SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  13
PENDEKATAN DALAM ILMU
POLITIK
KONSEP DASAR DALAM ILMU
POLITIK
Kategori
Metodologi
DEFINISI DEFINISI PENDEKATAN
Seharusnya
(ought to be)
• Klasik
• Kelembagaan
• Negara TRADISIONAL/
KENEGARAAN
Kenyataan
(what it is)
• Kekuasaan
• Fungsional
• Konflik
• Kekuasaan
• Proses
Pengambilan
Keputusan
• Kebijaksanaan
Umum
• Distribusi Nilai
TINGKAH LAKU
POLITIK ADALAH…..
DEFINISI UMUM POLITIK
PENGUASA
⇓⇑
INTERAKSI ⇒ KEPUTUSAN ⇒ MENGIKAT KEBAIKAN BERSAMA
⇓⇑
MASYARAKAT
BEBERAPA DEFINISI DALAM ILMU
POLITIK
 KEKUASAAN:UPAYA MEMPENGARUHI
ORANG ATAU LEMBAGA ATAU KELOMPOK
LAIN AGAR BERTINDAK/BERPIKIR SESUAI
DG KEINGINANNYA
 PENGARUH: bentuk lunak kekuasaan
 PERBEDAAN: (1).Bersifat psikologis; (2).
Berbentuk informal;(3). Lebih menyentuh
hati/perasaan; (4). Tanpa sanksi formal;
(5). Dampaknya sering tidak terasa.
 KEWENANGAN:hak berkuasa secara sah
 LEGITIMASI: pengakuan atas seseorang
atau lembaga
INTERAKSI DI DALAM KEKUASAAN
KEKUASAAN
RAKYAT RAKYAT RAKYAT
PENGARUH
KEWENANGAN
MANIPULASI KEKUATAN
LEGITIMASI
DEGRASI DALAM KEKUASAAN,
KEWENANGAN DAN LEGITIMASI
SUMBER PERALIHAN TIPE-TIPE
KEKUASAAN
1. Paksaan
2. Normatif
3. Massa
4. Status Sosial
5. Kualitas Pribadi
6. Keahlian
7. Informasi
8. Kekayaan
9. Jabatan
1. Otoriter/Totaliter
2. Otoriter Lunak atau Demokratis
KEWENANGAN
1. Tradisi
2. Normatif
3. Kualitas Pribadi
4. UU/Konstitusi
5. Keahlian
6. Kekayaan
1. Turun temurun
2. Paksaan
3. Pemilihan
LEGITIMASI
1. Simbolis
2. Prosedural
3. Materiil
1. Tradisional
2. Norma/Ideologi
3. Kualitas Pribadi
4. Prosedural
5. Instrumental
LEGITIMASI, KEWENANGAN DAN
KEKUASAAN
KRISIS LEGITIMASI = KRISIS
KEWENANGAN = KRISIS KEKUASAAN
SEBAB :
1. Sumber legitimasi/wewenang/kekuasaan
berubah
2. Perpecahan di tubuh pemegang legitimasi
3. Tidak mampu memenuhi janji
4. Perubahan penilaian (masyarakat) tentang
sumber legitimasi/wewenang
MEMAHAMI PENDEKATAN DALAM
POLITIK
 Aristoteles dan Plato : upaya (means) untuk mencapai
masyarakat yang baik
 Peter Merkl : a noble quest for a good order and
justice (usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan
keadilan
 Peter Merkl : politik dapat menjelma menjadi a
selfish grab for power, glory and riches (suatu perebutan
kekuasan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri
sendiri)
 Pengamatan terhadap kegiatan politik dilakukan dengan
berbagai cara tergantung dari pendekatan yang
dipergunakan.
 Vernon van Dyke : pendekatan (approach) adalah kriteria
untuk menyeleksi masalah dan data yang relevan.
 Pendekatan mencakup standar atau tolok ukur yang dipakai
untuk memilih masalah dan menentukan data mana yang
akan diteliti serta data mana yang akan dikesampingkan.
PENDEKATAN TRADISIONAL
 Negara menjadi fokus utama dengan
menonjolkan segi konstitusional dan
yuridis. Bahasan pendekatan ini
menyangkut misalnya : sifat UUD serta
kedaulatan, kedudukan dan kekuasaan
lembaga-lembaga kenegaraan formal
seperti parlemen, badan yudikatif, badan
eksekutif dan sebagainya. Karenanya
disebut juga pendekatan institusional atau
legal-institusional.
PENDEKATAN PERILAKU
 Esensi kekuasaan adalah untuk kebijakan
umum
 tidak ada gunanya membahas lembaga-
lembaga formal karena bahasan itu tidak
banyak memberi informasi mengenai proses
politik yang sebenarnya. Lebih bermanfaat bagi
peneliti dan pemerhati politik untuk
mempelajari manusia itu sendiri serta perilaku
politiknya, sebagai gejala-gejala yang benar-
benar dapat diamati.
 Perilaku politik menampilkan regularities
(keteraturan)
PERBEDAAN DALAM DUA
PENDEKATAN
Para tradisionalis menekankan Para behavioralis menekankan
Nilai dan norma Fakta
Filsafat Penelitian empiris
Ilmu terapan Ilmu murni
Historis yuridis Sosiologis psikologis
Tidak kuantitatif Kuantitatif
PENDEKATAN PASCA TINGKAH
LAKU
 Reaksi ini terutama ditujukan kepada usaha untuk merubah
penelitian dan pendidikan Ilmu Politik menjadi suatu ilmu
pengetahuan murni sesuai dengan pola ilmu eksakta.
 dalam usaha mengadakan penelitian yang empiris dan
kuantitatif, ilmu politik menjadi terlalu astbrak dan tidak
relevan terhadap masalah sosial yang dihadapi. Relevansi
lebih dianggap penting dari pada penelitian yang cermat.
 Karena penelitian dianggap terlalu abstrak, Ilmu Politik
kehilangan kontak dengan realitas sosial.
 Penelitian mengenai nilai-nilai harus merupakan tugas Ilmu
Politik
 Para cendekiawan mempunyai tugas yang historis dan unik
untuk mengatasi msalah-masalah sosial.
 Cendekiawan harus action oriented.
 Cendekiawan tidak boleh menghindari perjuangan dan harus
turut mempolitisasi organisasi-organsisasi profesi dan
lembaga-lembaga ilmiah.
PENDEKATAN LAIN DALAM ILMU
POLITIK
 Neo-Marxis
- menekankan pada aspek komunisme
tanpa kekerasan dan juga tidak mendukung
kapitalisme
 Ketergantungan
- memposisikan hubungan antar negara
besar dan kecil
 Rational Choice
- pilihan-pilihan yang rasional dalam
pembuatan keputusan politik

Contenu connexe

Tendances

Modul 3 mengenal ilmu pemerintahan
Modul 3 mengenal ilmu pemerintahanModul 3 mengenal ilmu pemerintahan
Modul 3 mengenal ilmu pemerintahanSri Suwanti
 
3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakanMuh Firyal Akbar
 
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang PemerintahanManajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang PemerintahanDadang Solihin
 
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEMADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEMSiti Sahati
 
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Ian Setiawan
 
Filsafat dan metodologi ilmu pemerintahan (prof tjahya)
Filsafat dan metodologi  ilmu  pemerintahan (prof tjahya)Filsafat dan metodologi  ilmu  pemerintahan (prof tjahya)
Filsafat dan metodologi ilmu pemerintahan (prof tjahya)DIP IPDN Angkatan 3
 
Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik yuniariarsela
 
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikAgenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUMILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUMManunggal Amethyst
 
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN Sri Suwanti
 
Ringkasan Buku Public Dr. Riant Nugroho
Ringkasan Buku Public Dr. Riant NugrohoRingkasan Buku Public Dr. Riant Nugroho
Ringkasan Buku Public Dr. Riant NugrohoTri Widodo W. UTOMO
 
Etika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikEtika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikSiti Sahati
 

Tendances (20)

Etika Pemerintahan
Etika PemerintahanEtika Pemerintahan
Etika Pemerintahan
 
Metodologi ilmu pemerintahan
Metodologi ilmu pemerintahanMetodologi ilmu pemerintahan
Metodologi ilmu pemerintahan
 
Analisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publikAnalisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publik
 
Modul 3 mengenal ilmu pemerintahan
Modul 3 mengenal ilmu pemerintahanModul 3 mengenal ilmu pemerintahan
Modul 3 mengenal ilmu pemerintahan
 
3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan
 
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang PemerintahanManajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang Pemerintahan
 
Organisasi Pemerintahan
Organisasi PemerintahanOrganisasi Pemerintahan
Organisasi Pemerintahan
 
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEMADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
 
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
 
Filsafat dan metodologi ilmu pemerintahan (prof tjahya)
Filsafat dan metodologi  ilmu  pemerintahan (prof tjahya)Filsafat dan metodologi  ilmu  pemerintahan (prof tjahya)
Filsafat dan metodologi ilmu pemerintahan (prof tjahya)
 
Materi Sistem Politik Indonesia
Materi Sistem Politik IndonesiaMateri Sistem Politik Indonesia
Materi Sistem Politik Indonesia
 
Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik
 
New public Service
New public ServiceNew public Service
New public Service
 
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikAgenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
 
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUMILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
 
Partai politik
Partai politikPartai politik
Partai politik
 
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
 
Ringkasan Buku Public Dr. Riant Nugroho
Ringkasan Buku Public Dr. Riant NugrohoRingkasan Buku Public Dr. Riant Nugroho
Ringkasan Buku Public Dr. Riant Nugroho
 
model model analisis kebijakan publik
model model analisis kebijakan publikmodel model analisis kebijakan publik
model model analisis kebijakan publik
 
Etika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikEtika Administrasi Publik
Etika Administrasi Publik
 

Similaire à Pendekatan Dalam Ilmu Politik

Pip pertemuan ke 1
Pip pertemuan ke 1Pip pertemuan ke 1
Pip pertemuan ke 1dzakiaziz
 
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar Tri Widodo W. UTOMO
 
Mata Kuliah pengantar ilmu politik.pptx
Mata Kuliah pengantar ilmu politik.pptxMata Kuliah pengantar ilmu politik.pptx
Mata Kuliah pengantar ilmu politik.pptxSabridah
 
Mata Kuliah pengantar ilmu politik.pptx
Mata Kuliah pengantar ilmu politik.pptxMata Kuliah pengantar ilmu politik.pptx
Mata Kuliah pengantar ilmu politik.pptxAmaliaMutiara1
 
Konsep konsep politik
Konsep konsep politikKonsep konsep politik
Konsep konsep politikNina Muhaemin
 
komunikasipolitik-140922194241-phpapp02.pdf
komunikasipolitik-140922194241-phpapp02.pdfkomunikasipolitik-140922194241-phpapp02.pdf
komunikasipolitik-140922194241-phpapp02.pdfIneMariane1
 
Ilum dalam perspektif moral.pptx
Ilum dalam perspektif moral.pptxIlum dalam perspektif moral.pptx
Ilum dalam perspektif moral.pptxAtunFarihatun
 
Otonomi dan desentralisasi Budaya P.pptx
Otonomi dan desentralisasi Budaya P.pptxOtonomi dan desentralisasi Budaya P.pptx
Otonomi dan desentralisasi Budaya P.pptxBembengTata2
 
komunikasi-politik.ppt
komunikasi-politik.pptkomunikasi-politik.ppt
komunikasi-politik.pptAbdullahMitrin
 
Politik Organisasi & Perilaku Politik.pptx
Politik Organisasi & Perilaku Politik.pptxPolitik Organisasi & Perilaku Politik.pptx
Politik Organisasi & Perilaku Politik.pptxWatiShinta
 
Ppt Kebijakan dan manajemen kesehatan.pptx
Ppt Kebijakan dan manajemen kesehatan.pptxPpt Kebijakan dan manajemen kesehatan.pptx
Ppt Kebijakan dan manajemen kesehatan.pptxTyazmutzDartha
 
Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy Kasmiah Ali
 
Pertemuan Ke-7 (ETIKA POLITIK dan PEMERINTAHAN).pptx
Pertemuan Ke-7 (ETIKA  POLITIK dan PEMERINTAHAN).pptxPertemuan Ke-7 (ETIKA  POLITIK dan PEMERINTAHAN).pptx
Pertemuan Ke-7 (ETIKA POLITIK dan PEMERINTAHAN).pptxBadrulmunirBadiuzzam
 
Tugas makalah sosiologi agama
Tugas makalah sosiologi agamaTugas makalah sosiologi agama
Tugas makalah sosiologi agamaFitrah Plur
 

Similaire à Pendekatan Dalam Ilmu Politik (20)

Pip pertemuan ke 1
Pip pertemuan ke 1Pip pertemuan ke 1
Pip pertemuan ke 1
 
Bahan kuliah mpp
Bahan kuliah mppBahan kuliah mpp
Bahan kuliah mpp
 
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
 
Mata Kuliah pengantar ilmu politik.pptx
Mata Kuliah pengantar ilmu politik.pptxMata Kuliah pengantar ilmu politik.pptx
Mata Kuliah pengantar ilmu politik.pptx
 
Mata Kuliah pengantar ilmu politik.pptx
Mata Kuliah pengantar ilmu politik.pptxMata Kuliah pengantar ilmu politik.pptx
Mata Kuliah pengantar ilmu politik.pptx
 
Konsep konsep politik
Konsep konsep politikKonsep konsep politik
Konsep konsep politik
 
komunikasipolitik-140922194241-phpapp02.pdf
komunikasipolitik-140922194241-phpapp02.pdfkomunikasipolitik-140922194241-phpapp02.pdf
komunikasipolitik-140922194241-phpapp02.pdf
 
Ilum dalam perspektif moral.pptx
Ilum dalam perspektif moral.pptxIlum dalam perspektif moral.pptx
Ilum dalam perspektif moral.pptx
 
Otonomi dan desentralisasi Budaya P.pptx
Otonomi dan desentralisasi Budaya P.pptxOtonomi dan desentralisasi Budaya P.pptx
Otonomi dan desentralisasi Budaya P.pptx
 
komunikasi-politik.ppt
komunikasi-politik.pptkomunikasi-politik.ppt
komunikasi-politik.ppt
 
Komunikasi Politik
Komunikasi PolitikKomunikasi Politik
Komunikasi Politik
 
Materi ilmu politik
Materi ilmu politikMateri ilmu politik
Materi ilmu politik
 
Politik Organisasi & Perilaku Politik.pptx
Politik Organisasi & Perilaku Politik.pptxPolitik Organisasi & Perilaku Politik.pptx
Politik Organisasi & Perilaku Politik.pptx
 
Etika politik
Etika politikEtika politik
Etika politik
 
Ppt Kebijakan dan manajemen kesehatan.pptx
Ppt Kebijakan dan manajemen kesehatan.pptxPpt Kebijakan dan manajemen kesehatan.pptx
Ppt Kebijakan dan manajemen kesehatan.pptx
 
Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy
 
Konsep dasar politik
Konsep dasar politikKonsep dasar politik
Konsep dasar politik
 
Konsep dasar politik
Konsep dasar politikKonsep dasar politik
Konsep dasar politik
 
Pertemuan Ke-7 (ETIKA POLITIK dan PEMERINTAHAN).pptx
Pertemuan Ke-7 (ETIKA  POLITIK dan PEMERINTAHAN).pptxPertemuan Ke-7 (ETIKA  POLITIK dan PEMERINTAHAN).pptx
Pertemuan Ke-7 (ETIKA POLITIK dan PEMERINTAHAN).pptx
 
Tugas makalah sosiologi agama
Tugas makalah sosiologi agamaTugas makalah sosiologi agama
Tugas makalah sosiologi agama
 

Plus de Muhamad Yogi

Teori Politik Moderen
Teori Politik ModerenTeori Politik Moderen
Teori Politik ModerenMuhamad Yogi
 
Ketenagakerjaan dan Perburuhan
Ketenagakerjaan dan PerburuhanKetenagakerjaan dan Perburuhan
Ketenagakerjaan dan PerburuhanMuhamad Yogi
 
HAK MILIK INTELEKTUAL
HAK MILIK INTELEKTUALHAK MILIK INTELEKTUAL
HAK MILIK INTELEKTUALMuhamad Yogi
 
KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN
KEPEMIMPINAN PENDIDIKANKEPEMIMPINAN PENDIDIKAN
KEPEMIMPINAN PENDIDIKANMuhamad Yogi
 
Keadilan Dalam Pandangan Islam
Keadilan Dalam Pandangan IslamKeadilan Dalam Pandangan Islam
Keadilan Dalam Pandangan IslamMuhamad Yogi
 
Keadilan Dala Pandangan Islam
Keadilan Dala Pandangan IslamKeadilan Dala Pandangan Islam
Keadilan Dala Pandangan IslamMuhamad Yogi
 
Teori Politik Moderen
Teori Politik Moderen Teori Politik Moderen
Teori Politik Moderen Muhamad Yogi
 
ADART HIMADIKWAN 2014-2015
ADART HIMADIKWAN 2014-2015ADART HIMADIKWAN 2014-2015
ADART HIMADIKWAN 2014-2015Muhamad Yogi
 
Manusia Sebagai Mahluk Individu & Sosial ISBD
Manusia Sebagai Mahluk Individu & Sosial ISBDManusia Sebagai Mahluk Individu & Sosial ISBD
Manusia Sebagai Mahluk Individu & Sosial ISBDMuhamad Yogi
 
Demokrasi Indonesia
Demokrasi IndonesiaDemokrasi Indonesia
Demokrasi IndonesiaMuhamad Yogi
 
PRILAKU ANGGOTA DPR- RI YANG TERTANGKAP KAMERA SEDANG MENONTON VIDEO PORNO S...
PRILAKU ANGGOTA DPR- RI YANG  TERTANGKAP KAMERA SEDANG MENONTON VIDEO PORNO S...PRILAKU ANGGOTA DPR- RI YANG  TERTANGKAP KAMERA SEDANG MENONTON VIDEO PORNO S...
PRILAKU ANGGOTA DPR- RI YANG TERTANGKAP KAMERA SEDANG MENONTON VIDEO PORNO S...Muhamad Yogi
 
Group Investigation ppt
Group Investigation pptGroup Investigation ppt
Group Investigation pptMuhamad Yogi
 
SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014
SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014
SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014Muhamad Yogi
 
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIASISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIAMuhamad Yogi
 
Peran Guru Sebagai Motivator
Peran Guru Sebagai MotivatorPeran Guru Sebagai Motivator
Peran Guru Sebagai MotivatorMuhamad Yogi
 

Plus de Muhamad Yogi (20)

Teori Politik Moderen
Teori Politik ModerenTeori Politik Moderen
Teori Politik Moderen
 
Surat Berharga
Surat BerhargaSurat Berharga
Surat Berharga
 
Ketenagakerjaan dan Perburuhan
Ketenagakerjaan dan PerburuhanKetenagakerjaan dan Perburuhan
Ketenagakerjaan dan Perburuhan
 
HAK MILIK INTELEKTUAL
HAK MILIK INTELEKTUALHAK MILIK INTELEKTUAL
HAK MILIK INTELEKTUAL
 
KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN
KEPEMIMPINAN PENDIDIKANKEPEMIMPINAN PENDIDIKAN
KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN
 
Keadilan Dalam Pandangan Islam
Keadilan Dalam Pandangan IslamKeadilan Dalam Pandangan Islam
Keadilan Dalam Pandangan Islam
 
Keadilan Dala Pandangan Islam
Keadilan Dala Pandangan IslamKeadilan Dala Pandangan Islam
Keadilan Dala Pandangan Islam
 
Teori Politik Moderen
Teori Politik Moderen Teori Politik Moderen
Teori Politik Moderen
 
ADART HIMADIKWAN 2014-2015
ADART HIMADIKWAN 2014-2015ADART HIMADIKWAN 2014-2015
ADART HIMADIKWAN 2014-2015
 
Manusia Sebagai Mahluk Individu & Sosial ISBD
Manusia Sebagai Mahluk Individu & Sosial ISBDManusia Sebagai Mahluk Individu & Sosial ISBD
Manusia Sebagai Mahluk Individu & Sosial ISBD
 
Demokrasi Indonesia
Demokrasi IndonesiaDemokrasi Indonesia
Demokrasi Indonesia
 
PRILAKU ANGGOTA DPR- RI YANG TERTANGKAP KAMERA SEDANG MENONTON VIDEO PORNO S...
PRILAKU ANGGOTA DPR- RI YANG  TERTANGKAP KAMERA SEDANG MENONTON VIDEO PORNO S...PRILAKU ANGGOTA DPR- RI YANG  TERTANGKAP KAMERA SEDANG MENONTON VIDEO PORNO S...
PRILAKU ANGGOTA DPR- RI YANG TERTANGKAP KAMERA SEDANG MENONTON VIDEO PORNO S...
 
Group Investigation ppt
Group Investigation pptGroup Investigation ppt
Group Investigation ppt
 
BENTUK NEGARA
BENTUK NEGARABENTUK NEGARA
BENTUK NEGARA
 
SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014
SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014
SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014
 
Pilar Belajar
Pilar BelajarPilar Belajar
Pilar Belajar
 
Prasangka Sosial
Prasangka SosialPrasangka Sosial
Prasangka Sosial
 
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIASISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
 
Hukum Keluarga
Hukum Keluarga Hukum Keluarga
Hukum Keluarga
 
Peran Guru Sebagai Motivator
Peran Guru Sebagai MotivatorPeran Guru Sebagai Motivator
Peran Guru Sebagai Motivator
 

Pendekatan Dalam Ilmu Politik

  • 2. KONSEP DASAR DALAM ILMU POLITIK Kategori Metodologi DEFINISI DEFINISI PENDEKATAN Seharusnya (ought to be) • Klasik • Kelembagaan • Negara TRADISIONAL/ KENEGARAAN Kenyataan (what it is) • Kekuasaan • Fungsional • Konflik • Kekuasaan • Proses Pengambilan Keputusan • Kebijaksanaan Umum • Distribusi Nilai TINGKAH LAKU
  • 3. POLITIK ADALAH….. DEFINISI UMUM POLITIK PENGUASA ⇓⇑ INTERAKSI ⇒ KEPUTUSAN ⇒ MENGIKAT KEBAIKAN BERSAMA ⇓⇑ MASYARAKAT
  • 4. BEBERAPA DEFINISI DALAM ILMU POLITIK  KEKUASAAN:UPAYA MEMPENGARUHI ORANG ATAU LEMBAGA ATAU KELOMPOK LAIN AGAR BERTINDAK/BERPIKIR SESUAI DG KEINGINANNYA  PENGARUH: bentuk lunak kekuasaan  PERBEDAAN: (1).Bersifat psikologis; (2). Berbentuk informal;(3). Lebih menyentuh hati/perasaan; (4). Tanpa sanksi formal; (5). Dampaknya sering tidak terasa.  KEWENANGAN:hak berkuasa secara sah  LEGITIMASI: pengakuan atas seseorang atau lembaga
  • 5. INTERAKSI DI DALAM KEKUASAAN KEKUASAAN RAKYAT RAKYAT RAKYAT PENGARUH KEWENANGAN MANIPULASI KEKUATAN LEGITIMASI
  • 6. DEGRASI DALAM KEKUASAAN, KEWENANGAN DAN LEGITIMASI SUMBER PERALIHAN TIPE-TIPE KEKUASAAN 1. Paksaan 2. Normatif 3. Massa 4. Status Sosial 5. Kualitas Pribadi 6. Keahlian 7. Informasi 8. Kekayaan 9. Jabatan 1. Otoriter/Totaliter 2. Otoriter Lunak atau Demokratis KEWENANGAN 1. Tradisi 2. Normatif 3. Kualitas Pribadi 4. UU/Konstitusi 5. Keahlian 6. Kekayaan 1. Turun temurun 2. Paksaan 3. Pemilihan LEGITIMASI 1. Simbolis 2. Prosedural 3. Materiil 1. Tradisional 2. Norma/Ideologi 3. Kualitas Pribadi 4. Prosedural 5. Instrumental
  • 7. LEGITIMASI, KEWENANGAN DAN KEKUASAAN KRISIS LEGITIMASI = KRISIS KEWENANGAN = KRISIS KEKUASAAN SEBAB : 1. Sumber legitimasi/wewenang/kekuasaan berubah 2. Perpecahan di tubuh pemegang legitimasi 3. Tidak mampu memenuhi janji 4. Perubahan penilaian (masyarakat) tentang sumber legitimasi/wewenang
  • 8. MEMAHAMI PENDEKATAN DALAM POLITIK  Aristoteles dan Plato : upaya (means) untuk mencapai masyarakat yang baik  Peter Merkl : a noble quest for a good order and justice (usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan keadilan  Peter Merkl : politik dapat menjelma menjadi a selfish grab for power, glory and riches (suatu perebutan kekuasan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri)  Pengamatan terhadap kegiatan politik dilakukan dengan berbagai cara tergantung dari pendekatan yang dipergunakan.  Vernon van Dyke : pendekatan (approach) adalah kriteria untuk menyeleksi masalah dan data yang relevan.  Pendekatan mencakup standar atau tolok ukur yang dipakai untuk memilih masalah dan menentukan data mana yang akan diteliti serta data mana yang akan dikesampingkan.
  • 9. PENDEKATAN TRADISIONAL  Negara menjadi fokus utama dengan menonjolkan segi konstitusional dan yuridis. Bahasan pendekatan ini menyangkut misalnya : sifat UUD serta kedaulatan, kedudukan dan kekuasaan lembaga-lembaga kenegaraan formal seperti parlemen, badan yudikatif, badan eksekutif dan sebagainya. Karenanya disebut juga pendekatan institusional atau legal-institusional.
  • 10. PENDEKATAN PERILAKU  Esensi kekuasaan adalah untuk kebijakan umum  tidak ada gunanya membahas lembaga- lembaga formal karena bahasan itu tidak banyak memberi informasi mengenai proses politik yang sebenarnya. Lebih bermanfaat bagi peneliti dan pemerhati politik untuk mempelajari manusia itu sendiri serta perilaku politiknya, sebagai gejala-gejala yang benar- benar dapat diamati.  Perilaku politik menampilkan regularities (keteraturan)
  • 11. PERBEDAAN DALAM DUA PENDEKATAN Para tradisionalis menekankan Para behavioralis menekankan Nilai dan norma Fakta Filsafat Penelitian empiris Ilmu terapan Ilmu murni Historis yuridis Sosiologis psikologis Tidak kuantitatif Kuantitatif
  • 12. PENDEKATAN PASCA TINGKAH LAKU  Reaksi ini terutama ditujukan kepada usaha untuk merubah penelitian dan pendidikan Ilmu Politik menjadi suatu ilmu pengetahuan murni sesuai dengan pola ilmu eksakta.  dalam usaha mengadakan penelitian yang empiris dan kuantitatif, ilmu politik menjadi terlalu astbrak dan tidak relevan terhadap masalah sosial yang dihadapi. Relevansi lebih dianggap penting dari pada penelitian yang cermat.  Karena penelitian dianggap terlalu abstrak, Ilmu Politik kehilangan kontak dengan realitas sosial.  Penelitian mengenai nilai-nilai harus merupakan tugas Ilmu Politik  Para cendekiawan mempunyai tugas yang historis dan unik untuk mengatasi msalah-masalah sosial.  Cendekiawan harus action oriented.  Cendekiawan tidak boleh menghindari perjuangan dan harus turut mempolitisasi organisasi-organsisasi profesi dan lembaga-lembaga ilmiah.
  • 13. PENDEKATAN LAIN DALAM ILMU POLITIK  Neo-Marxis - menekankan pada aspek komunisme tanpa kekerasan dan juga tidak mendukung kapitalisme  Ketergantungan - memposisikan hubungan antar negara besar dan kecil  Rational Choice - pilihan-pilihan yang rasional dalam pembuatan keputusan politik