we.re same, right ?

3. Bidang
Pendidikan dan Kebudayaan
Diatur dalam UUD 1945 :
 Pasal 28 E
 Pasal 31
 Pasal 32

4. UUD 1945 Pasal 28 E
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan
beribadat menurut agamanya, memilih
pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan,
memilih kewarganegaraan, memilih tempat
tinggal di wilayah negara dan
meninggalkannya, serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini
kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap,
sesuai dengan hati nuraninya.
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan
berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan
pendapat.

5. UUD 1945 Pasal 31
1) Setiap warga berhak mendapat pendidikan
2) Setiap warga negara wajib mengikuti
pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayainya;
3) Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan
nasional yang meningkatkan keimanan dan
ketakwaan, serta akhlak mulia dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
yang diatur dengan undang-undang;

6. UUD 1945 Pasal 31
4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan
sekurang-kurangnya 20 persen
dari anggaran pendapatan dan belanja negara
serta dari anggaran pendapatan
dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan
nasional.
5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan
teknologi dengan
menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan
persatuan bangsa untuk kemajuan
peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

7. UUD 1945 Pasal 28 E
1) Negara memajukan kebudayaan nasional
Indonesia di tengah peradaban dunia
dengan menjamin kebebasan masyarakat
dalam memelihara dan mengembangkan
nilai-nilai budayanya.
2) Negara menghormati dan memelihara
bahasa daerah sebagai kekayaan budaya
nasional.

8. Pasal 31 dan 32 UUD 1945
 Setiap warga negara mempunyai hak dan
kedudukan yang sama dalam masalah pendidikan
dan kebudayaan.
 Kedua pasal ini menunjukan bahwa begitu konsen
dan peduli terhadap pendidikan dan kebudayaan
warga negara indonesia.
 Setiap warga negara mendapat porsi yang sama
dalam kedua masalah ini.

10. Bidang
Keagamaan dan Sosial Budaya
Tidak boleh ada pengistimewaan demikian
pula diskriminasi dalam berbagai urusan
keagamaan dan sosial budaya, serta semua
warga negara harus memperoleh kesempatan
yang sama untuk menjalankan berbagai aktivitas
keagamaan dan sosial budaya.

11. Bidang
Keagamaan dan Sosial Budaya
 Bidang agama setiap warga negara di
berikan kedudukan yang sama dalam
memeluk agama, menjalankan ibadah dan
ritual keagamaannya, berpindah agama
ataupun belajar tentang agama tanpa
adanya paksaan dari pihak manapun.
 Sebagai warga negara yang baik serta
guna terwujudnya persamaan harkat dan
martabat warga negara sebagaimanusia,
secara bersama-sama kita wajib saling

12. “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya
dan kepercayaannya itu.”
 Berdasar pasal ini tersurat jelas bahwa begara
menjamin persamaan setiap penduduk untuk
memeluk agama sesuai dengan keinginannya.
 Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME
dijalankan tanpa ada paksaan dari pihak
manapun.