Majalah Suara Rakyat edisi kedua membahas rencana pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda senilai Rp6,2 triliun oleh pemerintah provinsi Kaltim. Banyak pihak yang mengkritik rencana ini karena uang tersebut lebih baik dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan. Gubernur Kaltim membela rencana ini dengan mengatakan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa pi

1. www.suararakyat.net
Suara Rakyat / Edisi 02 Maret 2011 1

2. Daftar Isi
salam redaksi
A
lhamdulillah, terbitan perdana Majalah
Suara Rakyat, ternyata mendapat
sambutan hangat dari masyarakat yang
ada, dan sambutan hangat serta masukan serta
kritik yang diberikan pembaca, tentunya akan
menambah gairah kami dalam bekerja untuk terus
berkiprah.
Petani Tidak Edisi ke 2 ini, Majalah Suara Rakyat, menurunkan
tajuk utama yang berkaitan dengan proyek
Mungkin Korupsi pembangunan jalan tol yang akan dibangun Pemprov
Kaltim. Pro Kontra akan proyek pembangunan itu
Halaman 7 tak urung membuat awak redaksi harus jeli dalam
menurunkan berita yang ada dan diusahakan
berimbang.
www.suararakyat.net
Kami mencoba untuk terus menyuarakan apa
yang menjadi kehendak masyarakat di Kaltim.
Kekayaan Kaltim dengan sumber daya alamnya
yang demikian melimpah, ternyata tidaklah bisa
dinikmati oleh seluruh masyarakat Kaltim, justru
kekayaan yang ada itu hanya dinikmati masyarakat
Biaya Perjalanan luar Kaltim.Masyarakat Kaltim lebih banyak yang
hanya menjadi penonton.
Dinas DPRD Kukar Persoalan ini hendaknya bisa dicarikan jalan
Rp 45 Miliar, Kinerja keluarnya oleh stake holder yang ada di Kaltim,
Minim sehingga kekayaan alam Kaltim akhirnya memang
bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Kaltim,
Halaman 8
masyarakat bisa merasakan nikmatnya hidup,
cukup sandang, pangan dan papan.
Rakyat Kaltim Di sisi lain, dalam edisi ke 2 ini, redaksi tak lupa
juga menyinggung soal-soal hukum yang terjadi di
Belum wilayah Kaltim, karena dalam setiap kehidupan
manusia, manusia tak bisa lepas dari persoalan
Sejahtera hukum, baik hukum agama maupun hukum buatan
manusia.
Halaman 10
Majalah SUARA RAKYAT
Penanggung jawab/Pimpinan Redaksi : Rudiansyah SH
Redaktur Pelaksana : Eko Wahyudi, Jupiter Hutabarat, Yudi Riswanto
Redaktur : Hoesin Kalhatan, Johni Johannes, Andriansjah
Staf Redaksi : Dian Saputra, Agusfian Fotografer : Junaidi
Alamat Redaksi : Jalan H Masdamsi Rt 08 No 47, Loa Kulu, Telp (0541) 6666934
Hp. 085250104786, 085250796081 Penerbit : The Ruddy Institute
E-mail: srakyat22@yahoo.co.id Percetakan : Spirit Grafindo
2 Suara Rakyat / Edisi 02 Maret 2011

3. masukannya, Insya Allah untuk nomer
RAKYAT BERTANYA selanjutnya liputan berita akan lebih
diperluas, tidak hanya Loa Kulu.
SAYA menyambut
baik atas terbitnya
Majalah Suara
Rakyat, mudah-
mudahan kehadiran Redaksi Yth,
majalah tersebut bisa Hidup Suara Rakyat, mudah-mudahan
memberi warna bagi suara-suara dari rakyat kecil mendapat
pembangunan di porsi lebih.
Kutai Kartanegara, Wassalam
serta mampu
mendukung semua
Ida Nursanti,
kegiatan pemerintah
Timbau Tenggarong
daerah dalam hal
pemberitaan, dan Jawab :
Makasih , kita akan coba untuk lebih
www.suararakyat.net
yang paling penting majalah tersebut
bisa membawa pencerahan bagi memperhatikan suara-suara rakyat kecil.
warga Kutai Kartanegara. Selamat
dan sukses selalu.
Sri Wahyuni
Redaksi Yth,
(Kabag Humas dan Protokol
Pemkab Kukar) Membaca Majalah Suara Rakyat edisi
pertama, saya sangat terharu dan bangga
dengan pemberitaan mengenai kucuran
Redaksi Yth, dana Comdev oleh PT. MPP sampai puluhan
Membaca Majalah Suara Rakyat, saya miliar, kemudian dalam hati saya menangis
merasa surprise dan senang, sebab berita yang dan bertanya : Comdev PT. Asta Minindo
digarap awak redaksi cukup beragam, mudah- yang beroperasi di Desa Jembayan kapan
mudahan apa yang dilakukan awak redaksi dikucurkan untuk masyarakat? Masyarakat
bisa dipertahankan, bahkan kalau bisa banyak demo menuntut konpensasi/uang
ditingkatkan. Hanya saja saya lihat berita yang debu, kapan akan dicairkan? Cepati
ada sepertinya lebih banyak bicara soal Loa leh………………..
Kulu, apa memang demikian kebijakan
redaksi?
Wassalam, Lestari,
warga Jembayan
Abidin
(Warga Mangkuraja Tenggarong) Jawab:
Mudah-mudahan pihak perusahaan PT
Jawab: Asta Minindo membaca keluhan Anda.
Terima kasih atas perhatiannya dan
Suara Rakyat / Edisi 02 Maret 2011 3

4. Laporan Utama
Tol untuk Siapa?
P
ROYEK pembangunan jalan tol
Balikpapan-Samarinda dan menelan
biaya hingga Rp6,2 triliun, yang
direncanakan pemerintah provinsi Kaltim,
sepertinya banyak menuai kritik dan protes,
kritik dan protes yang dilakukan sebagian
masyarakat Kaltim, tidak lepas dari urgensi jalan
tol itu sendiri.
Berkaca pada kondisi hidup kehidupan
masyarakat Kaltim yang boleh dikatakan masih
www.suararakyat.net
berada di bawah garis kemiskinan, maka kritik
dan protes yang dilakukan sebagian masyarakat
itu sah-sah saja, apalagi situasi hidup kehidupan
masyarakat yang ada bisa dikatakan masih belum
terlalu membutuhkan jalan tol itu.
Dari 3,5 juta penduduk Kaltim, maka sesuai
data dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kaltim,
penduduk yang masih hidup dalam kategori Penekanan
miskin mencapai jumlah 300 ribu. Jumlah yang Karena itu, Rudi tombol
besar bagi sebuah wilayah yang tergolong kaya,. berharap,pembangunan jalan pembangunan
Karena itu pengamat dan pemerhati sosial tol itu lebih baik ditinjau jalan tol
budaya serta tak ketinggalan LSM (Lembaga kembali, apalagi persoalan Kaltim
Swadaya Masyarakat) mempertanyakan rencana dalam pembangunan jalan tol
pembangunan jalan tol itu. itu juga banyak, termasuk ijin
“Biaya sebanyak Rp6,2triliun itu,lebih baik dari Kementerian Kehutanan.
dialokasikan untuk meningkatkan dan Dikhawatirkan Rudiansyah,
memberdayakan masyarakat miskin, sehingga pembangunan jalan tol yang
untuk lima tahun ke depan, masyarakat miskin ada itu hanyalah keinginan
tidak lagi ada di wilayah Kaltim. Pemerintah Rudiansyah pribadi dari penguasa yang ada,
provinsi sebaiknya berfikir jernih dan cerdas, bukan keinginan masyarakat.
bahwa masih banyak masyarakat yang Kalau benar pembangunan jalan tol itu adalah
memerlukan pembinaan di semua lini,” kata keinginan masyarakat, maka bisa dipastikan
Gubernur LIRA (Lumbung InformasiRakyat) anggota DPRD Kaltim tidak akan terpecah
Kaltim Rudiansyah SH, kepada Suara Rakyat suaranya.
pekan lalu di ruang kerjanya. “Lebih baik lagi,sebelum pembangunan jalan
Ditambahkan Rudiansyah, pembangunan jalan itu dilaksanakan, maka suara-suara masyarakat
tol yang direncanakan sekarang ini masih perlu dihimpun, dan untuk menghimpun itu,
dikaji secara mendalam,apalagi bila nantinya pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan
Bandara Samarinda Baru di Sungai Siring lembaga independen, bahkan bisa mengajak
beroperasi, maka bisa dipastikan pengguna jalan Litbang Harian Kompas untuk membuat polling.
Balikpapan-Samarinda akan berkurang. Karena Dari polling itu akan terlihat jelas bahwa apa yang
mereka lebih cenderung pergi ke Balikpapan atau direncanakan Pemprov Kaltim itu belum tentu
Jakarta menggunakan pesawat terbang. sejalan dengan apa yang diinginkan masyarakat,”
“Selama ini boleh dikatakan pengguna jalan papar Rudi
Balikpapan-Samarinda dan sebaliknya, adalah Ditekankan Rudiansyah, uang senilai Rp6,2
kebanyakan pejabat pemerintah dan pengusaha triliun itu sangat besar, karena itu penggunaannya
saja, yang akan berangkat ke Jakarta atau kota- harus jelas dan terarah.
kota lainnya di luar Kaltim. Masyarakat masih “Saya lebih cenderung untuk pembangunan
banyak yang menggunakan bus,” jelas Rudi jalan tol itu ditunda dulu barang 10 tahun ke
panggilan akrabnya. depan. Pemprov Kaltim lebih baik fokus terhadap
4 Suara Rakyat / Edisi 02 Maret 2011

5. Laporan Utama
peningkatan dan kesejahteraan kehidupan masukan kepada Pemerintah Provinsi Kaltim.
masyarakatnya, bukan hanya mementingkan TAK PERLU DIBESARKAN
kepentingan pribadi atau kelompoknya. Tidak setujunya pembangunan jalan tol yang akan
Kepentingan rakyat seharusnya lebih diutamakan dilakukan Pemprov Kaltim itu, menurut Gubernur Kaltim
demi tercapainya masyarakat yang sejahtera,” Awang Farouk Ishak, adalah hal yang wajar saja, karena
lanjut Rudi ketidaktahuan mereka.
Tidak hanya Rudiansyah yang kurang “Pro kontra pembangunan jalan tol Kaltim adalah biasa
mendukung pembangunan jalan tol itu, melainkan saja, tidak perlu dibesar-besarkan, yang jelas apa yang
juga beberapa pengamat bahkan ada pejabat dilakukan Pemprov Kaltim tidak lepas dari keinginan
daerah juga kurang setuju dengan proyek Pemprov Kaltim untuk meningkatkan kesejahteraan
pembangunan jalan tol itu. masyarakat Kaltim. Sebagai Gubernur, saya tidak ingin
“Itu proyek mercu suar dan untuk lima tahun rakyat Kaltim yang jumlahnya 3,5 juta itu menderita,”
ke depan belum begitu perlu.Lebih baik uang yang kata Awang Farouk Ishak, usai peringatan HUT Dekranas
disiapkan itu membantu Pemkot Samarinda (Dewan Kerajinan Nasional ) ke 31 yang dipusatkan di
menyelesaikan pembangunan BSB dulu,” ujarnya. Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kutai Kartanegara,
Keberadaan dan penyelesaian BSB, lanjutnya awal bulan Maret 2011.
jelas akan membawa dampak positif bagi Secara panjang lebar, Awang menjelaskan dari
pemerintah daerah, sebab dengan keberadaan BSB
itu, dapat dipastikan akan mengurangi dampak
yang besar, terutama akses jalan Bontang-
Samarinda-Balikpapan dan sebaliknya.
“Saya yakin dengan selesainya BSB, maka
pengguna jalan menuju ke Balikpapan akan jauh
berkurang,” tegasnya.
www.suararakyat.net
Sedangkan Ketua Gapeksindo (Gabungan
Pengusaha Konstruksi Indonesia) Kutai
Kartanegara, Ardiansyah meminta agar proyek
pembangunan jaln Tol Balikpapan-Samarinda-
Bontang itu dikaji lebih jauh.
“Manfaatnya lebih banyak untuk masyarakat
kecil atau masyarakat menengah ke atas, kalau
lebih banyak bagi masyarakat menengah ke atas,
lebih baik alokasi anggaran yang ada
dipergunakan dulu untuk kemaslahatan rakyat
kecil. Lebih bagus kalau anggaran yang ada itu
digunakan untuk mengangkat masyarakat yang
ada di perbatasan, seperti masyarakat Long
Nawang atau Data Dian. Masyarakat disana kan
lebih memerlukan perhatian pemerintah. Jangan
sampai kasus penutupan Bandara Temindung
kembali terulang, hanya karena tidak adanya
transportasi,”papar Ardiansyah.
Kalangan anggota anggota DPRD Kalimantan Jalan poros
Timur sebelumnya menilai perlu adanya Samarinda-Balikpapan
pembahasan intensif dengan Kementerian
Pekerjaan Umum terkait pembangunan Jalan Tol
Samarinda-Balikpapan yang saat ini pendapatan Kaltim yang mencapai Rp350 triliun itu,
dipermasalahkan sejumlah kalangan. seyogyanya sebagian diperuntukan bagi rakyat Kaltim,
Seperti dikatakan kalangan anggota DPRD sehingga hidup kehidupan masyarakat Kaltim bisa lebih
Kaltim, Kasriyah dari PPP, Syaifudin DJ dari lebih sejahtera.
Gerindra dan Darlis Pattalongi dari PAN beberapa “Alokasi anggaran yang didapat dari pemerintah pusat
waktu lalu, mengenai Pembangunan Jalan Tol ke Kaltim boleh dikatakan tidak memadai, Kaltim hanya
Samarinda-Balikpapan yang sedang berlanjut. menerima Rp17 triliun saja, sedangkan luas wilayah Kaltim
Terutama soal kemampuan penyediaan dan bisa dikatakan sangat besar, karena itu bila saja pemerintah
prioritas anggaran, termasuk juga masalah pusat menambah alokasi dana untuk Kaltim sebesar Rp45
perijinan dari kementrian Kehutanan tentang triliun saja,maka bisa dipastikan hidup kehidupan
penggunaan kawasan hutan lindung Bukit masyarakat akan bertambah besar dan proyek
Suharto, namun sekarang soal ijin tersebut telah pembangunan, utamanya infrastruktur bisa segera
turun ijinnya dan tidak menjadi masalah lagi. direalisasikan,”papar Awang Farouk.
Dikatakan, bahwa banyak informasi yang perlu Diakui Awang Farouk, tidak seimbangnya dana alokasi
didapatkan dewan guna meningkatkan yang diterima Pemprov Kaltim itu, tak urung membuat
pengetahuan terkait pembangunan infrastruktur berbagai proyek infrastruktur menjadi tersendat. “Proyek-
jalan khususnya jalan tol, sehingga ke depan proyek infrastruktur adalah titik utama dalam meningkatkan
menjadi modal dewan dalam memberikan kesejahteraan masyarakat,” tegas Awang Farouk.(hsn/mh)
Suara Rakyat / Edisi 02 Maret 2011 5

6. fokus
Kukar Korban
Ketidak
Adilan Pusat
DANA perimbangan keuangan pusat dan daerah yang
selama ini diterima Pemerintah Kutai Kartanegara,
boleh dikatakan masih sangat minim, karena Kutai
Kartanegara sebagai daerah penghasil minyak dan
gas bumi, mampu memberikan keuangan mencapai
Rp150 triliun, sedangkan yang dikembalikan
pemerintah pusat ke Kutai Kartanegara hanya sekitar
Rp4 triliun saja.
Minimnya dana perimbangan itu yang selalu
diterima Kutai Kartanegara, adalah bukti nyata
bahwa Kutai Kartanegara masih tetap menjadi korban
www.suararakyat.net
ketidak adilan pemerintahan pusat.
Pernyataan di atas itu sering diploklamirkan
Bupati Kukar Rita Widyasari dalam setiap acara-acara
yang digelar oleh pemerintah dan melibatkan
masyarakat.
Pemkab Kukar, tekan Rita, tidak akan stop
memperjuangkan keadilan pembagian keuangan, dari
pemerintah pusat, agar Kukar mendapatkan porsi
yang besar. Untuk membangun wilayah Kutai
Kartanegara yang sangat besar, mencapai 27.000
Km2, masih butuh uang banyak untuk pembangunan,
khususnya untuk membangun infrastruktur jalan
yang memadai diseluruh Kukar. Pembangunan
infrastruktur terus dikeluhkan masyarakat.
“ Kukar butuh uang banyak untuk membangun Rita Widyasari
jalan yang ada di 18 kecamatan, jalan penghubung
kecamatan dan penghubung desa, ini membutuhkan
anggaran yang tidak sedikit, butuh duit ribuan miliar,
untuk memuluskan jalan dengan metode semenisasi
atau aspal, “ papar Rita. juga sarana infrastruktur jalannya cukup parah, dan sangat
Akibat minimnya dana yang diterima itu, Pemkab memprihatinkan, ini juga harus prioritaskan dalam pembangunan
Kukar sering kewalahan atas permintaan Kukar, “ jelas Rita.
pembangunan dari masyarakat. Masyarakat selalu Upaya yang sudah dilakukan Pemkab Kukar, untuk
meminta agar jalan dibangun dengan bagus dan mendapatkan porsi anggaran yang besar dari jatah yang sudah
mulus. Karena masyarakat tahu bahwa Kukar ada tiap tahunnya, dengan melakukan pendekatan dengan berbagai
merupakan daerah penghasil migas dan sumber daya tingkat kementerian, diantaranya kementerian keuangan,
alam lainnya. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Sekretariat Negara
Terus akibat dari ketidak adilan pemerintah pusat, (Sekneg). “Ini merupakan perjuangan keras yang harus dilakukan
terjadi kontraksi sosial di Kukar, munculnya demi Kukar,” tegas Rita.
gelombang pemekaran ingin berpisah dengan Kukar Minimnya dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang
dengan membentuk Kutai Pesisir dengan alasan diterima Kutai Kartanegara sebagai daerah penghasil, tentunya
pemerintah Kukar tidak adil dalam pembangunan. berdampak besar, sehingga wajar saja kalau berbagai proyek
Daerah Kutai pantai meminta terus untuk pembangunan yang diharapkan masyarakat tidak bisa
diberikan anggaran pembangunan yang cukup besar, direalisasikan secepatnya.
menurut Rita pemerintah selama ini sudah Untuk mengatasi hal itu, sebaiknya Pemkab Kutai
memberlakukan seadil-adilnya pembagian anggaran Kartanegara dan DPRD nya bisa melakukan terobosan dengan
per kecamatan, dan sebetulnya daerah Kukar paling menekan pihak pemerintah pusat, agar mengucurkan dana
hulupun juga sangat butuh perhatian pembanguan. perimbangan itu sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat
“ Silahkan kita jalan ke Tabang, Kenohan, Muara Kutai Kartanegara. Kalau tidak, maka jangan harap pembangunan
Wis, Muara Muntai dan kecamatan hulu lainnya, itu di Kukar akan berjalan lancar.(rian/hsn)
6 Suara Rakyat / Edisi 02 Maret 2011

7. fokus
Petani Tidak
Mungkin Korupsi
P
ROFESI petani tidak neko-
neko, petani tidak mungkin
korupsi, seperti oknum aparat
pemerintahan Indonesia yang kerap
korupsi dalam menjalankan tugasnya,
dengan memainkan anggaran
seenaknya, membuat program yang
tidak pro rakyat, sehingga membuat
rakyat tidak sejahtera, banyak
melakukan perjalanan dinas yang
belum tentu arah tujuannya.
Petani hanya butuh bimbingan
yang serius, kalau petani dibimbing
kearah yang lebih baik pasti kami
dukung, tapi kalau petani diarahkan Menurut Rita, Dusun Loa Gagak,
kepada kejelekan pasti secara tegas merupakan salah satu wilayah yang
ditolak. cukup indah, sepanjang perjalanan
www.suararakyat.net
Penegasan itu dikemukakan dari Tenggarong menuju Loa Gagak,
Perwakilan Kelompok Tani Segar hamparan sawah yang menguning
Bugar Dusun Loa Gagak Desa Loa dengan bulir-bulir padi yang berisi
Kulu Kecamatan Loa Kulu Kutai padat, menunjukkan Dusun Loa
Kartanegara, Slamet Riadi, di depan Gagak merupakan salah satu sentra
Bupati Kutai Kartanegara Rita pertanian.
Widyasari, SSos MM, pekan lalu saat Wilayah pertanian yang lumayan
panen raya. luas 150 s/d 250 hektar ini bisa
Ditambahkan Slamet, pekerjaan kami berharap betul Bupati bisa menjadi andalan daerah sini, dan salah
petani sudah terukur dan tidak ada mewujudkan keinginan kami, dalam satu program Gerbang Raja (Gerakan
permainan yang macam-macam, waktu yang tidak terlalu lama, wajar Pembangunan Rakyat Sejahtera) ,
kalau memberikan pupuk sudah ada kami berharap seperti ini dihadapan ialah pengembangan sektor pertanian
ukurannya tidak boleh berlebihan Bupati, karena pejabat dibilang sangat Agribisnis dalam arti luas. Pertanian
atau kekurangan, demi menghasilkan langkah untuk bisa hadir ke Dusun akan menjadi prioritas program
hasil panen yang memuaskan, Loa Gagak, “ ungkap Slamet. pembangunan selama saya menjadi
bertanam padi atau buah-buahan juga Mendengar keluhan dan bupati.
ada ukuran yang jelas kalau memang permintaan warga Loa Gagak, Rita Rita juga mengingatkan sekitar
menginginkan hasil yang bagus dan langsung menanggapi keluhan itu, Loa Gagak juga banyak beroperasi
bisa dirasakan. menurutnya pemerintah akan perusahaan batu bara, Rita ingin areal
“ Jadi petani tidak mungkin korupsi berusaha semaksimal mungkin persawahan yang di Loa Gagak tidak
dalam menjalankan profesinya,” kata memberikan bantuan kepada berubah menjadi areal tambang,
Slamet tegas yang disambut dengan masyarakat, apa-apa yang dibutuhkan karena areal pertanian di Loa Gagak
tepuk tangan meriah warga Loa sampaikan kepada pemerintah secara sangatlah subur, ditanam bibit apapun
Gagak. tertulis, apakah menyangkut pasti jadi.
Petani, lanjut Slamet, hanya minta persoalan jalan yang dikeluhkan dan “ Saya akan berusaha semampu
diperhatikan oleh pemerintah, apakah diharapkan masyarakat. saya, memperhatikan Dusun Loa
itu dibangun akses jalan pendukung Rita mengakui persoalan Gagak, sehingga tidak tertinggal
pertanian, bantuan bibit yang infrastruktur jalan menjadi dengan desa yang lain, yang lebih maju
dibutuhkan untuk pengembangan persoalanan utama, tidak hanya di lebih dulu karena sering dibantu oleh
pertanian, bantuan pembuatan irigasi wilayah Loa Kulu saja, melainkan pemerintah, “ papar Rita.
untuk persawahan, kami berharap merata di seluruh kecamatan yang Menyinggung soal korupsi, Rita
betul pemerintah khususnya di ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. tidak banyak komentar, namun Rita
tangan kepemimpinan ibu Rita bisa “ Untuk itu saya bawa Kepala akan selalu melakukan pengawasan
memenuhi permintaan warga Dusun Dinas PU Didi Ramyadi kesini, supaya pembangunan sesuai dengan jalur
Loa Gagak. bisa melihat langsung kondisi jalanan hukum yang ada, Persoalan Korupsi
“ Ibu (Rita) bisa melihat langsung di Loa Gagak, jalanan ini juga perlu yang terus menggurita dari tingkat
kondisi Loa Gagak seperti apa, jalan- diperhatikan demi petani, bila mana pemerintah pusat sampai tingkat
jalan sekitar tidak memadai, yang ada ingin menjual produk pertaniannya daerah menjadi persoalan yang tidak
hanya jalanan perusahaan bisa dilewati diluar wilayah Dusun Loa Gagak, “ kunjung selesai hingga pemerintahan
oleh para petani Dusun Loa Gagak, jelas Rita. SBY sekarang ini.(rian)
Suara Rakyat / Edisi 02 Maret 2011 7

8. politik
Biaya Perjalanan
M
ESKIPUN alokasi anggaran yang
disiapkan Pemkab Kutai Kartanegara
untuk kegiatan anggota dewan dipenuhi,
ditambah dengan fasilitas pendukungnya, ternyata
Dinas DPRD Kukar
tidaklah membuat kinerja anggota DPRD Kutai
Kartanegara maksimal, bahkan terkesan jauh api
dari panggang.
Rp 45 Miliar,
Kinerja Minim
Hal itu bisa dilihat dari alokasi anggaran yang
ada, seperti alokasi anggaran untuk biaya
perjalanan dinas anggota DPRD Kutai Kartanegara
ke luar daerah dan dalam daerah di tahun 2010
mencapai Rp 45.200.641.100.
Untuk perjalanan dinas ke luar daerah, anggota
DPRD memperoleh alokasi biaya sebanyak
Rp37.799.147.100 dan alokasi anggaran biaya
perjalanan dinas dalam daerah, mencapai
Rp7.401.494.000.
Ketua Distrik LSM (Lembaga Swadaya
Masyarakat) Suara Aktivis untuk Pemantau
Politik dan Birokrasi (SUAP POBI) Kutai
Kartanegara, Denny Ruslan, kepada Suara
Rakyat , menyatakan besarnya biaya perjalanan
dinas anggota dewan yang mencapai Rp45 miliar
www.suararakyat.net
lebih itu,ternyata tidak diimbangi dengan cara kerja
anggota dewan itu yang tidak optimal. Rapat Paripurna
“ Tidak optimalnya kinerja anggota dewan bisa Anggota DPRD Kukar
dilihat dari pengesahan Raperda yang diajukan
pihak eksekutif. Dari 26 Raperda yang diajukan,
DPRD Kukar hanya berhasil mengesahkan mengambil uangnya saja?” tanya Denny.
Raperda menjadi Perda sebanyak 11. Sehingga Sementara itu Kepala Bagian Hukum Pemkab Kutai
ada kesan anggota dewan justru lebih banyak Kartanegara Arief Anwar, tidak mau banyak komentar atas kinerja
menghamburkan uang sekedar untuk jalan-jalan,” anggota DPRD Kutai Kartanegara, yang hanya bisa menyelesaikan
kata Denny di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Raperda menjadi Perda seperti yang diungkapkan Denny Ruslan.
Ditekankan Denny, seharusnya anggota DPRD “Saya tidak berhak melakukan penilaian atas kinerja anggota
Kutai Kartanegara malu kepada masyarakat, DPRD Kutai Kartanegara, biarlah masyarakat yang menilainya,”
karena pemerintah daerah telah mengalokasi dan kata Arief Anwar di ruang kerjanya.
memberikan fasilitas yang memadai, namun tidak Sedangkan Kepala Bagian Hukum DPRD Kutai Kartanegara,
diimbangi dengan kinerja yang optimal. Hairuni didampingi salah satu staffnya, hanya tersenyum saat
Ditambahkan Denny, dari seluruh biaya dimintai komentarnya.
perjalanan dinas yang ada itu, maka bisa “No comment atas pertanyaan itu,” ungkap Hairuni.
diasumsikan setiap anggota DPRD Kutai Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kutai Kartanegara,
Kartanegara, menerima uang perjalanan dinas Abdurahman yang dimintai tanggapannya atas kondisi itu,
masing-masing sebesar Rp 1 miliar lebih, sesuai menjelaskan kinerja anggota dewan cukup maksimal, dan kalau
dengan jumlah anggota DPRD Kutai Kartanegara selama tahun 2010 hanya mampu mensahkan 11 Raperda menjadi
yang 45 orang. Perda, itu adalah hal yang wajar.
Penghasilan anggota dewan tidak hanya itu, “Membahas Raperda menjadi Perda bukan perkara
melainkan bertambah karena biaya perjalanan mudah,perlu waktu, tenaga dan pikiran.Kalau satu bulan satu
dinas itu di luar gaji tiap bulannya, serta tak Perda, saya kira itu wajar,” kata Abdurahman di rumah dinasnya
ketinggalan uang tunjangan perumahan yang pekan lalu.
diterima anggota DPRD di luar unsur pimpinan. Mengenai biaya perjalanan dinas anggota dewan yang mencapai
“Biaya tunjangan perumahan anggota DPRD Rp45 miliar lebih, menurut Abdurahman semuanya itu sudah
Kukar tahun 2010,mencapai Rp7.020.000.000, melewati kajian yang mendalam, pihak sekretariat dewan tentunya
maka bila tunjangan perumahan sebanyak itu tidak akan sembarangan mengalokasikan anggaran di luar dari
dibagi rata,akan terlihat angka rata-ratanya, yaitu pola kerja yang akan dilaksanakan anggota dewan selama 1 tahun.
setiap bulan berkisar Rp13 juta,” ungkap Denny. “Soal tunjangan perumahan, hal ini tidak lepas dari kinerja
Di sisi lain, Denny juga melihat apa yang Dinas PU Kutai Kartanegara. Perumahan yang disiapkan dan
dilakukan anggota dewan selama ini juga tidak dibangun PU di Bukit Biru, sampai sekarang juga belum diserahkan
jelas, pertanggungjawaban atas perjalanan dinas ke Pemkab. Di sisi lain, fasilitas pendukung di lokasi perumahan
yang mengatasnamakan studi banding, tidak itu juga belum tersedia, seperti air bersih,listrik dan mebelair,”
pernah dipublikasikan ke masyarakat. papar Abdurahman.
“Hal ini bisa membuat masyarakat bertanya- Abdurahman percaya bila fasilitas pendukung perumahan itu
tanya, apakah memang benar anggota dewan telah siap dan bangunan itu sudah diserahkanb ke Pemkab, maka
melakukan kunjungan kerja,atau hanya seluruh anggota dewan yang ada, dengan senang hati akan
menempati rumah dinas itu.(hsn)
8 Suara Rakyat / Edisi 02 Maret 2011

9. Hukum
M
EMASUKI tahun 2011 ini
Kejaksaan Negeri (Kejari)
Samarinda, yang dikomandani Kejari Samarinda
Usut Lahan KTM Korpri
Kajari barunya Sugeng Purnomo SH MH,
langsung melakukan gebrakan yang cukup
mencengangkan bagi masyarakat Kaltim
utamanya masyarakat Samarinda, dengan
mengusut lahan Korpri yang ditengarai telah Selanjutnya beberapa pejabat Pemkot di uang Kasi Pidsus Kejari Samarinda
terjadi penyelewengan dan merugikan yaitu, Kadis Tamben Rusdi Arya Rasyid, secara intensif dari pukul 08.00 sampai
keuangan Negara hingga miliaran rupiah. Yusradiansayah, Bagian keuangan Pemkot 20.00, pemeriksaan lakukan langsung oleh
Anggaran APBD Kota Samarinda yang Hartony, Kepala Bappeda Ali Fitri, Kadis Kasi Pidsus, Bambang Dwi Murcolono SH
begitu besar, dengan triliunan rupiah PU Samarinda Dadang Erlangga, Try Dwi MH dengan mengajukan sekitar 30
ternyata penggunaan bisa dikatakan belum Sari Kasi pengukuran pada kantor pertanyaan.
terarah dan tepat sasaran, masih banyak Pertanahan (BPN) Samarinda). Dikatakan Kajari Samarinda, Sugeng
pembangunan infrastrukur dan fasilitas Kasus tersebut terungkap dari hasil Purnomo, bahwa penyidikan kasus
umum serta pembangunan perekonomian audit dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) pengadaan KTM ini telah dibentuk tim
rakyat yang bisa dikatakan masih tertingal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) penyidik sebanyak 7 orang jaksa penyidik,
dengan daerah-daerah lain yang APBD nya perwakilan Kaltim tahun anggaran diketuai Asbach SH Kasi Intel Kejari
jauh di bawah Samarinda. 2007sebesar Rp27,69 miliar, dan berlanjut Samarinda.
Inilah salah satu indikasi bahwa di pada tahun 2008 hingga tahun anggaran “Untuk menangani kasus ini, kita dari
Samarinda banyak pelanggaran-pelang– 2009. BPK mengungkapkan bahwa Kejari telah membentuk tim penyidik
garan hukum khususnya penyimpangan
keuangan negara, yang menyebabkan
lambannya pembangunan di segala bidang.
Tugas Kejari Samarinda sebagai
lembaga penegak hukum yang berwenang
www.suararakyat.net
melakukan penyidikan dan memproses
secara hukum bagi siapa saja pelaku tindak
pidana korupsi (Tipikor) untuk
mendapatkan hukuman yang setimpal,
serta mengembalikan kerugian negara.
Dikatakan Sugeng, kalau di suatu
daerah, Kejaksaan banyak memproses
perkara korupsi, tapi korupsi tetap saja
terus meraja lela dimana-mana hampir di
semua instansi daerah, maka hal itu berarti
Kejaksaan tidak berhasil menjalankan
tugas dan fungsinya dalam menindak dan Sugeng Purnomo Ahmad Amins saat diperiksa Jaksa Penyidik
mencegah korupsi.
“Kejaksaan banyak memproses perkara mekanisme pembayaran kepada PT DJM beranggotakan 7 jaksa penyidik, dan saat
koruspi, tapi korupsi masih terus terjadi melalui sekretaris Korpri saat itu ini telah melakukan pemeriksaan terhadap
dimana-mana, itu berarti Kejaksaan hanya Yusradiansyah dilakukan tidak sesuai beberapa orang yang dianggap terlibat
berhasil dalam penindakan saja tapi gagal kertentuan. dalam pengadaan lahan Korpri ini. Soal
dalam pencegahan, yang benar itu Dibeberkan juga bahwa kedua besarnya kerugian negara kita belum
penindakan jalan tapi dibarengi upaya perusahaan tersebut, PT DJM dan PT TSM memasukan penghitungan secara pasti
pencegahan agar tidak melakukan korupsi selain sebagai penjual tanah juga sekaligus besarnya, tapi dari hasil penyidikan yang
juga tidak kalah pentingnya dan harus sebagai pengembang, namun hingga akhir dilakukan tim penyidik kami berkeyakinan
dilakukan”, ungkapnya. pemeriksaan, PT DJM tidak bisa adanya kerugian negara dan nilainya cukup
Salah satu perkara besar yang saat ini menunjukkan bukti- bukti kepemilikan yang besar”, katanya menjelaskan.
sedang ditangani Kejari dan sudah sah atas tanah seluas kurang lebih 400 Achmad Amins sendiri ketika ditanya
berstatus Penyidikan yaitu kasus dugaan hektar. beberapa wartawan mengenai pemeriksaan
korupsi dalam pengadaan kaplingan tanah Selanjutnya BPK merekomendasikan terhadap dirinya mengaku hatinya sudah
matang (KTM) untuk perumahan Korpri di kepada walikota Samarinda saat itu merasa berdebar-debar menghadapi
Sambutan. Achmad Amins untuk mengintruksikan masalah justru setelah dirinya lengser dari
Lahan yang telah dibebaskan seluas kepada Kabag Keuangan Kota atau jabatanya, yang seharusnya istirahat
kurang lebih 400 hektar dengan anggaran sekretaris Korpri Samarinda untuk segera menikmati hari tua.
APBD 2007 sebesar Rp 27,69 miliar. melangkapi bukti-bukti dokumen “Yah cukup melelahkan, pertanyaan
Untuk kasus KTM Korpri tersebut, pihak pertanggung jawaban atas belanja anggaran penyidik saya jawab semua, ada sekitar 30
tim penyidik yang diketuai Kasi Intel Kejari sebesar Rp 27,69 miliar agar disetor ke kas pertanyaan, semuanya berkaitan pengadaan
Samaridna, Asbach SH MH telah memangil daerah. tanah lahan korpri, dan kita semua tahu
beberapa saksi, salah satunya mantan Achmad Amins Diperiksa tidak mudahkan cari rekanan atau
walikota Achmad Amins, yang saat kejadian Mantan walikota Samarinda, Achmad perusahaan yang bisa menyediakan barang
sebagai walikota telah menanda tangani Amins yang belum lama melepaskan dengan harga murah, tapi tak tahunya justru
Advis dan persetujuan untuk pencairan jabatannya pada 23 November 2010, akhirnya menjadi masalah begini”, kata
uang. Dalam kasus itu belasan orang telah diperiksa secara intensif selama 10 jam oleh Amins saat istrirahat sejenak waktu
diperiksa, diantaranya yaitu David Effendi penyidik Kejaksan Negeri (Kejari) pemeriksaan.
Direktur PT Davindo Jaya Mandiri (DJM) Samarinda dalam kasus dugaan korupsi Yang katanya baru pemeriksaan saja
dan Faozi Bachtar Direktur PT Tunas Stria pengadaan lahan kaplingan tanah matang sudah membuat jantungnya berdebar-debar,
Mandiri (TSM) yang mana kedua perusaha (KTM) perumahan Korpri Samarinda, yang namun tetap berkeyakinan dirinya dan
tersebut adalah kontraktor pengadaan KTM berlokasi di Sambutan. pihak terkait bisa mempertanggun
Korpri Samarinda. Achmad Amins menjalani pemeriksan jawabkan di depan hukum.(mh)
Suara Rakyat / Edisi 02 Maret 2011 9

10. pemerintahan
Rakyat
Kaltim Belum
Sejahtera
masyarakat Kaltim bisa berubah drastis, bila seluruh
stake holder yang ada lebih menekankan akan
kehidupan masyarakat Kaltim, sehingga jenjang
kehidupan antara masyarakat miskin dengan kaya
tidaklah semakin lebar.
“Masyarakat hendaknya juga harus berani dalam
www.suararakyat.net
melakukan pengawasan pembangunan, terutama
bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di
Kaltim.Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di
Kaltim juga harus konsisten dan konsern untuk
membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat
Kaltim, bukan melupakan atau bahkan tidak peduli
sama sekali dengan lingkungan yang ada. Kalau
masih ada pengusaha yang mucil dan tidak mau
membantu maka lebih baik perusahaan itu ditutup
saja dan hengkang dari wilayah Kaltim,”ujar Awang
Farouk yang disambut meriah warga masyarakat.
Awang juga menekankan kepada kepala daerah
dan legislatif untuk lebih memperhatikan kondisi
wilayahnya,sekecil apapun laporan dari masyarakat
hendaknya bisa dicermati, dan kalau keluhan itu
berkaitan dengan upaya untuk membangun daerah,
K
EKAYAAN Kalimantan Timur yang demikian hendaknya bisa dijadikan prioritas, termasuk
melimpah akan sumber daya alam, dan pendapatan pembangunan infrastruktur yang ada di Kaltim.
negara yang berasal dariKalimantan Timur mencapai “Percepatan pembangunan infrastruktur di
Rp350 triliun, ternyata kekayaan sumber daya alam itu tidaklah berbagai wilayah di Kaltim, akan bisa mengangkat
bisa sepenuhnya dinikmati masyarakat Kaltim. Masyarakat di harkat hidup masyarakat, karena dengan baiknya
Kaltim masih banyak yang hidupnya berada di bawah garis infrastruktur yang ada, maka hasil bumi yang
kemiskinan, karena dana perimbangan keuangan pusat dan kebanyakan diusahakan masyarakat bisa dipasarkan
daerah yang diterima Pemprov Kaltim hanya berkisar Rp17 dan dampaknya juga akan meningkatkan kehidupan
triliun. masyarakat,” jelas Awang Farouk.
Akibat minimnya dana perimbangan keuangan pusat dan Awang Farouk Ishak juga bangga dengan apa
daerah yang diperoleh Kaltim itu, maka Pemprov Kaltim harus yang dilakukan Dekranasda Kaltim, yang dalam
berjibaku dalam menyusun anggaran untuk berbagai proyek kegiatannya tahun ini menitik beratkan pada
pembangunan yang akan dilaksanakan. program pemerintah yang seiring sejalan dengan apa
“Masyarakat Kaltim mendambakan kesejahteraan dan yang diprogramkan Pemprov Kaltim, yaitu Kaltim
sebagai pimpinan daerah berkewajiban untuk membawa Green.
masyarakat pada tatatan kehidupan yang layak dan “Kegiatan penanaman satu orang lima pohon
berkecukupan. Selama ini boleh dikatakan kekayaan sumber (One man five trees) adalah bentuk dari kepedulian
daya alam yang ada di Kaltim, dinikmati oleh masyarakat luar masyarakat Kaltim dan Pemprov Kaltim untuk
Kaltim, masyarakat Kaltim hanya menjadi penonton saja,” kata mengatasi Global Warming (pemanasan global) yang
Gubernur Kaltim Awang Farouk Ishak, saat merayakan HUT melanda bumi.Pemanasa global ini membawa
Dekranas (Dewan Kerajinan Nasional) ke 31 yang dipusatkan dampak yang buruk bagi hidup kehidupan
di Desa Jembayan Kecamatan Loa Kul Kutai Kartanegara,pekan masyarakat, sebab dengan terjadinya pemanasan
lalu. global ini, maka dampaknya akan sangat
Menurut Awang Farouk Ishak, tatanan hidup kehidupan mempengaruhi lingkungan kehidupan di bumi,” kata
Awang.(hsn)
10 Suara Rakyat / Edisi 02 Maret 2011

11. pemerintahan
Pemkab Kukar
Benahi Bansos
Rekrut Staf Khusus Bansos
B
ELAJAR dari pengalaman pahit dalam pengelolaan
Bantuan Sosial (Bansos), Pemkab Kukar betul-betul
berbenah, agar bansos yang selama ini salah sasaran
tidak terulang lagi.
Pengalaman buruk yang dihadapi Pemkab Kukar dalam
soal bansos, banyak menyeret pejabat teras di Kutai
Kartanegara, bahkan sekelas Bupati, Wabup, Anggota DPRD
dan juga pejabat Kukar lainnya dalam proses hukum dan
www.suararakyat.net
menghuni hotel prodeo, hendaknya bisa dijadikan pelajaran
berharga.
Dalam pengelolaan bansos dari tahun ke tahun, mulai dari
tahun 2005 hingga 2009 banyak yang salah sasaran, pemkab
sudah menyadari itu dan demi antisipasi, pemkab melalui
Bupati Kukar Rita Widyasari merekrut staf khusus Suroto,
SSos MSi guna mengevaluasi dan membenahi bantuan-
bantuan yang diberikan oleh pemerintah.
Menurut Kepala Bagian Kesra Pemkab Kukar, Drs Ibnu
Hamdiansyah, Pemkab Kukar yang dipimpin Rita, terus
berusaha untuk membenahi bansos menuju kearah yang lebih
baik lagi, sesuai program tujuan Gerbang Raja (Gerakan Ibnu Hamdiansyah
Pembangunan Rakyat Sejahtera).
Diakui Ibnu Hamdiansyah, yang jadi obyek kesejahteraan pemerintah, agar lebih tertib administrasi, bagian
betul-betul rakyat yang membutuhkan, rakyat yang layak harus Kesra dibantu oleh staf khusus yang dipercaya Bupati
dibantu wajib dibantu tanpa memilah-milah. Kesalahan tahun- Rita mempercayakan kepada Suroto, untuk mengurai
tahun yang lewat, terletak pada awal kelompok masyarakat benang kusut persoalan bansos, dan bagian Kesra
yang mengajukan proposal bantuan ke pihak Kesra, yang menyambut hangat keberadaan Suroto untuk ikut
diketahui oleh pihak kecamatan dan desa, tidak melihat kondisi memberikan sumbangsih pemikiran dan konsep-
di lapangan, apakah betul organisasi yang mengajukan konsep dalam pengelolaan bantuan-bantuan yang
proposal betul-betul ada atau tidak, pihak Kesra hanya diberikan pemerintah.
melanjutkan saja untuk disetujui, karena sudah ada Suroto yang juga berkarier sebagai ketua Yayasan
pengetahuan pemerintahan di tingkat bawah. Kutai Kartanegara, sekaligus dosen Fisipol Unikarta
“ Ini merupakan kesalahan yang tidak boleh terulang lagi, Tenggarong, dan memiliki prestasi sebagai ketua
untuk tahun yang sudah lewat terus akan di evaluasi, karena Panwaslu Kukar, mempunyai tugas yang amat berat,
itu kebiasaan organisasi bawah tanah, bawah air dan atas langit, mulai dari mengindentifikasi beberapa organisasi yang
tidak akan bisa lagi mendapatkan bantuan. Kebutuhan selama ini menerima bantuan, akan dievaluasi dan
masyarakat yang mendesak yang perlu dibantu, akan direkomendasikan lagi apakah layak diberikan
direalisasikan dengan cepat, berdasar hasil evaluasi dan bantuan lagi atau tidak, terus mendata eksistensi
pembenahan yang dilakukan bagian Kesra, dalam keberadaan organisasi dilapangan, yang kebanyakan
pendistribusian bantuan, “ ungkap Ibnu. organisasi tanpa plang nama dan tidak punya
Sedangkan Ass. IV Bidang Kesra dan Humas Bahrul, SSos. kegiatan.
MM menegaskan, dari evaluasi bantuan-bantuan yang telah “Akhir dari pembenahan Bansos, adalah tercipta
diberikan oleh pemerintah selama ini, ditemukan bantuan regulasi yang baik, agar bansos betul mengenai
ganda antara bagian kesra dan SKPD-SKPD yang juga punya sasaran untuk kesejahteraan rakyat, yang sudah-
program pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat, sudah bansos yang digelontorkan hingga ratusan
ini jelas menguntungkan pihak-pihak yang banyak miliar justru berbalik arah, dengan meningkatnya
memanfaatkan SKPD yang memiliki program bantuan untuk angka kemiskinan di Kukar, pemerintah yakin kalau
masyarakat, ini akan disinergikan agar lebih terarah. bantuan-bantuan yang diberikan pemkab tepat
Untuk membenahi persoalan-persoalan bantuan sasaran, kemiskinan di Kukar akan menurun dan
kesejahteraan akan terwujud,” ujar Suroto. (rian)
Suara Rakyat / Edisi 02 Maret 2011 11

12. nasional
Korupsi Membuat
Rakyat Menderita
P
ERSOALAN korupsi sepertinya sudah
semakin menggurita dan dampak yang
terjadi bagi pembangunan masyarakat
sangat luas, akibat korupsi yang terjadi itu,
membuat masyarakat banyak menderita dan
angka kemiskinan bukannya berkurang
melainkan terus bertambah, karena itu kasus-
kasus korupsi yang telah ada, hendaknya bisa
diselesaikan sesuai dengan azas keadilan.
Korupsi mempunyai dampak yang patal
terhadap bangsa walaupun hanya dilakukan
oleh oknum birokrat secara perorangan, atau
www.suararakyat.net
diperparah korupsi secara berjamaah,
dampaknya bisa dirasakan masyarakat miskin
semakin meningkat dan kesejahteraan sulit
terwujudkan bagi masyarakat kecil, korupsi
juga akan menjadi bom yang membahayakan
bagi keamanan Negara, masyarakat akan
melakukan gerakan-gerakan masal akibat tidak
tahan sebagai korban dari korupsi, siapa yang
tahan dengan kondisi kemiskinan yang diterima
Abdullah Hehamahua
rakyat Indonesia, 49 % penduduk Indonesia
dibawah garis kemiskinan, ini semua akibat dibutuhkan ingin dibeli, lebih dominan
korupsi yang dilakukan pejabat pemerintahan. keinginan hawa nafsu yang diikuti,
Demikian dikemukan Penasehat Komisi sehingga akan mencari berbagai cara
Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah untuk korupsi, diawali korupsi yang kecil-
Hehamahua, saat memberikan kuliah umum kecil selanjutnya korupsi yang besar-
pada acara LK II Tingkat Nasional Himpunan besar,” ungkapnya.
Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tenggarong, Karena itu Abdullah Hehamahua
akhir pekan lalu di Tenggarong. meminta pemberantasan korupsi
Selain dampak ekonomi,lanjut Abdullah hendaklah menjadi komitmen bersama,
Hehamahua, terjadi juga dampak sosial, seperti antara pemerintah, perusahaan/swasta
banyak kasus perceraian rumah tangga, lahir dan juga masyarakat, pemberantasan
budaya keganasan dan kesombongan akibat korupsi jangan hanya lewat perkataan
banyak uang yang dikorup dan terlahir generasi saja, tapi harus dibuktikan juga dengan
yang hedonism, generasi anak yang gemar perbuatan nyata, sangat disayangkan
menghambur-hamburkan uang, tanpa tidak selama ini pemimpin kita baru sebatas
peduli saudara dan tetangga sekitarnya masih omongan belum dibuktikan dengan
sulit keuangan membuat kelaparan. perbuatan.
Menurut Abdullah Hehamahua, motif “Pendidikan korupsi juga harus terus
korupsi diawali, karena faktor kebutuhan dan dilakukan melalui pendidikan formal,
keinginan, kalau keinginan korupsi ada dalam pendidikan masyarakat dan pendidikan
hati dan fikiran, maka akan terjadi praktek rumah yang dilakukan keluarga, dengan
korupsi dengan sendirinya, tapi kalau budaya malu dan katakan tidak untuk
keinginan korupsi tidak ada, maka korupsi dapat korupsi harus ditanamkan dalam hati dan
dicegah secara mudah. jiwa seorang, demi menyelamatkan
“Faktor pendukung keinginan korupsi Indonesia dari keterpurukan akibat
lainnya, yaitu sikap prilaku yang serba glamor, korupsi,” tegas Abdullah diakhir kuliah
semua harus dibeli, barang yang tidak umumnya. (rian)
12 Suara Rakyat / Edisi 02 Maret 2011

13. pemerintahan
Jangan Hanya
Ngejar Insentif
S
EBANYAK 350 Guru TK se-Kukar Dampak buruk lainnya dari mengajar hanya
diberikan pencerahan pemikirannya, agar mengejar insentif bukan karena keikhlasan dari
dalam menjalani profesi Guru TK, jangan hati, lanjut Sofian akan membuat matinya daya
hanya mengejar insentif dari Pemkab Kukar kreatifitas guru, tidak mau mengembangkan diri
yang nilainya Rp750.000, akan tetapi subtansi dan menggali ilmu pengetahuan dari berbagai
dari mengajar adalah keiklasan menghadapi dan sumber pengetahuan.
membimbing anak, dengan pendidikan yang “Yang terngiang diotaknya hanya kapan
bermutu sesuai dengan pengembangan wawasan, insentif cair, hanya itu saja,” tekan Sofian.
tidak lepas dari Kurikulum Satuan Tingkat Sofian berharap pada guru TK wajib
Pendidikan berkreatifitas,
(KSTP). dan
Ungkapan di menyalurkan
www.suararakyat.net
atas ke anak
dikemukakan murid, agar
Koordinator anak didik
pengawas guru ikut
TK seKutai berkreatifitas
Kartanegara, dan mandiri.
Sofian Hardadi, Dan saya juga
SPd, pada saat menemukan
Pelatihan satu sekolah,
system Tematik gurunya lebih
dalam KTSP, banyak dari
yang digelar pada
Dharma Wanita muridnya, ini
Persatuan kan sangat
(DWP) Kutai aneh, siapa
Kartanegara, yang diajari,
akhir Februari
Guru TK se Kukar sedang dengar pengarahan ada gurunya
lalu. 13 orang
Menurut Sofian, selama menjalankan tugas muridnya hanya 8 orang, apakah ini
sebagai pengawasan ke beberapa TK di 18 dikembalikan lagi hanya mengejar insentif
kecamatan, beberapa guru diajak diskusi, masih secara berjamaah, tegasnya.
ditemukan Guru memberikan jawaban secara Sedangkan menurut Ketua DWP Kukar
lisan, memilih menjalani profesi guru TK hanya Hernawati Bahrul, pelatihan yang digelar
mengejar insentif belaka. merupakan hasil kerja sama antara DWP dengan
“Pola fikir ini harus diubah 100 persen oleh Disdik Kukar, khususnya yang membidangi
seorang guru, sehingga timbul dampak buruk pendidikan, pelatihan ini digelar karena evaluasi
mengajar sangat tidak ikhlas, padahal rutin yang dilakukan DWP terhadap TK
menghadapi anak Tk, yang baru berumur 4 binaannya, karena pendidikan merupakan faktor
sampai 6 tahun harus dibimbing dengan penting peningkatan SDM di Kukar, jangan
kesabaran, karena masa tersebut adalah masa sampai pendidikan yang berjalan di Kukar hanya
keemasan dimana anak sedang gemar-gemarnya jalan ditempat, tidak memiliki prestasi apapun
bermain, akibat tereorientasi hanya mengejar dalam dunia pendidikan, pelatihan yang
insentif, guru mengajar dalam kondisi yang tidak dikhususkan untuk guru TK ini, karena masa
baik, jarang masuk sekolah guna mengajar TK merupakan masa yang cemerlang, apabila
murid, mengajar dengan kondisi yang emosional anak yang diberikan gurunya baik maka berguna
jika insentif belum turun, ini jelas sangat juga kelak dikemudian hari apabila masuk
membahayakan dan hambatan dalam kejenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi.
pendidikan,” kata Sofian. (rian)
Suara Rakyat / Edisi 02 Maret 2011 13

14. peternakan
www.suararakyat.net
Ternak Sapi dari Luar
Diperiksa Ketat
D
INAS Peternakan dan Perikanan Kota pemotongan.
Samarinda, Kalimantan Timur, Setiap tahun, sapi yang masuk ke Samarinda
melakukan seleksi ketat terhadap ternak, mencapai 12 ribu ekor.
khususnya sapi yang masuk ke kota itu. “Tapi, tidak semua sapi itu untuk kebutuhan
“Walaupun telah melalui serangkaian warga Kota Samarinda tetapi juga pasokanke
prosedur pengiriman, namun setiap ternak yang Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota
masuk ke Samarinda pasti kami seleksi kembali. Bontang,” katanya.
Tidak hanya dokumen tetapi setiap hewan “Umumnya, sapi potong itu banyak
ternak yang datang ke Samarinda diteliti ulang,” didatangkan dari Pulau Sulawesi sementara
kata Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan untuk sapi bibit banyak didatangkan dari Jawa
Kota Samarinda, Rini Purwanti, minggu lalu di Timur dan NTB,” katanya.
ruang kerjanya. Dia mengakui, sapi yang dipelihara warga
Sejauh ini, sapi yang umumnya didatangkan Samarinda, kecil kemungkinan terserang
dari Pulau Sulawesi, NTB dan Pulau Jawa itu penyakit antraks.
tidak ada yang terindikasi terserang penyakit “Kadar keasaman tanah di Samarinda sangat
antraks. tinggi sehingga mampu menetralisir bakteri
“Sebagai daerah penerima, kami sangat bacillius anthracis yang berbentuk spora. Jadi,
selektif dan secara ketat melakukan pengecekan penularan antraks dari daging hewan ke
hewan ternak itu. Jadi, sejauh ini, belum ada manusia sulit tertular karena alam Samarinda
hewan ternak yang masuk ke Samarinda sulit terkontaminasi bakteriantraks,” katanya.
terindikasi terkena penyakit,” katanya. Namun, penularan penyakit itu dapat terjadi
Biasanya, sebelum dikirim, daerah asal juga jika daging yang dikonsumsi oleh warga
memberlakukan pemeriksaan fisik dan dokumen Samarinda merupakan daging impor yang telah
hewan itu dan jika terindikasi berpenyakit maka mengandung bakteri antraks.
penyalur tidak akan mengirimnya. “Kami juga telah melakukan langkah
Saat tiba di Samarinda, hewan itu juga antisipasi dengan melakukan uji kelayakan dan
diperlakukan sama yakni melalui proses tes laboratorian pada daging impor tersebut,”
karantina sebelum akhirnya dibawa ke RPH kata Rini.
(Rumah Pemotongan Hewan) untuk proses (kpc)
14 Suara Rakyat / Edisi 02 Maret 2011

15. peternakan
Ikan Mas Usaha
yang Menjanjikan
D
ENGAN bermodalkan uang Rp2
juta, usaha Rahmat untuk
beternak dan memelihara ikan
Mas dan Nila di Sungai Mahakam
dengan pola keramba, ternyata
membuahkan hasil yang lumayan.
Kini usahanya yang dirintis sejak
tahun 2000 lalu, telah berkembang pesat,
awalnya hanya memiliki keramba
sebanyak 6 unit, kini berkembang
menjadi 32 keramba dan setiap
bulannya, Rahmat mampu meraup
omset mencapai Rp25 juta.
Selama menekuni usahanya itu,
www.suararakyat.net
Rahmat juga mengalami pasang surut,
namun tidaklah membuat Rahmat patah
semangat, justru terpacu,dan Rahmat
yakin bahwa usahanya itu akan bisa Rahmat
berkembang, bila bekerja keras.
“Kerja keras dan tidak patah mengalami serangan virus, yang berakibat ikan-ikan terkena
arang,adalah kunci keberhasilan usaha penyakit semacam koreng di sebagian badannya.
saya,”ucap Rahmat sambil menyedot Virus yang menyerang ikan Mas dan Nilai itu, adalah Virus Koi
rokoknya dalam-dalam. Herves, yang berasal dari Pulau Jawa, dan menyebar di beberapa
Diakui Rahmat,awal mulanya kota di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
terjun di bidang peternakan ikan Mas Tidak ingin ikan-ikannya mati, Rahmat lalu memindahkan
dan Nila, tak lepas dari hasil sebagian ikan yang berumur sekitar 1 hingga 3 bulan dan belum
pengamatannya. terkena virus ke kolam serta diberi vaksin tetrasilin serta obat
“Saat itu saya melihat bahwa usaha nafsu makan.
ikan Mas dan Nila adalah peluang yang “Dalam satu hari, pernah ikan-ikan yang ada di keramba banyak
menjanjikan di masa datang. Karena itu yang mati, bahkan pernah mencapai ribuan ekor. Angka kematian
saya lalu mencari tahu seluk beluk mencapai 20-50 persen,” jelas Rahmat.
pemeliharaan tentang ikan Mas dan Tidak hanya itu,Rahmat sendiri pernah datang ke Dinas
Nila. Saya banyak bertanya kepada Perikanan dan Kelautan Kutai Kartanegara, menanyakan penyebab
pengusaha yang ada. Maka dengan timbulnya virus Koi Herves dan cara penanggulangannya.
modal awal Rp2 juta, saya “Oleh Dinas Perikanan, saya diberitahu kalau ada obat yang
memberanikan diri membuat 6 bisa menanggulangi virus itu, hanya saja harganya sangat mahal,
keramba. Saya tekuni hingga sampai setiap botol ukuran 100 mililiter harganya mencapai Rp5 juta. Mahal
sekarang ini. Jumlah keramba karena berasal dari Israel,” papar Rahmat.
bertambah menjadi 32 unit, “ungkap Rahmat yang juga menjabat sebagai Ketua UPP ( Unit Pelayanan
Rahmat, bapak 4 anak ini menerawang. Pengembangan) pengusaha ikan keramba di Loa Kulu, berharap
Dalam perjalanan usahanya itu, bisa bekerja sama dengan Forum Pemerhati Masyarakat Loa
Rahmat pernah mengalami kerugian Kulu (FPMLK), membuat suatu wadah atau kelompok dan
yang cukup besar, kerugian itu menyediakan keramba beserta bibit ikan, serta ingin menjadikan
disebabkan karena sungai Mahakam Loa Kulu tempat wisata dan disampingnya ada Rumah Makan
mengalami air bangar, sehingga Terapung.
membuat ribuan ikan yang ada di Mengenai produksi ikan di Loa Kulu , Rahmat menjelaskan
kerambanya banyak yang mati. setiap harinya mencapai 5 ton,dengan harga partai Rp25 ribu/Kg
“Tapi saya tidak putus asa, saya dan harga eceran Rp30.000/Kg, dan wilayah pemasarannya tidak
yakin bahwa apa yang terjadi semua itu hanya di Pasar Loa Kulu saja, melainkan merambah ke Tenggarong,
adalah kehendak Allah, saya pasrahkan Samarinda dan Bontang. Berkat kerja keras dan keuletannya dalam
semuanya ke Allah,”ujar Rahmat. menjalani usaha keramba, Rahmat telah memetik hasil jerih
Beberapa bulan lalu, ungkap Rahmat, payahnya,rencananya Rahmat ingin menambah keramba lagi,
dirinya sempat bingung, karena ikan- membuat rumah,membeli tanah untuk membuat kolam, mobil
ikan yang ada di kerambanya itu pemasaran. (Dian).
Suara Rakyat / Edisi 02 Maret 2011 15

16. pertanian
Kaltim Kekurangan
Beras 62.000 Ton
A
LIH fungsi lahan yang masif dan pesatnya
pertumbuhan penduduk mengancam
ketahanan pangan Kalimantan Timur.
Akibatnya, selama tahun 2010 Kaltim
kekurangan beras hingga 62.000 ton yang harus
dipasok dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.
“Produksi beras di Kaltim baru bisa memenuhi
kebutuhan pangan sekitar 84,3 persen dari 3,5
juta penduduk Kaltim,” ujar Kepala Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Kaltim Eddy Heflin,
di Kota Samarinda, di ruang kerjanya pekan lalu.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)
Kaltim, hasil panen padi di Kaltim mencapai
588.111 ton gabah kering giling (GKG). Padahal,
www.suararakyat.net
menurut Edy, untuk bisa memenuhi swasembada
pangan Kaltim setidaknya harus dapat
memproduksi 784.000 ton GKG.
Untuk itu, setidaknya lahan pertanian di
Kaltim harus dapat memproduksi sekitar 196.000
ton GKG atau setara dengan 62.000 ton beras.
Dengan asumsi, tiap penduduk di Kaltim
mengonsumsi 113 kilogram beras per tahun.
Kondisi ini, kata Edd y, tidak terlepas dari
maraknya alih fungsi lahan pertanian dan
pesatnya pertumbuhan penduduk yang
kebanyakan karena pendatang. Dalam satu tahun
terakhir, penduduk Kaltim bertambah sekitar
400.000 jiwa.
Edd y mengungkapkan, sejak tahun 2006
hingga 2010 terdapat 12.000 hektar (ha) sawah
yang beralih fungsi menjadi tambang batu bara penerbitan kuasa pertambangan yang
dan perkebunan sawit. Ironisnya, pemerintah tidak terkendali membuat Kaltim
hanya mampu menambah luasan lahan yang terancam krisis pangan.
ditanami sekitar 1.000 ha per tahun. Luas sawah Sebagai contoh, Kahar
saat ini di Kaltim mencapai 111.322 ha menyebutkan, terdapat 722 kuasa
Jika alih fungsi lahan ini terus terjadi, Eddy pertambangan yang diterbitkan bupati
mengakui, akan sulit bagi Kaltim untuk dapat di Kabupaten Kutai Kartanegara
memenuhi target swasembada beras yang (Kukar). Padahal, Kukar menyuplai 36
dicanangkan pada 2014 mendatang. persen dari seluruh beras di Kaltim.
Ahli pertanian dari Universitas Mulawarman “Jika izin tambang tidak dihentikan,
Riyanto menambahkan, alih fungsi lahan maka Kaltim akan terus bergantung
pertanian menjadi tambang dan kebun sawit beras pada Sulawesi dan Jawa,”
menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah ucapnya.
terhadap pemenuhan kebutuhan pangan Padahal, konversi lahan pertanian
rakyatnya. menjadi tambang ini tidak hanya
Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor mengurangi luasan sawah tetapi juga
41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan merusak sawah yang berada di sekitar
Pertanian Berkelanjutan, lahan pertanian tambang tersebut, seperti yang terjadi
produktif tidak diperbolehkan untuk di Kelurahan Makroman, Kota
dialihfungsikan. “Apalagi, sawah ini diubah Samarinda. “Sawah saya kadang gagal
menjadi tambang yang kemudian merusak panen karena sering kali terendam air
daerah tangkapan air,” ucap Riyanto. dari limbah batu bara,” kata Niti Utomo
Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (55), salah satu petani di Makroman,
(Jatam) Kaltim Kahar Al Bahri mengungkapkan, yang memiliki 0,5 ha sawah.(kpc)
16 Suara Rakyat / Edisi 02 Maret 2011

17. kesehatan
www.suararakyat.net
6 Puskesmas Disiapkan
untuk Penas
KEGIATAN Penas (Pekan Rempanga, di Tenggarong, yaitu Puskesmas Loa Janan, Loa
Nasional) 2010 yang akan diikuti dipusatkan di Puskesmas Rapak Kulu dan Rapak Mahang.
petani dan nelayan seluruh Mahang, dan di Tenggarong “Ini demi mensukseskan Penas
Indonesia, dengan jumlah peserta Seberang, Pusban Teluk Dalam khususnya yang membidang
mencapai 30.000 Juni nanti di sebagai pusat kegiatan kesehatan. kesehatan peserta, ditambah dengan
Kukar, tentunya memerlukan “Di samping itu juga pihak Dinas mobil ambulance yang stand by di
perhatian tersendiri, dan pihak Kesehatan juga akan menambah arena penas Stadion Tenggarong
panitia dalam hal ini Dinas jam kerja bagi petugas di lapangan, Seberang,” tegas emmy.
Kesehatan Kutai Kartanegara, biasanya hanya sampai pukul 12.00 Di samping mempersiapkan
sebagai penanggung jawab Wita, maka saat pelaksanaan Penas, puskesmas, Dinkes juga gencar
kesehatan peserta, akan jam kerja petugas ditambah hingga melakukan sosialisasi kepada para
menyiapkan 6 Puskesmas (Pusat pukul 18.00 Wita. Bahkan pada PKL dan penyedia jasa warung
Kesehatan Masyarakat) untuk malam haripun pihak Dinas makan yang ada, agar dapat
mengantisipasi peserta bila ada yang Kesehatan juga menyiapkan petugas memberikan pelayanan yang baik
sakit. lapangan,” kata Kepala Dinas kepada peserta penas, dengan
Puskesmas yang disiapkan Dinas Kesehatan Emmy Dasima dalam memilih produk makanan yang
Kesehatan Kutai Kartanegara rapat koordinasi persiapan Penas di dijual, tidak mengandung zat-zat
meliputi,Puskesmas Loa Janan, Loa Gedung Velodrome Tenggarong yang merugikan apabila bila
Kulu, Tenggarong dan Tenggarong Seberang akhir pekan lalu. dikonsumsi kedalam tubuh, dan
Seberang. Untuk Loa Janan Dinkes, lanjut Emmy, juga akan memperhatikan kebersihan dalam
disiapkan Puskesmas Batuah dan memberikan pelayanan rawat inap , pengelolaan makananan yang akan
Loa Janan, sedangkan di Loa Kulu, di beberapa puskesmas yang dikonsumsi peserta.
Puskesmas Loa Kulu serta Pusban memiliki pelayanan rawat inap, (rian)
Suara Rakyat / Edisi 02 Maret 2011 17

18. Sosok
Awang Farouk Ishak
Politisi yang
Konsern
Menjaga
Lingkungan
www.suararakyat.net
P
ERJALANAN hidup
kehidupan Gubernur Kaltim
Awang Farouk Ishak, dalam
meniti karir hingga bisa
menduduki posisi orang nomer
satu di Kaltim, bisa jadi merupakan
perjalanan kehidupan yang
lengkap. Posisi Awang Farouk
Ishak sebelum menduduki jabatan
Gubernur Kaltim, meniti karir dari
bawah, pelan meningkat hingga
dua periode dipercaya untuk duduk Awang Farouk Ishak
sebagai anggota DPR RI di tahun
1986-1997 dan kemudian ditarik ke akan sangat berguna bagi kehidupan masyarakat
Pemprov Kaltim untuk membenahi dan makhluk hidup yang ada. Karena itu faktor
lingkungan hidup di Kaltim yang lingkungan harus menjadi salah satu prioritas bagia
sudah berantakan,. Di tangan perusahaan untuk menjaga lingkungan.Saya tidak
Awang Farouk Ishak, Bapedalda ingin masyarakat Kaltim menderita hanya karena
(Badan Pengendali Dampak lingkungan yang rusak akibat beroperasinya
Lingkungan Daerah) Kaltim, perusahaan,” kata Awang Farouk Ishak saat
mununjukkan tajinya, beberapa menjabat sebagai Kepala Bapedalda Kaltim di ruang
perusahaan yang tidak pertemuan Bapedalda.
mengindahkan lingkungan Konsistensi Awang Farouk dalam menjaga
mendapat nilai merah dan lingkungan terus dilakukan, baik saat menjabat
menerima peringatan keras agar sebagai Bupati Kutai Timur, maupun sebagai
membenahi lingkungan yang ada. Gubernur Kaltim saat ini. Awang Farouk Ishak tak
“Dalam kehidupan, sektor henti-hentinya mengingatkan kepada perusahaan
lingkungan hendaknya menduduki untuk menjaga lingkungan, termasuk
porsi yang utama, sebab dengan mencanangkan Kaltim sebagai wilayah hijau dengan
kondisi lingkungan yang bersih, program Kaltim Greennya itu.
maka hidup kehidupan manusia Berbahagialah Kaltim mempunyai sosok
akan bertambah baik, udara bersih gubernur yang sangat serius dalam menangani dan
tanpa polusi yang dihisap, air yang menjaga lingkungan, sehingga Kaltim sebagai paru-
bersih dan tidak tercemar, jelas paru dunia bisa terus terjaga.(hsn)
18 Suara Rakyat / Edisi 02 Maret 2011

19. Sosok
Hukum Jadi
Pegangan Hidup
B
ERBICARA soal hukum, adalah berbicara
sal kehidupan dan soal kehidupan sepertinya
tidak bisa dilepaskan dari sosok Nasrun
Mukmin SH MH, yang telah lama malang melintang
dipercaturan hukum, terutama di wilayah Kaltim dan
Kutai Kartanegara.
Menurut Nasrun Mukmin, hukum hendaknya
bisa dijadikan pegangan hidup bagi seluruh
masyarakat yang ada. Sebab dalam perjalanan
hidupnya, masyarakat
tidak bisa lepas dari
Hakim sebagai
www.suararakyat.net
hukum itu sendiri.
benteng terakhir “Ketika manusia
dari proses
lahir, maka sejak itu
peradilan saat
menjatuhkan telah hukum telah
putusannya, mengiringi langkahnya,
hendaknya dan hukum yang ada itu
bertindak atas fakta- jangan diartikan biasa-
fakta hukum yang biasa saja. Janji manusia
ada dalam atas Tuhannya adalah
persidangan, tidak
hukum, demikian juga
didasari oleh
tekanan atau dengan hubungan antar
kepentingan sesaat manusia,adalah hukum.
sehingga dalam Karena itu hukum
memutuskan hendaknya dijadikan
sebuah perkara, pegangan penting
berdasarkan nurani
perjalanan manusia
semata-mata hanya
karena keadilan. dalam meniti hidup
kehidupannya,” kata
Nasrun Mukmin di
Musholla dekat rumahnya yang asri di Gang Firdaus
Nasrun Mukmin
Kutai Kartanegara.
Diakui Nasrun Mukmin, hukum yang ada di
Indonesia masih perlu pembenahan yang mendasar, kepentingan sesaat sehingga dalam memutuskan
sebab masih banyak persoalan hukum yang terjadi sebuah perkara, berdasarkan nurani semata-mata
di Indonesia ini yang terkesan amburadul. Masih hanya karena keadilan,” papar Nasrun Mukmin yang
banyak yang memandang hukum dari sisi telah menjadi penasehat hukum itu sejak 1990 an.
kepentingan pribadi, bukan berdasarkan nurani. Nasrun berharap,bagi pejabat atau penguasa
“Kalau saja aparat hukum, dalam hal ini aparat yang ada, hendaknya benar-benar menjalankan
kepolisian serta aparat kejaksaan, bekerja sesuai amanah jabatannya sesuai dengan hukum yang ada,
dengan kaidah-kaidah hukum yang ada, niscaya jangan sekali-kali berani berbuat melanggar hukum,
persoalan hukum yang ada akan bisa diminimalisir. karena akibatnya sangat fatal dan penjara adalah
Dan hakim sebagai benteng terakhir dari proses tempatnya.
peradilan saat menjatuhkan putusannya, hendaknya “Jalani hidup ini dengan penuh keikhlasan,
bertindak atas fakta-fakta hukum yang ada dalam niscaya akan tenang dan bahagia,” ungkap Nasrun
persidangan, tidak didasari oleh tekanan atau sambil tersenyum. (hsn)
Suara Rakyat / Edisi 02 Maret 2011 19