Koordinasi_penanganan_darurat.pptx

1. BPBD PROV. JATIM Pengelolaan Tanggap Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur (Koordinasi dalam Respon Darurat Bencana) Kota Batu, 5 Mei 2023

2. 1. Banjir 2. Banjir Bandang 3. Tanah Longsor 4. Cuaca Ekstrim 5. Kekeringan 6. Kebakaran Hutan dan Lahan 7. Gelombang Ekstrim dan Abrasi 8. Gempa Bumi 9. Kegagalan Teknologi 10.Pandemi Covid-19 11.Epidemi dan Wabah Penyakiit 12.Letusan Gunung Api 13.Tsunami 14.Likuifaksi KAJIAN RISIKO BENCANA JAWA TIMUR 2020-2024 Keterangan : Kajian Resiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap resiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan kapasitas daerah Potensi Bencana di Provinsi Jawa Timur

3. Ancaman Bencana di Provinsi Jawa Timur

4. Risiko Multibahaya Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Timur berdasarkan penilaian risiko multibahaya masuk kelas risiko TINGGI. Dari 38 Kab/kot yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur 26 Kab/kot masuk risiko multibahaya TINGGI dan 12 Kab/kot kelas risiko SEDANG.

5. Tahun 2023 (Jan- Apl) terjadi 69 bencana menyebabkan: • 4 orang luka- luka • 2.787 unit rumah rusak • 34.399 KK terdampak.

6. SIKLUS PENANGGULANGAN BENCANA (UU 24 TH. 2007)

7. FUNGSI BNPB & BPBD Sesuai dengan uu 24 tahun 2007 Koordinasi 01 Komando 02 Pelaksana 03 Dalam penanggulangan Bencana

8. STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA (PP No. 21 TAHUN 2008 Penjelasan Ps. 23 Ayat 1) SIAGA DARURAT TANGGAP DARURAT TRANSISI KE PEMULIHAN Potensi ancaman bencana mengarah pada terjadinya bencana, yang ditandai informasi peningkatan ancaman Ancaman bencana terjadi & mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Ancaman bencana menurun dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan & peghidupan masyarakat masih berlangsung

9. Alur Penganan Darurat Bencana

10. APA YANG HARUS DILAKUKAN SAAT KEADAAN DARURAT ? UU 24/2007 Pasal 48 KAJI CEPAT TERHADAP KERUSAKAN DAN SUMBERDAYA PENETAPAN STATUS BENCANA PENYELAMATAN DAN EVAKUASI PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR (AIR BERSIH, SANITASI, PANGAN, YANKES, TEMPAT HUNIAN, LAYANAN PSIKOLOGI) PERLINDUNGAN KELOMPOK RENTAN (BAYI, BALITA, IBU HAMIL&MENYUSUI, LANSIA, OBK) PEMULIHAN SEGERA PRASARANA DAN SARANA VITAL

11. KEMUDAHAN AKSES PENANGANAN DARURAT BENCANA UU 24/2007 Pasal 50 PENGERAHAN SUMBERDAYA PENGERAHAN PERALATAN PENGERAHAN LOGISTIK IMIGRASI, CUKAI, KARANTINA PERIZINAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG) PENGELOLAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG ATAU BARANG PENYELAMATAN KOMANDO UNTUK MEMERINTAHKAN SEKTOR/LEMBAGA

12. SISTEM KLASTER pada keadaan darurat bencana TERINTEGRASI diimplementasikan & terintegrasi dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) BERJENJANG tingkat nasional, daerah dapat menyesuaikan dengan SKPDB di daerahnya masing-masing MENYESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN pengaktifan klaster disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan PERLIBATAN PENTAHELIX melibatkan seluruh stakeholder terkait, termasuk lembaga usaha, akademisi, media, masyarakat, dan disesuaikan kebutuhan di lapangan.

14. SKPDB Sistim Komando Penanganan Darurat Bencana Penyelenggaraan penanganan darurat bencana dilaksanakan melalui sistem komando penanganan darurat bencana Penyelenggaraan PB • Posko PDB sebagai perangkat pengendali operasi; • Pos Lapangan PDB sebagai perangkat pelaksana operasi; • Pos Pendukung PDB sebagai perangkat pendukung operasi; dan • Pos Pendamping PDB sebagai perangkat pendamping operasi. Perangkat SKPDB

15. Penyelenggaraan SKPDB Pada saat status keadaan darurat bencana kabupaten/kota ditetapkan perangkat yang diaktifkan terdiri atas: • Posko PDB kabupaten/kota; • Pos Lapangan PDB; • Pos Pendukung PDB; • Pos Pendamping PDB provinsi; dan • Pos Pendamping Nasional PDB. Pada saat status keadaan darurat bencana provinsi ditetapkan, maka perangkat yang diaktifkan terdiri atas: • Posko PDB Provinsi; • Pos Lapangan PDB; • Pos Pendukung PDB; dan • Pos Pendamping Nasional PDB. Pada saat status keadaan darurat bencana nasional ditetapkan, maka perangkat yang diaktifkan terdiri atas: • Posko Nasional PDB; • Pos Lapangan PDB; • Pos Pendukung PDB; dan • Pos Pendamping PDB wilayah.

16. POSKO DARURAT BENCANA • Saat darurat bencana semua KOORDINSI terkait dengan penanganan dilakukan di pos komando darurat bencana • Posko ini dipimpin oleh danposko yang akan mengkomandoi selama penanganan darurat bencana berlagsung

17. TUGAS & FUNGSI POS KOMANDO Tugas • Melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi; • melakukan kajian awal upaya/rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; • menyusun rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana; • mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana; • memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana; • melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana; • Posko PDB kabupaten/kota atau provinsi melaporkan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada kepala BPBD kabupaten/kota atau provinsi tembusan instansi/lembaga terkait; dan • Posko Nasional PDB melaporkan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada Kepala BNPB tembusan kementerian/lembaga terkait. Fungsi • pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana dan perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; • perencanaan, pengendalian, pengoordinasian kegiatan operasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanganan darurat bencana; dan • pengelolaan data dan informasi penanganan darurat bencana.

18. Koordinasi Pentahelix Bencana Urusan Bersama 1. Pemerintah 5. Media Massa 3. Dunia Usaha 2. Masyarakat 4. Akademisi Semua memiliki peran dalam penanganan darurat bencana sesuai dengan keahliannya

19. TERIMA KASIH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Jl. Letjend. S. Parman 55 Waru – Sidoarjo 61256

Koordinasi_penanganan_darurat.pptx

Koordinasi_penanganan_darurat.pptx

Recommandé

Contenu connexe

Similaire à Koordinasi_penanganan_darurat.pptx

Similaire à Koordinasi_penanganan_darurat.pptx(20)

Koordinasi_penanganan_darurat.pptx