Parenting Zaman Now

1. Kiat Berkomunikasi di era digital
Peran perempuan dalam bernegara
Maria Ulfah Anshor
Komisioner Komnas Perempuan
Seminar “Parenting zaman now “ Bandung, 15 Februari 2020.
Gedung RS Pendidikan UNPAD lantai 6 Jl. Prof. Eijkman 38 Bandung

2. PERAN PEREMPUAN
DI TENGAH KELUARGA DAN MASYARAKAT
Untuk meningkatkan kontribusi bagi hari depan Indonesia

3. PERAN PEREMPUAN
DOMESTIK
• Istri
• Orangtua
• Keluarga
PUBLIK
• Masyarakat
• Bangsa
• Negara

4. 3 Elemen Utama Pengasuhan (Houghughi,
2004:6)
KTP
1. Kegiatan
Adanya serangkaian kegiatan pengasuhan
(parenting activities) yang memadai yang
diperlukan oleh anak.
2. Tempat
Adanya tempat yang berfungsi (functional areas)
sebagai pusat kegiatan bagi anak-anak selama
mereka dalam pengasuhan.
3. Prasarana
Adanya prasarana (prerequesites) yang diperlukan
dalam menjalankan fungsi pengasuhan

5. PROSES: KESEJAHTERAAN ANAK
Mencegah berbagai
bentuk kekerasan,
perlakuan salah,
penelantaran dan
eksploitasi terhadap
anak - pasal 59 UU PA
Pemenuhan hak anak,
31 Hak Anak:
UNTUK diasuh orangtua, bermain,
berekreasi, berpartisipasi
UNTUK MENDAPATKAN nama,
identitas, kewarganegaraan dsb
PERLINDUNGAN KHUSUS dalam
situasi darurat, konflik sosial,
Kesejahteraan anak
Serangkaian kegiatan yang secara
khusus ditujukan untuk mengembangkan
kesejahteraan anak,

6. 6
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SDM
Arah kebijakan
pembangunan
Indonesia ke depan
adalah akan fokus
pada pembangunan
SDM anak merupakan
bagian SDM yg akan
mengisi pembangunan
Penduduk Indonesia: 258,7 juta
Jumlah anak: 83,4 juta
atau 1/3 penduduk adalah anak/berusia 0
hingga <18 Tahun
32,24%

7. PERAN PUBLIK
MESO MAKRO
 Menduduki post strategis sebagai
pengambil kebijakan publik/
pembuat peraturan perundang-
undangan
 Jabatan di Legislatif/Anggota DPR:
membuat Undang-undang,
menetapkan anggaran negara,
melakukan pengawasan
 Jabatan-jabatan di eksekutif spt
Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali
Kota, Camat, Lurah/kades dsb
 Jabatan-jabatan yudikatif
21
PERAN 2
 Peran Sosial
Kemasyarakatan
 Pemangku
kepentingan
masyarakat yang aktif
berpartisipasi
 Menjalankan profesi
dan pengembangan
diri beraktifitas di luar
rumah

8. PEMBERDAYAAN
KESETARAAN
GENDER
UUD 1945
Pasal 28 A-J:
HAM

9. Perempuan di Legislatif, Eksekutif & Yudikatif
Persentase perempuan di Legislatif:
MPR RI 18.92%
DPR RI 17.32%
DPD RI 25.76%
Persentase perempuan di Eksekutif:
Menteri 8 / 37 —> 21,5%
Bupati/Wakot 24/ 511 kab/kota —>4.7%
Kades/lurah 5.7%
Persentase perempuan di Yudikatif:
MA 0 %
KPK 1 dari 5 pimpinan
MK 1 dari 7 pimpinan

10. Tantangan

11. STRATEGI:
Pendekatan Sistem Pengembangan Manusia (Human Development System)
untuk memutus ketidakadilan Gender
PILAR 1:
Penguatan
AGENSI SEMUA
ORANG sadar
HAM
Berprespektif
Gender
PILAR 2:
Peningkatan
akses dan
kualitas layanan
pemenuhan hak
bagi setiap
orang tanpa
diskriminasi thd
perempuan
PILAR 3:
Peningkatan
penyadaran
HAM BG pada
keluarga,
masyarakat
(sekolah,
pesantren,
OMS media
dan dunia
usaha)
PILAR 4:
Penguatan
kerangka
hukum yg adil
gender
PILAR 5: Penguatan
koordinasi & sinergi
lintas K/L/ Daerah,
OMS, Dunia usaha,
dan media dalam
implementasi HAM
Berprespektif
Gender
dan hukum yg adil
gender

12. Rekomendasi
Training Hak Asasi Manusia Berperspektif Gender (HAM BG) bagi keluarga, tokoh
masyarakat, tokog agama, pendidik/guru, media masa dan dunia usaha
Penyadaran HAM BG bagi semua pengambil kebijakan di semua tingkatan dari Pusat
hingga desa
Pendidikan politik bagi masyarakat terkait pemenuhan layanan HAM BG
Peningkatkan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan di semua tingkatan, baik di
Legislatif, Eksekutif maupun Yudikatif
Mengembangkan sinergi dan jaringan kemitraan dengan semua pemangku
kepentingan untuk implementasikan HAM BG

13. SEKIAN
Terima Kasih