Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
Similaire à Kebijakan Yankes Primer di Remote Area
Similaire à Kebijakan Yankes Primer di Remote Area (20)
Dernier
Dernier (16)
Kebijakan Yankes Primer di Remote Area
- 1. Pelatihan Jarak Jauh Nusantara Sehat Team Based Tahun 2020 Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DI REMOTE AREA
- 2. Kebijakan Yankes Primer1 Kebijakan Yankes Di Remote Area2 Pelayanan Kesehatan Bergerak3 Penutup4 G a r i s B e s a r Pe nya j i a n
- 3. Kebijakan Pelayanan Kesehatan Primer1
- 4. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Kesehatan (RPJMN 2020-2024) Meningkatkanpelayanankesehatanmenujucakupankesehatan semestaterutamapenguatanpelayanankesehatan dasar(PrimaryHealthCare) denganmendorongpeningkatan upayapromotif dan preventif didukungolehinovasi danpemanfaatanteknologi,melalui optimalisasi penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga Pengutan yankes dasar dan rujukan Indikator RPJMN: Jumlah Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) yang dilakukan di daerah terpencil dan sangat terpencil sesuai standar. Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dengan cakupan 100% intervensi keluarga. pengembangan kebijakan khusus untuk pelayanan kesehatan di kawasan terpencil, sangat terpencil dan daerah dengan karakteristik geografis tertentu (kepulauan) serta perluasan pelayanan kesehatan bergerak dan gugus pulau Difokuskan pada
- 5. 5 PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN RUJUKANDITJEN YANKES Penguatan Fungsi Puskesmas Penguatan Yankes di DTPK Penyediaan Sarpras Dan Alat Sistem Rujukan Yankes Dasar Melalui PIS-PK Akreditasi dan Mutu Yankes PENURUNAN AKI DAN AKB PENURUNAN STUNTING PENGENDALIAN PENYAKIT PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN MENUJU CAKUPAN KESEHATAN SEMESTA GERMAS Inovasi Yankes Peran Ditjen Yankes dalam Mencapai Program Prioritas Nasional
- 6. LOKUS DAERAH PRIORITAS (DTPK, DAERAH TERTINGGAL) DUKUNGAN APBN, DANA ALOKASI KHUSUS & DEKONSENTRASI Integrasi Antar Program P e m e n u h a n S D M K e s e h a t a n P e n i n g k a t a n S a r a n a , P r a s a r a n a , d a n A l a t K e s e h a t a n Pe ningkata n Mutu Pe layanan P E N I N G K ATA N KO MP E T E N S I FA S YA N K ES D I LO KU S S T R AT EG I S LOKUS PROGRAM PRIORITAS (AKI -AKB, STUNTING, TB) Strategi Upaya Pencapaian Tujuan Program
- 7. Integrasi dalam memberikan pelayanan kesehatan (HL. Blum) Memasyarakatkan Budaya Hidup Sehat, Melibatkan Lintas Sektor Salah satu tolak ukurnya melalui Perubahan IKS Peran Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer
- 8. 8 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat PMK43 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas PMK46 PMK44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Yankes Di Fasyankes Kawasan Terpencil Dan Sangat Terpencil PMK90 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan PIS-PK PMK39 Pe rat u ra n Te r ka i t Pe nye l e n g ga ra a n P u s ke s ma s
- 9. Upaya Kesehatan Masyarakat Upaya Kesehatan Perseorangan tingkat pertama Mengutamakan Promotif & Preventif di wilayahkerjanya 10.134 Puskesmas per Desember 2019 Adalah fasyankes yang menyelenggarakan: P u s at Ke s e h ata n M a sya ra kat ( P e r m e n k e s N o m o r 4 3 T a h u n 2 0 1 9 )
- 10. Mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang sehat, dengan masyarakat yang: KECAMATAN SEHAT Derajat kesehatan optimal Lingkungan Sehat Yankes Bermutu Perilaku Sehat KAB./KOTA SEHAT Tu j u a n Pe m b a n g u n a n Ke s e h ata n P u s ke s ma s
- 11. Prinsip Penyelenggaraan Paradigma sehat Ketersediaan akses yankes Pertanggung- jawaban wilayah Teknologi tepat guna Kemandirian masyarakat Keterpaduan dan kesinambungan Melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Tugas: pendekatan keluarga Fungsi: UKM UKP Wahana pendidikan, wahana internship, jejaring RS pendidikan P u s at Ke s e h ata n M a sya ra kat ( P e r m e n k e s N o m o r 4 3 T a h u n 2 0 1 9 )
- 12. UKM dan UKP diselenggarakan untuk pencapaian: UKM ESENSIAL 1. Promosi kesehatan 2. Kesehatan lingkungan 3. Kesehatan keluarga 4. Gizi 5. Pencegahan dan pengendalian penyakit UKM PENGEMBANGAN Bersifat inovatif Disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja, dan potensi sumber daya yang tersedia UKP 1. Rawat jalan (kunjungan sehat maupun sakit) 2. Gawat darurat 3. Persalinan normal 4. Perawatan di rumah 5. Rawat inap, sesuai kebutuhan pelayanan 1. 2. 3. Dalam melaksanakan UKM dan UKP, Puskesmas menyelenggarakan kegiatan: 1.Manajemen Puskesmas; 2. Pelayanan kefarmasian; 3. Pelayanan Perkesmas; 4. Pelayanan laboratorium; dan 5. Kunjungan keluarga SPM kabupeten/kota; Program Indonesia Sehat; Kinerja Puskesmas dalam JKN U p aya Ke s e h ata n
- 13. a. dokter dan/atau DLP; b. dokter gigi; c. tenaga kesehatan lainnya (perawat, bidan, tenaga promkes dan ilmu perilaku, tenaga sanitasi lingkungan, nutrisionis, tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian, dan ahli teknologi laboratorium medik) Tenaga Non Kesehatan Tenaga Kesehatan (wajib) Dalam kondisi tertentu, Puskesmas dapat menambah jenis nakes lainnya meliputi: terapis gigi dan mulut, epidemiologi kesehatan, entomolog kesehatan, perekam medis dan infokes dan nakes lain sesuai kebutuhan 13 S ta n d a r M i n i ma l Ke te n a ga a n P u s ke s ma s
- 14. DD 14 I nt e g ra s i d i T i n g kat P u s ke s ma s
- 15. UKBM POSYANDU POSBINDU POSKESDES POSKESTREN POS UKK Apotek Lab Praktik Bidan Desa Dinkes Kab/Kota Pustu Pustu Pembinaan Puskesmas Rumah Sakit Koordinasi Jaringan Puskesmas Jejaring Puskesmas Klinik praktik mandiri dr/drg praktik mandiri bidan PENDEKATANWILAYAH PUSKESMAS Rujukan UKP Rujukan UKM FKTP Lintas sektor lainnya Laporan kinerja & laporan lain (SIP) Umpan balik Tata H u b u n ga n Ke r j a
- 16. Tujuan Pendekatan Keluarga: 1. Mengintegrasikan seluruh program di Puskesmas 2. Meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif 3. Mendukung pencapaian SPM Kab/Kota dan Prov 4. Mendukung pelaksanaan JKN 5. Mendukung tercapainya program indonesia sehat Program Indonesia Sehat dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat1 Pelaksanaan Program Indonesia Sehat diselenggarakan melalui Pendekatan Keluarga 2 Pendekatan keluarga adalah salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran & mendekatkan /meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga 3 Integrasi UKP & UKM secara berkesinambungan, dengan target / fokus keluarga, berdasarkan data dan informasi dari Profil Kesehatan Keluarga. 4 P e r m e n k e s N o m o r 3 9 T a h u n 2 0 1 6 Pe d o m a n Pe nye l e n g ga ra a n P I S - P K
- 17. P I S - P K d a n S P M
- 18. Kebijakan Yankes di Remote Area2
- 19. 283 Kab/Kota 2.449 PKM*) Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2020 -2024 Berdasarkan perekonomian masyarakat, SDM, sarpras, fiskal daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah PERPRES 63/2020 62 Kab Penyelenggaraan Yankes Di Fasyankes Kawasan Terpencil/ Sangat Terpencil Penetapan oleh Bupati Berdasarkan wilayah sulit dijangkau/rawan bencana, pulau kecil, gugus pulau atau pesisir; akses transportasi umum 1 kali dalam 1 minggu; jarak tempuh PP dari ibukota kabupaten > 6 jam; transportasi dapat terhalang iklim dan cuaca; kesulitan pemenuhan bahan pokok dan kondisi keamanan yang tidak stabil. PERMENKES 90 / 2015 sebagai dasar perencanaan dan pembinaan yankes primer *Penetapan Puskesmas berdasarkan surat yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi kepada Kementerian Kesehatan 19 KEPPRES 6 / 2017 111 Pulau Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar Berdasarkan koordinat geografis titik-titik garis pangkal Kepulauan Indonesia D a s a r H u ku m SK DIRJEN YANKES HK.02.02/II/2517/2020
- 20. Perpres Nomor 63/2020 Tentang Penetapan Kabupaten Tertinggal Tahun 2020 - 2024 “Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional” Fasyankes di Kabupaten Tertinggal dapat berupa Fasyankes di Perbatasan Fasyankes di Kawasan Terpencil Fasyankes di Kawasan Sangat Terpencil Fasyankes di Kepulauan 62 Kab 20 D e f i n i s i O p e ra s i o n a l Ka b u p ate n Te r t i n g ga l
- 21. 21 “Penetapan fasyankes kawasan T/ST harus memenuhi kriteria: a. berada di wilayah yang sulit dijangkau atau rawan bencana, pulau kecil, gugus pulau atau pesisir; b. akses transportasi umum rutin 1 kali dalam 1 minggu; c. jarak tempuh PP dari ibukota kabupaten perlu waktu lebih dari 6 jam; d. transportasi yang ada sewaktu-waktu dapat terhalang iklim atau cuaca; e. kesulitan pemenuhan bahan pokok dan kondisi keamanan yang tidak stabil.” P M K 9 0 Ta h u n 2 0 1 5 P a s a l 8 a y a t 2 “SK Dirjen Yankes Nomor HK.02.02/II/ 2517 /2020, tentang Penetapan Puskesmas dengan Kategori Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil Pada Kabupaten/Kota Sebagai Sasaran Program Yankes Primer” 283 Kab/Kota 2.449 PKM D e f i n i s i O p e r a s i o n a l F a s y a n ke s K a w a s a n Te r p e n c i l , S a n g a t Te r p e n c i l
- 22. 22 “Fasyankes yang tidak memenuhi kriteria ayat 2, dapat ditetapkan sebagai fasyankes T/ST setelah memenuhi kriteria: a. Adanya keterbatasan sarana infrastruktur aksesibilitas yang menjadi hambatan Puskesmas untuk mencapai wilayah kerja tersebut; b. Jarak dari Puskesmas ke wilayah kerja lebih dari 100 km; dan/atau c. Adanya isolasi geografis yang memisahkan wilayah kerja Puskesmas dengan Puskesmas, seperti sungai, laut, gunung, lembah dan hutan belantara.” P M K 9 0 Ta h u n 2 0 1 5 P a s a l 8 a y a t 4 “SK Dirjen Yankes Nomor HK.02.02/II/ 2517 /2020 tentang Penetapan Puskesmas dengan Kategori Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil Pada Kabupaten/Kota Sebagai Sasaran Program Yankes Primer” 283 Kab/Kota 2.449 PKM D e f i n i s i O p e r a s i o n a l F a s y a n ke s K a w a s a n Te r p e n c i l , S a n g a t Te r p e n c i l
- 23. •Perbatasan Darat di 5 Provinsi : Kalbar, Kaltim, Kaltara , NTT, Papua •Perbatasan Laut di 13 Provinsi : NAD, Riau, Kepri, Sumut, Kalbar, Kaltara, Kaltim, Sulut, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, NTT W i l a y a h P e r b a t a s a n D a r a t d a n L a u t d e n g a n N e g a r a T e t a n g g a ( t e r d a p a t 4 8 k a b / k o t a p e r b a t a s a n d i 1 5 p r o v i n s i )
- 24. 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar Keppres Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar. 24 Pe ta P u l a u - p u l a u Ke c i l Te r l u a r
- 25. 25 Luas wilayah lebih besar Posisi strategis dari sisi geopolitik (Kedaulatan Negara) Kondisi geografis sulit dan iklim sering berubah (sangat berpengaruh pada masalah sosekbud) Sumber daya dan kekayaan alam besar Re m o te A r e a s e b a ga i P r i o r i ta s
- 26. 26 Kondisi geografis sulit Budaya bervariasi Biaya hidup tinggi Peran swasta pd yankes rendah Angka kemiskinan tinggi SDM berkualitas langka Utilisasi faskes rendah Persebaran penduduk tidak merata Fasilitas dan kemampuan faskes rujukan terbatas Prasarana dasar terbatas (transportasi, listrik, air) A KS ES T E R HADA P P E L AYANAN K ES E HATAN R E NDA H Pe r m a s a l a h a n d a n Ta nta n ga n
- 27. 1 2 3 4 Pendekatan yankes dilakukan dengan memperhatikan karakteristik masing masing daerah dan kebutuhan masyarakat setempat Pendekatan Program Yankes Pengembangan Pola Yankes Ketersediaan Tenaga Kesehatan Ketersediaan Perbekalan Kesehatan, Sarpras dan Alkes Pasal 3 + Pe n d e kata n Pe l aya n a n Ke s e h ata n d i DT P K
- 28. Sustainable Outreach Service (SOS) Dalam peningkatan cakupan Imunisasi Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) Kemitraan Bidan dan Dukun Perawatan Model Kangguru (PMK) Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Masyarakat (MTBS-M) Pemberdayaan Masy. dengan Kearifan Lokal (msl : UKBM) Program Khusus Daerah dan Nasional lain Pe n d e kata n P ro g ra m Pe l aya n a n Ke s e h ata n
- 29. Pelayanan Kesehatan Bergerak Dilaksanakan berdasarkan analisa situasi didukung SDM & sarana prasarana yang cukup Rumah Tunggu Kelahiran Berfungsi sebagai tempat tinggal sementara bagi ibu hamil dan pendampingnya sebelum dan sesudah masa persalinan. Pelayanan Berbasis Telemedicine Bertujuan meningkatkan ketepatan & kecepatan diagnosis medis & konsultasi medis di Faskes yang tdk pny nakes tertentu Pelayanan Kesehatan Gugus Pulau Pelayanan kesehatan berkelompok dari beberapa faskes di beberapa pulau tanpa memperhatikan batas administrasi Pe n ge m b a n ga n Po l a Pe l aya n a n Ke s e h ata n
- 30. Pelayanan kesehatan di DTPK dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai peraturan Jika tidak tersedia Pemindahan tenaga Pelatihan Kurikulum Pusat Sertifikat Pelatihan Surat Ijin Praktik dengan kewenangan tambahan yang ditetapkan oleh Pemda Kab/kota Ke te rs e d i a a n Te n a ga Ke s e h ata n
- 31. Ketersediaan Perbekalan Kesehatan Ketersediaan perbekalan kesehatan di fasyankes T/ST mempertimbangkan : Kebutuhan pelayanan, ketersediaan nakes, kesulitan geografis Obat, bahan medis habis pakai, alat kesehatan Obat penyelamatan nyawa (life saving) Perbekalan kesehatan untuk skrining penyakit menular dan tidak menular Perbekalan kesehatan untuk rapid test Lainnya sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan Ke te rs e d i a a n Pe r b e ka l a n Ke s e h ata n
- 33. Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak (TPKB) untuk meningkatkan akses dan ketersediaan pelayanan kesehatan di daerah terpencil/sangat terpencil yang tidak memiliki fasilitas kesehatan dan daerah yang tidak mendapat pelayanan kesehatan dengan menggunakan alat transportasi udara, kapal/perahu, darat atau kombinasi. D e f i n i s i
- 34. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT di kawasan terpencil, kawasan sangat terpencil, daerah yang tidak memiliki fasyankes dan daerah yang tidak mendapat pelayanan kesehatan MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN MENINGKATKAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN1 2 3 Tu j u a n
- 35. 1 2 3 Pelayanan kesehatan dasar 4 5 6 Pelayanan kegawatdaruratan Pelayanan kesehatan spesialistik Pelayanan kesehatan rujukan & evakuasi medis Pemberdayaan masyarakat Peningkatan pengetahuan & kemampuan petugas J e n i s Pe l aya n a n
- 36. Po l a Pe l aya n a n Ke s e h ata n B e rge ra k TPKB dapat turun ke rumah sakit kabupaten/kota untuk memberikan pelayanan kesehatan spesialistik yang belum dapat dilakukan di rumah sakit tersebut, alih pengetahuan dan teknologi, peningkatan pengetahuan atau keterampilan kepada petugas rumah sakit. TPKB dapat turun ke Puskesmas untuk melakukan pelayanan kesehatan TPKB dapat turun ke desa untuk memberikan pelayanan kesehatan 01 02 03
- 37. L a n g ka h - l a n g ka h Pe l a ks a n a a n P K B
- 38. Pu s at , p rov i n s i , ka b u p ate n / ko ta d e n ga n j e n i s d a n j u m l a h s e s u a i ke b u t u h a n Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak (TPKB) SESUAI DENGAN KEBUTUHAN T E N AG A K E S E H ATA N D o k t e r s p e s i a l i s , D o k t e r u m u m , D o k t e r g i g i , B i d a n , P e r a w a t , S a n i t a s i , N u t r i s i o n i s , A p o t e k e r d a n / a t a u t e n a g a t e k n i s k e f a r m a s i a n , AT L M , t e n a g a P r o m k e s d a n i l m u p e r i l a k u d a n n a k e s l a i n n y a Non NakesTe n a g a a d m i n i s t r a s i , p e n g e m u d i , t e n a g a p o r t e r T i m Pe l aya n a n Ke s e h ata n B e rge ra k
- 39. P U S L I N G P K B Merupakan jaringan Puskesmas untuk meningkatkan akses Yankes di wilayah kerja Puskesmas dengan menggunakan kendaraan Pusling yang dikoordinir oleh Puskesmas sendiri Meningkatkan akses Yankes di wilayah kerja Puskesmas yang tidak dapat dilakukan dengan Pusling akibat keterbatasan sumber daya di Puskesmas yang dikoordinir oleh Dinkes daerah kabupaten yang dapat didukung oleh Dinkes provinsi dan Pusat Pe l aya n a n Ke s e h ata n B e rge ra k : Pe r b e d a a n d e n ga n P u s l i n g
- 40. A l o k a s i A n g g a r a n Tersedianya anggaran yang dialokasikan oleh provinsi/kab/kota untuk keberlangsungan kegiatan PKB (minimal 2x setahun di lokasi yang sama) P e n y e r a p a n A n g g a r a n Persentase dana yang digunakan terhadap dana yang dialokasikan untuk PKB K e t e r s e d i a a n T i m P K B Terbentuknya Tim PKB tingkat provinsi dan kab/kota K a b u p a t e n / k o t a d a n k e c a m a t a n y a n g m e n g a j u k a n k e g i a t a n P K B Persentase kab/kota dan/atau kec yang mengajukan kegiatan PKB J u m l a h p e l a k s a n a a n k e g i a t a n Jumlah PKB yang dilakukan provinsi dan/atau kab/kota dilokasi yang membutuhkan PKB dalam periode 1 tahun (dikatakan baik jika dilaksanakan minimal 4x di lokasi yang sama) J u m l a h P a s i e n y a n g d i l a y a n i Jumlah rata-rata pasien yang dilayani di tiap pelaksanaan PKB dalam setahun C a k u p a n p e l a y a n a n P K B Persentase wilayah yang diberikan pelayanan terhadap wilayah yang menjadi target pelaksanaan PKB P e l a y a n a n K e s e h a t a n D a s a r Terlaksananya Yankes Dasar sesuai analisis kebutuhan masyarakat di lokasi PKB P e l a y a n a n K e s e h a t a n S p e s i a l i s t i k Terlaksananya Yankes Spesialistik sesuai analisis kebutuhan masyarakat di lokasi PKB P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t Terlaksananya pemberdayaan masyarakat sesuai analisis kebutuhan masyarakat di lokasi PKB I n d i kato r Pe l aya n a n Ke s e h ata n B e rge ra k
- 41. Mapping Roadmap PKB di tingkat Provinsi Perencanaan Kebutuhan Sosialisasi dan advokasi kepada LP/LS terkait Penyiapan tim Pelayanan Kesehatan Bergerak Pelaksanaan PKB dengan dukungan dari kabupaten/kota. Laporan Pelayanan Kesehatan Bergerak kepada Kementerian Kesehatan Perencanaan Kebutuhan Sosialisasi dan advokasi kepada LP/LS terkait Penyiapan Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bergerak Pelaporan Pelayanan Kesehatan Bergerak kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. PROVINSI KABUPATEN/KOTA Penyiapan Sarpras dan alkes pendukung Penyiapan data masyarakat yang dilayani Koordinasi dengan LS untuk dukungan jaminan keamanan bila diperlukan Koordinasi dengan kecamatan setempat Melaksanakan tindak lanjut yang diperlukan paska PKB FASYANKES Pe ra n D a e ra h d a l a m P K B
- 42. Penutup4
- 43. • Penilaian kategori kawasan Puskesmas terpencil/sangat terpencil dan penetapan melalui SK Bupati/Walikota • Melakukan update data kondisi SDM Kesehatan melalui SI SDMK • Melakukan update data kondisi Sarpras dan Alkes melalui ASPAK 43 D u ku n ga n d i n a s ke s e h ata n d a e ra h ka b u p ate n / ko ta
- 44. M e m e n u h i k e b u t u h a n t e n a g a k e s e h a t a n M e n a n g a n i m a s a l a h k e s e h a t a n s e s u a i d e n g a n k e b u t u h a n d a e r a h 44 P e n d a y a g u n a a n s e c a r a k h u s u s t e n a g a k e s e h a t a n d a l a m k u r u n w a k t u t e r t e n t u g u n a m e n i n g k a t k a n a k s e s d a n m u t u p e l a y a n a n k e s e h a t a n p a d a p u s a t k e s e h a t a n m a s y a r a k a t d a n r u m a h s a k i t d i d a e r a h t e r t i n g g a l , p e r b a t a s a n , d a n k e p u l a u a n , d a e r a h b e r m a s a l a h k e s e h a t a n , d a n d a e r a h l a i n u n t u k m e m e n u h i p e l a y a n a n k e s e h a t a n k e p a d a m a s y a r a k a t . B e rs a m a t e n a ga P u s ke s m a s 1 2 3 4 5 M e n i n g k a t k a n r e t e n s i t e n a g a k e s e h a t a n y a n g b e r t u g a s M e n j a g a k e b e r l a n g s u n g a n p e l a y a n a n k e s e h a t a n 7 Permenkes Nomor 33 Tahun 2018 t e nta n g Pe n u ga s a n K h u s u s Te n a ga Ke s e h ata n d a l a m M e n d u ku n g P ro g ra m N u s a nta ra S e h at T U J U A N M e n g g e r a k k a n p e m b e r d a y a a n m a s y a r a k a t M e w u j u d k a n p e l a y a n a n k e s e h a t a n t e r i n t e g r a s i M e n i n g k a t k a n d a n m e l a k u k a n p e m e r a t a a n p e l a y a n a n k e s e h a t a n 6
- 45. M e n j a d i A g e n Pe r u b a h a n D a p at m e m b awa d i r i d e n ga n b a i k d a n m e m b a u r d e n ga n a n g go ta Pu s ke s m a s D a p at m e m b e r i ka n s o l u s i b u ka n m e n j a d i b a g i a n d a r i m a s a l a h D a p at m e n j a d i r o l e m o d e l M e n j a ga n a m a b a i k d i r i d a n Ke m e nte r i a n Ke s e h ata n H a ra p a n B a g i T i m N u s a nta ra S e h at
- 46. K E B I J A K A N P E L A Y A N A N K E S E H A T A N P R I M E R D I R E M O T E A R E A TERIMA KA SIH
Notes de l'éditeur
- Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 fokus pembangunan Prioritas Nasional adalah peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 7 arah kebijakan dalam RPJMN, salah satunya Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta. Yang diwujudkan melalui strategi: Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, KB dan Kesehatan Reproduksi Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Peningkatan Pengendalian Penyakit Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan Salah satu arah kebijakan dan strategi dalam RPJMN adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi antara lain melalui Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan salah satunya mencakup Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang difokuskan pada optimalisasi penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga serta penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang difokuskan pada pengembangan kebijakan khusus untuk pelayanan kesehatan di kawasan terpencil, sangat terpencil dan daerah dengan karakteristik geografis tertentu (kepulauan) serta perluasan pelayanan kesehatan bergerak (flying dan sailing health care) dan gugus pulau. Pelaksanaan pendekatan Keluarga guna optimalisasi penguatan pelayanan kesehatan dasar tersebut diukur melalui indikator “Jumlah kabupaten/kota yang telah melaksanakan PIS-PK dengan 100% intervensi keluarga”. Sedangkan kegiatan pelayanan kesehatan bergerak tersebut diukur melalui indikator “Jumlah Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) yang dilakukan di daerah terpencil dan sangat terpencil sesuai standar”
- Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Sampai dengan Juni 2019, terdapat 10.062 Puskesmas yang teregistrasi di Pusat Data dan Informasi Kesehatan Kemenkes.
- Dalam tahap persiapan pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, Puskesmas perlu melakukan integrasi program, SDM dan pendanaan. Puskesmas melakukan integrasi terhadap seluruh upaya/program yang akan dilakukan, sehingga kunjungan keluarga yang dilakukan melalui pendekatan akan meningkatkan capaian setiap program yang ada. Misalnya kunjungan keluarga dilaksanakan terintegrasi dengan program kusta atau program malaria (identifikasi penggunaan kelambu), karena masalah kesehatan tersebut merupakan masalah kesehatan local specific utama di daerah yang bersangkutan Diperlukan integrasi SDM dalam upaya pengaturan atau pengorganisasian secara internal Puskesmas. Puskesmas menetapkan tim pembina Keluarga yang menjadi penanggungjawab dari setiap wilayah kerja Puskesmas. Pembina Keluarga, yaitu tenaga kesehatan Puskesmas yang telah mengikuti pelatihan atau memiliki pengetahuan tentang Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Pembina keluarga bertanggung jawab mengumpulkan data kesehatan keluarga, melakukan analisis Prokesga di wilayah binaannya, melakukan koordinasi lintas program untuk intervensi masalah keluarga di wilayah binaannya, serta melakukan pemantauan kesehatan keluarga. Jika SDM tidak cukup, dapat dilakukan Perekrutan petugas pendataan yang dilaksanakan oleh pihak Puskesmas berdasarkan pada analisis kebutuhan tenaga pendataan dengan mempertimbangkan aspek ketersediaan tenaga di Puskesmas, jumlah keluarga di wilayah kerja Puskesmas, luas wilayah kerja, kondisi geografis wilayah kerja, dan pendanaan. Perekrutan petugas pendataan dapat dilaksanakan apabila hasil dari analisis kebutuhan tenaga menyatakan bahwa membutuhkan tenaga tambahan. Hal lain juga dapat dilakukan oleh Puskesmas dengan melakukan dengan Poltekkes yang ada di wilayah kab/kota tersebut. Sebagai contoh pelaksanaan integrasi SDM, petugas Kesling yang merupakan pembina keluarga (terlatih KS) saat melakukan kunjungan ke rumah untuk mengambil sampel air Rumah Tangga juga membawa Prokesga dan mampu memberikan informasi terkait TB, KB, dan secara umum 12 indikator sesuai yang telah dilatihkan. Puskesmas juga melakukan integrasi sumber-sumber pendanaan yang ada di Puskesmas seperti BOK, Kapitasi, Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), APBD, CSR dan lain-lain. Sehingga pelaksanaan pendekatan keluarga dapat dilakukan dengan menggunakan dana yang sudah teralokasi untuk membiayai pelaksanaan program yang telah ada. Misalnya pada kunjungan nifas dan kunjungan neonatus, petugas juga membawa Profil Kesehatan Keluarga untuk sekaligus melaksanakan kunjungan keluarga. Pelaksanaan kunjungan keluarga tersebut dilakukan dengan alokasi transport kunjungan rumah dari BOK untuk pemantauan kesehatan ibu nifas/neonatus. Contoh kasus integrasi : Hasil monev KBK JKN di salah satu lokasi yang dikunjungi yaitu di Puskesmas Manutapen, Kota Kupang: yang telah menerapkan setiap kunjungan sehat, baik dalam rangka PIS PK maupun kegiatan luar gedung lainnya apabila sasarannya peserta JKN yang terdaftar di Puskesmas tersebut dilaporkan menjadi bagian angka kontak. Hal ini menguntungkan Puskesmas karena bukan hanya mengetahui status kesehatan penduduk di wilker nya saja namun juga sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan kesehatan peserta JKN yg terdaftar di Puskesmas tersebut sehingga dapat mempertahankan besaran kapitasinya karena mencapai target indikator untuk KBK.
- Sebagai penanggung jawab wilayah, Puskesmas harus memiliki tata hubungan kerja yang jelas dengan jaringan pelayanan Puskesmas, jejaring Puskesmas dan lintas sektor terkait lainnya, seperti yang terlihat dalam slide: Hubungan Puskesmas dengan jaringan pelayanan Puskesmas bersifat pembinaan dan rujukan UKP, dimana jaringan pelayanan Puskesmas dapat merujuk pasien ke Puskesmas. Hubungan Puskesmas dengan UKBM bersifat pembinaan dan koordinasi. Puskesmas dapat membina UKBM dalam hal yang bersifat teknis pelayanan kesehatan. Hubungan Puskesmas dengan FKTP lainnya bersifat pembinaan, koordinasi, dan rujukan UKP. Sebagai penanggung jawab wilayah, Puskesmas memiliki kewenangan untuk membina FKTP lain yang berada di wilayah kerjanya. Hubungan Puskesmas dengan rumah sakit bersifat koordinasi dan rujukan UKP. Hubungan Puskesmas dengan fasyankes lain seperti laboratorium dan apotek bersifat pembinaan dan koordinasi. Hubungan Puskesmas dengan dinas kesehatan kab/kota bersifat pembinaan dan rujukan UKM. Dinkes kab/kota membina Puskesmas, sedangkan Puskesmas dapat merujuk UKM ke dinkes kab/kota. Hubungan Puskesmas dengan lintas sektor lainnya seperti jajaran Pendidikan, kepolisian, bersifat koordinasi.
- Yang dimaksud dengan Pendekatan Keluarga adalah salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan atau meningkatkan akses pelayanan kesehatan dengan mendatangi keluarga dan langsung diberikan intervensi awal terhadap permasalahan kesehatan setiap keluarga. Sehingga Puskesmas tidak hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan di dalam gedung saja, melainkan juga keluar gedung dengan mengunjungi setiap keluarga di wilayah kerjanya. Pendekatan pelayanan yang mengintegrasikan UKP & UKM secara berkesinambungan, dengan target keluarga, didasari informasi kesehatan setap anggota keluarga dari profil kesehatan keluarga (sehingga informasinya valid) dan memberikan intervensi awal bila ada masalah kesehatan terhadap 12 indikator seperti yang terdapat pada Paket Informasi Kesehatan Keluarga (Pinkesga). Selanjutnya Puskesmas akan melakukan analisis terhadap hasil kunjungan keluarga dan merencanakan upaya intervensi lanjut yang dilakukan terhadap masalah kesehatan yang dibahas dalam forum lokakarya mini Puskesmas. Dengan demikian pendekatan keluarga tidak hanya berupa pendataan/sensus saja. Tujuan Pendekatan Keluarga: 1. Mengintegrasikan seluruh program di puskesmas 2. Meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif 3. Mendukung pencapaian SPM Kab/Kota 4. Mendukung pelaksanaan JKN 5. Mendukung tercapainya Program Indonesia Sehat
- Dalam implementasinya, PIS-PK merupakan moda untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten/Kota Bidang Kesehatan. Sesuai PP nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, terdapat 12 pelayanan dasar yang pencapaiannya harus 100%. Sebagian besar bentuk pelayanan dasar SPM tersebut beririsan dengan 12 Indikator Keluarga Sehat dan terdapat 7 Indikator Keluarga Sehat terkait dengan Pelayanan Dasar pada SPM, yaitu persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, imunisasi dasar lengkap, ASI eksklusif, pemantauan pertumbuhan balita, tuberkulosis paru, hipertensi, dan gangguan jiwa berat (Gambar 2). Sehingga jika pendekatan keluarga dilaksanakan dengan baik maka pelayanan dasar SPM Kabupaten/Kota Bidang Kesehatan akan tercapai. Disamping itu, dari hasil kunjungan keluarga dapat dilakukan analisis untuk penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar serta sasaran secara riil.
- Penyelenggaraan Yankes di Fasyankes Kawasan T/ST harus dilakukan oleh nakes yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai peraturan. Dalam hal nakes tersebut tidak tersedia, Pemerintah provinsi/kab/kota harus melakukan pemindah tugasan nakes dan pelatihan nakes untuk kompetensi tambahan tertentu. Nakes yang telah memiliki sertifikat pelatihan kompetensi tambahan tertentu memiliki kewenangan untuk memberikan yankes di Fasyankes kawasan T/ST. Nakes tersebut harus memiliki SIP dengan kewenangan tambahan yang dikeluarkan oleh Pemda Kab/Kota.
- Fasyankes Kawasan T/ST dapat menerima distribusi perbekalan kesehatan dari Dinkes Kab/Kota melebihi kebutuhan yankes 1 (satu) bulan. Namun, distribusi perbekalan kesehatan tersebut harus mempertimbangkan ketersediaan perbekalan kesehatan untuk fasyankes lain di kab/kota.