Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas pentingnya reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme 2. Hal-hal pokok yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan antara lain asas-asas pemerintahan yang baik, kewenangan pemerintahan, dan larangan penyalahgunaan kewenangan 3. Tujuan dari reformasi biro

1. Setelah
Otonomi Daerah
Demokratisasi dan Good Governace

2. Pertanyaannya
1. Mengapa KKN dan politisasi masih tetap
merajalela?
2. Mengapa kinerja pemerintah tidak membaik?
3. Bagaimana dengan kualitas dan konsistensi
pelayanan publik?

3. Tiga hal yang harus diperhatikan
1. Regulasi yang menciptakan iklim organisasi
pemerintahan
2. Bagaimana birokrasi dijalankan.
3. Bagaiamana SDM aparatur.

4. 4
• Kompetitif
• Tangguh
• Berkepribadian
• Penduduk Tumbuh
Seimbang
• Berharkat
• Bermartabat
• Bermoral
• Memiliki jati diri
• Sehat
• Berpendidikan
Pemb
Manusia
Insan
Sumber
Daya
Pembangunan
KONSEP PEMBANGUNAN MANUSIA
RPJP

5. 5
Agama
Budaya
Pendidikan
Kesehatan
Gizi
Pert Penduduk
Olahraga
Insan
Sumber
Daya
Globalisasi
Demokratisasi
Desentralisasi
Good Governance
Penguatan Kelembagan
Keadilan dan
Kesetaraan gender
Dll…
Faktor Lain
yang Berpengaruh
Ekonomi
Hukum & HAM
SDA - LH
Infrastruktur
Dll..
Pembangunan
Manusia
Kelembagaan
Interaksi Pembangunan Manusia dengan Pembangunan
Bidang Lain

6. 6
Etos Kerja
Harkat
Martabat
Jatidiri
Saling percaya
Harmonis
Rukun
Akhlak Mulia
Orientasi Iptek
Bermoral
Sehat
Berpendidikan
Kompetitif
Tangguh
Kreatif
Kreatif
Kualitas hidup
Perempuan & Anak
Berpendidikan
Harmonis
Harmonis
Toleran
Saling percaya
Peran Pembangunan SDM terhadap Misi Pembangunan
Misi 1:
Berakhlak,
bermoral,
beretika,
berbudaya
Misi 2:
Bangsa
Berdaya
Saing
Misi 3:
Demokratis
berlandaskan
Hukum
Misi 4:
Aman,
Damai,
Bersatu
Misi 5:
Pemerataan
Pembangunan
& Berkeadilan
Misi 6:
Asri dan
Lestari
Misi 7:
Neg. kepulauan
yg mandiri,
maju, kuat
Misi 8:
Peran dalam
Pergaulan
Internasional
Maju
Mandiri
Adil
Makmur
Insan
SumberDaya
Jatidiri
Berpendidikan
Akhlak Mulia
Berpendidikan
Kompetitif

7. 7
ANALISA SITUASI
 Kondisi manusia
Indonesia saat ini
 Faktor-faktor yang
berpengaruh
 IPM, IPG, IKM
LINGKUNGAN STRATEGIS (Peluang dan Tantangan)
Demokratisasi
Desentralisasi
Kesinambungan fiskal
Kesetaraan gender
Globalisasi
Komitmen global
Penyakit lintas negara
Kelembagaan
ISU STRATEGIS
 Jumlah dan struktur
umur penduduk
 Karakter manusia
Indonesia
 Akses dan kualitas
pelayanan sosial dasar
 Kesenjangan
PEMBANGUNAN MANUSIA
INDONESIA
• Arah Kebijakan
• Strategi
• Program
• Kegiatan
LANDASAN HUKUM
•UUD 1945 - UU Kesehatan
RPJPN 2005-2025 - UU Pendidikan
RPJM 2005-2009 - dll
MANUSIA
INDONESIA
MASA DEPAN
Tangguh
Berkompetitif
Berakhlak Mulia
Bermoral
Sehat
Berpendidikan
SASARAN
RPJM
2010-2014
Kerangka Pikir Pembangunan Manusia Indonesia

8. REFORMASI
BIROKRASI
UU No. 39
Tahun 2008
Kementerian
Negara
UU No 25
Tahun 2009
Pelayanan
Publik
UU
Adminsitrasi
Pemerintahan
UU Aparatur
Sipil Negara
UU Sistem
Pengawasan
Intern
Pemerintah
SUDAH DIUNDANGKAN
SEDANG DIBAHAS
PERATURAN PERUNDANGAN YANG
MENDUKUNG REFORMASI
BIROKRASI

9. TUJUAN REFORMASI BIROKRASI 9
Pemerintahan
terbuka
berbasis IT
Pemerintahan
melayani dan
partisipatif
SDM Aparatur
yang kompeten
dan kompetitif
Efisiensi dan
Efektivitas
Pemerintahan
Tujuan Akhir
1. Bebas KKN
2. Akuntabel dan
berkinerja
3. Pelayanan publik
yang berkualitas

10. STRATEGI REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
10
Makro : Kerangka
Regulasi Nasional
UU Aparatur Sipil Negara
UU Administrasi Pemerintahan
UU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
1. Penataan Struktur Organisasi Pemerintah
2. Penataan Jumlah dan Distribusi PNS
3. Pengembangan Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka
4. Peningkatan Profesionalisasi PNS
5. Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi
6. Peningkatan Pelayanan Publik
7. Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur
8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri
9. Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur

11. KEDUDUKAN UU AP DALAM
HUKUM
Hukum PrivatHukum Publik
Hukum Tata
Negara
Hukum Adm
Negara
• UUD/Konstitusi
• UU tentang DPR/DPD
• UU Parpol
• UU Pemilu
HAN Umum HAN Khusus
• UU Kementerian Negara
• UU Pelayanan Publik
• RUU ASN*
• UU Pemerintahan Daerah
• UU Perpajakan
• UU Lingkungan Hidup
• UU Kepolisian
• UU PTUN (Peradilan Tata Usaha
Negara) (Hukum Formal)
• UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
(Hukum Materiil)**
• RUU Sistem Pengawasan Internal
Pemerintah (SPIP)***
Hukum Pidana

12. MAKSUD DARI UU-AP
Sebagai salah satu dasar hukum bagi:
 Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan;
 Warga masyarakat, dan
 Pihak-pihak lain yang terkait
Dalam upaya
meningkatkan kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan.

13. Landasan Filosofis
– Masyarakat berhak untuk mendapatkan
pelayanan dari birokrasi yang baik, efisien,
efektif dan berpihak pada kepentingan
masyarakat

14. Landasan Yuridis
– Indonesia adalah negara hukum, dimana
tindakan dan keputusan pejabat administrasi
pemerintahan harus berdasarkan pada hukum
dan peraturan perundang-undangan

15. Landasan Sosiologis
– Krisis nasional berkepanjangan yang melanda
Indonesia dibandingkan dengan negara lain juga
disebabkan kelemahan administrasi
pemerintahan (birokrasi) yang belum
menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan
yang baik.

16. TUJUAN UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
 Instrumen untuk menerapkan prinsip-prinsip Good
Governance seperti Partisipasi, transparansi,
akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektivitas
 Instrumen untuk mengurangi Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KKN)
 Menciptakan standar hukum administrasi pemerintahan
 Melindungi individu dari tindakan kesewenang-
wenangan dan maladministrasi dalam administrasi
pemerintahan
 Menjadikan azas-azas hukum dan praktek hukum
administrasi dalam norma hukum yang mengikat

17. TUJUAN DARI UU AP
 Menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
 Menciptakan kepastian hukum;
 Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang;
 Menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan;
 Memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan
aparatur pemerintahan;
 Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik; dan
 Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

18. Hal-Hal Pokok yang di atur dalam
UU AP
• Asas-asas umum pemerintahan yang baik;
• Kewenangan pemerintahan;
• Diskresi;
• Larangan penyalahgunaan wewenang;
• Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
• Prosedur administrasi pemerintahan;
• Keputusan;
• Upaya administratif;
• Ganti rugi;
• Pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan; dan
• Sanksi administratif.

19. 1. Perubahan mind set dan culture set aparatur penyelenggara
pemerintahan
2. Terbangunnya perubahan sistem penyelenggaraan
pemerintahan yang lebih modern dan mewujudkan
pemerintahan yang baik
3. Pencegahan terhadap KKN oleh Pejabat Pemerintahan sejak
sebelum keputusan dan tindakan pemerintahan ditetapkan .
4. Membangun kepercayaan masyarakat dan implikasinya pada
peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan
kerja dan mengurangi kemiskinan
19