Dokumen tersebut membahas tentang batas waktu hak guna usaha dan hak guna bangunan menurut undang-undang, pengertian perjanjian dan perikatan, syarat-syarat sah perjanjian dan unsur-unsur kesepakatan, sebab-sebab berakhirnya perikatan, asas-asas perjanjian, dan pengertian prestasi serta konsekuensi wanprestasi.

1. UAS HUKUM PERDATA
1. Batas waktu hak guna usaha dan hak guna bangunan dalam undang-undang :
Pasal 29
(1) Hak guna usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun.
(2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha
untuk waktu paling lama 35 tahun.
(3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang
dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25
tahun.
Pasal 35
(1) Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas
tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.
(2) Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-
bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat 1 dapat diperpanjang dengan waktu paling
lama 20 tahun.
2. Pengertian perjanjian dan perikatan :
Perikatan: Verbintenis. Namun, di Indonesia istilah ini diartikan ke dalam tiga istilah yaitu: 1).
Perikatan; 2). Perutangan; 3). Perjanjian.
Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, terutama di dalam bidang harta
kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur)
berkewajiban memenuhi prestasi itu.
Perjanjian (overeenkomst), menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan di mana
seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa orang lain.
Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling
mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaaan.
3. Syarat-syarat sah perjanjian dan unsur-unsur kesepakatan:
Syarat syarat perjanjian, menurut Pasal 1320 KUH Perdata: 1). Adanya kesepakatan atau izin
(toesteming) kedua belah pihak; 2). Kedua belah pihak harus cakap bertindak; 3). Adanya objek
perjanjian (onderwerp der overeenkomst); 4). Adanya sebab yang halal (geoorloofde oorzaak).
Unsur-unsur perjanjian:

2. 1) Ada pihak-pihak (subjek), sedikitnya dua orang.
2) Ada persetujuan antara pihak pihak yang bersifat tetap.
3) Ada persetujuan yang akan dicapai, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pihak -pihak
4) Ada prestasi yang akan dilaksanakan
5) Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan
6) Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.
4. sebutkan dan jelaskan 4 saja sebab putus atau berakhirnya perikatan:
Pasal 1381 bahwa suatu perikatan baik yang lahir dari perjanjian ataupun Undnag-undang dapat
berakhir karena:
a) Pembayaran (betaling), yaitu jika kewajibannya terhadap perikatan itu telah dipenuhi
(Pasal 1382 KH Perdata).
b) Penawaran bayar tunai diikuti penyimpanan/penitipan (consignatie), yaitu pembayaran
tunai yang diberikan oleh debitur, namun tidak diterima oleh kreditur, kemudian oleh
debitor disimpan di Pengadilan (Pasal 1404 KUH Perdata)
c) Daluarsa (verjaring)
d) Pembebasan utang, yaitu apabila kreditor membebaskan segala utang-utang dan kewajiban
pihak debitur.
Pasal 1967 KUH Perdata: segala tuntutan baik yang bersifat kebendaan maupun bersifat
perorangan hapus karena daluarsa, dengan lewat 30 tahun, sedangkan orang yang menunjukan
adanya daluarsa itu tidak usah menunjukan alas hak, dan tidak dapat diajukan terhadapnya
tangkasan yang berdasarkan itikad buruk.
5. sebutkan dan jelaskan 3 asas-asas perjanjian:
1) Asas Konsesualisme: suatu perikatan tidak ada sejak saat tercapainya kata sepakat antara
para pihak.
2) Asas Kebebasan Berkontrak: suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak
untuk 1). Membuat atau tidak membuat perjanjian; 2) mengadakan perjanjian dengan
siapapun; 3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan 4)
menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan (Salim H.S).
3) Asas Pucta Sunt Servada: asas kepastian hukum, yaitu para pihak dalam perjanjian
memiliki kepastian hukum dan oleh karenanya dilindungi secara hukum, sehingga jika
terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka hakim dengan keputusannya dapat
memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai
perjanjian. Berdasarkan pada Pasal 1338 KUH Perdata yakni semua persetujuan yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
6. Pengertian Prestasi, apa yang dituntut jika wanprestasi, dan cara penyelesaiannya:

3. Pasal 1234 KUH Perdata bahwa tiap tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk
berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.
Jadi prestasi itu ialah; 1) memberikan sesuatu; 2) berbuat sesuatu; 3) tidak berbuat sesuatu.
Wanprestasi adalah tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan
dalam perikatan.dengan perkataan lain salah satu pihak tidak memenuhi prestasi ang
diperjanjikan. Terdapat macam-macam wanprestasi, yaitu : 1
1. Tidak melakukan prestasi sepenuhnya.
2. Melakukan prestasi tetapi sebagian.
3. Melakukan prestasi tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang dilarang untuk melakukan.
Konsekuensi dari melakukan wanprestasi adalah :
1. Membayar kerugian yang diderita.
2. Pembatalan perjanjian.
3. Peralihan resiko.
4. Membayar biaya perkara, dalam hal diajukan gugatan wanprestasi dan dikalahkan.
Seseorang dikatakan wanprestasi apabila dia tidak memenuhi prestasi sesuai prestasi yang
ditentukan. Maksudnya ialah, apabila ia telah diberi peringatan baik secara resmi maupun tidak
resmi oleh pihak lainnya dengan diberikan tempo yang telah ditentukan. Dan dia tetap lalai dan
tidak melakukan prestasi seuai dengan apa yang dituntut oleh pihak lain.
Peringatan secara resmi ialah berbentuk sommatie yang di mintakan oleh pihak yang
berkepentingan kepada pengadilan negeriyang berkompeten dengan suatu surat permohonan.agar
pihak lain tersebut diperingatkan.pengadialan negeri setelah meneliti permohonan ini, jika
beralasan maka akan mengeluarkan surat peringatan (ingerbreke stelling) yang diberikan dengan
perantara juru sita.
Apabila setelah sommatie ini diberikan, pihak tersebut masih tetap lalai, terhadap dirinya dapat
di berikan gugatan wanprestasi berikut ganti segala keruginya.
Apabila debitur yang mealakukan kelalaian maka kreditur dapat menuntut hal-hal berikut :
1. Ia dapat meminta pelaksanaan perjanjian meski pelaksanaan ini sudah terlambat.
1 Kama Rusdiana dan Jaenal Aripin , Perbandingan HukumPerdata , UIN Jakarta Press, Jakarta: 2007. Hal 113

4. 2. Ia dapat meminta penggantian kerugiannya saja, yaitu kerugian yang diderita olehnya
sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian atau dilaksanakan tetapi tidak
sebagaimana mestinya.
3. Ia dapat menuntut pelaksanaan kerugian disertai penggantian kerugian yang diderita
olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian.
Dalam suatu perjanjian yang memilki hubungan timbal balik, kelalaian suatu pihak dapat
memberikan hak kepada pihak lain untuk meminta kepada hakim supaya perjanjian dibatalkan.
Tuntutan mana juga dapat disertai dengan penggantian kerugian (pasal 1266 BW).
Bentuk bentuk ganti rugi yang dapat dituntut adalah (pasal 1243 dst.) :
1) Kosten, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh kreditur;
2) Schade, yaitu kerugian karena kerusakan yang menimpa harta benda kreditur akibat
kelalaian debitur;
3) Intressen, yaitu kehilangan keuntungan yang diharapkan, dapat pula berupa bunga atau
moratoir;
Biaya perkara, yaitu dalam hal diajukan guagatan wanprestasi di pengadilan
7. Terangkan maksud batal demi Hukum dan dapat dimintakan pembatalan terkait
dengan syarat-syarat sahnya perjanjian
Jika syarat 3 dan 4 dalam perjanjian tidak terpenuhi yakni syarat yang mewajibkan adanya objek
dan objek tersebut halal, maka perjanjian tersebut batal demi hukum sebab tidak sesuai dengan
ketentuan dalam KUH Perdata tersebut. Objek harus memenuhi beberapa ketentuan berikut:
1) Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan.
2) Barang-barang yang digunakan untuk kepentingan umum tidak dapat dijadikan objek
perjanjian.
3) Dapat ditentukan jenisnya.
8. Sebutkan pembagian golongan-golongan Ahli waris menurut KUHPerdata dan apakah
yang dimaksud Ahli waris Ab Intestato dan Testamentair
Pitlo membagi waris dalam 4 golongan: 1). Golongan pertama meliputi suami/istri dan
keturunannya; 2). Golongan kedua meliputi orang tua, saudara, dan keturunan saudara; 3).
Golongan ketiga meliputi kakek, nenek, dan leluhur lainnya di dalam satu genus ke atas; 4).
Golongan keempat meliputi sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang (sepupu) sampai
dengan derajat keenam.

5. Ab intestato adalah ahli waris menurut ketentuan undang-undang dan testamentair adalah
pewarisan menurut wasiat.
9. Berapakah bilangan bagian-bagian anak luar kawin yang diakui sah terhadap harta
warisan
Pasal 285 KUHPer yang mengatur :
“Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak
luar kawin, yang sebelum kawin olehnya diperbuahkan dengan seorang lain dari pada istri atau
suaminya, tidak boleh merugikan istri atau suami itu dan anak-anak yang dilahirkan dari
perkawinan itu”.
Jadi, bagian (LP) istri atau suami dan anak-anak mereka tidak boleh dikurangi dengan adanya
anak luar kawin yang diakui sah.
Pasal 863
“Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka
anak-anak luar kawin mewarisi sepertiga dari bagian yang mereka terima, andaikan mereka
anak yang sah…”
Jadi, bagian anak di luar kawin yang sah mendapatkan bagian harta sepertiga dari harta ayah atau
ibu anak tersebut.
10. Apakah yang dimaksud Flaats vervulling dan LP dan berapakah LP dari orang tua dan
anak-anak dari pewaris
Flaats vervulling adalah ahli waris pengganti, LP adalah singkatan dari Legitieme Portie yang
berarti bagian mutlak.
11. Buatlah contoh soal beserta jawabannya dengan catatan terdapat ahli waris pengganti,
anak-anak, istri, orang tua, anak luar kawin yang diakui sah, dan ahli waris testamentair
Di buku catatan
12. Jelaskan dan beri contoh pengertian Acquisitieve Verjaring dan Extinctieve Verjaring
Acquisitieve Verjaring adalah lewat waktu sebagai cara memperoleh hak milik atas suatu benda
(Pasal 1963 KUH Perdata), misalnya si A menguasai tanah pekarangan selama tiga puluh tahun
tanpa ada gangguan dari pihak ketiga maka demi hukum tanah itu menjadi miliknya. Extinctieve
Verjaring adalah seseorang dapat dibebaskan dari suatu penagihan atau tuntutan hukum, dalam
undang-undang ditetapkan bahwa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun setiap orang
dibebaskan dari semua penagihan atau tuntutan hukum. Contoh: si A meminjam uang kepada si

6. B senilai Rp. 100.000.000, namun dalam waktu 30 tahun si b tidak menagih si A. Sehingga
karena ini si A dibebaskan utangnya.
13. Sebutkan batasan waktu dan obyeknya tentang daluarsa (3)
14. Sebutkan alat-alat bukti menurut pasal 164 HIR dan 284 RBg serta 1866 KUHPerdata
Pasal 1866 KUH Perdata: Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan;
pengakuan; sumpah. Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab
berikut.
15. Jelaskan dan beri contoh persangkaan menurut UU dan Hakim
Persangkaan ialah suatu kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah terang dan
nyata. Dalam hukum pembuktian, ada dua macam persangkaan, yaitu persangkaan yang
ditetapkan oleh Undang-undang sendiri (wattelijk vermoeden) dan persangkaan yang ditetapkan
oleh hakim (rechtelijk vermoeden). Persangkaan yang ditetapkan oleh Undang-undang,
merupakan suatu pembebasan dari kewajiban membuktikan sesuatu hal untuk keuntungan salah
satu pihak yang berperkara. Persangkaan yang ditetapkan oleh hakim, terdapat dalam
pemeriksaan suatu perkara di mana untuk pembuktian suatu peristiwa tidak bisa didapatkan
saksi-saksi yang dengan mata kepala sendiri telah melihat peristiwa itu.
16. Sebutkan dan jelaskan macam-macam sumpah
Menurut Undang-undang, ada dua macam sumpah, yaitu sumpah yang “menentukan” dan
sumpah “tambahan”.
- Sumpah yang menentukan (decissoire eed) adalah sumpah yang diperintahkan oleh salah
satu pihak yang berperkara kepada pihak lawannya dengan maksud untuk mengakhiri
perkara yang sedang diperiksa oleh hakim.
- Sumpah tambahan adalah suatu sumpah yang diperintahkan oleh hakim pada salah satu
pihak yang berperkara, apabila hakim itu berpendapat bahwa di dalam suatu perkara sudah
terdapat suatu “permulaan pembuktian” yang perlu ditambah dengan penyumpahan, karena
dipandang kurang memuaskan untuk menjatuhkan putusan atas dasar bukti-bukti yang
terdapat itu.
17. Jelaskan syarat-syarat saksi dan sebutkan alasan-alasan seorang saksi dapat ditolak
kesaksiannya dan dia dapat mengundurkan dirinya.
Pasal 145 H.I.R. berbunyi:2
(1) Yang tidak dapat didengar sebagai saksi, adalah:
2 Dalam buku Y.Retnowulan Sutanto,Andar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek,
hlm.71

7. a. Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu
pihak
b. Suami atau isteri salah satu pihak, meskipun telah bercerai
c. Anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan benar bahwa mereka sudah berumur
lima belas tahun
d. Orang gila, walaupun kadang-kadang ingatannya terang
(2) Akan tetapi keluarga sedarah atau keluarga semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi karena
keadaan itu dalam perkara tentang keadaan menurut hukum sipil daripada orang yang
berperkara atau tentang suatu perjanjian pekerjaan
(3) Orang yang tersebut dalam pasal 146 (1) a dan b, tidak berhak minta mengundurkan diri
daripada memberi kesaksian dalam perkara yang tersebut dalam ayat dimuka
(4) Pengadilan negeri berkuasa akan mendengar di luar sumpah anak-anak atau orang-orang gila
yang kadang-kadang terang ingatannya yang dimaksud dalam ayat pertama, akan tetapi
keterangan mereka hanya dipakai selaku penjelasan saja.
Menurut pasal 146 (1) H.I.R yang boleh mengundurkan diri untuk memberi kesaksian,
adalah:3
a. Saudara laki-laki dan saudara perempuan, ipar laki-laki dan ipar perempuan dari salah
satu pihak
b. Keluarga sedarah menurut keturunan lurus, dan saudara laki-laki dan perempuan dari laki
atau isteri salah satu pihak
c. Sekalian orang yang karena martabatnya, pekerjaan atau jabatan syah diwajibkan
menyimpan rahasia, akan tetapi hanya semata-mata mengenai pengetahuan yang
diserahkan kepadanya karena martabat, pekerjaan atau jabatannya itu.
Undang-undang menetapkan bahwa keterangan satu orang saksi tidak cukup.
Dasar Hukum perdata dan Perkawinan
1. Sebutkan Sistematika hukum perdata menurut Ilmu pengetahuan Hukum (Dogma),
dan menurut KUHPerdata.
Sistematika hukum perdata berdasarkan dogma: 1). Tentang person/pribadi 2). Keluarga 3).
Harta kekayaan 4). Waris. Sistematika hukum perdata berdasarkan Kitab Undang-undnag
Hukum Perdata: 1). Buku kesatu tentang Orang 2). Buku kedua tentang Barang 3). Buku ketiga
tentang Perikatan 4). Buku keempat tentang Pembuktian dan Kedaluwarsa
2. Jelaskan keanekaragaman berlakunya hukum perdata di Indonesia mengacu terhadap
pembagian penduduk atau warga negara menurut pasal 131 jo 163 IS dan UU
no.62/1958 jo UU no.12/2006
3 Dalam buku Y.Retnowulan Sutanto,Andar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek,
hlm.73

8. Intinya hukum perdata di Indonesia itu terdiri dari hukum perdata menurut Kitab Undang-undang
Hukum Perdata (KUH Perdata/BW), Hukum adat, dan Hukum Islam. Sedangkan untuk
pembagian penduduk itu sendiri (UU no. 12 Thn. 2006) dinyatakan bahwa warga negara
Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan yang orang-orang bangsa lain yang disahkan
oleh undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Penyebab pokok dari adanya pluralisme ini
ialah politik pemerintahan Hindia Belanda, belum adanya ketentuan hukum yang berlaku secara
nasional, dan karena faktor etnisitas.
3. Jelaskan pengertian subyek hukum dan siapa sajakah yang tidak cakap melakukan
perbuatan hukum, sebutkan dasar hukumnya!
Subjek hukum adalah manusia dan badan hukum (rachtspersoon) adalah badan-badan atau
perkumpulan-perkumpulan yang ditetapkan oleh hukum, contohnya koperasi dan yayasan. Yang
tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah:
a. orang-orang yang belum dewasa, yaitu orang yang mencapai umur 18 tahun atau belum
pernah melangsungkan perkawinan (Pasal 1330 BW jo. Pasal 47 Undang-Undang No.1
Tahun 1974).
b. orang yang telah dewasa (berumur 21 tahun ke atas) tetapi di bawah pengawasan atau
pengampuan (curatele) dengan alasan:
- kurang atau tidak sehat ingatannya (orang-orang yang terganggu jiwanya);
- pemboros; dan
- kurang cerdas pikirannya dan segala sebab musabab lainnya yang pada dasarnya
menyebabkan yan g bersangkutan tidak mampu mnegurus segala kepentingan sendiri
(Pasal 1330 BW jo. Pasal 433 BW)
c. orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu,
misalnya orang-orang yang dinyatakan pailit (Pasal 1330 BW jo. Undang-Undang
kepailitan).
4. Apakah yang dimaksud obyek hukum dan sebutkan pembagian benda menurut
Hukum perdata, serta sebutkan dasar hukumnya!
Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum (manusia/badan hukum)
dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum, oleh
karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum (hal. 246: R. Soeroso). Benda dibedakan menjadi
benda bergerak dan tidak bergerak berdasarkan sifatnya, undang-undang, dan tujuannya (KUH
Perdata).
5. Sebutkan persamaan dan perbedaan antara kekuasaan orang tua, perwalian, dan
pengampuan (curatele)
Kekuasaan orang tua ialah kekuasaan asli dilaksanakan oleh kedua orangtuanya sendiri yang
masih terikat perkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa.

9. Perwalian (vogdii) adalah pemeliharaan dan bimbingan dilaksanakan oleh wali, dapat salah satu
ibunya atau bapaknya yang tidak dalam ikatan perkawinan lagi atau orag lain terhadap anak-anak
yang belum dewasa.
Pengampuan hakikatnya bentuk khusus dari perwalian, yaitu diperuntukan bagi orang dewasa
tetapi berhubung dengan suatu hal (keadaan mental atau fisik tidak atau kurang sempurna) ia
tidak dapat bertindak dengan leluasa.
6. Sebutkan pengertian perkawinan menurut UU no.1/1974 dan apa yang dapat anda
jelaskan atau analisa dari pengertian tersebut!
Menurut Pasal 1 UU Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.
Berdasarkan perumusan di atas terdapat dua aspek yang terkandung di dalamnya. Pertama,
pengertian, yang kedua tujuan perkawinan. Yang dimaskud dengan arti Perkawinan ialah ikatan
lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Sedangkan, tujuan
perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Mahaesa.
Dua orang yang melangsungkan perkawinan berarti terikat secara lahir-batin. Maksudnya,
bahwa perkawinan tak hanya terikat secara dzahir ataupun secara bathin tetapi harus keduanya.
Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat. Ikatan secara lahir ini mengungkapkan
adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai
suami isteri, dengan kata lain disebut hubungan formiil. Sebaliknya, suatu ikatan lahir batin
merupakan hubungan yang tidak formiil atau suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walau tidak
nyata tetapi ikatan itu ada karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.
Sebagai bentuk perikatan, dalam sebuah perkawinan akan menunjukan adanya kerelaan dua
pihak yang berakad dan akibatnya adalah kewajiban dan hak yang mereka tentukan. Oleh karena
suatu perikatan perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut ajaran agama masing-masing,
misalnya dalam Islam suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memnuhi syarat dan
rukunnya. Jadi ikatan perkawinan mesti didasari dengan ikatan legal atau lahiriah menurut
hukum, ikatan bathin antara kedua belah pihak, antara seorang pria dan wanita, dan berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang rukun dan damai.
7. Terangkan perbedaan asas monogami dalam UU no.1/1974 dan KUHPerdata
Dalam Penjelasan Pasal 3 UU Perkawinan dinyatakan sebagai berikut:
1) Undang-undang ini menganut asas monogami

10. 2) Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam
Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum
perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.
Poligami hanya boleh dilakukan jika suami memiliki alasan untuk itu serta memenuhi syarat-
syaratnya. Alasan dan syarat-syarat untuk dapat melakukan poligami itu sendiri sudah diatur
dalam Pasal 4 ayat (2) yang kemudian diulang kembali dalam Peraturan Pelaksanaan (Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975) Pasal 41 sub a dan Pasal 5 ayat (1).
Jadi, UU Perkawinan menganut asas monogami tapi tidak menutup untuk melakukan poligami,
sedangkan dalam Pasal 27 KUH Perdata dinyatakan bahwa pada waktu yang sama seorang lelaki
hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan
hanya dengan satu orang lelaki saja. KUH Perdata tidak memberikan toleransi atas orang yang
ingin berpoligami apapun alasannya, KUH Perdata ini menganut asas monogami secara mutlak.
8. Jelaskan perbedaan antara pencegahan pembatalan dan putusnya perkawinan!
Pencegahan: pencegahan perkawinan diajukan saat sebelum melangsungkan perkawinan.
Pembatalan perkawinan: bisa dibatalkan jika tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dengan
mengajukan ke pengadilan. Syarat-syarat tersebut berupa: a. Adanya perkawinan rangkap
(Dubble Huwelijk); b. Tidak ada kata sepakat di antara kedua belah pihak atau salah satu pihak;
c. Tiadanya kecapkapan untuk memberikan kesepakatan; d. Belum mencapai usia kawin; e.
Keluarga sedara atau semenda; f. Perkawinan antara mereka yang melakukan overspel; g.
Perkawinan ketiga kalinya antara orang yang sama; h. Tiada izin yang disyaratkan (dari orangtua
–misalnya-); i. Perkawinan tetap dilakukan meskipun ada pencegahan perkawinan.
Putusnya perkawinan: perkawinan yang terputus atau tidak dapat diteruskan karena sebab-sebab
tertentu, seperti sebab kematian, perceraian, dan putusan hakim.
9. Sebutkan alasan-alasan dapat diajukannya putusnya perkawinan karena perceraian!
Alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian berdasarkan Pasal 209 KUH Perdata.,
meliputi 1) overspel, adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang lelaki atau perempuan
yang telah menikah atau belum tetapi tidak diikat oleh perkawinan yang dilakukan suka sama
suka tanpa adanya paksaan; 2) meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah; 3) dikenakan
pidana penjara selama lima tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan; dan 4) istri atau
suami yang mengalami luka berat akibat penganiayaan suami/istrinya sehingga membahayakan
jiwa pihak yang teraniaya.
10. Terangkan akibat-akibat hukum setelah terjadinya perceraian menurut UU no.1/1974
Pasal 41
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

11. a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-
mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-
anak, Pengadilan memberi keputusannya;
b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang
diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban
tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan
dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.
Jadi, UU Perkawinan mengatur soal anak dan harta dalam akibat putusnya perkawinan tersebut.
Dalam Pasal 36 UU Perkawinan menentukan bahwa:
11. Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah
pihak;
12. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk
melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
13. Jelaskan maksud istilah anak alam, anak zinah, dan anak sumbang, manakah yang
dapat diakui anak sah
Anak alam adalah: anak yang lahir yang tidak diketahui entah di mana keberadaan ayah dan
ibunya, dan anak tersebut sudah ditinggalkan oleh kedua orangtuanya sejak anak itu dilahirkan.
Anak zinah: anak yang lahir dari hubungan di luar nikah atau bisa dikatakan kedua orangtua
yang melakukan hubungan tidak memiliki status pernikahan yang sah yang diakui oleh hukum.
Anak sumbang: anak yang lahir dari pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang dekat,
biasnya antara ayah dan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama
saudara kandung atau saudara tiri.
14. Apa yang dimaksud istilah bezit dan previlege
Bezit adalah suatu keadaan di mana sesseorang menguasi suatu benda baik sendiri maupun
dengan perantaraan orang lain seolah-olah benda itu adalah miliknya sendiri.
Previlege merupakan suatu jaminan khusus yang didasarkan pada undang-undang. hak previlege
atau hak istimewa adalah hak yang didahulukan, diatur dalam Pasal 1134 KUH Perdata yaitu
oleh suatu hal yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang yang berpiutang sehingga
tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat
piutangnya. Lihat pula Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata.
15. Sebutkan 3 saja perbedaan antara Gadai dan Hipotek!
Hipotek adalah suatu hak kebendaan atasbarang tak bergerak yang dijadikan jaminan dalam
pelunasan suatu perikatan (Pasal 1162 Bab 21 Buku II KUH Perdata). Hipotek sudah tidak

12. berlaku lagi dalam hukum pertanahan di Indonesia. Jaminan kebendaan yang masih berlaku
adalah gadai, jaminan fidusia, dan Hak Tanggungan.
Gadai diatur dalam Buku II title 20 KUH Perdata. Menurut Pasal 1150 definisi gadai adalah:
Suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh
debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin atas suatu barang, dan yang memberikan
kewenangan kepada kreditor untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu
kreditor-kreditor lainnya, kecuali untuk biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya
yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan.
Jadi gadai adalah suatu perjanjian, para pihak bebas untuk menjamin dengan gadai terhadap
piutang apapun juga, dan gadai lebih didahulukan.
16. Apakah yang dimaksud bahwa tanah mempunyai fungsi sosial dan hak milik adalah
hak yang tertinggi dan terkuat menurut UU Agraria
Pasal 20
(1) Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas
tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6
Pasal 6
Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
Pasal 7
Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang
melampaui batas tidak diperkenankan. Dan, adapula ketentuan tentang Hak-hak tanah untuk
keperluan suci dan sosial sebagai berikut:
Pasal 49
(1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha
dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin
pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang
keagamaan dan sosial.
(2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14
dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai. (3) Perwakafan
tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
17. Eigendom, Erfpacht dan Opstal dalam UU no. 5/1960, disebut dengan sebutan apa?
Eigendom adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda. Seseorang yang mempunyai hak
eigendom (hak milik) atas suatu benda dapat berbuat apa saja dengan benda itu (menjual,
menggadaikan, memberikan, bahkan merusak), asal tidak melanggar undang-undang dan hak
orang lain. Hak eigendom dahulu dianggap benar-benar mutlak dalam arti tak terbatas, tetapi

13. zaman terakhir ini timbul pengertian tentang asas kemasyarakatan (“sociale functie”) dari hak
tersebut. Undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 menonjolkan asas kemasyarakatan
hak milik itu dengan menyatakan bahwa, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
Istilah hukum waris dalam hukum perdata barat disebut dengan Erfpacht.
Hak Opstal adalah suatu hak untuk memiliki bangunan-bangunan atau tanaman-tanaman di atas
tanahnya orang lain (Pasal 711 B.W).