SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  27
Batas Wilayah Indonesia
Atala Tutus Laksamana Pratama (03)
Brilliannisa Syahri Syahidna (05)
Ihza Ridwan Israwan (12)
Nada Sua Adanta (22)
Reva Salamin Khumairoh (27)
Suci Indah Ricky Anjaya (30)
Riga Widyanita (36)
Batas
Wilayah
Daratan
Lautan
UdaraEkstraTeritorial
Batas
Wilayah
negara
BATAS WILAYAH INDONESIA
A.Batas Batas Wilayah Indonesia
1.Utara
Indonesia berbatasan langsung dengan malaysia
baik daratan maupun lautan.Di wilayah Daratan
Indonesia yg berbatasan dengan Malaysia adalah
Bagian utara Pulau Kaliamantan
Juga Wilayah laut Indonesia berbatasan Langsung
dengan Laut Lima Negara
(Malaysia,Singapura,Thailand,Vietnam,dan Filipina)
PEMBATAS WILAYAH DARATAN
UTARA INDONESIA
“Taman Nasional Betung Kerihun
berupa perbukitan, dari bentangan
Pegunungan Muller yang
menghubungkan Gunung Betung
dan Gunung Kerihun, sekaligus
sebagai pembatas antara wilayah
Indonesia dengan Serawak,
Malaysia.
2.Barat
Di Sebelah Barat Wilayah Indonesia tidak
memiliki Batas Darat tetapi Hanya memiliki Batas
Laut.Batas Laut Wilayah Indonesia adalah Samudera
Hindia dan Laut Andaman
3.Timur
Indonesia berbatasan langsung dengan Daratan
Papua New Guinea dan Perairan Samudra
Pasifik.Wilayah Papua New Guinea itu adalah Provinsi
Barat (Fly) dan Provinsi Sepik Barat (Sandaun)
PEMBATAS WILAYAH DARATAN TIMUR
INDONESIA
Perbatasan Indonesia-Papua
New Guinea – Jayapura
Perbatasan RI-PNG – Merupakan
sebuah gerbang perbatasan yang
memisahkan antar wilayah kedua
Negara, yaitu Negara Indonesia
dan Negara Papua New Guine.
Sampai sekarang tempat ini
menjadi salah satu tujuan wisata
unik yang banyak menarik minat
wisatawan.
Pintu perbatasan RI-PNG ini
terletak di desa Skouw, Distrik
Muara Tami, Jayapura.
Sedangkan dari Wilayah Papua
New Guinea berada di Desa
Wutun, Provinsi Sandaun, Papua
New Guinea.
4.Selatan
Di Wilayah Darat,Indonesia berbatasan Langsung dengan Timor
Leste.
Sedangkan Di Wilayah Lautan Indonesia Berbatasan dengan
Australia dan Samudera Hindia
Pembatas Wilayah Selatan Indonesia dengan Timor Leste
• Pintu perbatasan Motaain, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), merupakan
“gerbang perbatasan” utama antara Republik Indonesia (RI) dan Timor Leste.
Wilayah ini ternyata potensial untuk pariwisata.
LAUTA
N
a. Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
ZEE merupakan wilayah laut dari suatu negara yang batsnya 200
mil laut dari garis pantai. Dalam wilayah itu, Negara mempunyai hak untuk
meggali kekayaan alam dan melakukan kegiatan ekonomi. negara lain
bebas berlayar dan melakukan penerbangan di atas wilayah itu serta
bebas memasang kabel dan pipa di bawah lautan tersebut. negara pantai
yang bersangkutan berhak menagkap nelayan asing yang ketahuan
menangkap ikan dalam ZEE-nya.
b. Batas Laut Teritorial
Tiap-tiap negara mempunyai kekuasaan terhadap laut territorial hingga 12 mil
dari garis pantai.
c. Batas Zona Bersebelahan
Penentuan batas zona bersebelahan adalah sejauh 12 mil laut di luar batas
laut territorial atau 24 mil lautdari garis pantai. Dalam wilayah ini, negara dapat
menindak pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang
imigrasi, fiscal, dan bea cukai.
UDAR
A
• Wilayah udara meliputi daerah yang berada di atas wilayah negara
atau di atas wilayah darat dan wilayah laut teritorial suatu negara. Di
forum internasional belum ada kesepakatan tentang kedaulatan suatu
negara atas wilayah udara. Dalam pasal 1 Konvensi Paris 1919 yang
telah diganti dengan Konvensi Chicago 1944 dinyatakan, bahwa
setiap negara mempunyai kedaulatan utuh dan eksklusif di wilayah
udaranya
• Ada beberapa teori tentang batas wilayah udara sebagai berikut.
a. Teori Negara Berdaulat di Udara
1) Teori Pengawasan
Kedaulatan negara ditentukan oleh kemampuan negara dalam
mengawasi ruang udara di atas wilayahnya. Teori ini dikemukakan
oleh Cooper (1951).
• 2) Teori Udara
Wilayah udara meliputi suatu ketinggian dari kemampuan udara untuk
mengangkat (mengapungkan) balon pesawat udara.
• 3) Teori Keamanan
Negara mempunyai kedaulatan terhadap udaranya, termasuk untuk
menjaga keamanannya. Teori ini dikemukakan oleh Fauchilli (1901)
yang menentukan ketinggian wilayah udara 1.500 m. akan tetapi,
pada tahun 1910 ketinggian tersebut diturunkan menjadi 500 m.
• b. Teori Udara Bebas
1) Kebebasan Udara Terbatas
a) Untuk memelihara keamanan dan keselamatan, setiap negara
berhak mengambil suatu tindakan tertentu.
b) Negara hanya mempunyai hak sebatas wilayah teritorialnya.
• 2) Kebebasan Ruang Udara Tanpa Batas
Tidak ada Negara yang mempunyai hak dan kedaulatan di ruang
udara sehingga ruang udara itu bebas dan dapat dipergunakan oleh
siapapun.
EKSTATERITORIA
L
• Daerah ektrateritorial adalah daerah yang menurut
kebiasaan internasional diakui sebagai daerah kekuasaan
suatu negara, meskipun daerah itu berada di wilayah
kekuasaan negara lain.
• Daerah ekstrateritorial meliputi :
a. Kapal yang Berlayar di bawah Bendera suatu Negara
Kapal yang berlayar dengan menggunakan bendera suatu negara
dianggap sebagai wilayah negara yang benderanya dikibarkan, baik
ketika kapal itu sedang berlayar di laut lepas atau berada di wilayah
negara lain.
• b. Kedutaan atau Perwakilan Tetap di wilayah Negara Lain
Di wilayah ini diberlakukan larangan terhadap alat negara, misalnya
polisi atau pejabat kehakiman yang memasuki suatu negara tanpa izin
dari kedutaan. Setiap ada perwakilan diplomatic disuatu negara, pasti
terdapat daerah eksteritorial. Hal ini didasarkan pada hukum
internasional hasil Kongres Wina tahun 1815 dan Kongres Aachen
tahun 1818.
BATAS WILAYAH
NEGARA
• Batas wilayah negara meliputi wilayah darat, laut, dan udara. Pada umumnya batas
wilayah negara dibuat dalam bentuk perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral.
Batas antara satu negara dengan negara yang lain biasanya berupa :
a.Batas alam : sungai, danau, pegunungan, atau lembah;
• b.Batas buatan : pagar kawat berduri, pagar tembok, dan tiang-tiang tembok; serta
• c.Batas menurut geofisika : garis lintang dan garis bujur.
Maksud adanya penentuan batas wilayah negara yaitu agar setiap negara
mengetahui kejelasan batas wilayah kedaulatannya. Penentuan batas wilayah
negara sangat penting bagi keamanan dan kedaulatan suatu negara. Hal ini
berkaitan dengan pemanfaatan kekayaan alam dan penyelenggaraan pemerintahan,
serta kejelasan status orang – orang yang berada dalam negara tersebut.
Terima Kasih

Contenu connexe

Tendances

Penegakan Hukum di ZEE (http://ajisularso.com)
Penegakan Hukum di ZEE (http://ajisularso.com)Penegakan Hukum di ZEE (http://ajisularso.com)
Penegakan Hukum di ZEE (http://ajisularso.com)Wildan Fakhri
 
Unclos terjemahan
Unclos terjemahanUnclos terjemahan
Unclos terjemahanSei Enim
 
Sejarah Hukum Laut Internasional
Sejarah Hukum Laut InternasionalSejarah Hukum Laut Internasional
Sejarah Hukum Laut InternasionalDevindra Oktaviano
 
Kedaulatan Di Ruang Udara Indonesia
Kedaulatan Di Ruang Udara IndonesiaKedaulatan Di Ruang Udara Indonesia
Kedaulatan Di Ruang Udara IndonesiaRus Mala
 
Bab 2 tentang wilayah nkri p.1
Bab 2 tentang wilayah nkri p.1Bab 2 tentang wilayah nkri p.1
Bab 2 tentang wilayah nkri p.1Rama Putra
 
Perbedaan hukum laut internasional dan nasional
Perbedaan hukum laut internasional dan nasionalPerbedaan hukum laut internasional dan nasional
Perbedaan hukum laut internasional dan nasionalRizal Fahmi
 
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 1Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 1eli priyatna laidan
 
Pkn laut indonesia
 Pkn laut indonesia Pkn laut indonesia
Pkn laut indonesiaR0Ssy
 
Kebijakan perikanan indonesia
Kebijakan perikanan indonesiaKebijakan perikanan indonesia
Kebijakan perikanan indonesiaShanti Paramita J
 
WAWASAN NASIONAL INDONESIA WILAYAH LAUT
WAWASAN NASIONAL INDONESIA WILAYAH LAUTWAWASAN NASIONAL INDONESIA WILAYAH LAUT
WAWASAN NASIONAL INDONESIA WILAYAH LAUTDeasy Lucyana
 

Tendances (17)

Penegakan Hukum di ZEE (http://ajisularso.com)
Penegakan Hukum di ZEE (http://ajisularso.com)Penegakan Hukum di ZEE (http://ajisularso.com)
Penegakan Hukum di ZEE (http://ajisularso.com)
 
Batas wilayah
Batas wilayahBatas wilayah
Batas wilayah
 
Pkn menjelajah nkri
Pkn menjelajah nkriPkn menjelajah nkri
Pkn menjelajah nkri
 
Tugas rangkuman hukum laut pa jabbar
Tugas rangkuman hukum laut pa jabbarTugas rangkuman hukum laut pa jabbar
Tugas rangkuman hukum laut pa jabbar
 
Unclos terjemahan
Unclos terjemahanUnclos terjemahan
Unclos terjemahan
 
Sejarah Hukum Laut Internasional
Sejarah Hukum Laut InternasionalSejarah Hukum Laut Internasional
Sejarah Hukum Laut Internasional
 
PPKN Batas batas wilayah NKRI
PPKN Batas batas wilayah NKRIPPKN Batas batas wilayah NKRI
PPKN Batas batas wilayah NKRI
 
Memahami kedaulatan
Memahami kedaulatanMemahami kedaulatan
Memahami kedaulatan
 
Kedaulatan Di Ruang Udara Indonesia
Kedaulatan Di Ruang Udara IndonesiaKedaulatan Di Ruang Udara Indonesia
Kedaulatan Di Ruang Udara Indonesia
 
Bab 2 tentang wilayah nkri p.1
Bab 2 tentang wilayah nkri p.1Bab 2 tentang wilayah nkri p.1
Bab 2 tentang wilayah nkri p.1
 
Wilayah Indonesia
Wilayah IndonesiaWilayah Indonesia
Wilayah Indonesia
 
Perbedaan hukum laut internasional dan nasional
Perbedaan hukum laut internasional dan nasionalPerbedaan hukum laut internasional dan nasional
Perbedaan hukum laut internasional dan nasional
 
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 1Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 1
 
Pkn laut indonesia
 Pkn laut indonesia Pkn laut indonesia
Pkn laut indonesia
 
Kebijakan perikanan indonesia
Kebijakan perikanan indonesiaKebijakan perikanan indonesia
Kebijakan perikanan indonesia
 
PKN
PKNPKN
PKN
 
WAWASAN NASIONAL INDONESIA WILAYAH LAUT
WAWASAN NASIONAL INDONESIA WILAYAH LAUTWAWASAN NASIONAL INDONESIA WILAYAH LAUT
WAWASAN NASIONAL INDONESIA WILAYAH LAUT
 

Similaire à BATAS

RESUME HUKUM LAUT( putri eka gustina).pptx
RESUME HUKUM LAUT( putri eka gustina).pptxRESUME HUKUM LAUT( putri eka gustina).pptx
RESUME HUKUM LAUT( putri eka gustina).pptxSuciHati8
 
wilayah nkri
wilayah nkriwilayah nkri
wilayah nkriabd_
 
Pembagian wilayah dan batas negara
Pembagian wilayah dan batas negaraPembagian wilayah dan batas negara
Pembagian wilayah dan batas negaraMuslimatur Rohmah
 
BAB_2_KETENTUAN_UUD_NRI_TAHUN_1945_DALAM.ppt
BAB_2_KETENTUAN_UUD_NRI_TAHUN_1945_DALAM.pptBAB_2_KETENTUAN_UUD_NRI_TAHUN_1945_DALAM.ppt
BAB_2_KETENTUAN_UUD_NRI_TAHUN_1945_DALAM.pptsangkurayi18
 
BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...
BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...
BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...Pebriyanti Dwi Marizky
 
Wilayah_negara_kesatuan_republik_indones.pptx
Wilayah_negara_kesatuan_republik_indones.pptxWilayah_negara_kesatuan_republik_indones.pptx
Wilayah_negara_kesatuan_republik_indones.pptxLauraComputer
 
Wilayah Perairan Indonesia.pdf
Wilayah Perairan Indonesia.pdfWilayah Perairan Indonesia.pdf
Wilayah Perairan Indonesia.pdfkakayeuis
 
Ketentuan uud45 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Ketentuan uud45 dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraKetentuan uud45 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Ketentuan uud45 dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraafifahdhaniyah
 
PPT Unclos Muh.Multazam B.H Abd.Hakim.pptx
PPT Unclos Muh.Multazam B.H Abd.Hakim.pptxPPT Unclos Muh.Multazam B.H Abd.Hakim.pptx
PPT Unclos Muh.Multazam B.H Abd.Hakim.pptxazzam108198
 
perbedaan negara kepulauan , negara maritim , dan nusantara
perbedaan negara kepulauan , negara maritim , dan nusantaraperbedaan negara kepulauan , negara maritim , dan nusantara
perbedaan negara kepulauan , negara maritim , dan nusantaraadinsaputra1
 
Rizky darmawan tugas.2 perbatasan
Rizky darmawan tugas.2 perbatasanRizky darmawan tugas.2 perbatasan
Rizky darmawan tugas.2 perbatasanRizkyDarmawan49
 
KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)
KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)
KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)AkbarYahyaYogerasi2
 

Similaire à BATAS (20)

Hukum Maritim.ppt
Hukum Maritim.pptHukum Maritim.ppt
Hukum Maritim.ppt
 
HUKUM LAUT.pptx
HUKUM LAUT.pptxHUKUM LAUT.pptx
HUKUM LAUT.pptx
 
PPKN Kls X Bab 2 Bagian 1
PPKN Kls X Bab 2 Bagian 1PPKN Kls X Bab 2 Bagian 1
PPKN Kls X Bab 2 Bagian 1
 
RESUME HUKUM LAUT( putri eka gustina).pptx
RESUME HUKUM LAUT( putri eka gustina).pptxRESUME HUKUM LAUT( putri eka gustina).pptx
RESUME HUKUM LAUT( putri eka gustina).pptx
 
wilayah nkri
wilayah nkriwilayah nkri
wilayah nkri
 
Pembagian wilayah dan batas negara
Pembagian wilayah dan batas negaraPembagian wilayah dan batas negara
Pembagian wilayah dan batas negara
 
Tugas rangkuman hukum laut pa jabbar
Tugas rangkuman hukum laut pa jabbarTugas rangkuman hukum laut pa jabbar
Tugas rangkuman hukum laut pa jabbar
 
Hukum laut ukm raha
Hukum laut ukm rahaHukum laut ukm raha
Hukum laut ukm raha
 
Tugas rangkuman hukum laut pa jabbar
Tugas rangkuman hukum laut pa jabbarTugas rangkuman hukum laut pa jabbar
Tugas rangkuman hukum laut pa jabbar
 
Hukum laut ukm raha
Hukum laut ukm rahaHukum laut ukm raha
Hukum laut ukm raha
 
BAB_2_KETENTUAN_UUD_NRI_TAHUN_1945_DALAM.ppt
BAB_2_KETENTUAN_UUD_NRI_TAHUN_1945_DALAM.pptBAB_2_KETENTUAN_UUD_NRI_TAHUN_1945_DALAM.ppt
BAB_2_KETENTUAN_UUD_NRI_TAHUN_1945_DALAM.ppt
 
BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...
BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...
BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...
 
Wilayah_negara_kesatuan_republik_indones.pptx
Wilayah_negara_kesatuan_republik_indones.pptxWilayah_negara_kesatuan_republik_indones.pptx
Wilayah_negara_kesatuan_republik_indones.pptx
 
Wilayah Perairan Indonesia.pdf
Wilayah Perairan Indonesia.pdfWilayah Perairan Indonesia.pdf
Wilayah Perairan Indonesia.pdf
 
WILAYAH
WILAYAH WILAYAH
WILAYAH
 
Ketentuan uud45 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Ketentuan uud45 dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraKetentuan uud45 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Ketentuan uud45 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
 
PPT Unclos Muh.Multazam B.H Abd.Hakim.pptx
PPT Unclos Muh.Multazam B.H Abd.Hakim.pptxPPT Unclos Muh.Multazam B.H Abd.Hakim.pptx
PPT Unclos Muh.Multazam B.H Abd.Hakim.pptx
 
perbedaan negara kepulauan , negara maritim , dan nusantara
perbedaan negara kepulauan , negara maritim , dan nusantaraperbedaan negara kepulauan , negara maritim , dan nusantara
perbedaan negara kepulauan , negara maritim , dan nusantara
 
Rizky darmawan tugas.2 perbatasan
Rizky darmawan tugas.2 perbatasanRizky darmawan tugas.2 perbatasan
Rizky darmawan tugas.2 perbatasan
 
KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)
KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)
KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)
 

Plus de Suci Indah Ricky Anjaya (9)

Kel5 Nikah Muhallil dan Syighar
Kel5 Nikah Muhallil dan SyigharKel5 Nikah Muhallil dan Syighar
Kel5 Nikah Muhallil dan Syighar
 
Kel2 Fakta Sosial
Kel2 Fakta SosialKel2 Fakta Sosial
Kel2 Fakta Sosial
 
Kel2 indikator keberhasilan pembangunan eko
Kel2 indikator keberhasilan pembangunan ekoKel2 indikator keberhasilan pembangunan eko
Kel2 indikator keberhasilan pembangunan eko
 
Kel6 Pocung 11 15
Kel6 Pocung 11 15Kel6 Pocung 11 15
Kel6 Pocung 11 15
 
Kel3 Macam dan Penyebab Pengangguran
Kel3 Macam dan Penyebab PengangguranKel3 Macam dan Penyebab Pengangguran
Kel3 Macam dan Penyebab Pengangguran
 
Kel1 Gambuh 1-7
Kel1 Gambuh 1-7Kel1 Gambuh 1-7
Kel1 Gambuh 1-7
 
Kel2 mekanisme perdagangan di pasar sekunder
Kel2 mekanisme perdagangan di pasar sekunderKel2 mekanisme perdagangan di pasar sekunder
Kel2 mekanisme perdagangan di pasar sekunder
 
Kel3 matriks
Kel3 matriks Kel3 matriks
Kel3 matriks
 
Strategi Dakwah dan Perkembangan Islam di Sumatera
Strategi Dakwah dan Perkembangan Islam di SumateraStrategi Dakwah dan Perkembangan Islam di Sumatera
Strategi Dakwah dan Perkembangan Islam di Sumatera
 

Dernier

tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxmawan5982
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..ikayogakinasih12
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxsukmakarim1998
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1udin100
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfNurulHikmah50658
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxadimulianta1
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7IwanSumantri7
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxPurmiasih
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxSlasiWidasmara1
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarankeicapmaniez
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDmawan5982
 

Dernier (20)

tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
 

BATAS

  • 2. Atala Tutus Laksamana Pratama (03) Brilliannisa Syahri Syahidna (05) Ihza Ridwan Israwan (12) Nada Sua Adanta (22) Reva Salamin Khumairoh (27) Suci Indah Ricky Anjaya (30) Riga Widyanita (36)
  • 5. A.Batas Batas Wilayah Indonesia 1.Utara Indonesia berbatasan langsung dengan malaysia baik daratan maupun lautan.Di wilayah Daratan Indonesia yg berbatasan dengan Malaysia adalah Bagian utara Pulau Kaliamantan Juga Wilayah laut Indonesia berbatasan Langsung dengan Laut Lima Negara (Malaysia,Singapura,Thailand,Vietnam,dan Filipina)
  • 6.
  • 7. PEMBATAS WILAYAH DARATAN UTARA INDONESIA “Taman Nasional Betung Kerihun berupa perbukitan, dari bentangan Pegunungan Muller yang menghubungkan Gunung Betung dan Gunung Kerihun, sekaligus sebagai pembatas antara wilayah Indonesia dengan Serawak, Malaysia.
  • 8. 2.Barat Di Sebelah Barat Wilayah Indonesia tidak memiliki Batas Darat tetapi Hanya memiliki Batas Laut.Batas Laut Wilayah Indonesia adalah Samudera Hindia dan Laut Andaman
  • 9.
  • 10. 3.Timur Indonesia berbatasan langsung dengan Daratan Papua New Guinea dan Perairan Samudra Pasifik.Wilayah Papua New Guinea itu adalah Provinsi Barat (Fly) dan Provinsi Sepik Barat (Sandaun)
  • 11.
  • 12. PEMBATAS WILAYAH DARATAN TIMUR INDONESIA Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea – Jayapura Perbatasan RI-PNG – Merupakan sebuah gerbang perbatasan yang memisahkan antar wilayah kedua Negara, yaitu Negara Indonesia dan Negara Papua New Guine. Sampai sekarang tempat ini menjadi salah satu tujuan wisata unik yang banyak menarik minat wisatawan. Pintu perbatasan RI-PNG ini terletak di desa Skouw, Distrik Muara Tami, Jayapura. Sedangkan dari Wilayah Papua New Guinea berada di Desa Wutun, Provinsi Sandaun, Papua New Guinea.
  • 13. 4.Selatan Di Wilayah Darat,Indonesia berbatasan Langsung dengan Timor Leste. Sedangkan Di Wilayah Lautan Indonesia Berbatasan dengan Australia dan Samudera Hindia
  • 14.
  • 15. Pembatas Wilayah Selatan Indonesia dengan Timor Leste • Pintu perbatasan Motaain, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), merupakan “gerbang perbatasan” utama antara Republik Indonesia (RI) dan Timor Leste. Wilayah ini ternyata potensial untuk pariwisata.
  • 16. LAUTA N a. Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ZEE merupakan wilayah laut dari suatu negara yang batsnya 200 mil laut dari garis pantai. Dalam wilayah itu, Negara mempunyai hak untuk meggali kekayaan alam dan melakukan kegiatan ekonomi. negara lain bebas berlayar dan melakukan penerbangan di atas wilayah itu serta bebas memasang kabel dan pipa di bawah lautan tersebut. negara pantai yang bersangkutan berhak menagkap nelayan asing yang ketahuan menangkap ikan dalam ZEE-nya.
  • 17. b. Batas Laut Teritorial Tiap-tiap negara mempunyai kekuasaan terhadap laut territorial hingga 12 mil dari garis pantai. c. Batas Zona Bersebelahan Penentuan batas zona bersebelahan adalah sejauh 12 mil laut di luar batas laut territorial atau 24 mil lautdari garis pantai. Dalam wilayah ini, negara dapat menindak pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang imigrasi, fiscal, dan bea cukai.
  • 18.
  • 19.
  • 20. UDAR A • Wilayah udara meliputi daerah yang berada di atas wilayah negara atau di atas wilayah darat dan wilayah laut teritorial suatu negara. Di forum internasional belum ada kesepakatan tentang kedaulatan suatu negara atas wilayah udara. Dalam pasal 1 Konvensi Paris 1919 yang telah diganti dengan Konvensi Chicago 1944 dinyatakan, bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan utuh dan eksklusif di wilayah udaranya
  • 21. • Ada beberapa teori tentang batas wilayah udara sebagai berikut. a. Teori Negara Berdaulat di Udara 1) Teori Pengawasan Kedaulatan negara ditentukan oleh kemampuan negara dalam mengawasi ruang udara di atas wilayahnya. Teori ini dikemukakan oleh Cooper (1951). • 2) Teori Udara Wilayah udara meliputi suatu ketinggian dari kemampuan udara untuk mengangkat (mengapungkan) balon pesawat udara. • 3) Teori Keamanan Negara mempunyai kedaulatan terhadap udaranya, termasuk untuk menjaga keamanannya. Teori ini dikemukakan oleh Fauchilli (1901) yang menentukan ketinggian wilayah udara 1.500 m. akan tetapi, pada tahun 1910 ketinggian tersebut diturunkan menjadi 500 m.
  • 22. • b. Teori Udara Bebas 1) Kebebasan Udara Terbatas a) Untuk memelihara keamanan dan keselamatan, setiap negara berhak mengambil suatu tindakan tertentu. b) Negara hanya mempunyai hak sebatas wilayah teritorialnya. • 2) Kebebasan Ruang Udara Tanpa Batas Tidak ada Negara yang mempunyai hak dan kedaulatan di ruang udara sehingga ruang udara itu bebas dan dapat dipergunakan oleh siapapun.
  • 23.
  • 24. EKSTATERITORIA L • Daerah ektrateritorial adalah daerah yang menurut kebiasaan internasional diakui sebagai daerah kekuasaan suatu negara, meskipun daerah itu berada di wilayah kekuasaan negara lain.
  • 25. • Daerah ekstrateritorial meliputi : a. Kapal yang Berlayar di bawah Bendera suatu Negara Kapal yang berlayar dengan menggunakan bendera suatu negara dianggap sebagai wilayah negara yang benderanya dikibarkan, baik ketika kapal itu sedang berlayar di laut lepas atau berada di wilayah negara lain. • b. Kedutaan atau Perwakilan Tetap di wilayah Negara Lain Di wilayah ini diberlakukan larangan terhadap alat negara, misalnya polisi atau pejabat kehakiman yang memasuki suatu negara tanpa izin dari kedutaan. Setiap ada perwakilan diplomatic disuatu negara, pasti terdapat daerah eksteritorial. Hal ini didasarkan pada hukum internasional hasil Kongres Wina tahun 1815 dan Kongres Aachen tahun 1818.
  • 26. BATAS WILAYAH NEGARA • Batas wilayah negara meliputi wilayah darat, laut, dan udara. Pada umumnya batas wilayah negara dibuat dalam bentuk perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Batas antara satu negara dengan negara yang lain biasanya berupa : a.Batas alam : sungai, danau, pegunungan, atau lembah; • b.Batas buatan : pagar kawat berduri, pagar tembok, dan tiang-tiang tembok; serta • c.Batas menurut geofisika : garis lintang dan garis bujur. Maksud adanya penentuan batas wilayah negara yaitu agar setiap negara mengetahui kejelasan batas wilayah kedaulatannya. Penentuan batas wilayah negara sangat penting bagi keamanan dan kedaulatan suatu negara. Hal ini berkaitan dengan pemanfaatan kekayaan alam dan penyelenggaraan pemerintahan, serta kejelasan status orang – orang yang berada dalam negara tersebut.