI
 
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024RoseMia3
 
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxOPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxDedeRosza
 
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024editwebsitesubdit
 
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKAksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKgamelamalaal
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptnovibernadina
 
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptxRegresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptxRizalAminulloh2
 
Modul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptx
Modul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptxModul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptx
Modul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptxRIMA685626
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMAE-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMAAmmar Ahmad
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxrizalhabib4
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfJarzaniIsmail
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...Kanaidi ken
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"baimmuhammad71
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAppgauliananda03
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANTUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANwawan479953
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...Kanaidi ken
 

Dernier (20)

PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxPPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
 
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
 
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxOPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
 
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
 
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKAksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
 
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptxRegresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
 
Modul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptx
Modul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptxModul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptx
Modul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptx
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMAE-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
 
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANTUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
 

Pajak penjualan atas barang mewah (p pn bm)

  • 1. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Disusun Oleh : Siti Sya'anah - 20138210596 Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas kelompok dari Mata Kuliah Hukum Pajak
  • 2. PETA KONSEP Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Pengertian Dasar Hukum Objek Pajak Karakteristik & Perhitungan PPnBM Kesimpulan
  • 3. Pengertian PPnBM adalah Pajak Penjulan atas Barang Mewah. Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah, yang diatur oleh undang-undang. Dengan alasan keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi. PPnBM hanya dikenakan satu kali, yaitu pada saat impor atau pada saat penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha kena pajak pabrikan. Penyerahan berikutnya tidak lagi dikenakan PPnBM.
  • 4. No Dasar Hukum Pengenaan Pajak PPnBM 1 Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2006 2 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003. 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 Dasar Hukum Pengenaan Pajak PPnBM
  • 5. No Kategori Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah 1 Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 10% peralatan dan perlengkapan olah raga, mesin pengatur suhu udara, alat fotografi dll. 2 Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 20% apartemen, mesin pengering, rumah mewah, town house, mesin pengering dll. 3 Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 30% kapal atau kendaraan air, sampan dan kano, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum 4 Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 40% minuman yang mengandung alkohol, permadani yang terbuat dari sutra atau wool, barang kaca dari kristal dll. Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah
  • 6. No Kategori Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah 5 Kelompok Barang kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 50% senjata api dll. 6 Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 75% batu mulia dan/atau mutiara atau campuran, kapal pesiar mewah 7 Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 10% kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel) 8 Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 20% kendaraan bermotor dengan kabin ganda (Double cabin), dengan sistem 1gandar penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 andar penggerak (4x4) Lanjutan.............
  • 7. Jadi Kriteria singkatnya BKP atau Objek Yang Tergolong Mewah adalah : Lanjutan............... 1. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau 2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau 3. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; 4. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau 5. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat, seperti minuman beralkohol.
  • 8. Karakteristik PPnBM 1. PPnBM merupakan pungutan tambahan di samping PPN; 2. PPnBM hanya dikenakan satu kali yaitu pada saat impor, atau penyerahan di dalam Daerah Pabean BKP Yang Tergolong Mewah oleh pabrikan yang menghasilkannya; 3.PPnBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN atau PPnBM. Namun untuk Pengusaha Kena Pajak yang mengekpsor BKP Yang Tergolong Mewah bisa minta restitusi PPnBM yang telah dibayar.
  • 9. Lanjutan............ Mengapa harus dikenakan PPnBM ????? 1. Supaya “adil” dalam hal pembebanan pajak antara konsumen yang kaya dengan konsumen yang berpenghasilan rendah; 2. Mengendalikan pola konsumsi BKP Yang Tergolong Mewah; 3. Melindungi produsen kecil; 4. Untuk mengamankan penerimaan negara.
  • 10. Cara Perhitungan PPnBM PPnBM = tarif pajak x DPP (Dasar Pengenaan Pajak) Rumus : Contoh Kasus : PKP (Pengusaha Kena Pajak) PT Reinaldo Utama mengimpor BKP (Barang Kena Pajak) dengan nilai impor atas penjualan mesin pengering sebesar Rp 500.000.000,-. Berapa besar PPnBM yang harus dibayarkan oleh perusahan tersebut untuk barang yang diimpornya? Jawab : tarif pajak x DPP (Dasar Pengenaan Pajak) 20% x 500.000.000 = 100.000.000 Jadi, PPnBM yang harus dibayarkan oleh perusahan tersebut sebesar Rp. 100.000.000,-
  • 11. Kesimpulan PPnBM adalah Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah, yang diatur oleh undang-undang. Dengan alasan keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Selain itu juga mengendalikan pola konsumsi. Mengapa harus dikenakan PPnBM? Hal ini tak lain bertujuan untuk : Supaya “adil” dalam hal pembebanan pajak antara konsumen yang kaya dengan konsumen yang berpenghasilan rendah, Mengendalikan pola konsumsi BKP Yang Tergolong Mewah, Melindungi produsen kecil dan Untuk mengamankan penerimaan negara.
  • 12. Thanks For Your Attentions Wassalamu'alaikum Wr Wb....... Semoga Pembelajaran Hari ini Bermanfaat