Essai ini membahas tentang sistem hukum di Indonesia yang dianggap belum dewasa karena masih bergantung pada berbagai sumber hukum yang berbeda seperti hukum Eropa (terutama Belanda), hukum adat, dan hukum agama. Indonesia juga belum menetapkan sumber hukum utama meski Pancasila dan UUD 1945 seharusnya menjadi pedoman. Untuk mematangkan sistem hukum, dibutuhkan kontribusi dari lulusan perguruan tinggi huk

1. ESSAY PSKH
NAMA : SYIFA NADIA
SEMESTER : II
JURUSAN : AL- AHWAL ASY- SYAKHSIYYAH
JUDUL
Indonesia : Sistem Hukum yang Belum ‘Dewasa’
Indonesia merupakan salah satu negara yang paling banyak menganut sistem
hukum, hal ini ditunjukkan dengan terlihatnya begitu beraneka ragam sistem hukum
yang telah mewarnai Hukum di Indonesia, dimulai dari sistem hukum Eropa , hukum
Anglo saxon, hukum Adat, dan hukum Agama. Dari sekian banyak sistem yang
mempengaruhi sistem hukum Indonesia sebagian besar bersumber atau merujuk pada
sistem hukum Eropa khususnya ialah Belanda, mengingat bahwa Belanda telah
menjajah negeri ini kurang lebih 3 abad sehingga masuk akal jika meninggalkan begitu
banyak dinamika sejarah.
Kini penjajahan Belanda kepada Indonesia secara fisik telah berakhir. Namun
dengan berakhirnya penjajahan Belanda tersebut tidak serta merta tidak meninggalkan
dampak apapun untuk Indonesia, tidak terkecuali ialah meninggalkan jejaknya dalam
hal sistem hukum di Indonesia, karena cukup masuk akal , di jajah selama berabad-abad
tentunya pasti akan ada yang ditinggalkannya, dampaknya ialah Indonesia tidak bisa
lepas dari sistem hukum hasil produk Belanda.
Begitu berwarnanya sistem hukum di Indonesia tidak serta merta menjadikan
hukum di Indonesia menjadi kaya akan sumber hukum namun disamping itu juga
melahirkan problematika dalam sistem hukum nasional. Problematika sistem hukum
nasional ini ditandai dengan diterapkannya berbagai sistem hukum yang berbeda antara
satu dengan yang lainnya, sebagaimana telah disebutkan diatas terdapat beberapa sistem
hukum yang mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.
Jika dilihat secra general sistem hukum yang paling mendominasi warna dari
sistem hukum di Indonesia adalah sistem hukum Eropa khususnya adalah Belanda yang
secra yuridis masih berlaku . Sebagai contoh konkrit ialah di ranah pidana dengan

2. digunakannya unifikasi hukum pidana yang di berlakukan pada 1 januari 1918 hingga
sekarang , yang merupkan copy dari hukum pidana Belanda yang merupakan adopsi
dari hukum prancis yakni code penal dengan beberapa perubahan seperti hukuman mati
dan hukuman terendah di hapus. Padamulanya hukum pidana Belanda ini di berlakukan
untuk orang Eropa pada tahun 1867 lalu di bawa ke Indonesia dan terjadilah
pecampuran dengan hukum Indonesia. Maka dari itu sumber hukum pidana yang
digunakan adalah KUHPidana atau Wetboek van Strafrech (WvS).
Selanjutnya yakni ranah yang turut terpengaruhi oleh sistem hukum Belanda
adalah hukum perdata. Hukum perdata Indonesia terkodifikasi dalam kitab undang-undang
hukum perdata yang berasal dari Eropa, dibawa ke Indonesia oleh Belanda pada
masa penjajahan. Hukum perdata yang dibawa oleh Belanda ini berasal dari negara
Prancis. Ketika Prancis menjajah Belanda, hukum perdata Prancis diberlakukan di
Belanda sebagai negara jajahan Prancis. Dikarenakan Belanda kemudian menjajah
Indonesia , maka hukum perdata Belanda diberlakuakan di Indonesia. (Sri Harini
Dwiyatma, 2013 : 42) sedangkan Sumber pokok hukum perdata Belanda yang dibawa
ke Indonesia ialah kitab undang-undang sipil (KUHS) atau Burgerlijk Wetboek (BW)
yang sebagian besar -sebagaimana telah disebutkan pada paragraf sebelumnya-bersumber
dari hukum Prancis, yaitu code napoleon. Dengan ini maka di berlakukannya
hukum Belanda di Indonesia sesuai dengan asas konkordansi, yakni pemberlakuan
hukum negara penjajah pada negara jajahan.
Di samping itu, Indonesia , dengan mayoritas penduduknya yang beragama
Islam juga menggunakan sistem hukum Agama dalam sistem hukum yang
digunakannya, yakni penggunaan sistem hukum Islam. Hal ini terlihat dengan adanya
kompilasi hukum Islam berdasarkan inpres RI no. 1 / 1991, serta adanya undang-undang
yang mengatur pelaksanaan peradilan agama sebagaimana termaktub dalam
undang-undang no. 7 tahun 1989, perihal peraturan perkawinan yang termaktub dalam
undang-undang no 1 tahun 1974 , serta peraturan menganai pencatatan perkaawinan
sebagaimana termaktub dalam undang-undang no 22 tahun 1946.
Pemberlakuan sebagian hukum Islam ini telah banyak mengalami liku-liku
panjang karena untuk melegalkan hukum Islam ini , para penyuara hukum Islam harus
‘bersaing’ dengan para penyuara hukum Belanda, dimana keberadaan hukum Islam
terletak dibawah hukum hukum hasil produk Belanda, hal ini nampak pada pembatasan

3. perkara yang di pegang oleh peradilan Agama serta pembatasan wilayah peradilan
Agama yang kala itu hanya di berlakukan di wilayah Jawa dan Sumatera.
Melihat dari paparan di atas, sistem hukum di Indonesia mengalami beberapa
‘pencampuran’, dalam pandangan sederhana penulis, hal itu menunjukkan adanya ke
tidak ‘dewasa’an sistem hukum di Indonesia, mengapa? Sebab, Indonesia masih
bergantung dengan sumber-sumber hukum yang berbeda-beda, mengingat sistem
hukum di Indonesia sagat dipengaruhi oleh faktor-faktor masa lalu. Sehingga dari itu
Indonesia masih belum tegas sumber manakah yang akan dijadikan sumber hukum,
meski secara umum sumber dari hukum Indonesia adalah pancasila dan UUD 1945,
namun sayangnya asas-asas yang terdapat dalam pancasila tidak seluruhnya di
substitusikan ke dalam hukum Indonesia .
Indonesia memiliki begitu banyak para lulusan sekolah hukum, sehingga sudah
menjadi suatu keharusan dan juga harapan agar para lulusannya mampu berkontribusi
dalam praktik hukum agar mampu menghasilkan suatu produk hukum sehingga
‘kedewasaan’ hukum Indonesia setidaknya dapat terbangun oleh para pemuda-pemudanya
yang merupakan jembatan penting antara penyaluran teori ke praktik hukum
dalam rangka upaya pembangunan dan pengembangan hukum di Indonesia.

4. DAFTAR PUSTAKA
Bisri Ilham, Sistem Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2007
Dwiyatmi Harini Sri, Pengantar Hukum Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2013, cet.
1 ed. 2
Kurnia Slamet Titon, Pengantar Sistem Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 2009