SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  42
Proses
Prosedur
Produk
 Sbg SUATU PROSES, ILMU MERUPAKAN
AKTIVITAS PENELITIAN, DISKUSI DAN
CERAMAH ILMIAH
 SBG SUATU PROSEDUR, ILMU MRP METODE
ILMIAH
 SBG SUATU PRODUK, ILMU MRP
PENGETAHUAN YG SISTEMATIS
Ontologi epistemologi aksiologi
Ada/konkrit
Episteme/p
engetahuan Axion/nilai
 .
Ontologi epistemologi aksiologi
Hakikat ilmu
pemerintah yg
dikaji
Bagaimana cara
memproleh
pengetahuan yg
benar dr ilmu
pemerintahan
Mengapa ilmu itu
ada, serta nilai
kegunaannya bg
kehdpn manusia
 Suria Sumatri
 3 asumsi Objek empiris
Menganggap objek
ertentu mempunyai
keserupaan
entuk, struktur, sifat
Klasifikasi
perbandingan
Suatu benda tidak
mengalai perubahan
dalam jangka waktu
tertentu
Menganggap gejala
bukan merupakan suatu
kebetulan
1. Objek materia : negara
2. Objek forma : hubungan antar negara
dgn rakyat dlm konteks kewenangan dan
 Suria Sumatri
 3 asumsi Objek empiris Dpt di Klasifikasi
tidak berubah dalam
waktu tertentu
gejala/ bukan kebetulan
Dpt di Klasifikasi
tidak berubah dalam
waktu tertentu
gejala/ bukan kebetulan
Bentuk, susunan, sifat
Negara kesatuan, sentralisasi,
desentralisasi,
Federsi, monarki, oligarki, koloni,
perwalian, mandat, domonion, dll,
Aristokrasi, timokrasi, oligarki,
demokrasi, tirani, monarki, politea,
demokrasi
Ada aturan yang berlaku dalam
jagka waktu tertentu, UUD 45, ta
MPR, UU, PP, Keputusan Pres,
Peraturan Daerah
Hubungan antara pemerintah dan
yang diprintah
 Hub pem- rakyat, hak kewajiban
 bentuk negara dan sistem politik
 konteks kewenangan
 Pelayanan
Kesatuan, federasi, republik, kerajaan,
Pol LN, Hankam, Peradilan,
Monoter dan Fiskal, agama
Pertanian, kelautan, pe
hutan kebun, perindust
penanaman modal, tena
permukiman, perhubun
politik dn, adm publik,
peimbangan keu, kepen
penerangan
Pelayanan publik kesehatan,
jasa angkutan, perijinan,
migrasi,
 Mempelajari Bagaimana pemerintah
berhubungan dengan rakyat, hak serta kewajiban
 Pola hubungan bagaimana yg seharusnya
dilakukan oleh pemerintah dgn rakyatnya (tergt
bentuk negara dan sistem politik)
 konteks kewenangan yg dijalankan oleh
pemerintah scr sah, berdrskn hukum (max weber
: tradisional, kharimatik, rasional)
 Pemberian pemerintah kpada rakyat , hub
internas,trantib, pemenuhan kebutuhan dasar,
lapangan pekerjaan, fasilitas umum, pelayanan
residual sesuai kbthn masy
Kewenangan tradisional,
 Kewenang kharismatik
 Kewenangan rasional- dasar hukum,
Kewenangan tradisional,
krn tradisi ttt yg dipelihara sejak dulu, scr
tradisional berkuasa, pada sistem sosial yg
sederhana, pada lembaga yg di bangun sejak
dulu
 Kewenang kharismatik terbentuk karena
adanya seseorang yg memiliki keunggulan ,
baik fisik, kecerdasan psikis maupun
metapsikis kmd medpt pengkuan dr orang
lain
 Kewenangan rasional- dasar hukum,
peraturan perundang-undangan
 eklektik ,
 terapan,
 integratif :
eklektik ,
( tinj thd nilai2 positif ilmu pemerintahan) Sebagian besar bahannya berasal dari ilmu-
ilmu pembantu seperti ilmu politik, sosiologi, ilmu hukum dlsb, kemudian disusun
secara berdampingan dan berurutan menampilkan informasi2 yang bersifat
paradigmatik konseptual, teoritis ataupun normatif.
terapan
 ( tinj thd mekanisme pencarian ilmu) Ilmu pemerintahan terapan berkaitan erat
dengan praktek pemerintahan, dengan fungsi memperbaiki praktek-praktek
penyelenggaraannya menuju pemerintahan yang baik. Ilmu pemerintahan terapan
merupakan pengetahuan yang bersifat empiris, dengan memperhatikan aspek
normatif. Ilmu pemerintahan terapan sangat terkait pada nilai-nilai setempat.
integratif
 Informasi yang dipetik dari berbagai disiplin yang berbeda-beda, disaring dan
dipertimbangan kemudian diintegrasikan menuju ke arah yang terpadu.
Pengetahuan baru yang terintegrasi secara paradigmatik maupun secara teoretis
berbeda sama sekali dengan disiplin ilmu yang semula merupakan induknya.
 hubungan rakyat -org tertinggi negara
(pemerintah) dalam konteks kewenangan dan
pemberian pelayanan publik.
 Mempelajari bagaimana melindungi
kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa
publik dan layanan sipil, dalam hubungan
pemerintahan pd saat dibutuhkan ybs (T.
Ndraha)
 proses
 metode keilmuan.
 menjelaskan ciri khas ilmu pem.
 pengujian empiris
 Membahas secara mendalam segenap proses untuk
memperoleh pengetahuan.
 Ilmu mrp pengetahuan yg didapat mll proses tertentu yg
disebut metode keilmuan.
 Episistemologi ilmu pemerintahan berkaitan dengan
dengan metodologi ilmu pemerintahan dan dapat
menjelakan ciri khas ilmu pemerintahan
 Dinilai berdasarkan pengujian empiris
 Ciri khas ilmu pemerintahan :
 berkaitan dengan kekuasaan yg sah
 Melingkupi kepentingan orang banyak / masyarakat luas
 Berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masy
 Syarat dengan nilai
 Berdasarkan kaidah empirik

1. Skeptisisme
2. Rasional
3. Empirisme
4. Perpaduan
antara
Rasionalisme dan
Empirisme

1. Skeptisisme
Meragukan kemungkinan
menemukan sesuatu yg
sungguh sungguh benar.
Didukung ol kaum sofis
Karya ilmiah: sintesa
pengetahuan manusia
2. Rasional
Dengan menggunakan
prosedur tertentu dr akal
manusia, ditemukan
pengetahuan yg dalam
dan tdk mungkin salah
(di cari dalam pikiran
plato descrates)
3. Empirisme
Semua basis pengetahuan
manusia adalah pengalaman
indrawi
Locke, berkeley, hume
4. Perpaduan
antara
Rasionalisme dan
Empirisme
Barangkat dr alam pikiran
diakhiri dengan pengalaman
indrawi dan sebaliknya
 Apa perbedaan antara pengetahuan dengan opini
yang benar?
 Bagaimana mencari pembenaran atas pernyataan
bahwa kita mengetahui sesuatu?
 Haruskah kita mengatakan bahwa seluruh apa yg
kita ketahui pada suatu waktu tertentu,
merupakan semacam sruktur yg mempunyai
dasar pd apa yg kebetulan secara langsung pada
waktu itu?
 Apa yg kita ketahui dan seberapa jauh
pengetahuan kita?
 Apa itu kebenaran akal?
 Problema metafisis
 Problem kebenaran
 Apa perbedaan antara pengetahuan dengan opini yang benar?
(Opini ; ide utk menjelaskan kecenderungan (preferensi) thd perspektif dan ideologi akan tetapi tidak
bersifat objektif, blm ada pembuktian)
 Bagaimana mencari pembenaran atas pernyataan bahwa kita mengetahui sesuatu?----- pembuktian
(things you cant prove but ppl beleive :
Aliens, astrology zodiak, ghost, karma, intuitions, fate distiny life, religious text, god )
 Haruskah kita mengatakan bahwa seluruh apa yg kita ketahui pada suatu waktu tertentu,
merupakan semacam sruktur yg mempunyai dasar pd apa yg kebetulan secara langsung pada waktu
itu?
 (siklus polibios : monarki- penyimpangan- tirani, - aristokrasi-penyimpangan- oligarki- demokrasi-
penyimpangan- penyimpangan- okhlorasi- monarki)
 Apa yg kita ketahui dan seberapa jauh pengetahuan kita?
(- Penelitian 2, menemukan hal baru)
 Apa itu kebenaran akal?
 (instinck, ego, super ego,
 Logis = masuk akal, mencakup rasional dan supra rasional
 Rasional ; yang masuk akal dan kebenaran sesuai dengan hukum alam
 Mengapa pesawat bisa terbang, beratnya ratusan ton?
 Mengapa orang bisa berbicara lewat telephone?
 Problema metafisis
 Apa perbedaan antara pengetahuan dengan opini
yang benar?
 Bagaimana mencari pembenaran atas pernyataan
bahwa kita mengetahui sesuatu?
 Haruskah kita mengatakan bahwa seluruh apa yg
kita ketahui pada suatu waktu tertentu,
merupakan semacam sruktur yg mempunyai
dasar pd apa yg kebetulan secara langsung pada
waktu itu?
 Apa yg kita ketahui dan seberapa jauh
pengetahuan kita?
 Apa itu kebenaran akal?
 Problema metafisis
 Problem kebenaran
 Apakah kegunaan ilmu itu?
Describe- explain-verify-predict-teory-
 Apakak kegunaan ilmu itu?
 Mendiskripsikan description
 Menjelaskan, explanation
 Memverifikasi, verification
 Memprediksikan, prediction
 Membentuk teori, theory formulation
Fungsi keilmuan Tahap
perkembangan
keterangan
deskripsi Tahap maju Telah banyak
deskripsi ttg
gejala/peristiwa
pemerintahan
dilakukan meskipun
relatif tertinggal
dibandingkan dgn
perubahan gejala dan
peristiwa
pemerintahan
ekplanasi Tahap tumbuh Sejalan dengan
perkembanganilmu
sosial yg banyak
menggunakan
pendekatan kuaitatif
FUNGSI KEILMUAN TAHAP
PERKEMBANGAN
KETERANGAN
Verifikasi Tahap Tumbuh Sejalan dengan
perkembangan ilmu
sosial yg banyak
menggunakan
pendekatan kualitatif
prediksi Tahap perintisan Fungsi ini masih
sangat terbatas
dikembangkan
diklangan ilmuwan
pemerintahan karena
kekurangan teori
hukum dan asumsi
FUNGSI KEILMUAN TAHAP
PERKEMBANGAN
KETERANGAN
Formulasi teori Tahap awal Slama ini ilmu
pem.an byk
meminjam teori dari
ilmu lain, ilmuwan
pemerintahan sendiri
kurang banyak
menghasilkan teori
akurat
 Ilmu pemerintahan kekurangan konsep dan
teori
 Ilmu pemerintahan kurang pendukung dan
peminat
 Praktisi ilmu pemerintahan khususnya
birokrasi sbg pengguna ilmu pemerintahan
tidak memiliki tradisi menulis
 Ilmu pemerintahan di anggap sebagai cabang
dari ilmu politik
 Ahli bidang ilmu pemerintahan kurang
mendapat peghargaan dalam pengembangan
karirnya
 Memfasilitasi pembentukan asosiasi yg
bergerak di bidang ilmu dan kemahiran
pemerintah yg berwibawa
 Menerbitkan jurnal ilmiah secara periodik
 Memfasilitasi penelitian sosial bid
pemerintahan
 Megadakan seminar scr berkala
 Memberikan bantuan biaya bantuan
pengembangan ilmu pengetahuan
 1950 : dibuka jurusn ilmu pemerintahan di
UGM
 Kajian dan tulisan ttg pemerintahan ada di
dalam berbagai karya ilmiah di bidang hukum
dan politik
 Undip dan unpad
 Literatur ilmu negara – UGM 1946
 Belum ada contoh perguruan tinggi nasional
 RHS Rechtshogeschool- kurikulum, mata kuliah
historiche ontwikkeling der hendendaagsche staats
intellegen als inleidend vak voor het positief
staatsrect (sejarah perkembangan bangunan negara
dewasa ini sgb mata uliah pengantar hukum tata
negara positif), matakuliah lain, bagunan bangunan
negara hindia belanda (lembaga negara seperti GG
(Gouverneur General, VOC Verenigde Oost-indisce
Compagne) Volskraad Raad Van Indie, dll)
 Universitas Leiden – Belanda : fakultas hukum , mata
kuliah staatleer, krn mata kuliah tsb terlepas dr hubungan
kolonial (kolonialeverhoudingen)
 Ilmu pemerintahan merupakan bagian dr ilmu hukum
 Bersifat umum Mengenai pengertian pokok dan sendi pokok
negara dan tata negara yg berlaku di indonesia sbg hukum
positif.
 Diadopsi sebagai mata kuliah di UGM dengan istilah ilmu-
ilmu negara, tms ilmu-ilmu pemerintahan.
 Pemakaian istilah ilmu negara dan pemerintahan dipakai
setelah kemerdekaan
 Buku Ilmu politik dipandang jg sbg buku yg
mempelajari tentang ilmu pemerintahan
 Anggapan Pakar politik adalah pakar ilmu
pemeritahan
 Pejabat pemerintahan tidak segan segan
memposisikan diri sebagai pakar ilmu
pemerintahan
 Ilmu pemerintahan tidak berkembang, yg
tampak adalah ilmu politik
 Setelah th tujuhpuluhan ilmu pemerintahan
mrp bagian dr ilmu politik (T. Ndraha, Affan
Gaffar UGM, meriam Budiardjo UI)
 Pengiriman putra putri terbaik ke eropa, amerika
utk belajar pola pengembanganpemerintahan
 Di eropa , amerika, ilmu pemerintahan
merupakan bagian dr ilmu politik
 Sbg bagian dr ilmu politik, Konstruksi, pola
transfer ilmu pemerintahan sangat bergantung
pada denominasi ilmu politik
 Sampai abad 20 blm ada buku ttg pemerintahan
pd kancah teoritik atau epistemologi.
 Buku yg terbit adalah kebijakan publik dan
implementasinya
 Perjalanan panjang, perdebatan, persepsi
ekslusif
 Sbgan ilmuwan menganggap Ilmu
pemerintahan adalah ilmu para pejabat yg
telah ada, baik pada masa pemerintah
kolonial maupun pada masa sekarang
 Metode / pola untuk memposisikan IP yg
berdiri sendiri.
 Seminar khusus ttg ilmu IP dlm siste
pendidikan dan peranannya dlm
pembangunan nasional oleh IIP 1991
 T. Ndraha Kybernologi, ilmu yg memiliki
posisi akademik tertinggi seperti besturkunde
di Belanda yg merupakan kiblat IP Indonesia.
 Universitas satyagama 1995 – Magister Ilmu
pemerintahan – Ermaya suradinata.
 IIP dan Unpad – program S3 dengan kajian IP
 Unjani 1998 – Pasca sarjana MIP
 UIR pekanbaru 2007 Pascasarjana MIP
N
O
GENERASI ILMU PEMERINTAHAN KARAKETERISTIK U
TAMA
1 Generasi I (G1) s/d awal abad 18 Belum berbentuk ilmu
yg utuh, br
pengetahuan bersifat
lokal
2 Generasi II (G2) s/d awal th 1950-an Bagian dr ilmu hukum,
lebih banyak
mempelajari aspek
aspek hukum
pemerintahan
3 Generasi III (G3) Tahun 1950-an s/d
sekarang
Bagian dari ilmu
hukum, lebih banyak
mempelajari relasi
politik dan organisasi
politik
N
O
GENERASI ILMU PEMERINTAHAN KARAKETERISTIK U
TAMA
4 Generasi IV ( G4) Tahun 1990 s/d
Sekarang
Mempelajari
organisasi formal
dengan kewenangan
dan pemberian
pelayanan kepada
masyarakat
5 Generasi V (G%) (embrional ..) Memadukan
kewenangan dan
pelayanan dengan
prisip managemen
modern
1. Ilmu adalah bagian dari pengetahuan dengan ciri-
ciri: memiliki obyek tertentu, bersifat empiris,
memiliki metodologi tertentu, sistematis, dapat
ditransformasikan, bersifat universal dan bebas
nilai. Jelaskan apa yang dimaksud ciri-ciri
tersebut!
2. Jelaskan perkembangan ilmu sosial di negara Inggris
3. Jelaskan hubungan antara metodologi ilmu
pemerintahan dan metodologi ilmu sosial
4. Jelaskan apa yang dimaksud ontologi, epistemologi
dan aksiologi dan dihubungkan dengan ilmu
pemerintahan!
5. Jelaskan perkembangan ilmu pemerintahan yang
menjadi tiga kelompok besar! dikelompokkan
1. Ilmu adalah bagian dari pengetahuan
dengan ciri-ciri: memiliki obyek tertentu,
bersifat empiris, memiliki metodologi
tertentu, sistematis, dapat
ditransformasikan, bersifat universal dan
bebas nilai. Jelaskan apa yang dimaksud
ciri-ciri tersebut!
2. Jelaskan perkembangan ilmu sosial di
negara Inggris
3. Jelaskan apa yang dimaksud ontologi,
epistemologi dan aksiologi dan dihubungkan
dengan ilmu pemerintahan!

Contenu connexe

Tendances

Definisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahan
Definisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahanDefinisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahan
Definisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahanNina Muhaemin
 
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]Siti Sahati
 
Filsafat dan metodologi ilmu pemerintahan (prof tjahya)
Filsafat dan metodologi  ilmu  pemerintahan (prof tjahya)Filsafat dan metodologi  ilmu  pemerintahan (prof tjahya)
Filsafat dan metodologi ilmu pemerintahan (prof tjahya)DIP IPDN Angkatan 3
 
Sistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOLSistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOL93220872
 
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEMADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEMSiti Sahati
 
Pengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politikPengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politiknona aliya
 
SRI SUWANTI - study kasus dan studi sejarah - METHODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN -...
SRI SUWANTI - study kasus dan studi sejarah - METHODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN -...SRI SUWANTI - study kasus dan studi sejarah - METHODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN -...
SRI SUWANTI - study kasus dan studi sejarah - METHODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN -...Sri Suwanti
 
Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...
Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...
Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...Siti Sahati
 
Perbandingan Sistem Administrasi Negara
Perbandingan Sistem Administrasi NegaraPerbandingan Sistem Administrasi Negara
Perbandingan Sistem Administrasi NegaraSiti Sahati
 
Cabang kajian ilmu filsafat administrasi
Cabang kajian ilmu filsafat administrasiCabang kajian ilmu filsafat administrasi
Cabang kajian ilmu filsafat administrasiIntelektual Aceh
 
Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahSistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahDadang Solihin
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 

Tendances (20)

Dasar ilmu pem (hiro)
Dasar ilmu pem (hiro)Dasar ilmu pem (hiro)
Dasar ilmu pem (hiro)
 
Definisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahan
Definisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahanDefinisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahan
Definisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahan
 
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
 
Filsafat dan metodologi ilmu pemerintahan (prof tjahya)
Filsafat dan metodologi  ilmu  pemerintahan (prof tjahya)Filsafat dan metodologi  ilmu  pemerintahan (prof tjahya)
Filsafat dan metodologi ilmu pemerintahan (prof tjahya)
 
Sistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOLSistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOL
 
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEMADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara
 
Pamong praja 1
Pamong praja 1Pamong praja 1
Pamong praja 1
 
Materi Sistem Politik Indonesia
Materi Sistem Politik IndonesiaMateri Sistem Politik Indonesia
Materi Sistem Politik Indonesia
 
Pengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politikPengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politik
 
SRI SUWANTI - study kasus dan studi sejarah - METHODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN -...
SRI SUWANTI - study kasus dan studi sejarah - METHODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN -...SRI SUWANTI - study kasus dan studi sejarah - METHODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN -...
SRI SUWANTI - study kasus dan studi sejarah - METHODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN -...
 
Analisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan PublikAnalisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan Publik
 
Hukum Tata Pemerintahan
Hukum Tata PemerintahanHukum Tata Pemerintahan
Hukum Tata Pemerintahan
 
Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...
Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...
Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...
 
Pengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politikPengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politik
 
Perbandingan Sistem Administrasi Negara
Perbandingan Sistem Administrasi NegaraPerbandingan Sistem Administrasi Negara
Perbandingan Sistem Administrasi Negara
 
Cabang kajian ilmu filsafat administrasi
Cabang kajian ilmu filsafat administrasiCabang kajian ilmu filsafat administrasi
Cabang kajian ilmu filsafat administrasi
 
Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahSistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan Daerah
 
Sistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RI
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
 

En vedette

Metodologi ilmu pemerintahan prof tjahya
Metodologi  ilmu  pemerintahan prof tjahyaMetodologi  ilmu  pemerintahan prof tjahya
Metodologi ilmu pemerintahan prof tjahyapumdatin
 
Dasar dasar pemerintahan
Dasar dasar pemerintahanDasar dasar pemerintahan
Dasar dasar pemerintahanaliluqman
 
Sri suwanti - PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA & JAMINAN KEMATIAN APARATUR...
Sri suwanti   - PROGRAM JAMINAN  KECELAKAAN KERJA & JAMINAN KEMATIAN APARATUR...Sri suwanti   - PROGRAM JAMINAN  KECELAKAAN KERJA & JAMINAN KEMATIAN APARATUR...
Sri suwanti - PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA & JAMINAN KEMATIAN APARATUR...Sri Suwanti
 
Konsep pemerintah dan pemerintahan
Konsep pemerintah dan pemerintahanKonsep pemerintah dan pemerintahan
Konsep pemerintah dan pemerintahanEly Goro Leba
 
The origin of government
The origin of governmentThe origin of government
The origin of governmentprofcredo
 
Otonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan Praktek
Otonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan PraktekOtonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan Praktek
Otonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan PraktekDadang Solihin
 
Pengertian pemerintah dan pemerintahan
Pengertian pemerintah dan pemerintahanPengertian pemerintah dan pemerintahan
Pengertian pemerintah dan pemerintahanNina Muhaemin
 
konsep pemerintahan
konsep pemerintahankonsep pemerintahan
konsep pemerintahanYaqeen Noor
 
Otonomi daerah
Otonomi daerahOtonomi daerah
Otonomi daerahPuzo L
 
The Origins of Democratic Thought in America
The Origins of Democratic Thought in AmericaThe Origins of Democratic Thought in America
The Origins of Democratic Thought in AmericaCraig Collins, Ph.D.
 
Pengertian pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah
Pengertian pemerintahan pusat dan pemerintahan daerahPengertian pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah
Pengertian pemerintahan pusat dan pemerintahan daerahnurulrp
 
Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...
Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...
Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Organisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen PemerintahanOrganisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen PemerintahanTri Widodo W. UTOMO
 
PERAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SAAT INI DAN...
PERAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SAAT INI DAN...PERAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SAAT INI DAN...
PERAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SAAT INI DAN...Deddy Supriady Bratakusumah
 
URGENSI DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN DALA...
URGENSI DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN DALA...URGENSI DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN DALA...
URGENSI DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN DALA...Deddy Supriady Bratakusumah
 
Modul 4 pemerintah sbg sistem sosil
Modul 4 pemerintah sbg sistem sosilModul 4 pemerintah sbg sistem sosil
Modul 4 pemerintah sbg sistem sosilSri Suwanti
 
Sri Suwanti - Pendekatan sistemik ilmu pemerintahan pendekatan paradigmatik
Sri Suwanti - Pendekatan sistemik ilmu pemerintahan   pendekatan paradigmatikSri Suwanti - Pendekatan sistemik ilmu pemerintahan   pendekatan paradigmatik
Sri Suwanti - Pendekatan sistemik ilmu pemerintahan pendekatan paradigmatikSri Suwanti
 

En vedette (19)

Metodologi ilmu pemerintahan prof tjahya
Metodologi  ilmu  pemerintahan prof tjahyaMetodologi  ilmu  pemerintahan prof tjahya
Metodologi ilmu pemerintahan prof tjahya
 
Dasar dasar pemerintahan
Dasar dasar pemerintahanDasar dasar pemerintahan
Dasar dasar pemerintahan
 
Sri suwanti - PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA & JAMINAN KEMATIAN APARATUR...
Sri suwanti   - PROGRAM JAMINAN  KECELAKAAN KERJA & JAMINAN KEMATIAN APARATUR...Sri suwanti   - PROGRAM JAMINAN  KECELAKAAN KERJA & JAMINAN KEMATIAN APARATUR...
Sri suwanti - PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA & JAMINAN KEMATIAN APARATUR...
 
Konsep pemerintah dan pemerintahan
Konsep pemerintah dan pemerintahanKonsep pemerintah dan pemerintahan
Konsep pemerintah dan pemerintahan
 
The origin of government
The origin of governmentThe origin of government
The origin of government
 
Otonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan Praktek
Otonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan PraktekOtonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan Praktek
Otonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan Praktek
 
Teori Hukum Pembangunan
Teori Hukum PembangunanTeori Hukum Pembangunan
Teori Hukum Pembangunan
 
Pengertian pemerintah dan pemerintahan
Pengertian pemerintah dan pemerintahanPengertian pemerintah dan pemerintahan
Pengertian pemerintah dan pemerintahan
 
Sosiologi dan politik
Sosiologi dan politikSosiologi dan politik
Sosiologi dan politik
 
konsep pemerintahan
konsep pemerintahankonsep pemerintahan
konsep pemerintahan
 
Otonomi daerah
Otonomi daerahOtonomi daerah
Otonomi daerah
 
The Origins of Democratic Thought in America
The Origins of Democratic Thought in AmericaThe Origins of Democratic Thought in America
The Origins of Democratic Thought in America
 
Pengertian pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah
Pengertian pemerintahan pusat dan pemerintahan daerahPengertian pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah
Pengertian pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah
 
Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...
Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...
Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...
 
Organisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen PemerintahanOrganisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen Pemerintahan
 
PERAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SAAT INI DAN...
PERAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SAAT INI DAN...PERAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SAAT INI DAN...
PERAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SAAT INI DAN...
 
URGENSI DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN DALA...
URGENSI DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN DALA...URGENSI DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN DALA...
URGENSI DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN DALA...
 
Modul 4 pemerintah sbg sistem sosil
Modul 4 pemerintah sbg sistem sosilModul 4 pemerintah sbg sistem sosil
Modul 4 pemerintah sbg sistem sosil
 
Sri Suwanti - Pendekatan sistemik ilmu pemerintahan pendekatan paradigmatik
Sri Suwanti - Pendekatan sistemik ilmu pemerintahan   pendekatan paradigmatikSri Suwanti - Pendekatan sistemik ilmu pemerintahan   pendekatan paradigmatik
Sri Suwanti - Pendekatan sistemik ilmu pemerintahan pendekatan paradigmatik
 

Similaire à HUBUNGAN PEMERINTAH DAN RAKYAT

Dimensi kajian filsafat ilmu
Dimensi kajian filsafat ilmuDimensi kajian filsafat ilmu
Dimensi kajian filsafat ilmuM fazrul
 
PRESENTASI ARTI ILMU DAN FILSAFAT ILMU GABUNGAN.pptx
PRESENTASI ARTI ILMU DAN FILSAFAT ILMU GABUNGAN.pptxPRESENTASI ARTI ILMU DAN FILSAFAT ILMU GABUNGAN.pptx
PRESENTASI ARTI ILMU DAN FILSAFAT ILMU GABUNGAN.pptxWindaAnnishaBertiliy
 
Memahami hakikat ilmu dan ilmu sosial
Memahami hakikat ilmu dan ilmu sosialMemahami hakikat ilmu dan ilmu sosial
Memahami hakikat ilmu dan ilmu sosialM fazrul
 
MPU3132 2. Falsafah dalam Kehidupan.pptx
MPU3132 2. Falsafah dalam Kehidupan.pptxMPU3132 2. Falsafah dalam Kehidupan.pptx
MPU3132 2. Falsafah dalam Kehidupan.pptxMohamedAziziOmarIPGK
 
S2bontang 1213032068278452-9
S2bontang 1213032068278452-9S2bontang 1213032068278452-9
S2bontang 1213032068278452-9JAmal ZLluztia
 
S2bontang 1213032068278452-9
S2bontang 1213032068278452-9S2bontang 1213032068278452-9
S2bontang 1213032068278452-9JAmal ZLluztia
 
S2bontang 1213032068278452-9
S2bontang 1213032068278452-9S2bontang 1213032068278452-9
S2bontang 1213032068278452-9JAmal ZLluztia
 
S2bontang 1213032068278452-9
S2bontang 1213032068278452-9S2bontang 1213032068278452-9
S2bontang 1213032068278452-9JAmal ZLluztia
 
S2bontang 1213032068278452-9
S2bontang 1213032068278452-9S2bontang 1213032068278452-9
S2bontang 1213032068278452-9JAmal ZLluztia
 
S2bontang 1213032068278452-9
S2bontang 1213032068278452-9S2bontang 1213032068278452-9
S2bontang 1213032068278452-9JAmal ZLluztia
 
pemaparan materi kuliah Teori Hukum 2024
pemaparan materi kuliah Teori Hukum 2024pemaparan materi kuliah Teori Hukum 2024
pemaparan materi kuliah Teori Hukum 2024muhammadrezza14
 
FILSAFAT ILMU PERTEMUAN I - DJOKO AW
FILSAFAT ILMU PERTEMUAN I - DJOKO AWFILSAFAT ILMU PERTEMUAN I - DJOKO AW
FILSAFAT ILMU PERTEMUAN I - DJOKO AWDjoko Adi Walujo
 
Irfan-PPT-FIlsafat MPI.pptx
Irfan-PPT-FIlsafat MPI.pptxIrfan-PPT-FIlsafat MPI.pptx
Irfan-PPT-FIlsafat MPI.pptxIrfanAkram35
 

Similaire à HUBUNGAN PEMERINTAH DAN RAKYAT (20)

Filsafat ilmu 1
Filsafat ilmu 1Filsafat ilmu 1
Filsafat ilmu 1
 
Filsafat ilmu 2
Filsafat ilmu 2Filsafat ilmu 2
Filsafat ilmu 2
 
Dimensi kajian filsafat ilmu
Dimensi kajian filsafat ilmuDimensi kajian filsafat ilmu
Dimensi kajian filsafat ilmu
 
PRESENTASI ARTI ILMU DAN FILSAFAT ILMU GABUNGAN.pptx
PRESENTASI ARTI ILMU DAN FILSAFAT ILMU GABUNGAN.pptxPRESENTASI ARTI ILMU DAN FILSAFAT ILMU GABUNGAN.pptx
PRESENTASI ARTI ILMU DAN FILSAFAT ILMU GABUNGAN.pptx
 
TUGAS FILSAFAT
TUGAS FILSAFATTUGAS FILSAFAT
TUGAS FILSAFAT
 
APA ITU ILMU
APA ITU ILMUAPA ITU ILMU
APA ITU ILMU
 
Teori ilmu-hukum
Teori ilmu-hukumTeori ilmu-hukum
Teori ilmu-hukum
 
Memahami hakikat ilmu dan ilmu sosial
Memahami hakikat ilmu dan ilmu sosialMemahami hakikat ilmu dan ilmu sosial
Memahami hakikat ilmu dan ilmu sosial
 
MPU3132 2. Falsafah dalam Kehidupan.pptx
MPU3132 2. Falsafah dalam Kehidupan.pptxMPU3132 2. Falsafah dalam Kehidupan.pptx
MPU3132 2. Falsafah dalam Kehidupan.pptx
 
Apa itu Ilmu.ppt
Apa itu Ilmu.pptApa itu Ilmu.ppt
Apa itu Ilmu.ppt
 
S2bontang 1213032068278452-9
S2bontang 1213032068278452-9S2bontang 1213032068278452-9
S2bontang 1213032068278452-9
 
S2bontang 1213032068278452-9
S2bontang 1213032068278452-9S2bontang 1213032068278452-9
S2bontang 1213032068278452-9
 
S2bontang 1213032068278452-9
S2bontang 1213032068278452-9S2bontang 1213032068278452-9
S2bontang 1213032068278452-9
 
S2bontang 1213032068278452-9
S2bontang 1213032068278452-9S2bontang 1213032068278452-9
S2bontang 1213032068278452-9
 
S2bontang 1213032068278452-9
S2bontang 1213032068278452-9S2bontang 1213032068278452-9
S2bontang 1213032068278452-9
 
S2bontang 1213032068278452-9
S2bontang 1213032068278452-9S2bontang 1213032068278452-9
S2bontang 1213032068278452-9
 
pemaparan materi kuliah Teori Hukum 2024
pemaparan materi kuliah Teori Hukum 2024pemaparan materi kuliah Teori Hukum 2024
pemaparan materi kuliah Teori Hukum 2024
 
FILSAFAT ILMU PERTEMUAN I - DJOKO AW
FILSAFAT ILMU PERTEMUAN I - DJOKO AWFILSAFAT ILMU PERTEMUAN I - DJOKO AW
FILSAFAT ILMU PERTEMUAN I - DJOKO AW
 
Filsafat ilmu islam
Filsafat ilmu islam Filsafat ilmu islam
Filsafat ilmu islam
 
Irfan-PPT-FIlsafat MPI.pptx
Irfan-PPT-FIlsafat MPI.pptxIrfan-PPT-FIlsafat MPI.pptx
Irfan-PPT-FIlsafat MPI.pptx
 

Plus de Sri Suwanti

Dr zul materi webinar kudus 1 agustus 2020
Dr zul materi webinar kudus 1 agustus 2020Dr zul materi webinar kudus 1 agustus 2020
Dr zul materi webinar kudus 1 agustus 2020Sri Suwanti
 
Presentasi pelatihan guru dr ayat
Presentasi pelatihan guru dr ayatPresentasi pelatihan guru dr ayat
Presentasi pelatihan guru dr ayatSri Suwanti
 
Pengumuman kabupaten kudus.scan
Pengumuman kabupaten kudus.scanPengumuman kabupaten kudus.scan
Pengumuman kabupaten kudus.scanSri Suwanti
 
islamic worldview 15 feb upload slideshare
islamic worldview 15 feb upload slideshareislamic worldview 15 feb upload slideshare
islamic worldview 15 feb upload slideshareSri Suwanti
 
Jadwal latsar CPNS
Jadwal  latsar CPNSJadwal  latsar CPNS
Jadwal latsar CPNSSri Suwanti
 
3 manaj-islami-2 + trans
3   manaj-islami-2 + trans3   manaj-islami-2 + trans
3 manaj-islami-2 + transSri Suwanti
 
2 manajemen islami
2  manajemen islami2  manajemen islami
2 manajemen islamiSri Suwanti
 
1 managing in global environment
1 managing in global environment1 managing in global environment
1 managing in global environmentSri Suwanti
 
Sri suwanti - Akuntansi Pemerintahan Daerah neraca persediaan,at dan kdp
Sri suwanti - Akuntansi Pemerintahan Daerah neraca persediaan,at dan kdpSri suwanti - Akuntansi Pemerintahan Daerah neraca persediaan,at dan kdp
Sri suwanti - Akuntansi Pemerintahan Daerah neraca persediaan,at dan kdpSri Suwanti
 
Sri suwanti jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
Sri suwanti    jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan DaerahSri suwanti    jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
Sri suwanti jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan DaerahSri Suwanti
 
SRI SUWANTI - LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN LAPORAN OPERASIONAL
SRI SUWANTI - LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN LAPORAN OPERASIONALSRI SUWANTI - LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN LAPORAN OPERASIONAL
SRI SUWANTI - LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN LAPORAN OPERASIONALSri Suwanti
 
Sri suwanti 01- konsep dan siklus akuntansi
Sri suwanti   01-  konsep dan siklus akuntansiSri suwanti   01-  konsep dan siklus akuntansi
Sri suwanti 01- konsep dan siklus akuntansiSri Suwanti
 
SRI SUWANTI - ISU DAN PROGRAM TIM PENGGERAK PKK JAWA TENGAH 2016 - 2017
SRI SUWANTI - ISU DAN PROGRAM TIM PENGGERAK PKK JAWA TENGAH 2016 - 2017 SRI SUWANTI - ISU DAN PROGRAM TIM PENGGERAK PKK JAWA TENGAH 2016 - 2017
SRI SUWANTI - ISU DAN PROGRAM TIM PENGGERAK PKK JAWA TENGAH 2016 - 2017 Sri Suwanti
 
SRI SUWANTI - MIP - Latihan 44
SRI SUWANTI - MIP - Latihan 44SRI SUWANTI - MIP - Latihan 44
SRI SUWANTI - MIP - Latihan 44Sri Suwanti
 
SRI SUWANTI - MIP - Latihan 43
SRI SUWANTI - MIP - Latihan 43SRI SUWANTI - MIP - Latihan 43
SRI SUWANTI - MIP - Latihan 43Sri Suwanti
 
SRI SUWANTI - MIP - Latihan 42
SRI SUWANTI - MIP - Latihan 42SRI SUWANTI - MIP - Latihan 42
SRI SUWANTI - MIP - Latihan 42Sri Suwanti
 
SRI SUWANTI - MIP - Latihan 41
SRI SUWANTI - MIP - Latihan 41SRI SUWANTI - MIP - Latihan 41
SRI SUWANTI - MIP - Latihan 41Sri Suwanti
 
SRI SUWANTI - MIP - Latihan 40
SRI SUWANTI - MIP - Latihan 40SRI SUWANTI - MIP - Latihan 40
SRI SUWANTI - MIP - Latihan 40Sri Suwanti
 
SRI SUWANTI - MIP - Latihan 39
SRI SUWANTI - MIP - Latihan 39SRI SUWANTI - MIP - Latihan 39
SRI SUWANTI - MIP - Latihan 39Sri Suwanti
 
SRI SUWANTI - MIP - Latihan 38
SRI SUWANTI - MIP - Latihan 38SRI SUWANTI - MIP - Latihan 38
SRI SUWANTI - MIP - Latihan 38Sri Suwanti
 

Plus de Sri Suwanti (20)

Dr zul materi webinar kudus 1 agustus 2020
Dr zul materi webinar kudus 1 agustus 2020Dr zul materi webinar kudus 1 agustus 2020
Dr zul materi webinar kudus 1 agustus 2020
 
Presentasi pelatihan guru dr ayat
Presentasi pelatihan guru dr ayatPresentasi pelatihan guru dr ayat
Presentasi pelatihan guru dr ayat
 
Pengumuman kabupaten kudus.scan
Pengumuman kabupaten kudus.scanPengumuman kabupaten kudus.scan
Pengumuman kabupaten kudus.scan
 
islamic worldview 15 feb upload slideshare
islamic worldview 15 feb upload slideshareislamic worldview 15 feb upload slideshare
islamic worldview 15 feb upload slideshare
 
Jadwal latsar CPNS
Jadwal  latsar CPNSJadwal  latsar CPNS
Jadwal latsar CPNS
 
3 manaj-islami-2 + trans
3   manaj-islami-2 + trans3   manaj-islami-2 + trans
3 manaj-islami-2 + trans
 
2 manajemen islami
2  manajemen islami2  manajemen islami
2 manajemen islami
 
1 managing in global environment
1 managing in global environment1 managing in global environment
1 managing in global environment
 
Sri suwanti - Akuntansi Pemerintahan Daerah neraca persediaan,at dan kdp
Sri suwanti - Akuntansi Pemerintahan Daerah neraca persediaan,at dan kdpSri suwanti - Akuntansi Pemerintahan Daerah neraca persediaan,at dan kdp
Sri suwanti - Akuntansi Pemerintahan Daerah neraca persediaan,at dan kdp
 
Sri suwanti jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
Sri suwanti    jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan DaerahSri suwanti    jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
Sri suwanti jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
 
SRI SUWANTI - LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN LAPORAN OPERASIONAL
SRI SUWANTI - LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN LAPORAN OPERASIONALSRI SUWANTI - LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN LAPORAN OPERASIONAL
SRI SUWANTI - LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN LAPORAN OPERASIONAL
 
Sri suwanti 01- konsep dan siklus akuntansi
Sri suwanti   01-  konsep dan siklus akuntansiSri suwanti   01-  konsep dan siklus akuntansi
Sri suwanti 01- konsep dan siklus akuntansi
 
SRI SUWANTI - ISU DAN PROGRAM TIM PENGGERAK PKK JAWA TENGAH 2016 - 2017
SRI SUWANTI - ISU DAN PROGRAM TIM PENGGERAK PKK JAWA TENGAH 2016 - 2017 SRI SUWANTI - ISU DAN PROGRAM TIM PENGGERAK PKK JAWA TENGAH 2016 - 2017
SRI SUWANTI - ISU DAN PROGRAM TIM PENGGERAK PKK JAWA TENGAH 2016 - 2017
 
SRI SUWANTI - MIP - Latihan 44
SRI SUWANTI - MIP - Latihan 44SRI SUWANTI - MIP - Latihan 44
SRI SUWANTI - MIP - Latihan 44
 
SRI SUWANTI - MIP - Latihan 43
SRI SUWANTI - MIP - Latihan 43SRI SUWANTI - MIP - Latihan 43
SRI SUWANTI - MIP - Latihan 43
 
SRI SUWANTI - MIP - Latihan 42
SRI SUWANTI - MIP - Latihan 42SRI SUWANTI - MIP - Latihan 42
SRI SUWANTI - MIP - Latihan 42
 
SRI SUWANTI - MIP - Latihan 41
SRI SUWANTI - MIP - Latihan 41SRI SUWANTI - MIP - Latihan 41
SRI SUWANTI - MIP - Latihan 41
 
SRI SUWANTI - MIP - Latihan 40
SRI SUWANTI - MIP - Latihan 40SRI SUWANTI - MIP - Latihan 40
SRI SUWANTI - MIP - Latihan 40
 
SRI SUWANTI - MIP - Latihan 39
SRI SUWANTI - MIP - Latihan 39SRI SUWANTI - MIP - Latihan 39
SRI SUWANTI - MIP - Latihan 39
 
SRI SUWANTI - MIP - Latihan 38
SRI SUWANTI - MIP - Latihan 38SRI SUWANTI - MIP - Latihan 38
SRI SUWANTI - MIP - Latihan 38
 

Dernier

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 

Dernier (8)

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 

HUBUNGAN PEMERINTAH DAN RAKYAT

  • 1.
  • 3.  Sbg SUATU PROSES, ILMU MERUPAKAN AKTIVITAS PENELITIAN, DISKUSI DAN CERAMAH ILMIAH  SBG SUATU PROSEDUR, ILMU MRP METODE ILMIAH  SBG SUATU PRODUK, ILMU MRP PENGETAHUAN YG SISTEMATIS
  • 5.  . Ontologi epistemologi aksiologi Hakikat ilmu pemerintah yg dikaji Bagaimana cara memproleh pengetahuan yg benar dr ilmu pemerintahan Mengapa ilmu itu ada, serta nilai kegunaannya bg kehdpn manusia
  • 6.  Suria Sumatri  3 asumsi Objek empiris Menganggap objek ertentu mempunyai keserupaan entuk, struktur, sifat Klasifikasi perbandingan Suatu benda tidak mengalai perubahan dalam jangka waktu tertentu Menganggap gejala bukan merupakan suatu kebetulan 1. Objek materia : negara 2. Objek forma : hubungan antar negara dgn rakyat dlm konteks kewenangan dan
  • 7.  Suria Sumatri  3 asumsi Objek empiris Dpt di Klasifikasi tidak berubah dalam waktu tertentu gejala/ bukan kebetulan
  • 8. Dpt di Klasifikasi tidak berubah dalam waktu tertentu gejala/ bukan kebetulan Bentuk, susunan, sifat Negara kesatuan, sentralisasi, desentralisasi, Federsi, monarki, oligarki, koloni, perwalian, mandat, domonion, dll, Aristokrasi, timokrasi, oligarki, demokrasi, tirani, monarki, politea, demokrasi Ada aturan yang berlaku dalam jagka waktu tertentu, UUD 45, ta MPR, UU, PP, Keputusan Pres, Peraturan Daerah Hubungan antara pemerintah dan yang diprintah
  • 9.  Hub pem- rakyat, hak kewajiban  bentuk negara dan sistem politik  konteks kewenangan  Pelayanan Kesatuan, federasi, republik, kerajaan, Pol LN, Hankam, Peradilan, Monoter dan Fiskal, agama Pertanian, kelautan, pe hutan kebun, perindust penanaman modal, tena permukiman, perhubun politik dn, adm publik, peimbangan keu, kepen penerangan Pelayanan publik kesehatan, jasa angkutan, perijinan, migrasi,
  • 10.  Mempelajari Bagaimana pemerintah berhubungan dengan rakyat, hak serta kewajiban  Pola hubungan bagaimana yg seharusnya dilakukan oleh pemerintah dgn rakyatnya (tergt bentuk negara dan sistem politik)  konteks kewenangan yg dijalankan oleh pemerintah scr sah, berdrskn hukum (max weber : tradisional, kharimatik, rasional)  Pemberian pemerintah kpada rakyat , hub internas,trantib, pemenuhan kebutuhan dasar, lapangan pekerjaan, fasilitas umum, pelayanan residual sesuai kbthn masy
  • 11. Kewenangan tradisional,  Kewenang kharismatik  Kewenangan rasional- dasar hukum,
  • 12. Kewenangan tradisional, krn tradisi ttt yg dipelihara sejak dulu, scr tradisional berkuasa, pada sistem sosial yg sederhana, pada lembaga yg di bangun sejak dulu  Kewenang kharismatik terbentuk karena adanya seseorang yg memiliki keunggulan , baik fisik, kecerdasan psikis maupun metapsikis kmd medpt pengkuan dr orang lain  Kewenangan rasional- dasar hukum, peraturan perundang-undangan
  • 13.  eklektik ,  terapan,  integratif :
  • 14. eklektik , ( tinj thd nilai2 positif ilmu pemerintahan) Sebagian besar bahannya berasal dari ilmu- ilmu pembantu seperti ilmu politik, sosiologi, ilmu hukum dlsb, kemudian disusun secara berdampingan dan berurutan menampilkan informasi2 yang bersifat paradigmatik konseptual, teoritis ataupun normatif. terapan  ( tinj thd mekanisme pencarian ilmu) Ilmu pemerintahan terapan berkaitan erat dengan praktek pemerintahan, dengan fungsi memperbaiki praktek-praktek penyelenggaraannya menuju pemerintahan yang baik. Ilmu pemerintahan terapan merupakan pengetahuan yang bersifat empiris, dengan memperhatikan aspek normatif. Ilmu pemerintahan terapan sangat terkait pada nilai-nilai setempat. integratif  Informasi yang dipetik dari berbagai disiplin yang berbeda-beda, disaring dan dipertimbangan kemudian diintegrasikan menuju ke arah yang terpadu. Pengetahuan baru yang terintegrasi secara paradigmatik maupun secara teoretis berbeda sama sekali dengan disiplin ilmu yang semula merupakan induknya.
  • 15.  hubungan rakyat -org tertinggi negara (pemerintah) dalam konteks kewenangan dan pemberian pelayanan publik.  Mempelajari bagaimana melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan pd saat dibutuhkan ybs (T. Ndraha)
  • 16.  proses  metode keilmuan.  menjelaskan ciri khas ilmu pem.  pengujian empiris
  • 17.  Membahas secara mendalam segenap proses untuk memperoleh pengetahuan.  Ilmu mrp pengetahuan yg didapat mll proses tertentu yg disebut metode keilmuan.  Episistemologi ilmu pemerintahan berkaitan dengan dengan metodologi ilmu pemerintahan dan dapat menjelakan ciri khas ilmu pemerintahan  Dinilai berdasarkan pengujian empiris  Ciri khas ilmu pemerintahan :  berkaitan dengan kekuasaan yg sah  Melingkupi kepentingan orang banyak / masyarakat luas  Berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masy  Syarat dengan nilai  Berdasarkan kaidah empirik
  • 18.  1. Skeptisisme 2. Rasional 3. Empirisme 4. Perpaduan antara Rasionalisme dan Empirisme
  • 19.  1. Skeptisisme Meragukan kemungkinan menemukan sesuatu yg sungguh sungguh benar. Didukung ol kaum sofis Karya ilmiah: sintesa pengetahuan manusia 2. Rasional Dengan menggunakan prosedur tertentu dr akal manusia, ditemukan pengetahuan yg dalam dan tdk mungkin salah (di cari dalam pikiran plato descrates)
  • 20. 3. Empirisme Semua basis pengetahuan manusia adalah pengalaman indrawi Locke, berkeley, hume 4. Perpaduan antara Rasionalisme dan Empirisme Barangkat dr alam pikiran diakhiri dengan pengalaman indrawi dan sebaliknya
  • 21.  Apa perbedaan antara pengetahuan dengan opini yang benar?  Bagaimana mencari pembenaran atas pernyataan bahwa kita mengetahui sesuatu?  Haruskah kita mengatakan bahwa seluruh apa yg kita ketahui pada suatu waktu tertentu, merupakan semacam sruktur yg mempunyai dasar pd apa yg kebetulan secara langsung pada waktu itu?  Apa yg kita ketahui dan seberapa jauh pengetahuan kita?  Apa itu kebenaran akal?  Problema metafisis  Problem kebenaran
  • 22.  Apa perbedaan antara pengetahuan dengan opini yang benar? (Opini ; ide utk menjelaskan kecenderungan (preferensi) thd perspektif dan ideologi akan tetapi tidak bersifat objektif, blm ada pembuktian)  Bagaimana mencari pembenaran atas pernyataan bahwa kita mengetahui sesuatu?----- pembuktian (things you cant prove but ppl beleive : Aliens, astrology zodiak, ghost, karma, intuitions, fate distiny life, religious text, god )  Haruskah kita mengatakan bahwa seluruh apa yg kita ketahui pada suatu waktu tertentu, merupakan semacam sruktur yg mempunyai dasar pd apa yg kebetulan secara langsung pada waktu itu?  (siklus polibios : monarki- penyimpangan- tirani, - aristokrasi-penyimpangan- oligarki- demokrasi- penyimpangan- penyimpangan- okhlorasi- monarki)  Apa yg kita ketahui dan seberapa jauh pengetahuan kita? (- Penelitian 2, menemukan hal baru)  Apa itu kebenaran akal?  (instinck, ego, super ego,  Logis = masuk akal, mencakup rasional dan supra rasional  Rasional ; yang masuk akal dan kebenaran sesuai dengan hukum alam  Mengapa pesawat bisa terbang, beratnya ratusan ton?  Mengapa orang bisa berbicara lewat telephone?  Problema metafisis
  • 23.  Apa perbedaan antara pengetahuan dengan opini yang benar?  Bagaimana mencari pembenaran atas pernyataan bahwa kita mengetahui sesuatu?  Haruskah kita mengatakan bahwa seluruh apa yg kita ketahui pada suatu waktu tertentu, merupakan semacam sruktur yg mempunyai dasar pd apa yg kebetulan secara langsung pada waktu itu?  Apa yg kita ketahui dan seberapa jauh pengetahuan kita?  Apa itu kebenaran akal?  Problema metafisis  Problem kebenaran
  • 24.  Apakah kegunaan ilmu itu? Describe- explain-verify-predict-teory-
  • 25.  Apakak kegunaan ilmu itu?  Mendiskripsikan description  Menjelaskan, explanation  Memverifikasi, verification  Memprediksikan, prediction  Membentuk teori, theory formulation
  • 26. Fungsi keilmuan Tahap perkembangan keterangan deskripsi Tahap maju Telah banyak deskripsi ttg gejala/peristiwa pemerintahan dilakukan meskipun relatif tertinggal dibandingkan dgn perubahan gejala dan peristiwa pemerintahan ekplanasi Tahap tumbuh Sejalan dengan perkembanganilmu sosial yg banyak menggunakan pendekatan kuaitatif
  • 27. FUNGSI KEILMUAN TAHAP PERKEMBANGAN KETERANGAN Verifikasi Tahap Tumbuh Sejalan dengan perkembangan ilmu sosial yg banyak menggunakan pendekatan kualitatif prediksi Tahap perintisan Fungsi ini masih sangat terbatas dikembangkan diklangan ilmuwan pemerintahan karena kekurangan teori hukum dan asumsi
  • 28. FUNGSI KEILMUAN TAHAP PERKEMBANGAN KETERANGAN Formulasi teori Tahap awal Slama ini ilmu pem.an byk meminjam teori dari ilmu lain, ilmuwan pemerintahan sendiri kurang banyak menghasilkan teori akurat
  • 29.  Ilmu pemerintahan kekurangan konsep dan teori  Ilmu pemerintahan kurang pendukung dan peminat  Praktisi ilmu pemerintahan khususnya birokrasi sbg pengguna ilmu pemerintahan tidak memiliki tradisi menulis  Ilmu pemerintahan di anggap sebagai cabang dari ilmu politik  Ahli bidang ilmu pemerintahan kurang mendapat peghargaan dalam pengembangan karirnya
  • 30.  Memfasilitasi pembentukan asosiasi yg bergerak di bidang ilmu dan kemahiran pemerintah yg berwibawa  Menerbitkan jurnal ilmiah secara periodik  Memfasilitasi penelitian sosial bid pemerintahan  Megadakan seminar scr berkala  Memberikan bantuan biaya bantuan pengembangan ilmu pengetahuan
  • 31.  1950 : dibuka jurusn ilmu pemerintahan di UGM  Kajian dan tulisan ttg pemerintahan ada di dalam berbagai karya ilmiah di bidang hukum dan politik  Undip dan unpad
  • 32.  Literatur ilmu negara – UGM 1946  Belum ada contoh perguruan tinggi nasional  RHS Rechtshogeschool- kurikulum, mata kuliah historiche ontwikkeling der hendendaagsche staats intellegen als inleidend vak voor het positief staatsrect (sejarah perkembangan bangunan negara dewasa ini sgb mata uliah pengantar hukum tata negara positif), matakuliah lain, bagunan bangunan negara hindia belanda (lembaga negara seperti GG (Gouverneur General, VOC Verenigde Oost-indisce Compagne) Volskraad Raad Van Indie, dll)
  • 33.  Universitas Leiden – Belanda : fakultas hukum , mata kuliah staatleer, krn mata kuliah tsb terlepas dr hubungan kolonial (kolonialeverhoudingen)  Ilmu pemerintahan merupakan bagian dr ilmu hukum  Bersifat umum Mengenai pengertian pokok dan sendi pokok negara dan tata negara yg berlaku di indonesia sbg hukum positif.  Diadopsi sebagai mata kuliah di UGM dengan istilah ilmu- ilmu negara, tms ilmu-ilmu pemerintahan.  Pemakaian istilah ilmu negara dan pemerintahan dipakai setelah kemerdekaan
  • 34.  Buku Ilmu politik dipandang jg sbg buku yg mempelajari tentang ilmu pemerintahan  Anggapan Pakar politik adalah pakar ilmu pemeritahan  Pejabat pemerintahan tidak segan segan memposisikan diri sebagai pakar ilmu pemerintahan  Ilmu pemerintahan tidak berkembang, yg tampak adalah ilmu politik  Setelah th tujuhpuluhan ilmu pemerintahan mrp bagian dr ilmu politik (T. Ndraha, Affan Gaffar UGM, meriam Budiardjo UI)
  • 35.  Pengiriman putra putri terbaik ke eropa, amerika utk belajar pola pengembanganpemerintahan  Di eropa , amerika, ilmu pemerintahan merupakan bagian dr ilmu politik  Sbg bagian dr ilmu politik, Konstruksi, pola transfer ilmu pemerintahan sangat bergantung pada denominasi ilmu politik  Sampai abad 20 blm ada buku ttg pemerintahan pd kancah teoritik atau epistemologi.  Buku yg terbit adalah kebijakan publik dan implementasinya
  • 36.  Perjalanan panjang, perdebatan, persepsi ekslusif  Sbgan ilmuwan menganggap Ilmu pemerintahan adalah ilmu para pejabat yg telah ada, baik pada masa pemerintah kolonial maupun pada masa sekarang  Metode / pola untuk memposisikan IP yg berdiri sendiri.  Seminar khusus ttg ilmu IP dlm siste pendidikan dan peranannya dlm pembangunan nasional oleh IIP 1991
  • 37.  T. Ndraha Kybernologi, ilmu yg memiliki posisi akademik tertinggi seperti besturkunde di Belanda yg merupakan kiblat IP Indonesia.  Universitas satyagama 1995 – Magister Ilmu pemerintahan – Ermaya suradinata.  IIP dan Unpad – program S3 dengan kajian IP  Unjani 1998 – Pasca sarjana MIP  UIR pekanbaru 2007 Pascasarjana MIP
  • 38. N O GENERASI ILMU PEMERINTAHAN KARAKETERISTIK U TAMA 1 Generasi I (G1) s/d awal abad 18 Belum berbentuk ilmu yg utuh, br pengetahuan bersifat lokal 2 Generasi II (G2) s/d awal th 1950-an Bagian dr ilmu hukum, lebih banyak mempelajari aspek aspek hukum pemerintahan 3 Generasi III (G3) Tahun 1950-an s/d sekarang Bagian dari ilmu hukum, lebih banyak mempelajari relasi politik dan organisasi politik
  • 39. N O GENERASI ILMU PEMERINTAHAN KARAKETERISTIK U TAMA 4 Generasi IV ( G4) Tahun 1990 s/d Sekarang Mempelajari organisasi formal dengan kewenangan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat 5 Generasi V (G%) (embrional ..) Memadukan kewenangan dan pelayanan dengan prisip managemen modern
  • 40.
  • 41. 1. Ilmu adalah bagian dari pengetahuan dengan ciri- ciri: memiliki obyek tertentu, bersifat empiris, memiliki metodologi tertentu, sistematis, dapat ditransformasikan, bersifat universal dan bebas nilai. Jelaskan apa yang dimaksud ciri-ciri tersebut! 2. Jelaskan perkembangan ilmu sosial di negara Inggris 3. Jelaskan hubungan antara metodologi ilmu pemerintahan dan metodologi ilmu sosial 4. Jelaskan apa yang dimaksud ontologi, epistemologi dan aksiologi dan dihubungkan dengan ilmu pemerintahan! 5. Jelaskan perkembangan ilmu pemerintahan yang menjadi tiga kelompok besar! dikelompokkan
  • 42. 1. Ilmu adalah bagian dari pengetahuan dengan ciri-ciri: memiliki obyek tertentu, bersifat empiris, memiliki metodologi tertentu, sistematis, dapat ditransformasikan, bersifat universal dan bebas nilai. Jelaskan apa yang dimaksud ciri-ciri tersebut! 2. Jelaskan perkembangan ilmu sosial di negara Inggris 3. Jelaskan apa yang dimaksud ontologi, epistemologi dan aksiologi dan dihubungkan dengan ilmu pemerintahan!