tulisan sederhana, tapi semoga saja mudah dipahami dan membantu. tulisan ini ada berkat salah satu temanku hehe

1. Pengelolaan Dana Pajak Usaha Syariah
Oleh: Tita Novitasari
Transaksi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah semakin mengalami perkembangan yang
antara lain meliputi kegiatan perbankan syariah, asuransi syariah, obligasi atau surat utang
syariah (sukuk), instrumen pasar modal syariah, reksadana syariah, serta kegiatan transaksi lain
yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam
dalam kegiatan perekonomian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki
kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
Kegiatan usaha yang berlandaskan pada prinsip syariah tersebut mesti menerapkan ekonomi
Islam secara kafah. Hukum ekonomi Islam (fiqh muamalat) itu sendiri sudah dikompilasi dan
dikodifikasi di Indonesia. Bahkan dalam mengawasi lembaga-lembaga yang berlandaskan pada
ekonomi Islam tersebut tetap berada dalam koridor syariah, MUI telah membentuk sebuah
lembaga khusus yang berwenang mengawasi dan menetapkan fatwa di bidang ekonomi Islam,
lembaga itu disebut DSN (Dewan Syariah Nasional). Hukum ekonomi Islam baik yang
dirumuskan dalam kompilasi hukum ekonomi Islam atau dalam fatwa DSN, ialah hukum yang
dianggap sudah sesuai dengan maqashid syariah. Dan, maqashid syariah menghendaki
diciptakannya kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh semua golongan masyarakat dan
dihapuskannya kedzaliman.
Dalam pengemabangannya, lembaga keuangan Islam khususnya Bank Islam mengalami
kesulitan. Salah satu sebabnya karena minim pembiayaan dan kas.padahal amyoritas penduduk
Indonesia beragama Islam sehingga peluang Bank Islam untuk berkembang dengan optimal pun
besar. Di antara faktor yang mampu membantu Bank Islam dalam memaksimalkan pembiayaan
dan kasnya ialah pajak. Berdasarkan UU No. 18 Tahun 1946 tentang kewajiban menyimpan
uang di Bank, dana pajak yang dihimpun dari masyarakat akan disimpan di Bank konvensional.
Sedangkan Bank Syariah tidak dilibatkan dalam penyimpanan dana pajak tersebut. Padahal,
usaha yang berkembang di Indonesia ada yang tidak berbasis syariah dan ada yang berbasis
syariah. Maka seharusnya pajak yang dihimpun dari usaha yang berbasis syariah disimpan di

2. bank syariah bukan di bank konvensional. Sehingga, dana pajak dari usaha syariah tersebut dapat
dikelola dengan mekanisme sesuai syariah.
Biarbagaimanapun, usaha yang berbasis syariah dengan usaha konvensional memiliki perbedaan
prinsip dalam pengelolaan usahanya. Usaha yang berbasis syariah tidak menerapkan riba,
memperhatikan kehalalan produk, menghendaki kemaslahatan bersama, dan menghindari
spekulasi. Perbedaan tersebut berimplikasi pada perlakuan perpajakan yang berbeda. Perlakuan
perpajakan yang diterapkan atas usaha konvensional tidak akan sesuai jika diberlakukan pula
pada usaha dengan basis syariah. Oleh karenanya, usaha yang berbasis syariah selain memiliki
perlakuan perpajakan yang berbeda, penyimpanan dana pajak dari usaha ini pun harus dikelola
secara berbeda pula yaitu dengan berlandaskan pada prinsip syariah.
Praktik penghimpunan dana pajak yang bertentangan dengan hukum ekonomi Islam mesti
ditemukan solusinya. Namun, permasalahannya mesti terlebih dahulu dikenali dan dipahami.
Merujuk pada UU No. 18 Tahun. 1946, dalam Undang-undang ini tidak disebutkan mengenai
kriteria bank yang dapat dijadikan sebagai penyimpan dana pajak. Maka tidak menutup
kemungkinan, bank Islam juga berwenang untuk itu.
Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau
berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran.