SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  27
Télécharger pour lire hors ligne
GORONTALO KOTA
MART
M a n a d o ,- 1
Februari
2001
Prestasi Kota Gorontalo
Program
Pembayaran
Pajak Bumi
dan
Bangunan
(PBB)
dengan
sampah
produktif
Wahana Tata Nugraha
(WTN) 2016
Kementerian Perhubungan
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Kota Gorontalo Prov Gorontalo
1
UU No. 23 Th. 2014 Pasal 386 “……Pemerintah
Daerah Dapat Melakukan Inovasi.
2 131 kata inovasi di RPJMN 2014 - 2019
4 Instruksi Presiden : keluar dari business
as usual dan Berorientasi pada hasil
5
Pertumbuhan inovasi pelayanan publik naik 100
% pada tahun 2015, 2016. Tapi masih sangat
kurang.
3 Perubahan Strategi Persaingan Nasional dari
Komparatif menjadi Kompetitif
- Steve Jobs
PBB Sampah Produktif

Contenu connexe

En vedette

Merancang Inovasi: Transformasi Gagasan Kreatif Menjadi Rencana Aksi
Merancang Inovasi: Transformasi Gagasan Kreatif Menjadi Rencana AksiMerancang Inovasi: Transformasi Gagasan Kreatif Menjadi Rencana Aksi
Merancang Inovasi: Transformasi Gagasan Kreatif Menjadi Rencana AksiTri Widodo W. UTOMO
 
Acre 009 (junho,julho,agosto 2016)
Acre 009 (junho,julho,agosto 2016) Acre 009 (junho,julho,agosto 2016)
Acre 009 (junho,julho,agosto 2016) AMEOPOEMA Editora
 
PUR3622 - Taco Bell Social Media Strategy Project
PUR3622 - Taco Bell Social Media Strategy ProjectPUR3622 - Taco Bell Social Media Strategy Project
PUR3622 - Taco Bell Social Media Strategy ProjectKelly Hatton
 
Bentuk / jenis pelayanan dan syarat pelayanan PBB P2
Bentuk / jenis pelayanan   dan syarat  pelayanan PBB P2 Bentuk / jenis pelayanan   dan syarat  pelayanan PBB P2
Bentuk / jenis pelayanan dan syarat pelayanan PBB P2 Eko Priyanto
 
GST in India - e book - CA Pritam Mahure
GST in India - e book - CA Pritam MahureGST in India - e book - CA Pritam Mahure
GST in India - e book - CA Pritam MahurePritam Mahure
 
Estructura organizativa 3.3
Estructura organizativa 3.3Estructura organizativa 3.3
Estructura organizativa 3.3CECY50
 
2. analisis permasalahan dan isu strategis
2. analisis permasalahan dan isu strategis2. analisis permasalahan dan isu strategis
2. analisis permasalahan dan isu strategisbtkipkalteng
 
Pemecahan Masalah (Problem Solving)
Pemecahan Masalah (Problem Solving)Pemecahan Masalah (Problem Solving)
Pemecahan Masalah (Problem Solving)hasnabstr
 
Social Media Strategy - Airbnb
Social Media Strategy - AirbnbSocial Media Strategy - Airbnb
Social Media Strategy - AirbnbAlana Garcia
 
Statistik Daerah Kota Bekasi Tahun 2015
Statistik Daerah Kota Bekasi Tahun 2015Statistik Daerah Kota Bekasi Tahun 2015
Statistik Daerah Kota Bekasi Tahun 2015Putri Marlina
 
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)Yudhi Aldriand
 
Pajak bumi dan bangunan (pbb)
Pajak bumi dan bangunan (pbb)Pajak bumi dan bangunan (pbb)
Pajak bumi dan bangunan (pbb)Maulina Sahara
 

En vedette (17)

Η Σφαγή των Καλαβρύτων
Η Σφαγή των ΚαλαβρύτωνΗ Σφαγή των Καλαβρύτων
Η Σφαγή των Καλαβρύτων
 
Merancang Inovasi: Transformasi Gagasan Kreatif Menjadi Rencana Aksi
Merancang Inovasi: Transformasi Gagasan Kreatif Menjadi Rencana AksiMerancang Inovasi: Transformasi Gagasan Kreatif Menjadi Rencana Aksi
Merancang Inovasi: Transformasi Gagasan Kreatif Menjadi Rencana Aksi
 
Acre 009 (junho,julho,agosto 2016)
Acre 009 (junho,julho,agosto 2016) Acre 009 (junho,julho,agosto 2016)
Acre 009 (junho,julho,agosto 2016)
 
Diagnostic Reading
Diagnostic ReadingDiagnostic Reading
Diagnostic Reading
 
PUR3622 - Taco Bell Social Media Strategy Project
PUR3622 - Taco Bell Social Media Strategy ProjectPUR3622 - Taco Bell Social Media Strategy Project
PUR3622 - Taco Bell Social Media Strategy Project
 
Bentuk / jenis pelayanan dan syarat pelayanan PBB P2
Bentuk / jenis pelayanan   dan syarat  pelayanan PBB P2 Bentuk / jenis pelayanan   dan syarat  pelayanan PBB P2
Bentuk / jenis pelayanan dan syarat pelayanan PBB P2
 
Better banyumas bisa
Better banyumas bisaBetter banyumas bisa
Better banyumas bisa
 
GST in India - e book - CA Pritam Mahure
GST in India - e book - CA Pritam MahureGST in India - e book - CA Pritam Mahure
GST in India - e book - CA Pritam Mahure
 
Organizational Diagnostic
Organizational DiagnosticOrganizational Diagnostic
Organizational Diagnostic
 
Estructura organizativa 3.3
Estructura organizativa 3.3Estructura organizativa 3.3
Estructura organizativa 3.3
 
2. analisis permasalahan dan isu strategis
2. analisis permasalahan dan isu strategis2. analisis permasalahan dan isu strategis
2. analisis permasalahan dan isu strategis
 
Pemecahan Masalah (Problem Solving)
Pemecahan Masalah (Problem Solving)Pemecahan Masalah (Problem Solving)
Pemecahan Masalah (Problem Solving)
 
Social Media Strategy - Airbnb
Social Media Strategy - AirbnbSocial Media Strategy - Airbnb
Social Media Strategy - Airbnb
 
Statistik Daerah Kota Bekasi Tahun 2015
Statistik Daerah Kota Bekasi Tahun 2015Statistik Daerah Kota Bekasi Tahun 2015
Statistik Daerah Kota Bekasi Tahun 2015
 
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)
 
Pajak bumi dan bangunan (pbb)
Pajak bumi dan bangunan (pbb)Pajak bumi dan bangunan (pbb)
Pajak bumi dan bangunan (pbb)
 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 

Plus de National Research and Innovation Agency

Plus de National Research and Innovation Agency (20)

INODAE KOTA YOGYAKARTA
INODAE KOTA YOGYAKARTAINODAE KOTA YOGYAKARTA
INODAE KOTA YOGYAKARTA
 
ASN BERAKHLAK ACEH.pdf
ASN BERAKHLAK ACEH.pdfASN BERAKHLAK ACEH.pdf
ASN BERAKHLAK ACEH.pdf
 
EVALUASI KELEMBAGAAN KEMENHUHAM (1).pptx
EVALUASI KELEMBAGAAN KEMENHUHAM (1).pptxEVALUASI KELEMBAGAAN KEMENHUHAM (1).pptx
EVALUASI KELEMBAGAAN KEMENHUHAM (1).pptx
 
INKUBASI INOVASI DAERAH.pdf
INKUBASI INOVASI DAERAH.pdfINKUBASI INOVASI DAERAH.pdf
INKUBASI INOVASI DAERAH.pdf
 
STRATEGY INOVASI DAERAH
STRATEGY INOVASI DAERAHSTRATEGY INOVASI DAERAH
STRATEGY INOVASI DAERAH
 
INOVASI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG
INOVASI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN KABUPATEN TANGERANGINOVASI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG
INOVASI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG
 
KEMENDAGRI_STRATEGY INOVASI DAERAH.pdf
KEMENDAGRI_STRATEGY INOVASI DAERAH.pdfKEMENDAGRI_STRATEGY INOVASI DAERAH.pdf
KEMENDAGRI_STRATEGY INOVASI DAERAH.pdf
 
Kajian model insentif kesejahteraan asn di daerah 3T
Kajian model insentif kesejahteraan asn di daerah 3TKajian model insentif kesejahteraan asn di daerah 3T
Kajian model insentif kesejahteraan asn di daerah 3T
 
MODEL KESEJAHTERAAN ASN BERKINERJA TINGGI
MODEL KESEJAHTERAAN ASN BERKINERJA TINGGIMODEL KESEJAHTERAAN ASN BERKINERJA TINGGI
MODEL KESEJAHTERAAN ASN BERKINERJA TINGGI
 
SKM BPBD Kabupaten Bekasi
SKM BPBD Kabupaten BekasiSKM BPBD Kabupaten Bekasi
SKM BPBD Kabupaten Bekasi
 
DISPLAY INOVASI
DISPLAY INOVASIDISPLAY INOVASI
DISPLAY INOVASI
 
Laporan progress pkmasn rivisi
Laporan progress pkmasn rivisiLaporan progress pkmasn rivisi
Laporan progress pkmasn rivisi
 
M anajemen asn & deeselonisasi pemda
M anajemen asn & deeselonisasi pemdaM anajemen asn & deeselonisasi pemda
M anajemen asn & deeselonisasi pemda
 
Sistem Inovasi Daerah
Sistem Inovasi DaerahSistem Inovasi Daerah
Sistem Inovasi Daerah
 
LABORATORIUM INOVASI KOTA PEKAN BARU
LABORATORIUM INOVASI KOTA PEKAN BARULABORATORIUM INOVASI KOTA PEKAN BARU
LABORATORIUM INOVASI KOTA PEKAN BARU
 
Reformasi pelayanan_publik pandeglang
Reformasi  pelayanan_publik pandeglangReformasi  pelayanan_publik pandeglang
Reformasi pelayanan_publik pandeglang
 
Roadmap inovasi kabupaten banjar
Roadmap inovasi kabupaten banjarRoadmap inovasi kabupaten banjar
Roadmap inovasi kabupaten banjar
 
Survei kepuasan masyarakat muara enim 2019
Survei kepuasan masyarakat muara enim 2019Survei kepuasan masyarakat muara enim 2019
Survei kepuasan masyarakat muara enim 2019
 
Merit sistem mewujudkan asn unggul
Merit sistem mewujudkan asn unggulMerit sistem mewujudkan asn unggul
Merit sistem mewujudkan asn unggul
 
KOTA PADANG BEDA
KOTA PADANG BEDAKOTA PADANG BEDA
KOTA PADANG BEDA
 

Dernier

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 

Dernier (13)

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 

PBB Sampah Produktif