Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
Similaire à KUALITAS PELAYANAN
Similaire à KUALITAS PELAYANAN (20)
Dernier
Dernier (20)
KUALITAS PELAYANAN
- 1. KEBIJAKAN MUTU & AKREDITASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
- 2. 2
- 3. TEMA, PRIORITAS, PENGARUSUTAMAAN & KAIDAH RPJMN 2020-2024
- 4. KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN SDM - RPJMN 2020-2024 PN III: Peningkatan SDM Berkualitas & Berdayasaing
- 5. Fokus Pembangunan PN III : Peningkatan SDM Berkualitas & Berdaya Saing
- 6. Program Prioritas & Kegiatan Prioritas dalam PN III : Peningkatan SDM Berkualitas & Berdaya Saing
- 7. Proyek Prioritas & Kegiatan Prioritas dalam Program Prioritas Peningkatan Akses & Mutu Pelayanan Kesehatan
- 9. PENURUNAN AKI & STUNTING SEBAGAI MAJOR PROJECT (Rp. 26 T)
- 10. Proyek Prioritas Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan
- 11. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN SASARAN INDIKATOR RENSTRA TARGET RENSTRA 2020-2024 2020 2021 2022 2023 2024 Meningkatnya akses dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan Persentase FKTP terakreditasi 65 70 80 90 100 Persentase RS terakreditasi 80 85 90 95 100
- 12. PEMBINAAN MUTU DAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN SASARAN INDIKATOR RENSTRA TARGET RENSTRA 2020-2024 2020 2021 2022 2023 2024 Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang siap diakreditasi Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan yang memenuhi persyaratan survei akreditasi 1028 751 1050 1169 891 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang memenuhi persyaratan survei akreditasi 4478 4009 4720 6110 5706 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang memenuhi persyaratan survei akreditasi 151 228 307 399 500 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan pengukuran mutu pelayanan kesehatan 20 40 50 60 70
- 15. “ Without quality, Universal Health Coverage (UHC) remains an empty promise.” Pelayanan kesehatan yang bermutu rendah berbahaya bagi pasien, membuang uang danhttps://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2214-109X%2818%2930394-2 QUALITY AS A FUNDAMENTAL FEATURE OF UNIVERSAL HEALTH COVERAGE Utilization x Quality = Health
- 16. UNIVERSAL HEALTH COVERAGE 4 DIMENSI UHC: 1.SEBERAPA BESAR PROSENTASE PENDUDUK YANG DIJAMIN 2.SEBERAPA LENGKAP PELAYANAN YANG DIJAMIN 3.SEBERAPA BESAR PROPORSI COST SHARING OLEH PENDUDUK 4.MUTU : MUTU PELAYANAN KESEHATAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE MERUPAKAN SISTEM KESEHATAN YANG MEMASTIKAN SETIAP WARGA DALAM POPULASI MEMILIKI AKSES YANG ADIL TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN PROMOTIF, PREVENTIF, KURATIF, DAN REHABILITATIF BERMUTU DENGAN BIAYA TERJANGKAU. ( WHO) PENTAHAPAN CAKUPAN UNIVERSAL SANGAT DIPENGARUHI OLEH DUKUNGAN POLITIK KONSENSUS PENDUDUK, DAN KEMAMPUAN KEUANGAN SUATU NEGARA. 3 DIMENSI UHC: 1. SEBERAPA BESAR PROSENTASE PENDUDUK YANG DIJAMIN 2. SEBERAPA LENGKAP PELAYANAN YANG DIJAMIN 3. SEBERAPA BESAR PROPORSI COST SHARING OLEH PENDUDUK TAHUN 2015 TAHUN 2018 QUALITY
- 17. Poor Quality Care is bigger killer than Insufficient access to care THE LANCET Global Health ( 2018)
- 18. Sumber: Kruk ME, et al. Mortality due to low-quality health systems in the universal health coverage era: a systematic analysis of amenable deaths in 137 countries. Lancet.2018 PENELITIAN TENTANG MUTU PELAYANAN KESEHATAN DI 137 NEGARA 8,6 Juta kematian yang dapat dicegah 5 Juta Kematian akibat mutu pelayanan rendah 3,6 Juta Kematian akibat tidak memanfaatkan pelayanan kesehatan
- 19. Sumber: SRS, Kematian ibu bergeser ke RS
- 20. Empowared people and communities Multisectoral policy and action Integrated health services prioritizing essential public health functions and primary care Complementary domains Relationship between quality primary health care and achievement of universal health coverage (World Health Organization 2018)
- 22. COMPUTER REPAIR & SUPPORT 1 . Akses dan mutu pelayanan kesehat 2. Ketersediaan & kepatuhan terhadap standar mutu klinis & Keselamatan Pasien ISU STRATEGIS MUTU PELAYANAN KESEHATAN - Jumlah & distribusi fasilitas kesehatan & SDM - Ketersediaan sarpras, alkes & SDM - Definisi & dimensi mutu pelayanan belum seragam - Tata kelola klinis, akses PNPK - KP & pelayanan kesehatan masyarakat (terkait konteks UKM & UKP) 3. Budaya mutu di Faskes & Program - Belum ada Upaya peningkatan mutu di Faskes - Seluruh Faskes belum terakreditasi - Akreditasi blm sepenuhnya mendorong budaya mutu - Pemahaman standar akreditasi - Budaya peningkatan mutu Program 4. Peran dan pemberdayaan pasien, keluarga dan masyarakat Masyarakat yang pasif Pemahaman & literasi masy. tentang mutu & KP Ketersediaan informasi & akses 5. Penguatan tata kelola, struktur organisasi mutu & sistem kesehatan lainnya - Tata kelola & regulasi terfragmentasi blm spesifik - Peran & tanggung jawab di Pusat & Daerah - Keterkaitan JKN 6. Komitmen Pemerintah Pusat, Daerah & Pemangku Kebijakan - Komitmen Pemerintah Pusat & Daerah terkait anggaran mutu - Peran pemangku kepentingan - Advokasi 7. Data, Indikator, Sistem Informasi & pengembangan pemanfaatannya - Berbagai Lembaga mengembangkan indikator mutu & tdk terintegrasi - Sistem informasi yg beragam & tdk terintegrasi - Penelitian yg berbasis Lembaga - Pemanfaatan untuk pengambil keputusan - Sistem monev & efektivitas peningkatan mutu 2. Meningkatkan kepatuhan seluruh penyedia pelayanan pemerintah dan swasta terhadap standar mutu klinis dan keselamatan pasien-masyarakat 5. Menguatkan regulasi tata kelola, struktur organisasi, sumber daya dan peran seluruh komponen dalam sistem kesehatan nasional PERUMUSAN STRATEGI MUTU 7. Mendorong pengukuran mutu, penelitian dan pemanfaatan informasi strategis 6. Meningkatkan komitmen pemerintah pusat, daerah dan pemangku kepentingan 1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang bermutu dan mengutamakan keselamatan pasienmasyarakat 3. Mendorong budaya mutu di fasilitas pelayanan kesehatan dan pada pelaksanaan program kesehatan 4. Memberdayakan pasien, keluarga dan masyarakat P R O G R A M
- 23. ISU STRATEGIS MUTU PELAYANAN KESEHATAN (MENURUT DIMENSI MUTU) 6 5 3 1 2 4 EFFECTIVE 1. Sistem monev untuk menilai efektivitas program peningkatan mutu blm berjalan baik 2. Peran & tanggungjawab organisasi pusat & daerah blm jelas 3. Pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan belum jelas SAVE 1. Mutu & KP belum menjadi budaya yang berkelanjutan 2. Sarpras blm sepenuhnya mendukung KP & berpotensi menyebabkan insiden KP 3. Tata kelola klinis & PNPK belum sepenuhnya dipatuhi PEOPLE - CENTERED 1. Masih ada beberapa kepentingan yg diutamakan pd pelayanan pasien sehingga mutu & KP bukan yg utama 2. Masih ada Nakes yg blm melibatkan pasien & keluarganya dlm keputusan terkait proses pengobatan 7 TIMELY 1. Masih ada hambatan akses ke Faskes yg sesuai kebutuhan pasien 2. Masih adanya kebingungan terkait sistem rujukan, rujukan berjenjang & rujukan kompetensi 3. Waktu kerja dokter yg bersinggungan di beberap Faskes 4. Waktu tunggu lama di unit pelayanan Faskes EQUITABLE 1. Jumlah & distribusi Faskes & Nakes belum merata INTEGRATED 1. Berbagai Lembaga mengembangkan indikator & tidak terintegrasi 2. Sistem informasi yg beragam & tidak terintegrasi 3. Tata kelola & regulasi terfragmentasi, belum spesifik 4. Pengelolaan pasien yg melibatkan interprofesi kurang berjalan baik EFFICIENT 1. Tools untuk kendali mutu & kendali biaya seperti clinical pathway & audit medis belum sepenuhnya dilaksanakan 2. Terdapat beberapa potensi fraud di era JKN yg dilakukan oleh Nakes
- 24. DEFINISI MUTU PELAYANAN KESEHATAN Tingkat Layanan Bagi Individu Dan Populasi Yang Dapat Meningkatkan Keluaran (Outcome) Kesehatan Yang Optimal, Diberikan Sesuai Dengan Standar Pelayanan, Perkembangan Ilmu Pengetahuan Terkini Serta Memperhatikan Hak Dan Keterlibatan Pasien-masyarakat. (The degree to which health services for individuals and populations increase the likelihood of desired health outcomes and are consistent with current professional knowledge (IOM, 2001) )
- 27. MEMUDAHKAN PENGUKURAN & EVALUASI SEBAGAI BAGIAN DARI PENINGKATAN BERKELANJUTAN
- 28. Mekanisme Penjaminan Mutu • Registrasi Ijin pendiriaan •Lisensi •Otorisasi yang diberikan Pemerintah kepada individu / organisasi utk melakukan praktek profesinya • Organisasi telah memenuhi standar minimal kesehatan dan keselamatan Ijin Operasional Pendampingan Akreditasi •Menilai dan memberikan pengakuan bahwa organisasi telah memenuhi standar yang ditetapkan •Standar akredtasi : kondis optimal & dapat dicapai serta dirancang utk mendorng upaya peningkatan mutu berkelanjutan dalam organisasi Akreditasi Reakreditasi
- 29. KOMPETENSI FASYANKES Sarana PELAYANAN KESEHATAN Prasarana Alat Kesehatan Farmasi Sumber Daya Kesehatan Mutu melalui akreditasi RS KOMPETENSI PROFESIONAL KOMPETENSI MANAJERIAL KEPEMIMPINAN KLINIS KEMAMPUAN TEKNIS MEDIS DISTRIBUSI AKSES DAN MUTU KOMPETENSI INTERPROFESIONAL Sistem Pelayanan dan sistem rujukan STANDAR PELAYANAN KESEHATAN PMK 1438 TAHUN 2010 IZIN PRAKTIK DAN PELAKSANAAN PRAKTIK KEDOKTERAN PENATAAN KOMPETENSI FASKES 29
- 30. KEBIJAKAN MUTU & AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN UU 36 /2009 TENTANG KESEHATAN • PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DILAKSANAKAN SECARA BERTANGGUNG JAWAB, AMAN, BERMUTU, SERTA MERATA & NON DISKRIMINATIF (PS 19) • PEMERINTAH WAJIB MENETAPKAN STANDAR MUTU PELAYANAN KESEHATAN, PASAL 55 (1) • STANDAR MUTU PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH (PS 55 AY 2) MUTU KESELAMATAN PASIEN PMK 11/2017 Pasal 5 AYAT 1. SETIAP FASKES WAJIB MENYELENGGARAKAN KESELAMATAN PASIEN Ayat 2. Pembentukan sistem pelayanan yang menerapkan: a. Standar keselamatan pasien b. Sasaran keselamatan pasien c. Tujuh langkah menuju keselamatan pasien Pasal 3 (1) Setiap Fasyankes wajib menyelenggarakan K3 di Fasyankes Pasal 11 (4) Penilaian eksternal K3 di Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui akreditasi Fasyankes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERMASUK PASIEN PMK 75/2014 PASAL 39 (1) Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan, Puskesmas Wajib Diakreditasi Secara Berkala Paling Sedikit 3 (Tiga) Tahun Sekali. PMK 27/2017 PASAL 3 (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus melaksanakan PPI. (2) PPI sebagaimana dilaksanakan melalui penerapan: • prinsip kewaspadaan isolasi (kewaspadaan standar dan berdasarkan transmisi); • penggunaan antimikroba secara bijak; dan • bundles PPI
- 31. KERANGKA KEBIJAKAN DAN STRATEGI MUTU NASIONAL YANG DIREKOMENDASIKAN WHO Sumber: Handbook for national quality policy and strategy: a practical approach for developing policy and strategy to improve quality of care. Geneva: World Health organization; 2018 Saat ini Kementerian Kesehatan sedang menyusun dokumen Kebijakan dan strategi mutu nasional
- 32. BUDAYA MUTU… “AN ORGANIZATION WICH CREATE A WORKING ENVIRONMENT”: WICH IS OPEN PARTICPATIVE WHERE IDEAS AND GOOD PRACTICE SHARE WHERE EDUCATION AND RESEARCH ARE VALUE WHERE BLAME IS USED EXEPCIONALLY
- 33. Reaksi Organisasi Terhadap Akreditasi Pemberitahuan Panik Bongkaran / Lembur Penilaian Komitmen Dekomitmen Pemberitahuan Merapikan Penilaian Melanjutkan Hidup?
- 35. Clinical Treatment Process Patient Perception Of Care Nationally Recorded Clinical Outcomes
- 36. 117 1145 4354 2195 Status Kelulusan Paripurna Utama Madya Dasar 2014 2015 2016 2017 2018 PERKEMBANGAN JUMLAH PUSKESMAS Sumber : Dit Mutu & Akreditasi Yankes Juli 2019 Des2015 Des2017 Des2018 Septmber2019 Des2016 100 4223 7518 7811 1484 2019
- 37. 6 142 525 DISTRIBUSI KELULUSAN PUSKESMAS REAKREDITASI PER 30 SEPT 2019 TURUN TETAP NAIK DARI 673 PUSKESMAS YANG REAKREDITASI SEBANYAK 525 (80%) MENGALAMI PENINGKATAN STATUS KELULUSAN • 62 (11,8%) LULUS PARIPURNA • 320 (61 %) LULUS UTAMA • 143 (27,2%) LULUS MADYA PER 30 SEPTEMBER 2019
- 38. 60 44,9 30,2 32,2 28,1 34 43,6 58,5 56,2 55,7 4 10 10,6 10,8 14,7 2 1,4 0,6 0,8 1,50 10 20 30 40 50 60 70 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TREND TINGKAT KELULUSAN AKREDITASI PUSKESMAS (DALAM PERSENTASI) DASAR MADYA UTAMA PARIPURNA TREND TINGKAT KELULUSAN AKREDITASI PUSKESMAS PER 30 SEPTEMBER 2019 • TREND KELULUSAN DASAR DAN MADYA CENDERUNG MENURUN SEMENTARA TINGKAT KELULUSAN UTAMA DAN PARIPURNA CENDERUNG MENINGKAT • TREND TERSEBUT MENUNJUKAN ADANYA PROSES PERBAIKAN MUTU DI PUSKESMAS
- 39. 350 700 1400 2800 5600 93 1308 3447 5385 5414 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2015 2016 2017 2018 2019 JUMLAH KUMULATIF KECAMATAN YANG MEMILIKI MINIMAL 1 PUSKESMAS TERSERTIFIKASI AKREDITASI (30 September 2019) TARGET CAPAIAN 5518 26,5% 186,9% 246,2% 192,3% 98,5 %
- 40. 1 2 3 8 2 7 10 11 Dasar Madya Utama Paripurna Total Klinik Pratama 6543 30 6513 00 Tahun 2019 Terakreditasi Belum
- 41. DASAR PERUBAHAN STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS • SIMPLIFIKASI • PRIORITAS KESEHATAN NASIONAL • UKM ESENSIAL • PERATURAN PERUNDANGAN • ISSUE2 GLOBAL • STANDAR PRIMARY HEALTH CARE - JCI BAB 1. KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP) BAB 2. PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) BAB 3 . PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN DAN PENUNJANG (UKPP) BAB 4. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL BAB 5. PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS (PMP) 9 BAB, 42 STANDAR, 168 KRITERIA, 776 EP 5 BAB, 37 STANDAR, 132 KRITERIA, 510 EP
- 42. Standar & Instrumen Akreditasi Puskesmas II/2019 SASARAN KESELAMATAN PASIEN PENCEGAHAN & PENGENDALIAN INFEKSI MANAJEMEN FASILITAS KESEHATAN PENGUKURAN INDIKATOR MUTU MENJAMIN MUTU & KESELAMATAN PASIEN & MASYARAKAT
- 43. Surveior Kepemimpinan Manajeman Kesehatan Surveior Upaya Kesehatan Perseorangan & Penunjang • Kepemimpinan & Manajemen Puskesmas • Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Prioritas Nasional • Peningkatan Mutu Puskesmas • Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan Dan Penunjang • Program Prioritas Nasional • Peningkatan Mutu Puskesmas STANDAR & INSTRUMEN AKREDITASI PUSKESMAS TAHUN 2019 293 EP Atau 265 EP Atau 293 EP 203 EP Atau 231 EP Atau 231 EP
- 44. Pembawa Perubahan Perbaikan Fasilitas Kesehatan PPI SKP K3 Mutu PPN PIS-PK Upaya Kesehatan Perseorangan Manajemen Puskesmas Upaya Kesehatan Masyarakat MFK
- 45. Peningkatan Kompetensi Surveior Standar & Instrumen Akreditasi Puskesmas Tahun 2019 SUCCESS UJI KOMPETENSISTANDAR EDISI 1 TAHUN 2015 9 BAB 776 EP MANAJEMEN PUSKESMAS MANAJEMEN PROGRAM PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PIS-PK MFK MUTU K3 SKP PPI Surveior Akreditasi FKTP Tersertifikasi SIAP 2019
- 46. Hasil Uji Kompetensi 138 7 00 Makassar (145 org) Tidak lulus Lulus 170 18 0 0 Semarang (188 org) Tidak Lulus Lulus
- 47. Pentingnya perubahan untuk menuju kondisi lebih baik KATALIS Pemberi alternatif solusi terhadap kendala dalam melakukan perubahan PEMBERI SOLUSI Membina hubungan pihak – pihak terkait dalam proses perubahan MEDIATOR Menghubungkan pegawai dengan pemangku kebijakan PENGHUBUNG SUMBER DAYA Vision Energizing People Communication Charisma Competence7 ROLE MODEL
- 48. Kesimpulan • Kualitas pelayanan adalah jawaban yang mutlak dalam rangka mempertahankan eksistensi mutu pelayanan • Surveior akreditasi FKTP harus dapat terus meningkatkan kompetensinya terhadap ilmu dan pengetahuan serta penggunaan teknologi • Surveior akreditasi FKTP harus menjadi Agent Of Change untuk fasilitas kesehatan yang di survei maupun fasilitas kesehatan di domisili surveior
- 49. “
- 50. www.yankes.kemkes.go.id www.facebook.com/ditjen.yankes @ditjenyankes@ditjenyankes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 Kav 4-9 Jakarta Selatan TERIMA KASIH
Notes de l'éditeur
- Presiden RI Bapak Joko Widodo, dalam Pidatonya mengenai Visi Indonesia pada tanggal 14 Juli 2019 menyatakan bahwa Pembangunan SDM menjadi kunci masa depan Indonesia. Titik awal pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan ibu, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, menurunkan stunting-kematian ibu-kematian bayi, meningkatkan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan mendukung diaspora bertalenta tinggi. Golongan tersebut merupakan peluang emas untuk mencetak SDM Indonesia yang unggul ke depan. Oleh karenanya fokus prioritas pembangunan kesehatan diarahkan untuk menyiapkan generasi emas Indonesia. Ada 7 Fokus Pembangunan atau Arah Kebijakan dalam dalam RPJMN 2020 – 2024 terkait Peningkatan SDM Berkualitas dan Berdaya saing yang terkait kesehatan adalah pada arah kebijakan 3 meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (UHC).
- Bapak dan Ibu sekalian, berikut adalah Tema RPJMN ke – 4 sebagaimana tercantum dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL 2005 – 2025 yaitu Indonesia Berpenghasilan menengah – tinggi yang sejahtera adil dan berkesinambungan dengan pengarusutamaan pada Kesetaraan Gender, Pembangunan Berkelanjutan, Tata Kelola, Moda Sosial Budaya dan Pembangunan Transformasi Digital. Membangun Kemandirian, menjamin Keadilan, dan Menjaga Keberlanjutan perlu diperhatikan sebagai kaidah penyusunan rencana pembangunan jangka menengah. Dari ke – 7 Prioritas RPJMN IV 2020 – 2024, Sektor kesehatan memiliki peran dan tanggungjawab pada prioritas ke – 3: Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing.
- Dalam Kerangka Pikir Pembangunan SDM – RPJMN 2020 – 2024. Dengan Prioritas Nasional Peningkatan SDM Berkualitas dan berdaya saing Untuk mencapai manusia yang berkualitas dan berdaya saing saing dengan SDM sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan bermartabat dipopang oleh 3 piliar anatara lain : Layanan Dasar dan Perlindungan Soaisal, Produktifitas dan Pembangunan Karakter. Dimana Kesehatan menopang dan bagian dari Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial
- Ada 7 Fokus Pembangunan atau Arah Kebijakan dalam dalam RPJMN 2020 – 2024 terkait Peningkatan SDM Berkualitas dan Berdaya saing yang terkait kesehatan adalah pada arah kebijakan 3 meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (UHC).
- Kementerian Kesehatan bertanggungjawab terkait dalam 2 program priotitas dan kegiatan prioritas yang terkait penguatan pelaksanaan perlindungan sosial yaitu JKN dan bantuan sosial dam subsidi tepat sasaran Kemudian dalam program priotitas dan kegiatan prioritas yang terkait akses dan mutu pelayanan kesehatan yaitu peningkatan kesehatan Ibu Anak KB dan kesehatan reproduksi, Percepatan perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pengendalian penyakit, penguatan Germas, penguatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.
- Kegiatan priotas untuk program prioritas peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan adalah terdiri dari 5 prioritas sebagaimana tercantum dalam slide berikut ini
- Arah kebijakan RPJMN lima tahun mendatang adalah : Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care); dan Peningkatan upaya promotif dan preventif yang didukung oleh inovasi dan teknologi. Kita sadari, investasi kesehatan itu jauh lebih penting dibandingkan dengan apabila telah terjadi suatu kesakitan. Untuk itu, upaya promotif dan preventif menjadi fokus utama pada RPJMN 2020 – 2024. Ada 5 strategi dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju UHC yaitu Peningkatan KIA, KB dan Kespro Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Peningkatan Pengendalian Penyakit Penguatan Germas Penguatan Siste Kesehatan dan POM Adapun sasaran pokok RPJMN 2020 – 2024 antara lain penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, penurunan prevalensi stunting, presentase FKTP dan RS terakreditasi:
- Mayor project pembangunan sectoral untuk 5 tahun ke depan diarahkan kepada percepatan penurunan angka kematian Ibu dan Stunting. Untuk itu berbagai proyek2 strategis yang terintegrasi dengan melibatkan K/L; Pusat – Daerah – BUMN dan mayarakat harus difokuskaN dalam penurunan AKI dan Stunting tersebut.
- Salah satu Arah Kebijakan dan Strategi yang ditetapkan untuk Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang difokuskan pada peningkatan upaya kesehatan masyarakat sebagai elemen pokok dari pelayanan kesehatan dasar yaitu penyempurnaan sistem akreditasi pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang digunakan sebagai acuan pemenuhan standar fasilitas pelayanan kesehatan
- INDIKATOR KINERJA PROGRAM
- INDIKATOR KINERJA KEGIATAN AKTIFITAS : Pembinaan Mutu & Akreditasi Yankes
- Segala upaya yang dilaksanakan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dimulai dari pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, penguatan akses terhadap pelayanan kesehatan, serta usaha promotif dan preventif ditujukan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Peningkatan derajat kesehatan mampu mendorong produktivitas dan kualitas hidup masyarakat, generasi masa depan mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang baik. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan angka harapan hidup dan indeks pembangunan manusia dari tahun ke tahun sebagaimana pada tabel diatas.
- Perlu diketahui bahwa apabila dikaitkan dengan kualitas SDM, maka memanjangnya Umur Harapan Hidup saja tidak cukup Yang penting adalah diperolehnya Umur yang Panjang tetapi Sehat Terus Dari Grafik ini, tampak bahwa semakin tinggi Umur Harapan Hidup, maka Tahun Hidup dengan menyandang sakit dan disabilitas akan semakin naik Dalam intervensi pembangunan kesehatan, maka tujuan yang ingin diraih adalah memanjangnya Umur Harapan Hidup tetapi juga diupayakan Tahun Hidup dengan Sakit dan Disabilitas juga semakin mengecil
- Bapak dan Ibu, WHO mendefinisikan, Universal health coverage sebagai sistem kesehatan yang bertujuan memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau World Health Organization (WHO) menambahkan bahwa 4 dimensi dalam pencapaian Universal Health Coverage yang digambarkan melalui kubus/gambar di atas. Ketiga dimensi Universal Health Coverage dapat diterjemahkan sebagai berikut yaitu: 1.seberapa besar jumlah penduduk yang dijamin, 2.seberapa lengkap pelayanan kesehatan yang dijamin 3.seberapa besar proporsi biaya langsung yang masih ditanggung oleh penduduk maksudnya semakin banyak dana yang disediakan, maka semakin banyak pula penduduk yang terlayani, sehingga semakin komprehensif paket pelayanannya serta semakin kecil proporsi biaya yang harus ditanggung oleh penduduk 4. Bagimana mutu pelayanan kesehatan (what is the quality of services delivered) Sistem pembiayaan kesehatan yang tepat untuk suatu negara adalah sistem yang mampu mendukung tercapainya UHC UHC dapat di capai secara bertahap, dimana pentahapan cakupan universal sangat dipengaruhi oleh dukungan politik konsensus penduduk, dan kemampuan keuangan suatu negara. Dan di Indonesia mengembangkan UHC melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial untuk menjamin pembiayaan kesehatan yang yang berkelanjutan.
- Hasil Riskesdas 2010 menunjukkan 70% ibu hamil telah melakukan pemeriksaan kehamilan K4, meningkat menjadi 73% tahun 2016 dan 74,1% pada tahun 2018. Cakupan persalinan di fasyankes memiliki tren peningkatan dari 66,7% pada tahun 2010 menjadi 79,3% pada tahun 2018. Cakupan indikator kesehatan ibu menunjukkan peningkatan tetapi tidak disertai dengan perbaikan AKI mengindikasikan masih rendahnya tata kelola dan kualitas pelayanan ANC dan persalinan, sistem rujukan yang tidak efektif serta ketidaksiapan FKTP mendeteksi ibu hamil dengan risiko tinggi dan stabilisasi ibu hamil sebelum dirujuk ke FKRTL.
- 1. Akses dan mutu pelayanan kesehatan Selama dekade terakhir, jumlah fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia tenaga kesehatan telah menunjukkan peningkatan yang berarti. Namun demikian, terdapat tantangan terutama untuk distribusi fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah di Indonesia. Demikian pula dalam ketersediaan sarana dan prasarananya, input fasilitas pelayanan kesehatan masih bervariasi. Mutu pelayanan kesehatan telah menjadi agenda penting di bidang pelayanan kesehatan. Terlepas dari jumlah regulasi yang cukup banyak yang mengatur mengenai mutu pelayanan kesehatan, belum tersedia definisi mutu pelayanan kesehatan yang seragam serta dimensi mutunya. Hal ini dapat berimplikasi pada pengukuran mutu yang belum mengarah pada dimensi mutu yang menjadi komitmen program.Berbagai program kesehatan menggunakan indikator berbasis cakupan, namun belum menetapkan mutu dari cakupan tersebut. 2. Ketersediaan dan kepatuhan terhadap standar mutu klinis dan keselamatan pasien Kebutuhan masyarakat akan pelayanan klinis yang terstandar dan keselamatan pasien telah semakin nyata, didukung pula oleh pembiayaan dengan sistem jaminan kesehatan nasional. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer maupun rujukan tingkat lanjutan dituntut untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar mutu klinis dan mengutamakan keselamatan pasien. Untuk itu, ketersediaan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran dan Panduan Praktek Klinis yang dapat diakses dengan mudah sangat dibutuhkan untuk implementasinya, agar dapat meminimalkan variasi dalam pemberian layanan ke masyarakat. Implementasi keselamatan pasien-masyarakat telah menjadi dorongan kuat dalam pelayanan di rumah sakit, akan tetapi implementasi di pelayanan kesehatan primer dalam layanan promotif hingga rehabilitatif serta integrasinya dalam melaksanakan program-program kesehatan masih terbatas. Selain itu, belum tersedia sistem pemantauan, evaluasi dan umpan balik kepatuhan penyedia layanan kesehatan dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan sesuai standar minimal yang telah ditetapkan. 20 3. Budaya mutu di fasilitas kesehatan dan program kesehatan Berbagai upaya peningkatan mutu telah diterapkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan yang berbeda dari waktu ke waktu serta belum digerakkan pada seluruh jenis fasilitas pelayanan kesehatan. Meskipun akreditasi diwajibkan dalam regulasi, akan tetapi belum seluruh fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi. Pemahaman akan standar akreditasi masih bervariasi di antara pengelola fasilitas pelayanan kesehatan, serta akreditasi belum sepenuhnya mendorong budaya mutu di fasilitas pelayanan kesehatan. Tantangan dalam budaya mutu juga terdapat pada implementasi berbagai program-program kesehatan serta perlu adanya ukuran untuk budaya mutu. 4. Peran dan pemberdayaan pasien, keluarga dan masyarakat Pasien, keluarga dan masyarakat merupakan mitra yang perlu dilibatkan dan diberdayakan dalam pelayanan dan program kesehatan. Selain pemberian pelayanan dan pelaksanaan program kesehatan yang telah didorong agar berfokus pada manusia (people-centered), pemahaman dan sikap pasien, keluarga dan masyarakat terhadap pelayanan dan program kesehatan yang diberikan menjadi esensial untuk keterlibatan dan perannya dalam pengambil keputusan bersama. Namun literasi pasien, keluarga dan masyarakat terhadap kesehatan secara umum dan mutu pelayanan-keselamatan pasien secara spesifik serta keinginan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan akan pelayanan yang diterima masih belum memadai. Tantangan ini diperbesar dengan sikap dan perilaku tenaga kesehatan yang secara umum belum memberikan informasi secara efektif serta ketersediaan informasi yang terbatas. 5. Penguatan tata kelola, struktur organisasi mutu dan sistem kesehatan lainnya Implementasi sistem jaminan kesehatan nasional di Indonesia sejak tahun 2014 telah membuka akses pelayanan kesehatan secara luas kepada masyarakat dengan target seluruh masyarakat tercakup pada tahun 2019. Intervensi ini telah meminimalkan hambatan finansial masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan, yang perlu diikuti dengan upaya agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang bermutu. Peran dan tanggung jawab organisasi di pusat dan daerah terkait mutu dan mutu klinis serta antar para pemangku kepentingan (misalnya Kementerian Kesehatan dan jajarannya, BPJS dan lembaga regulasi independen) perlu dipertegas. Selain itu regulasi umum yang mengatur mengenai definisi dan dimensi mutu pelayanan kesehatan (di berbagai jenis fasilitas pelayanan kesehatan dengan berbagai status kepemilikan) yang spesifik 21 belum tersedia. Konsekuensinya definisi dan dimensi mutu tidak seragam di berbagai tingkat fasilitas pelayanan kesehatan. 6. Komitmen pemerintah pusat, daerah dan pemangku kepentingan Dalam era desentralisasi, pembiayaan upaya peningkatan mutu sangat bergantung pada alokasi dari pemerintah pusat dan daerah, serta penganggaran di fasilitas pelayanan kesehatan. Pendanaan untuk upaya peningkatan mutu yang memadai dapat mencegah biaya mutu yang tidak perlu akibat mutu yang rendah atau insiden keselamatan pasien. Akreditasi pelayanan kesehatan yang bersifat wajib belum diikuti dengan komitmen pemerintah daerah yang tinggi. Hal ini dapat menjadi ancaman dalam keberlangsungan pembiayaan pelayanan kesehatan di era sistem jaminan kesehatan nasional. Pada daerah yang mempunyai kapasitas pembiayaan kesehatan yang terbatas, maka alokasi pemerintah pusat menjadi penentu keberlangsungan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Advokasi upaya peningkatan mutu perlu digerakkan oleh berbagai pemangku kepentingan yang terkait termasuk lembaga swadaya masyarakat. 7. Data, indikator, sistem informasi dan pengembangan-pemanfaatannya Saat ini berbagai lembaga mengembangkan indikator mutu yang berbeda dan tidak saling terintegrasi. Situasi ini menimbulkan beban yang cukup tinggi pada tingkat fasilitas pelayanan kesehatan, dengan kapasitas sistem informasi yang bervariasi pula. Selain dari indikator mutu, data mengenai mutu pelayanan juga diperoleh dari berbagai survei rutin yang dilakukan oleh Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan, lembaga perguruan tinggi dan peneliti, serta pihak penjamin pembiayaan kesehatan. Namun data tersebut belum optimal pemanfaatannya untuk pengambilan keputusan ataupun menunjukkan perkembangan upaya peningkatan mutu secara nasional yang dapat diakses oleh publik. Belum tersedia sistem monitoring evaluasi mutu secara sistematik untuk menunjukkan efektivitas peningkatan mutu. Perlu ada ukuran untuk budaya mutu Komitmen PEMDA pada point nomor 6, juga NGO yang intrevensi di RS dalam hal manjemen RS masih sangat minim. Kedepan, ada Sistem informasi bisa dibuka diseluruh level dan semua bisa melihat dan akses bagaimana sih budaya mutu kita.
- Kompetensi profesional: Penampilan tingkah laku dari kumpulan terintegrasi pengetahuan, ketrampilandan sikap dalambentuk karya profesi “kesehatan. Kompetensi interprofesional: Penampilan tingkah laku dam bentuk kumpulan terintegrasi dari pengetahuan, ketrampilandan sikap untuk > Bekerja bersama lintas profesi,dengan tenaga kes lain Dengan pasien dan keluarga, populasi dan komunitas Untuk meningkatkan hasil pelayanan
- Akreditasi : 78 % Papripurna + 1.5 % Utama : 14. 7 % Madya 55.74 Dasar : 28.1