1. DISAMPAIKAN :
DIREKTUR BINA OBAT PUBLIK DAN
PERBEKALAN KESEHATAN

4. 1. UU Nomor 36 tahun 2009 tentang
Kesehatan
 Pasal 36 :
 Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan
keterjangkauan perbekalan kesehatan, terutama Obat Esensial
 Dalam menjamin ketersediaan obat keadaan darurat,
Pemerintah melakukan kebijakan khusus
 Pasal 37 :
 Pengelolaan perbekalan kesehatan utk memenuhi kebutuhan
dasar masyarakat
 Pengelolaan OE dan alkes dasar memperhatikan
kemanfaatan, harga dan faktor yang berkaitan dgn pemerataan

5.  Pasal 40 :
 Pemerintah menyusun daftar dan jenis obat yg esensial
harus tersedia serta menjamin ketersediaannya
 Pasal 98 :
 Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman,
berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau
 Pasal 104 :
 Pengamanan sediaan farmasi dan alkes diselengga-rakan
untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan
oleh penggunaan sediaan farmasi dan alkes yang tidak
memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau
khasiat/kemanfaatan
Lanjutan

6.  Pasal 108
 Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan
yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai ketentuan
per-UU
2. PP Nomor 51 tahun 2009 ttg Pekerjaan
Kefarmasian
3. PP Nomor 72 tahun 1998 ttg Pengamanan
Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
4. SK Menkes No. 189/MENKES/SK/III/2006
tentang Kebijakan Obat Nasional
5. Permenkes No. 889/2011 tentang Registrasi,
Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga
Kefarmasian

9.  Obat adalah bahan baku atau paduan bahan-bahan yang
digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi
ataupun keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis,
pencegahan, penyembuhan pemulihan peningkatan kesehatan
dan kontrasepsi termasuk produk biologi.
 Perbekalan Kesehatan adalah semua bahan dan peralatan habis
pakai yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya
kesehatan.
 Instalasi Farmasi adalah Unit Pengelola Obat atau Unit
Pengelola Teknis yang mengelola Obat dan
Perbekalan Kesehatan di Propinsi atau
Kabupaten/Kota.
 Puskesmas adalah Unit Pelaksana Pelayanan Kesehatan Dasar

10.  Buffer Stock Pusat adalah Obat yang tersedia di Instalasi
Farmasi Nasional/Pusat sebagai cadangan apabila terjadi
kekosongan obat di Propinsi dan Kab/Kota.
 Buffer Stock Provinsi adalah Obat yang tersedia di Instalasi
Farmasi Provinsi sebagai cadangan apabila terjadi
kekosongan obat di Kab/Kota
 Obat PKD adalah obat yang digunakan untuk pelayanan
kesehatan dasar di Puskesmas dan
Puskesmas Pembantu
 Obat Program adalah obat yang digunakan untuk kebutuhan
program kesehatan yang telah ditetapkan secara nasional

11. Pelayanan kesehatan yang prima, merata dan terjangkau,
termasuk pelayanan kefarmasian
.
Pelayanan kesehatan yang prima, merata dan terjangkau,
termasuk pelayanan kefarmasian
.
Mengupayakan ketersediaan, distribusi, keamanan, mutu,
efektifitas, keterjangkauan obat, vaksin dan alkes
Mengupayakan ketersediaan, distribusi, keamanan, mutu,
efektifitas, keterjangkauan obat, vaksin dan alkes
1. Aksesibilitas
2. Keterjangkauan
3. Penggunaan obat yang
rasional
4. Jaminan keamanan, mutu
& manfaat
1. Aksesibilitas
2. Keterjangkauan
3. Penggunaan obat yang
rasional
4. Jaminan keamanan, mutu
& manfaat
OBAT
.
OBAT
.
ALAT
KESEHATAN
.
ALAT
KESEHATAN
.
1. Aksesibilitas
2. Need Assesment
3. Penggunaan alkes yang tepat
guna
4. Jaminan keamanan, mutu &
manfaat
.
1. Aksesibilitas
2. Need Assesment
3. Penggunaan alkes yang tepat
guna
4. Jaminan keamanan, mutu &
manfaat
.
Arah Kebijakan Pelayanan Kesehatan

14.  Pemerintah menjamin ketersediaan 484 obat generik (Tahun
2011) untuk PKD mengacu pada DOEN
 Pemerintah menjamin ketersediaan 85 item obat program (P2PL,
Gizi, KIA, keswa dan vaksin haji)
 Ketersediaan obat di pelayanan kesehatan Tingkat I sektor
pemerintah 87% (Tahun 2011)
 Manajemen suplai di Puskesmas diselenggarakan melalui
Instalasi Farmasi Kab/Kota (perencanaan, pengadaan,
penyimpanan dan pendistribusian)
 Pendanaan obat untuk sektor publik sebagian besar melalui
APBN (DAK dan APBN Kemkes)

15.  Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi
Nasional/Provinsi/Kab/Kota
- Penyimpanan,
- Distribusi
- Perangkat Pengolahan data termasuk sistem aplikasi
 Kompetensi SDM Kefarmasian sebagai pengelola
obat/bertugas di bidang pengelolaan obat, termasuk
kemampuan melakukan koordinasi dengan unit kerja lain
 Anggaran (penyediaan obat, biaya operasional, biaya
distribusi)
 Komitmen Pimpinan Daerah

16. PERAN PUSAT DAN DAERAH DALAM
OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
(PP 38/2007)
SUB-SUB BIDANG :
KETERSEDIAAN, PEMERATAAN, MUTU OBAT DAN
KETERJANGKAUAN OBAT SERTA PERBEKALAN
KESEHATAN
PUSAT :
Penyediaan dan
Pengelolaan
Buffer Stok Obat,
Alkes, Reagensia
& Vaksin
Tertentu
Skala Nasional
PROPINSI :
Penyediaan dan
Pengelolaan Buffer
Stok Obat, Alkes,
Reagensia & Vaksin
Lainnya
Skala Provinsi
KAB/KOTA :
Penyediaan dan
Pengelolaan Obat
PKD, Alkes,
Reagensia &
Vaksin
Skala Kab/Kota

17. 1. Menyediakan dana obat utk masyarakat miskin
2. Menyediakan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kab/Kota tertentu
3. Menyediakan obat utk Buffer Stok Pusat  Bencana Alam, Darurat,
KLB
4. Menyediakan obat utk program kesehatan
5. Menyediakan obat utk kegiatan tertentu bersifat nasional
6. Mengelola obat Buffer Stok Pusat
7. Mengendalikan harga obat generik
8. Melatih sdm di bidang pengelolaan obat dan advokasi
9. Memantau ketersediaan obat

18. 1. Menyediakan dana obat Buffer Stok Provinsi
2. Menyediakan obat Buffer Stok Provinsi
3. Mengelola obat Buffer Stok Provinsi dan obat Program
4. Memfasilitasi advokasi Dinkes Kab/Kota
5. Melatih sdm Kab/Kota dalam pengelolaan obat
6. Memantau dan menginformasikan ketersediaan obat

19. 1. Menyediakan Dana Alokasi Obat  APBD II
2. Mengelola obat
3. Memanfaatkan data yg tersedia utk advokasi
4. Menyediakan dana operasional
5. Membentuk tim perencanaan obat terpadu
6. Melatih petugas pengelola obat di PKM
7. Memantau dan menginformasikan ketersediaan obat
di Puskesmas dan jaringannya

20. 1. APBD II/ DAU, DAK Obat PKD
2. APBD I  obat Buffer Stok Provinsi
3. APBN  obat Buffer Stok Pusat, Obat Bencana,
Obat Program Kesehatan, dan Obat untuk
kegiatan skala nasional

21. IF
Nasional
IF
Provinsi
IF
Provinsi
IF
Kab/Kota
• Pengadaan
Pusat (Binfar)
• Pengadaan
Pusat (Binfar,
dan Program)
• Pengadaan
Provinsi
• Lembaga
donor
• Pengadaan
Pusat (Binfar,
dan Program)
• Pengadaan
Provinsi
• Lembaga
donor
• Pengadaan
Pusat (Binfar ,
dan Program)
• Pengadaan
Provinsi
• Pengadaan
Kab/Kota
• Lembaga
donor

22. TUJUAN
PENGELOLAAN OBAT
Menjamin tersedianya obat dengan mutu yang
terjamin, tersebar secara merata dan teratur,
sehingga mudah diperoleh pada tempat dan
waktu yang tepat.

23. Dit.Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Dukungan Manajemen Pengadaan
Perencanaan
Distribusi
Penggunaan
Penyimpanan

24.  Jenis Distribusi ada dua :
◦ Pull Distribusi
◦ Push Distribusi
 Frekuensi Distribusi disesuaikan
dengan geografis Unit Pelayanan
Kesehatan

25.  Kegiatan Distribusi Rutin
 Perencanaan Distribusi
 Penetapan Frekuensi Pengiriman
Obat-obatan
 Penyusunan Peta Lokasi, Jalur dan
Jumlah Pengiriman
 Kegiatan Distribusi Khusus
 Bila terjadi Wabah atau
bencana/KLB
 Adanya pelaksanaan program
tertentu

26. A. Instalasi Farmasi Nasional
1. Pengelolaan obat Buffer Stok Pusat (menyimpan,
mendistribusikan)
2. Penyimpanan dan Penyaluran obat Buffer Stok Pusat
3. Penyediaan informasi :
Dinamika logistik obat Buffer Stok Pusat
Ketersediaan obat Buffer Stok Pusat

27. B. Instalasi Farmasi Provinsi
1. Penyediaan obat Buffer Stok Provinsi
2. Pengelolaan obat Buffer Stok Provinsi dan obat Program (merencanakan,
menyediakan, menyimpan, mendistribusikan, capor, dan monev)
3. Penyimpanan obat Buffer Stok Provinsi dan obat Program
4. Terlibat aktif membina Pengelola Obat di Kab/Kota
5. Terlibat aktif dalam perencanaan kebutuhan obat di Provinsi

28. B. Instalasi Farmasi Provinsi
6. Penyediaan Informasi :
 Dinamika logistik obat Buffer Stok Provinsi
 Ketersediaan obat Buffer Stok Provinsi dan
obat Kab/Kota
LanjutanLanjutan

29. C. Instalasi Farmasi Kab/Kota
1. Pengendalian Ketersediaan Obat di tingkat Kab/Kota
(Controller of Drug Availability =CoDA)
2. Pengelolaan obat
3. (merencanakan, menyediakan, menyimpan, mendistribusikan,
capor, dan monev)
4. Penyimpanan dan Penyaluran Obat ke Puskesmas
5. Penyediaan Informasi :
 Dinamika logistik obat di IF Kab/Kota
 Ketersediaan obat di IF Kab/Kota dan Puskesmas

30. IF Nasional IF Provinsi IF Kab/Kota
 “Tupoksi”
Perencanaan,
Pengadaan,
Distribusi
(Dit. Bina Oblik
dan Perbekkes)
 “Tupoksi”
Perencanaan,
Pengadaan,
Distribusi
(Dit. Bina Oblik
dan Perbekkes)
 Tupoksi Sie
Farmasi Dinkes
Provinsi
 UPTD IF (Es. III
 Tupoksi Unit
lain Dinkes
 Tupoksi Sie
Farmasi Dinkes
Provinsi
 UPTD IF (Es. III
 Tupoksi Unit
lain Dinkes
 Tupoksi Sie
Farmasi Dinkes
Kab/Kota
 UPTD IF (Es. IV
 Tupoksi Unit
lain Dinkes
 Tupoksi Sie
Farmasi Dinkes
Kab/Kota
 UPTD IF (Es. IV
 Tupoksi Unit
lain Dinkes

31.  Status Unit Pengelola Obat
a. UPT
b. Bagian tupoksi dari seksi dalam struktur
 Ketenagaan di Unit Pengelola Obat
a. Jumlah
b. Kualifikasi
c. Mutasi
 Biaya Operasional untuk Unit Pengelola Obat
 Pemahaman tentang obat sebagai BMN khususnya
berkaitan dengan Permendagri Nomor 17 tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD

33. A. Instalasi Farmasi Nasional
1. Pengelolaan obat (Buffer Stok Pusat dan Program)
(perencanaan; menyimpan, mendistribusikan; capor, dan monev)
2. Terlibat penuh dalam Perencanaan Kebutuhan Obat PKD
dan Program Nasional)
3. Penyimpanan dan Penyaluran Obat Buffer Stok Nasional dan
Obat Program
4. Penyediaan Informasi Ketersediaan Obat Nasional
5. Struktur Organisasi Definitif (UPT)

34. B. Instalasi Farmasi Provinsi
1. Penyediaan obat Buffer Stok Provinsi Pengelolaan obat
2. Terlibat penuh dalam Perencanaan Kebutuhan Obat Tingkat
Provinsi)
3. Penyimpanan dan Penyaluran ObatBuffer Stok Provinsi dan Obat
Program skala Provinsi
4. Penyediaan Informasi Ketersediaan Obat Tingkat Provinsi
5. Penyediaan Informasi Obat di tingkat Provinsi
6. Struktur Organisasi (UPT) Definitif (Eselon III)

35. C. Instalasi Farmasi Kab/Kota
1. Penyediaan obat PKD
2. Pengendalian Ketersediaan Obat di tingkat Kab/Kota
3. Pengelolaan obat (merencanakan, menyediakan, menyimpan,
mendistribusikan, capor, dan monev)
4. Penyimpanan dan Penyaluran Obat skala Kab/Kota
5. Penyediaan Informasi Ketersediaan Obat Tingkat Kab/Kota
6. Penyediaan Informasi Obat di Tingkat Kab/Kota
7. Struktur Organisasi Definitif (Eselon IV)

37. 1. Penyiapan sarana dan prasarana Instalasi
Farmasi untuk menjadi suatu unit kerja Instalasi
Farmasi secara definitif sehingga dapat
menyalurkan obat ke fasilitas kesehatan (legal
aspek)
2. Penyiapan sumber daya farmasi dalam
pengelolaan obat menuju ke arah standardisasi
Instalasi Farmasi

39. 1. Peraturan terkait Standar Sarana dan Prasarana Instalasi
Farmasi
2. Peraturan terkait pengelolaan obat di Instalasi Farmasi
termasuk Standar Operational Procedure (SOP)
3. Peraturan terkait Kebijakan Satu Pintu (One Gate Policy)
4. Peraturan terkait Sistem Informasi Logistik Obat
5. Peraturan terkait Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan
sebagai aset negara (BMN)
6. Tim Perencanaan Obat Nasional
7. Peraturan terkait Instalasi Farmasi sebagai Penyalur Obat