Pasca Reformation
•Télécharger en tant que PPTX, PDF•
6 j'aime•706 vues
u have to know 'bout this
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
Similaire à Pasca Reformation
Similaire à Pasca Reformation (20)
Plus de Soya Odut
Plus de Soya Odut (20)
Dernier
Dernier (9)
Pasca Reformation
- 1. PERKEMBANGAN MASYARAKAT INDONESIA PADA MASA REFORMASI
- 2. Kelompok : 1. NIDATSUROYA (20) 2. NOVA ANGGRAINI NURSITA (12)
- 3. STANDAR KOMPETENSI Merekonstruktif perjuangan bangsa Indonsia sejak masa proklamasi sampai masa reformasi KOMPETENSI DASAR Merekonstruksi perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Reformasi
- 4. Krisis Politik Masa Keruntuhan Orde Baru Mulai dari tahun 1990-an terjadi berbagai krisis di Indonesia Krisis Hukum Krisis Kepercayaan(Sosial) Keruntuhan Orde Baru Krisis Ekonomi
- 5. Krisis Politik Banyaknya anggota MPR yang melakukan ikatan kekeluargaan (nepotisme). Adanya gerakan reformasi oleh para mahasiswa. Kehidupan politik Indonesia mulai memanas sejak pertengahan tahun 1996. Golkar yang selama lima kali Pemilu meraih kemenangan berusaha sekuat tenaga dengan segala upaya untuk tetap memenangkan Pemilu pada bulan Mei 1997. Dilain pihak tekanan terhadap pemerintahan Orde Baru di dalam masyarakat semakin berkembang. Keberadaan PPP, Golkar, dan PDI dianggap tidak mampu lagi memenuhi aspirasi politik sebagian masyarakat.
- 6. KrisisHukum Terdapat banyak ketidak adilan. Hukum sering dijadikan sebagai alat pembenaran tindakan pemerintah. Tuntutan adanya reformasi di bidang hukum.
- 7. KrisisEkonomi Krisis moneter di negara-negara asia tenggara sejak bulan juli 1996 Kurs rupiah Rp.17.000/dolar AS Utang luar negeri US$ 138 miliar Pro kontra IMF Penandatanganan perjanjian IMF Menaikan harga BBM & listrik Harga bahan pokok meningkat
- 8. Krisis KEPERCAYAAN (Sosial) Tragedi trisakti memunculkan solidaritasan para mahasiswa & masyarakat yang menentang kebijakan pemerintah yang dipandang tidak demokratis dan tidak merakyat. Perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional dianggap telah menimbulkan ketimpangan sosial ekonomi yang lebih besar, monopoli sumber ekonomi oleh kelompok tertentu, konglomerasi, serta ketidakmampuan menghilangkan kemiskinan pada sebagian besar masyarakat. Krisis moneter yang diikuti dengan berbagai krisis yang lain menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap orde baru.
- 9. Faktor kemunduran Orde Baru Dalam negeri Luar negeri Pemerintahan otoriter Pemerintahan sentralistis Perekonomian nasional Dwi fungsi ABRI KKN Krisis moneter di AsiaTenggara Desakan kaum liberal AS agar Soeharto turun
- 10. A. Faktor-Faktor MunculnyaReformasi Krisis Ekonomi & Moneter Krisis Sosial & Politik Gerakan anti pemerintah Konsep kebijakan reformasi Penolakan Soeharto di Pemilu 1997 Soeharto terpilih kembali menjadi Presiden Situasi Politik semakin memanas Soeharto mundur dari jabatannya Reformasi
- 11. • Krisis ekonomi & moneter yang berkepanjangan sulit diatasi karena besarnya hutang luar negeri Indonesia 1 • Timbul kecemburuan sosial akibat tajamnya kesenjangan ekonomi2 • Pelaksanaan pembangunan sosial dan ekonomi menguntungkan kelas menengah keatas sehingga timbul watak kapitalisme 3
- 12. • Kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah Orde Baru cenderung terpusat dan tidak adil5 • Sumber-sumber keuangan negara terlalu bergantung pada pinjaman luar negeri sehingga utang semakin besar. 6 • Pelaksanaan pembangunan ekonomi kerakyatan tidak berjalan efektif karena kurang pengawasan pemerintah 7 •Pelaksanaan pembangunan nasional tidak merata sehingga menimbulkan kekecewaan 4
- 13. b. Faktor Politik 1 • Sistem pemerintahan yang dijalankan bersifat sentralistik dan cenderung otoriter 2 • Kekuasaan legislatif dan yudikatif terlalu dibatasi oleh eksekutif sehingga lembaga negara kurang berfungsi optimal 3 • TNI ditempatkan sebagai alat pemerintah sehingga tokoh militer mendominasi jabatan penting dalam pemerintah
- 14. 4 • Golkar terlalu dilindungi dan diarahkan sebagai alat kekuasaan sehingga banyak jabatan yang diduduki tokoh Golkar 5 • Timbul pertentangan antarelite politik karena memperebutkan jabatan dan kedudukan dalam pemerintah 6 • Terjadinya peristiwa Trisakti dan Semanggi yang menimbulkan jatuh korban di pihak mahasiswa, menyulut terjadinya kerusuhan sosial.
- 15. c. Faktor Sosial 1.Menajamnya kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin menimbulkan kecemburuan sosial dan gerakan sosial 2. Meningkatnya ketidakpercaya an rakyat terhadap pemerintahan pusat dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto 3.Timbulnya gerakan mahasiswa yang didukung oleh elite politik menuntut turunnya Soeharto dan pembubaran golkar 4. Situasi ibukota yang kacau balau mendorong tokoh masyarakat mendatangi istana dan menyuruh soeharto meletakkan jabatannya
- 16. GERAKAN REFORMASI Kepercayaan terhadap kepemimpinan presiden Soeharto yang terpilih kembali sejak adanya pemilu tahun 1997 semakin berkurang, gelombang aksi mahasiswa semakin tak terbendung. Mereka menuntut segera dilaksanakan reformasi total.
- 17. Bentrokan antara mahasiswa dengan aparat keamanan tak terelakan, sehingga terjadilah tragedi Semanggi pada tanggal 12 Mei 1998 yang membawa korban 4 mahasiswa Trisakti.
- 18. Peristiwa Semanggi memicu terjadinya kerusuhan, penjarahan yang memuncak pada tanggal 13 – 14 Mei 1998 di Jakarta dan Surakarta.
- 20. Gedung DPR diduduki puluhan ribu mahasiswa, kaum intelektual, swadaya masyarakat. KH. AlieYafie, Nurcholis Majid,AbdurahmanWahid danYusril Ihza Mahendra meminta agar Soeharto mundur.
- 21. Dengan lengsernya Soeharto, maka berakhirlah rezim Orde Baru namun sayang sekali tindakan itu tidak mendapat respon yang positif… Karena desakan gelombang tuntutan reformasi yang sedemikian kuat, pada tanggal… Presiden Soeharto mengundurkan diri. 21 Mei 1998 pukul 10.00WIB Pada tanggal 18 Mei , mahasiswa mulai merangsek ke gedung DPR/MPR karena merasa aspirasi menuntut reformasi kurang ditanggapi. Dua hari kemudian, jumlah mahasiswa diperkirakan mencapai lebih dari 30 ribu orang.
- 22. B. Perkembangan Pemerintahan pada Masa Reformasi
- 24. Presiden Habibie diangkat pada 21 Mei 1998 Tugas : mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. 22 Mei 1998, B.J. Habibie membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet itu terdiri atas 16 orang menteri, dan para menteri itu diambil dari unsur-unsur militer (ABRI), Golkar, PPP, dan PDI.
- 25. Prosesi Pelantikan B.J Habibie menjadi Presiden
- 26. 1. Kebebasan menyampaikan pendapat 2. Reformasi dalam bidang politik 4. Mengatasi masalah Dwifungsi ABRI 3. Mengadakan sidang istimewa tanggal 10-13 November 1998 yang diadakan MPR berhasil menetapkan 12 ketetapan 5. Mengadakan reformasi di bidang hukum Kebijakan - kebijakan
- 27. Siapapun boleh menyampaikan pendapat. Khusus demontrasi, setiap organisasi hendaknya mendapatkan izin dari pihak kepolisian dan menentukan tempat untuk melakukan demontrasi tersebut. Ini dilakukan karena pihak kepolisian mengacu kepada UU No.28 tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Ketika menghadapi pengunjuk rasa, pihak kepolisian sering menggunakan pasal yang berbeda. Ini dapat dimaklumi karena untuk menangani penunjuk rasa belum ada aturan hukum jelas. Untuk menjamin kepastian hukum,DPR merampungkan UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- 31. 7. TAP NO. XIII/MPR/1998. pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden republik indonesia. 8. TAP NO. XIV/MPR/1998. perubahan dan tambahan atas Tap III/MPR/1998.tentang pemilu. 9. TAP NO. XV/MPR/1998. penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka negara kesatuan republik indonesia.
- 32. 10. TAP NO.XVI/MPR/1998. politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. 11.TAP NO. XVII/MPR/1998. hak asasi manusia. 12.TAP NO. XVIII/MPR/1998. pencabutan Tap II/MPR/1978. pedoman penghayatan dan pengalaman pancasila (EKAPRASETYA PANCA KARSA) dan penetapan pancasila sebagai dasar negara.
- 33. Bidang ekonomi 1. Merekapitulasi perbankan. 2. Merekonstruksi perekonomian indonesia. 3. Melikuidasi beberapa bank bermasalah 4. Menaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika hingga di bawah Rp.10.000,- 5. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan oleh IMF
- 34. Mengatasi Masalah dwifungsiABRI Polri memisahkan diri dari ABRI dan kemudian berganti nama menjadi Kepolisian Negara. Istilah ABRI pun berubah menjadi TNI Setelah reformasi dilaksanakan, peran ABRI di Perwakilan Rakyat DPR mulai dikurangi secara bertahap yaitu dari 75 orang menjadi 38 orang. Langkah lain yang di tempuh adalah ABRI semula terdiri dari empat angkatan yaitu Angkatan Darat, Laut, dan Udara serta Kepolisian RI, namun mulai tanggal 5 Mei 1999 hanya Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- 35. Mengadakanreformasi di bidangHukum Target reformasi di bidang hukum: Substansi hukum Aparatur penegak hukum yang bersih dan berwibawa Instansi peradilan yang independen.
- 40. Diadakan sidang Istimewa tanggal 10 -13 November 1998 guna mempersiapkan jalan bagi liberalisasi politik. Tanggal 13 November 1998 mahasiswa berkeinginan untuk menduduki kembali gedung DPR/MPR RI. Mereka terhalang oleh pengamanan yang ketat aparat keamanan sehingga terjadi bentrok fisik.
- 41. Kejadian tersebut berlangsung di jembatan Semanggi sehingga disebut Tragedi Semanggi Tragedi Semanggi I terjadi pada 11-13 November 1998, menyebabkan tewasnya 17 warga sipil Tragedi Semanggi II terjadi pada 24 September 1999, menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan sebelas orang lainnya di seluruh Jakarta & 217 korban luka luka.
- 44. Masa pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid atau yang sering kita sebut dengan Gus Dur dimulai pada tanggal 20 Oktober 1999. Pasangan Gus Dur dan Megawati membentuk Kabinet Persatuan Nasional pada 28 Oktober 1999 Departemen Penerangan dan Departemen Sosial dihapus dalam kabinet ini
- 45. Meneruskan kehidupan yang demokratis seperti pemerintahan sebelumnya. Merestrukturisasi lembaga pemerintahan seperti menghapus departemen yang dianggap tidak efisien Ingin memenfaatkan jabatannya sebagai PanglimaTertinggi dalam militer dengan mencopot Kapolri yang tidak sejalan dengan keinginan Gus Dur
- 47. Kasus Buloggate melibatkan nama Badan Urusan Logistik (Bulog) serta jajaran pimpinannya sejak lama sudah mengemuka. Kasus ini melibatkan Yanatera (Yayasan Bina Sejahtera) Bulog yang dikelola oleh mantan Wakabulog Sapuan. Sapuan akhirnya divonis 2 tahun penjara dan terbuksi bersalah menggelapkan dana non bujeter Bulog sebesar 35 milyar rupiah. Keterlibatan Presiden Gus Dur baru terungkap secara terbatas, yaitu adanya pertemuan antara Presiden dan Sapuan di Istana. Dalam pertemuan itu, Presiden menanyakan dana nonbudgeter Bulog dan kemungkinan pengunaannya. Sapuan mengatakan, dana nonbudgeter itu ada, tetapi penggunaannya harus melalui keppres (keputusan presiden).
- 48. Bruneigate => kasus penyaluran dana Sultan Brunei yang diserahkan kepada pengusaha yang dekat dengan Presiden Wahid, yaitu Ario Wowor. Keterlibatan Presiden Wahid hanya memberi pertimbangan kepada Ario Wowor tentang pendistribusian dana. Saat itu memang Ario melaporkan kepada Presiden tentang dana yang diperolehnya dari Brunei. Ketika itu Gus Dur meenyarankan dana tersebut untuk dibagikan kembali ke LSM yang membutuhkan. Selain itu kedutaan Besar Brunei di Indonesia telah menyatakan dana Rp 2 juta dolar adalah uang pribadi Sultan, dan bukan uang negara. Kejakgung saat itu sudah menyimpulkan tak ada keterlibatan Presiden Gus Dur. Walaupun tidak terbukti melalui pengadilan, skandal ini mengakibatkan kredibilitas rakyat terhadap presiden semakin turun. Serta perekonomian yang tidak berkembang meskipun mempunyai ahli ekonomi yang handal. Karena Gus Dur sibuk pergi ke luar negeri
- 50. Tanggal 23 Juli 2001 anggota MPR secara aklamasi menempatkan Megawati duduk sebagai Presiden RI ke-5, setelah Presiden Abdurrahman Wahid dicabut mandatnya oleh MPR RI. Masa pemerintahan Megawati ditandai dengan semakin menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, dalam masa pemerintahannyalah, pemilihan umum presiden secara langsung dilaksanakan dan secara umum dianggap merupakan salah satu keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia. Megawati menjadi presiden hingga 20 Oktober 2003.
- 51. Menjaga keutuhan NKRI Meluruskan otonomi daerah Membangun tatanan politik baru Melanjutkan Amandemen UUD 1945
- 52. Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan Terorisme (Pemboman) Tidak ada upaya pemberantasan korupsi Masalah
- 53. Pulau Sipadan Bom di Bursa Efek Jakarta
- 55. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden pertama yang pemilihannya dilakukan secara langsung oleh rakyat. Susilo Bambang Yudhoyono dilantik sebagai presiden ke- 6 Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004. Bersama Jusuf Kalla membentuk kabinet yang melaksanakan sistem desentralisasi kepada sektor 440 otoritas pemerintahan lokal di Indonesia, yang memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur pemerintahannya melalui otonomi daerah.
- 56. • Anggaran Pendidikan ditingkatkan menjadi 20% • Konversi minyak tanah ke gas • Pemberantasan korupsi melalui KPK 1 • Memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) • Pembayaran utang secara bertahap kepada badan PBB • Memudahkan Investor asing untuk berinvestasi di Indonesia 2 • Buy back saham BUMN • Pelayanan UKM(Usaha Kecil Menengah) bagi rakyat kecil • Subsidi BBM 3 Kebijakan
- 57. MASALAH Pembangunan ekonomi yang ala kadarnya sangat memprihatinkan. Angka pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi Penanganan becana alam yang datang bertubi-tubi berjalan lambat. Masalah politik dan keamanan cukup stabil, namun belum menghasilkan sistem demokrasi yang pro- rakyat dan mampu memajukan kesejahteraan. Masalah korupsi, mulai dari dasar hukumnya sampai proses peradilan, terjadi perdebatan yang semakin mempersulit pembersihan Republik Indonesia dari koruptor- koruptor perampok kekayaan bangsa Indonesia
- 58. C. Perubahan yang Terjadi pada Era Reformasi
- 59. DilaksanakannyaOtonomi Daerah berdasarkan UU No 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Pemerintahan dijalankan berdasarkan sistem desentralisasi dan sesuai dengan pancasila dan UUD 1945. Lembaga-lembaga tinggi negara, seperti presiden, BPK, MA, MK, DPR, DPD, dan MPR ditempatkan sesuai dengan fungsi dan peranannya masing-masing sesuai dengan ketentuan UUD 1945 yang telah diamandemen. Pemerintah dijalankan berdasarkan prinsip- prinsip Otonomi Daerah. Pemerintah daerah yang meliputi provinsi, kabupaten dan kota difungsikan sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh dalam mengurus dan mengatur pemerintahan di daerahnya masing-masing.
- 60. Keadaan Kondisi Ekonomi Masyarakat Indonesia Tingkat Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari 1987 sampai 1997 dapat menutupi beberapa kelemahan struktural dalam ekonomi Indonesia. Sistem legal sangat lemah, aktivitas bank sangat sederhana, hambatan non-tarif, penyewaan oleh perusahaan milik negara, subsidi domestik, hambatan ke perdagangan domestik, dan hambatan ekspor seluruhya menciptakan gangguan ekonomi.
- 61. Krisis finansial Asia Tenggara yang melanda Indonesia pada akhir 1997 mengakibatkan manaikkan rupiah, menaikkan suku bunga domestik, dan memperketat kebijakan fiskalnya. Indonesia dan IMF mencapai kesepakatan tentang program reformasi ekonomi yang diarahkan pada penstabilan ekonomi makro dan penghapusan beberapa kebijakan ekonomi ang dinilai merusak, antara lain Program Mobilan Nasional (Mobnas) dan monopoli yang melibatkan anggota keluarga presiden Soeharto. Rupiah masih belum stabil, sampai pada akhirnya presiden Soeharto terpaksa mengundurkan diri pada Mei 1998.
- 63. KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia / Komnas HAM => lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, fungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. LATAR BELAKANG Berdiri sejak tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM mempunyai kelengkapan : Sidang Paripurna dan Subkomisi, Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan. Ketua Komnas HAM dijabat bergiliran dengan masa jabatan 2,5 tahun. Namun mulai 2013, ketua Komnas HAM dijabat bergiliran dengan masa jabatan satu tahun. Saat ini Komnas HAM diketuai Siti Noor Laila. TUGAS Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
- 64. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN 1. Undang Undang Dasar 1945 2. Tap MPR No. XVII/MPR/1998 3. UU No 5Tahun 1998Tentang Pengesahan Convention AgainstTorture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman LainYang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia) 4. UU No 39Tahun 1999Tentang Hak Asasi Manusia 5. UU No 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM 6. UU No 11Tahun 2005Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak – Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) 7. UU No 12Tahun 2005Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) 8. UU No 40Tahun 2008Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis 9. UU No 19Tahun 2011Tentang Pengesahan Convention OnThe Rights Of Persons With Disabilities(Konvensi Mengenai Hak – Hak Penyandang Disabilitas) 10.Peraturan perundang-undangan nasional lain yang terkait 11.Keppres No. 50 tahun 1993Tentang Komnas HAM 12.Keppres No. 181 tahun 1998Tentang Komnas Anti kekerasan terhadap Perempuan 1. Piagam PBB, 1945 2. Deklarasi Universal HAM 1948 3. Instrumen internasional lain mengenai HAM yang telah disahkan dan diterima oleh Indonesia
- 65. MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) Mahkamah Konstitusi ( MK) => lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama – sama dengan Mahkamah Agung. LATAR BELAKANG Lembaran awal sejarah praktik pengujian Undang-undang (judicial review) bermula di Mahkamah Agung (MA) (Supreme Court) Amerika Serikat saat dipimpin John Marshall dalam kasus Marbury lawan Madison tahun 1803. Kendati saat itu Konstitusi Amerika Serikat tidak mengatur pemberian kewenangan untuk melakukan judicial review kepada MA, tetapi dengan menafsirkan sumpah jabatan yang mengharuskan untuk senantiasa menegakkan konstitusi, John Marshall menganggap MA berwenang untuk menyatakan suatu Undang-undang bertentangan dengan konstitusi. Adapun secara teoritis, keberadaan Mahkamah Konstitusi baru diintrodusir pertama kali pada tahun 1919 oleh pakar hukum asal Austria, Hans Kelsen (1881-1973). Hans Kelsel menyatakan bahwa pelaksanaan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak. Untuk itu perlu diadakan organ khusus yang disebut Mahkamah Konstitusi (constitutional court). Berdirinya Mahkamah Konstitusi di Indonesia diawali dengan adanya Perubahan ketiga UUD 1945 dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24C, dan pasal 7b yang disahkan pada 9 November 2001. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003 dan disahkan presiden pada waktu itu.
- 66. TUGAS MK MENURUT UUD 1945 Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewewenangan lembaga Negara yang kewewenangannya diberikan oleh UUD1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. Wajib memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. WEWENANG MK Menguji undang-undang terhadap UUD 1945 Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 Memutus pembubaran partai politik Memutus perselisihan tentang hasil pemilu DASAR HUKUM PEMBENTUKAN UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 inilah yang kemudian disepakati para hakim konstitusi menjadi hari lahir MKRI.
- 67. KOMISI PEMBERA NTAS KORUPSI (KPK) Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK => komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. LATAR BELAKANG Orde Lama Kabinet Djuanda Di masa Orde Lama, tercatat dua kali dibentuk badan pemberantasan korupsi. Yang pertama, dengan perangkat aturan Undang-Undang Keadaan Bahaya, lembaga ini disebut Badan ini dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota, yakni Profesor M.Yamin dan Roeslan Abdulgani. Kepada Paran inilah semua pejabat harus menyampaikan data mengenai pejabat tersebut dalam bentuk isian formulir yang disediakan. Mudah ditebak, model perlawanan para pejabat yang korup pada saat itu adalah bereaksi keras dengan dalih yuridis bahwa dengan doktrin pertanggungjawaban secara langsung kepada Presiden, formulir itu tidak diserahkan kepada Paran, tapi langsung kepada Presiden. Diimbuhi dengan kekacauan politik, Paran berakhir tragis, deadlock, dan akhirnya menyerahkan kembali pelaksanaan tugasnya kepada Kabinet Djuanda. Operasi Budhi Pada 1963, melalui Keputusan Presiden No. 275Tahun 1963, pemerintah menunjuk lagi A.H. Nasution, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan/Kasab, dibantu olehWiryono Prodjodikusumo dengan lembaga baru yang lebih dikenal dengan . Kali ini dengan tugas yang lebih berat, yakni menyeret pelaku korupsi ke pengadilan dengan sasaran utama perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktek korupsi dan kolusi.
- 68. ORDE BARU Pada masa awal Orde Baru, Soeharto terang-terangan mengkritik Orde Lama, yang tidak mampu memberantas korupsi dalam hubungan dengan demokrasi yang terpusat ke istana. Hal itu seakan memberi harapan besar seiring dengan dibentuknya Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), yang diketuai Jaksa Agung. Namun, ternyata ketidakseriusanTPK mulai dipertanyakan dan berujung pada kebijakan Soeharto untuk menunjuk Komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa, seperti Prof Johannes, I.J. Kasimo, MrWilopo, danA.Tjokroaminoto, dengan tugas utama membersihkan Departemen Agama, Bulog, CVWaringin, PT Mantrust,Telkom, Pertamina, dan lain-lain. Kemudian, Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkopkamtib, dibentuklah Operasi Tertib (Opstib) dengan tugas : juga memberantas korupsi. Perselisihan pendapat mengenai metode pemberantasan korupsi yang bottom up atau top down di kalangan pemberantas korupsi itu sendiri cenderung semakin melemahkan pemberantasan korupsi, sehingga Opstib pun hilang seiring dengan makin menguatnya kedudukan para koruptor di singgasana Orde Baru. ERA REFORMASI Di era reformasi, usaha pemberantasan korupsi dimulai oleh B.J. Habibie dengan mengeluarkan UU Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru, seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), KPPU, atau Lembaga Ombudsman. Abdurrahman Wahid, membentukTim Gabungan PemberantasanTindak Pidana Korupsi ( ) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19Tahun 2000. Namun, di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim ini, melalui suatu judicial review Mahkamah Agung,TGPTPK akhirnya dibubarkan dengan logika membenturkannya ke UU Nomor 31Tahun 1999.
- 69. TUGAS Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
- 70. UU RI nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepres RI No. 73 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi PP RI No. 19 Tahun 2000 Tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU RI No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang PP RI No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi PP RI No. 109 Tahun 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 71. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita