SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  16
Télécharger pour lire hors ligne
1
BAB I
Konsep Dasar Ilmu Politik
1.1 Latar Belakang
Ilmu politik adalah salah satu cabang dari ilmu sosial, yang berdampingan dengan cabang ilmu
sosial lainnya yakni sosiologi, antropologi, dll. Dengan demikian maka ilmu politik berhubungan
erat dengan ilmu-ilmu sosial tsb yang objeknya adalah manusia sebagai anggota kelompok (group).
Ilmu-ilmu tsb mempelajari kelakuan manusia serta cara-cara manusia hidup serta bekerja
sama. Namun walaupun ilmu-ilmu tsb saling berdampingan dan berhubungan erat, tetapi tentu ada
batasan-batasan antara ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya dengan melihat kepada sifat-sifat dan
ruang lingkup ilmu politik itu sendiri. Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup
antara lain, masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban,
kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi, dan
lain sebagainya.
Sistem politik hanya merupakan salah satu dari bermacam-macam sistem yang terjadi dalam
masyarakat, seperti sistem ekonomi, sistem teknik, sistem komunikasi dll.Setiap sistem masing-
masing mempunyai fungsi tertentu untuk menjaga kelangsungan hidup dan mencapai tujuan dari
masyarakat tersebut. Dalam hal ini, maka sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu
untuk masyarakat, yakni membuat keputusan-keputusan kebijaksanaan yang mengikat mengenai
alokasi dari nilai-nilai (baik yang bersifat materiil maupun non materiil). Maksudnya, sistem politik
berfungsi merumuskan tujuan-tujuan masyarakat dan selanjutnya dilaksanakan oleh keputusan-
keputusan kebijaksanaan untuk kepentingan masyarakat.
Karena itu,perlu kiranya suatu masyarakat mengetahui dan memahami ilmu politik. Mulai
dari lingkup kecil hingga besar.
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka disini kami ingin membahas
tentang “ ILMU POLITIK”
2
1.2 Perumusan Masalah
Untuk lebih sistematis, maka kami merumuskan masalah-masalah pokok yang akan dibahas dalam
makalah ini sebagai berikut:
a) Apa pengertian dari Ilmu politik ?
b) Apa saja sifat dari ilmu politik ?
c) Bagaimana pendekatan, metode, dan teknik ilmu politik ?
d) Apa saja tujuan dan fungsi ilmu politik ?
e) Apa saja toeri-teori dalam ilmu politik ?
f) Apa saja bidang kajian ilmu politik ?
g) Bagaimana konsep dan generalisasi dari ilmu politik ?
h) Bagaimana perilaku politik itu ?
i) Apa saja ruang lingkup dalam ilmu politik ?
1.3 Tujuan Penulisan
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka beberapa tujuan dari makalah ini, yaitu:
a) Untuk mengetahui pengertian dari ilmu politik.
b) Untuk mengetahui apa saja sifat dari ilmu politik.
c) Untuk mengetahui bagaimana pendekatan, metode, dan teknik ilmu politik.
d) Untuk mengetahui apa saja tujuan dan fungsi ilmu politik.
e) Untuk mengetahui apa saja toeri-teori dalam ilmu politik.
f) Untuk mengetahui apa saja bidang kajian ilmu politik.
g) Untuk mengetahui bagaimana konsep dan generalisasi dari ilmu politik.
h) Untuk mengetahui bagaimana perilaku politik itu.
i) Untuk mengetahui apa saja ruang lingkup dalam ilmu politik.
3
BAB II
PEMBAHASAN MASALAH
2.1 PENGERTIAN ILMU POLITIK
Ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari suatu segi khusus dari kehidupan masyarakat yang
menyangkut soal kekuasaan. Secara umum ilmu politik ialah ilmu yang mengkaji tentang hubungan
kekuasaan, baik sesama warga Negara, antar warga Negara dan Negara, maupun hubungan sesama Negara.
Yang menjadi pusat kajiannya adalah upaya untuk memperoleh kekuasaan,usaha mempertahankan
kekuasaan, pengunaan kekuasaan tersebut dan juga bagaiman menghambat pengunan kekuasaan.
Ilmu politik mempelajari beberapa aspek, seperti :
a. Ilmu politik dilihat dari aspek kenegaran adalah ilmu yang memperlajari Negara, tujuan Negara, dan
lembaga-lembaga Negara serta hubungan Negara dengan warga nwgaranya dan hubungan antar Negara.
b. Ilmu politik dilihat dari aspek kekuasaan adalah ilmu yang mempelajari ilmu kekuasaan dalam
masyarakat, yaitu sifat, hakikat, dasar, proses, ruang lingkup, dan hsil dari kekuasaan itu.
c. Ilmu politik dilihat dari aspek kelakuan politik yaitu ilmu yang mempelajari kelakuan politik dalam
system politik yang meliputi budaya politik, kekuasaan, kepentingan dan kebijakan.
Konsep-konsep pokok yang dipelajari dalam ilmu politik :
a. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempeunyai kekuasaan tertinggi yang sah
dan ditaati oleh rakyatnya
b. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang
atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelakunya
c. Pengambilan keputusan adalah membuat pilihan diantara beberapa alternative sedangkan istilah
pngambilan keputusan menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai
d. Kebijakan umum adalah kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik
dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu.
e. Pembagian adalah pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai dalam masyarakat, yang ditekankan bahwa
pembagian selalu tidak merata sehingga timbul konflik
4
2.2. SIFAT ILMU POLITIK
Pada umumnya dapat dikatakan bahwa ilmu politik adalah bermacam macam kegiatan
dalam sistem suatu negara, yakni pengambilan kebijakan - kebijakan untuk melaksanakan tujuan-
tujuan tertentu. Idealnya, politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat, dan
bukan tujuan pribadi seseorang.
Mengenai sifat dari ilmu politik, dapatlah kita fahami dari beberapa defenisi tentang ilmu
politik. Roger F. Soltau dalam Introduction to Politics berpendapat bahwa: “Ilmu politik
mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-
tujuan itu; hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lainnya”.
Prof. Mr. Moh. Yamin mengemukakan bahwa: “Ilmu politik memusatkan tinjauannya
kepada masalah kekuasaan dan bagaimana jalannya tenaga kekuasaan dalam masyarakat dan
susunan negara, ilmu politik dengan sendirinya membahas dan mempersoalkan pembinaan negara
dan masyarakat atau kekuasaan”.
Pada dasarnya ilmu politik paling erat kaitannya dengan ilmu negara. Yakni sama-sama
mengupas dan menyelidiki hal-hal mengenai negara. Namun berbeda sifatnya, yakni ilmu negara
menyelidiki dan mengajarkan teori-teori tentang asal mula negara, tujuan dan tugas negara,
pemerintahan, dan sebagainya. Sedangkan ilmu politik menyelidiki dan menguraikan hidup negara
itu, sikap dan tindak tanduknya dalam kehidupan warganya serta dalam pergaulan antar negara.
Dengan kata lain, ilmu politik bersifat membahas proses-proses yang berlangsung dalam
suatu negara, seperti kekuasaan dan susunan masyarakat. Sedangkan ilmu negara membahas
tentang teori-teori terbentuknya negara dan struktur negara atau bentuk pemerintahan negara
tersebut.
Mengenai ilmu politik tersebut, M. Hutauruk, SH dalam bukunya Garis Besar Ilmu Politik
Pelita Keempat, berpendapat bahwa: ilmu politik menyelidiki dan mempelajari proses-proses dalam
pemerintahan dan masyarakat yang berintikan aktivitas, kompetisi dan kerjasama dalam memupuk
dan menggunakan kekuasaan.
Dari beberapa defenisi tersebut maka dapat dirumuskan sifat ilmu politik tersebut:
1. menentukan prinsip-prinsip yang dijadikan patokan dan yang diindahkan dalam menjalankan
pemerintahan.
2. mempelajari tingkah laku pemerintah sehingga dapat mengemukakan mana yang baik, mana
yang salah dan menganjurkan perbaikan-perbaikan secara tegas dan terang.
3. mempelajari tingkah laku politik warga negara itu, baik secara pribadi maupun sebagai
kelompok.
4. mengamat-amati dan menelaah rencana-rencna sosial, kemakmuran, kerjasama internasional, dan
5
sebagainya.
Sistem politik bersifat terbuka, yakni terbuka untuk pengaruh dari luar sebagai akibat dari
interaksi dengan sistem-sistem lain. Maksudnya politik tersebut dapat berinteraksi dan berubah
dengan lingkungannya. Faktor lingkungan yang mempengaruhi contohnya tuntutan serta aspirasi
masyarakat dan juga dukungan masyarakat.
2.3. PENDEKATAN, METODE, DAN TEKNIK
1. Pendekatan
Kajian ilmu politik dapat menggunakan dua pendekatan,, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan
kuantitatif. Kualitatif merupakan pendekatan yang menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data
langsung., bersifat deskriptif analitik, menekankan proses, bersifat induktif. Sedangkan pendekatan
kuantitatif untuk memelihara diri mereka dari pengaruh koleksi data.. Menggunakan metode statistik untuk
meneliti data dan meyimpulkan hasil sebagai penelitian. Metode ini mencoba ke hal-hal objektif.
2. Metode
Seperti ilmu sosial pada umumnya yang digunakan dalam ilmu poltik pun menyangkut metode induksi
dan deduksi. Metode induksi adalah serangkaian strategi ataupun prosedur penarikan simpulan umum yang
diperoleh berdasarkan proses pemikiran setelah mengkaji peristiwa yang khusus atas dasar fakta
teoritis.Menurut Iswara, ada beberapa metode yang termasuk dalam metode induksi, seperti metode
deskriptif, metode analisis, metode evaluatif, metode klasifikasi, dan metode perbandingan.
a. Metode deskriptif adalah sebagai prosedur pengkajian masalah politik untuk memberikan gambaran
terhadap kenyataan yang ada secara akurat.
b. Metode analisis menekankan pada penelaahan secara mendalam terhadap masalah politis yang
disusun secara sistematis dengan memperlihatkan hubungan fakta satu dengan yang lainnya.
c. Metode evaluatif merupakan serangkaian usaha penelaahan fenomena politik yang bersifat
menentukan terhadap fakta yang dikumpulkan dengan dasar pada norma-norma.
d. Metode klasifikasi adalah metode yang melandaskan pada pengelompokkan objek secara teratur
yang masing-masing menunjukkan hubungan timbal balik.
e. Metode perbandingan merupakan metode kajian politik yang menitikberatkan pada studi
persamaan dan perbedaan atas dua objek.
6
Sedangkan metode deduksi merupakan serangkaian strategi ataupun prosedur dengan penarikan
kesimpulan dari keadaan yang umun ke khusus, dan dilakukan dalam pendekatan kuantitatif.
Terdapat metode lainnya yang digunakan dalam kajian ilmu politik antara lain metode filosofis, yuridis,
historis, ekonomis,sosiologis, dan psikologis.
a. Metode filosofis metode ini digunakan untuk meneliti masalah politik langsung yang berhubungan
dengan kehidupan politik.
b. Metode yuridis atau legalistis merupakan penekanan prosedur penelitiannya terhadap asas-asa legal
secara yuridis.
c. Metode historis dalam metode ini penelitian ilmu politik berdasarkan pada kenyataan sejarah.
d. Metode ekonomis disangkutkan pada aspek-aspek ekonomi.
e. Metode sosiologis bahwa dalam kajian politik, lemabga-lembaga politik dianalogikan sebagai
fenomena sosial.
f. Metode psikologis dalam penggunaannya kajian politik banyak menggunakan dalil-dalil psikologi
sebagai acuannya.
Berbeda dengan The Liang Gie bahwa metode penelitian ilmu politik yang banyak digunakan
adalah metode observasi, analisis, klasifikasi, pengukuran dan perbandingan.
a. Metode observasi pengamatan tidak sekedar pengamatan langsung, tetapi juga tidak langsung
terhadap fenomena politik. Pengamatan sistematis, teratur, terencana, kontinu, lalu ditarik
simpulan.
b. Metode analisis adalah suatu metode dengan serangakaian tindakan dan pemikiran untuk
menelaah suatu hal secara mendalam.
c. Metode deskripsi merupakan metode secara mendalam memberikan gambaran politik terhadap
kondisi realitasnya. Upaya memberikan gambara realitas secara akurat.
d. Metode klasifikasi menggambarkan adanya pengelompokkan objek kajian secara teratur untuk
memudahkan pencarian adanya hubungan timbal balik. Untuk memudahkan pengelompokkan
terdapat aturan pokok yang menurut Ciarke mencakup:
1) Pengelompokkan harus masuk akal.
2) Harus ada pengelompokkan yang cukup untuk semua data.
3) Hanya ada satu basis penggolongan.
7
e. Metode Pengukuran merupakan metode untuk mengidentifikasi besar kecilnya objek atau
fenomena yang diteliti, baik yang menggunakan alat atau tidak.
f. Metode Perbandingan merupakan metode yang dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan
atau persamaan dari dua peristiwa politk, negara, kelompok, atau lebih.
3 . Teknik
Teknik yang banyak digunakan dalam ilmu politik banyak ragamnya, seperti: field work,
investigation, questionare, sampling, interview, opnionnaire, perticipant observer, schedule, direct
observation, case study, dan action research.
2.4 TUJUAN DAN FUNGSI ILMU POLITIK
a. Perspektif Intelektual
Tujuan poltik adalah untuk tindakan politik. Agar dapat bertindak dengan baik secaea politik, orang
perlu mempelajari asas dan seni poltik dan nilai-nilai yang dianggap penting, Jadi, perspektif
intelektual dalam politik adalah perspektif yang mempergunakan diri sendiri sebagai titik tolak.
Sebab perspektif itu bertolak dan dibangun berdasarkan apa yang dianggap salah oleh individu itu,
dan individu tersebut yang memperbaikinya.
b. Perspektif Politik
Bahwa pandangan intelektual mengenai politk tidak banyak berbeda dengan pandangan politisi. Jika
politisi bersifat segera, sedangkan intelektual dapat menjadi politisi jika ia mampu memasukkan
masalah politik dalam pelayanan suatu kepentingan atau tujuan. Jika tujuan pertama politisi adalah
memperoleh kekuasaan, maka tujuan yang kedua adalah mempertahankan kekuasaan.
c. Perspektif Ilmu Politik
Dalam hal ini, poltik dipandang sebagai ilmu. Ia menilai dari sisi intelektual dengan pertimbangan
kritis serta memiliki kriteria yang sistematis. Pendirian ini memandang pada kebutuhab kedepan,
untuk meramalkan akibat tindakan politik maupun kebijaksanaan para politisi. Para politisi
memandang politik sebagai pusat kekuasaan publik, kaum intelektual memandang politik sebagai
perluasan pusat moral dari diri. Dengan demikian, politik sebagai ilmu menaruh perhatian pada dalil-
dalil, keabsahan, percobaan, hukum, dan keragaman.
8
2.5 TEORI – TEORI ILMU POLITIK
Terdapat tiga penteorian dalam ilmu politik, yaitu:
a. Teori Politik Empiris
Digunakan untuk mengacu kepada bagian-bagian teoritis ilmu politik.
b. Teori Politik Formal
Merupakan teori politik yang kadang-kadang dirasakan tumpang tindihnya dengan teori sosial
maupun teori publik. Tidak ada aturan keputusan yang secara simultan dapat memenuhi sejumlah
kondisi yang sangat masuk akal.
c. Teori Politik Normatif
Merupakan teori poltik yang paling dekat dengan enterprise tradisional. Sejauh ia berkenaan
dengan kebijakan politik. Tujuannya adalah meletakkan prinsip-prinsip otoritas, kebebasan dan
keadilan. Kemudian, mengkhususkan pada tatanan sosial, untuk memenuhi prinsip-prinsip
tersebut. Tugas teori politik menurut pandangan ini adalah
1) Menjelajah apa makna kebebasan dan kemudian menerapkannya pada masalah-masalah
praktis.
2) Untuk menemukan landasan tujuan dalam mendukung prinsip-prinsip politik yang mendasar.
2.6 BIDANG KAJIAN ILMU POLITIK
a. Teori ilmu politik yang meliputi teori poltik dan sejarah perkembangan ide-ide politik
b. Lembaga-lembaga politik yang meliputi UUD, pemerintahan nasional, pemerintahan daerah dan lokal,
fungsi ekonomi dan social dari pemerintah dan perbandingan lembaga-lembaga politik.
c. Partai Politik, organisasi kemasyarakatan, pendapat umum, partisipasi warga negara dalm pemerintahan
dan administrasi.
d. Hubungan Internasional yamg meliputi poltik internasional, organisasi dan administrasi internasional dan
hukum internasional.
9
2.7 KONSEP DAN GENERALISASI ILMU POLITIK
a. Konsep-konsep dalam ilmu politik
Pada bagian terdahulu telah diuraikan lima konsep esensial yang sekaligus merupakan unsure pokok dalam
pengertian ilmu politik. Berikut ini diuraian lagi berberapa konsep esensial lainnya;
- politik
- Negara
- Kekuasaan
- Pembuat keputusan (Decision Making)
- Kebijaksanaan umum
- Distribusi dan Alokasi
- Kelompok Interest
- Sosialisasi Politik
- Kultur Politik
b. Generalisasi dalam ilmu politik
Berikut ini berberapa contoh generalisasi yang berkenaan dengan politik sebagaimana ditulis oleh Banks dan
Clegg, Jr. (1977:344):
(1). Didalam setap masyarakat dan lembaga, peraturan dan hukum tumbuh untuk mengendalikan tingkah
laku para individu warganya; para individu biasanya mengalami salah satu jenis hukum apabila penguasa
berhasil menangkap mereka karena melanggar hukum.
(2). Para penguasa cenderung menolak setiap perubahan yang dirasakan akan mengurangi kekusaan dan
pengaruh mereka.
(3). Konflik timbul dalam suatu system politik apabila para individu atau kelompok mempunyai tujuan yang
bersaing dan mengartikan hokum secara berlainan.
10
2.8 PERILAKU POLITIK
Perilaku politik atau (Inggris:Politic Behaviour)adalah perilaku yang dilakukan oleh insan/individu
atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik.Seorang
individu/kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna
melakukan perilaku politik adapun yang dimaksud dengan perilaku politik contohnya adalah:
Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat / pemimpin
Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol ,
mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau lsm lembaga swadaya masyarakat
Ikut serta dalam pesta politik
Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas
Berhak untuk menjadi pimpinan politik
Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna
melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undang-undang dasar dan
perundangan hukum yang berlaku
2.9 RUANG LINGKUP ILMU POLITIK
Ruang lingkup ilmu politik menurut pemahaman kami adalah batasan batasannya dengan ilmu-ilmu
sosial lainnya. Maka dapat dipahami dengan menguraikan hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu
tersebut.
1. Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosiologi
Semua ilmu sosial pada dasarnya mempelajari kelakuan manusia serta cara-cara manusia
hidup serta bekerja sama. Ilmu politik berhubungan erat sekali dengan ilmu sosiologi, karena ilmu
sosiologi mempelajari latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan
dan kelompok dalam masyarakat yang nantinya akan mempengaruhi keputusan kebijaksanaan
dalam ilmu politik. Baik ilmu sosiologi maupun ilmu politik mempelajari negara.
Namun bagi ilmu politik negara merupakan obyek penelitian pokok, sedangkan dalam
sosiologi negara hanya merupakan salah satu dari banyak asosiasi dan lembaga pengendalian
masyarakat.
2. Hubungan ilmu politik dengan ilmu antropologi
Antropologi mempelajari pengertian-pengertian dan teori-teori tentang kedudukan serta
peranan satuan-satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana dalam masyarakat, khususnya
dalam menunjukkan perbedaan struktur sosial serta pola-pola kebudayaan yang berbeda-beda pada
11
tiap-tiap masyarakat. Sedangkan ilmu politik lebih memusatkan pada kekuasaan dan kebijakan
dengan memahami struktur sosial pada masyarakat.
3. Hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi
Politik juga berhubungan erat dengan ilmu ekonomi, dimana prinsip yang tercakup dalam
ilmu ekonomi akan diadopsi oleh ilmu politik yakni pengambilan kebijakan dalam sistem politik
yakni bertujuan untuk kemakmuran ekonomi dalam pembangunan suatu masyarakat.
Seorang sarjana politik misalnya, dapat meminta bantuan sarjana ekonomi tentang syarat-
syarat ekonomis yang harus dipenuhi guna memperoleh tujuan-tujuan politis tertentu, khususnya
yang menyangkut pembinaan kehidupan demokrasi.
4. Hubungan ilmu politik dengan ilmu psikologi
Psikologi sosial adalah pengkhususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik
antara manusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan
dalam ikatan kelompok ataui golongan. Psikologi sosial mengamati kegiatan manusia dari segi-segi
ekstern (lingkungan sosial, fisik, peristiwa-peristiwa, gerakan-gerakan massa) maupun dari segi
intern (kesehatan fisik perorangan, semangat, dan emosi).
Dengan demikian psikologi sosial mempengaruhi suatu hasil keputusan dalam
kebijaksanaan politik dan kenegaraan dengan memperhatikan sikap dan tindakan-tindakan sosial
masyarakat yang melahirkan tuntutan-tuntutan terhadap kebijakan politik suatu pemerintahan.
12
BAB III
PENUTUP
3.1 Simpulan
Sebagai penutup, perlu kiranya diambil simpulan dari apa yang telah dibahas dan di uraikan pada bab-bab
sebelumnya. Dapat ditarik ke beberapa simpulan, sebagai berikut:
1) Ilmu Politik adalah ilmu yang mempelajari suatu segi khusus dari kehidupan masyarakat yang
menyangkut soal kekuasaan.
2) Ilmu Politik mempelajari beberapa aspek:
a. Ilmu politik dilihat dari aspek kenegaran
b. Ilmu politik dilihat dari aspek kekuasaan
c. Ilmu politik dilihat dari aspek kelakuan politik
3) Konsep pokok Ilmu politik:
a. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah
b. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang
c. Pengambilan keputusan adalah membuat pilihan diantara beberapa alternative
d. Kebijakan umum adalah kumpulan keputusan
e. Pembagian adalah penjatahan dari nilai-nilai
4) Definisi dari sifat ilmu politik:
a.menentukan prinsip-prinsip yang dijadikan patokan dan yang diindahkan dalam
menjalankan pemerintahan.
b. mempelajari tingkah laku pemerintah sehingga dapat mengemukakan mana yang
baik, mana yang salah dan menganjurkan perbaikan-perbaikan secara tegas dan
terang.
c. mempelajari tingkah laku politik warga negara itu, baik secara pribadi maupun
sebagai kelompok.
d. mengamat-amati dan menelaah rencana-rencna sosial, kemakmuran, kerjasama
internasional, dan sebagainya.
13
5) a. Pendekatan Ilmu politik menggunakan metode kuantitatif dan metode kualitatif.
b. Beberapa metode yang digunakan dalam Ilmu Politik ( metode induksi)
- metode deskriptif
- metode analisis
- metode evaluative
- metode klasifikasi
- metode perbandingan
Metode yang digunakan dalam ilmu Politik ( metode deduksi )
- Metode filosofis
- Metode yuridis
- Metode historis
- Metode ekonomis
- Metode sosiologis
- Metode psikologis
c . Teknik yang digunakan dalam ilmu politik : field work, investigation, questionare, sampling,
interview, opnionnaire, perticipant observer, schedule, direct observation, case study, dan action research.
6 ) Tujuan dan Fungsi Ilmu politik :
- Perspektif Intelektual
- Perspektif Politik
- Perspektif Ilmu Politik
7 ) Teori-teori Ilmu Politik
- Teori politik empiris
- Teori politik formal
- Teori politik normative
14
8) Bidang kajian ilmu politik :
a. Teori ilmu politik yang meliputi teori poltik dan sejarah perkembangan ide-ide politik
b. Lembaga-lembaga politik yang meliputi UUD, pemerintahan nasional, pemerintahan daerah dan lokal,
fungsi ekonomi dan social dari pemerintah dan perbandingan lembaga-lembaga politik.
c. Partai Politik, organisasi kemasyarakatan, pendapat umum, partisipasi warga negara dalm pemerintahan
dan administrasi.
d. Hubungan Internasional yamg meliputi poltik internasional, organisasi dan administrasi internasional dan
hukum internasional.
9) Konsep Ilmu politik
- politik
- Negara
- Kekuasaan
- Pembuat keputusan (Decision Making)
- Kebijaksanaan umum
- Distribusi dan Alokasi
- Kelompok Interest
- Sosialisasi Politik
- Kultur Politik
Generalisasi Ilmu Politik
(1). Didalam setap masyarakat dan lembaga, peraturan dan hukum tumbuh untuk mengendalikan tingkah
laku para individu warganya; para individu biasanya mengalami salah satu jenis hukum apabila penguasa
berhasil menangkap mereka karena melanggar hukum.
(2). Para penguasa cenderung menolak setiap perubahan yang dirasakan akan mengurangi kekusaan dan
pengaruh mereka.
15
(3). Konflik timbul dalam suatu system politik apabila para individu atau kelompok mempunyai tujuan yang
bersaing dan mengartikan hokum secara berlainan.
10 ) Perilaku Politik:
Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat / pemimpin
Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol ,
mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau lsm lembaga swadaya masyarakat
Ikut serta dalam pesta politik
Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas
Berhak untuk menjadi pimpinan politik
Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna
melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undang-undang dasar dan
perundangan hukum yang berlaku
11) Ruang Lingkup Ilmu Politik
1. Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosiologi
2. Hubungan ilmu politik dengan ilmu antropologi
3. Hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi
4. Hubungan ilmu politik dengan ilmu psikologi
16
DAFTAR PUSTAKA
Budiarjo, Miriam. Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1993.
Hutauruk, M. Garis besar ilmu politik pelita keempat 1984-1989. Jakarta: Erlangga. 1984.
Varma, SP. Teori politik modern. Jakarta: Rajawali Pers. 1992.
Supardan,Dadang. Pengantar Ilmu Sosial.Jakarta: PT. Bumi Aksara.2008.
Wiki.(2008).Politik.[online]. Tersedia: http://id.wikipedia.org/wiki/Politik [ 9 Maret 2008]
Hidayatlubis. (2008).Sifat dan Ruang Lingkup Ilmu Politik. [omline]. Tersedia:
http://www.geocities.com/hidayatlubis/politik.html [9 Maret 2008]

Contenu connexe

Tendances

Faktor yang mempengaruhi kepemimpinan
Faktor yang mempengaruhi kepemimpinanFaktor yang mempengaruhi kepemimpinan
Faktor yang mempengaruhi kepemimpinan
Edwarn Abazel
 
Makalah Lengkap Globalisasi
Makalah Lengkap GlobalisasiMakalah Lengkap Globalisasi
Makalah Lengkap Globalisasi
Cici Cweety
 
Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia
Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa IndonesiaPancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia
Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia
Riska Yuliatiningsih
 
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasila
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasilaJelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasila
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasila
Susanti Susanti
 
Konsep dasar perilaku organisasi
Konsep dasar perilaku organisasiKonsep dasar perilaku organisasi
Konsep dasar perilaku organisasi
Firmansyah Rohi
 

Tendances (20)

Akhlak, Moral, dan Etika dalam Islam
Akhlak, Moral, dan Etika dalam IslamAkhlak, Moral, dan Etika dalam Islam
Akhlak, Moral, dan Etika dalam Islam
 
Ppt Demokrasi Indonesia
Ppt Demokrasi IndonesiaPpt Demokrasi Indonesia
Ppt Demokrasi Indonesia
 
Hubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lainHubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lain
 
Faktor yang mempengaruhi kepemimpinan
Faktor yang mempengaruhi kepemimpinanFaktor yang mempengaruhi kepemimpinan
Faktor yang mempengaruhi kepemimpinan
 
Pengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politikPengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politik
 
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraanPancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan
 
Makalah Lengkap Globalisasi
Makalah Lengkap GlobalisasiMakalah Lengkap Globalisasi
Makalah Lengkap Globalisasi
 
Analisis SWOT dalam Organisasi
Analisis SWOT dalam OrganisasiAnalisis SWOT dalam Organisasi
Analisis SWOT dalam Organisasi
 
Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia
Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa IndonesiaPancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia
Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia
 
Materi teknik persidangan dalam organisasi
Materi teknik persidangan dalam organisasiMateri teknik persidangan dalam organisasi
Materi teknik persidangan dalam organisasi
 
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasila
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasilaJelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasila
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasila
 
Organisasi Pemerintahan
Organisasi PemerintahanOrganisasi Pemerintahan
Organisasi Pemerintahan
 
Pertanyaan presentasi
Pertanyaan presentasiPertanyaan presentasi
Pertanyaan presentasi
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi PembangunanAdministrasi Pembangunan
Administrasi Pembangunan
 
Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu
Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan IlmuPancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu
Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu
 
Teknik pengumpulan data penelitian kualitatif
Teknik pengumpulan data penelitian kualitatifTeknik pengumpulan data penelitian kualitatif
Teknik pengumpulan data penelitian kualitatif
 
Konsep dasar perilaku organisasi
Konsep dasar perilaku organisasiKonsep dasar perilaku organisasi
Konsep dasar perilaku organisasi
 
Politik dan Strategi Nasional - PKn (Makalah)
Politik dan Strategi Nasional - PKn (Makalah)Politik dan Strategi Nasional - PKn (Makalah)
Politik dan Strategi Nasional - PKn (Makalah)
 
Konsep, term dan definisi
Konsep, term dan definisiKonsep, term dan definisi
Konsep, term dan definisi
 
Analisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan PublikAnalisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan Publik
 

En vedette

Empat Perdana Menteri Di Malaysia
Empat Perdana Menteri Di MalaysiaEmpat Perdana Menteri Di Malaysia
Empat Perdana Menteri Di Malaysia
Miz Arien
 
Dasar ilmu politik
Dasar ilmu politikDasar ilmu politik
Dasar ilmu politik
Rasyidmaruf
 
legitimasi kekuasaan Bab II
legitimasi kekuasaan Bab IIlegitimasi kekuasaan Bab II
legitimasi kekuasaan Bab II
Ade Ayu Saputri
 
Konsep Dasar Ilmu Politik
Konsep Dasar Ilmu PolitikKonsep Dasar Ilmu Politik
Konsep Dasar Ilmu Politik
Muhamad Yogi
 
Konsep konsep politik (iii)
Konsep konsep politik (iii)Konsep konsep politik (iii)
Konsep konsep politik (iii)
dinnianggra
 
Dasar sosial
Dasar sosialDasar sosial
Dasar sosial
Ntah Afiq
 
Cara menulis kutipan dan sumber kutipan
Cara menulis kutipan dan sumber kutipanCara menulis kutipan dan sumber kutipan
Cara menulis kutipan dan sumber kutipan
fernard
 
Jasa dan sumbangan 6 perdana menteri malaysia
Jasa dan sumbangan 6 perdana menteri malaysiaJasa dan sumbangan 6 perdana menteri malaysia
Jasa dan sumbangan 6 perdana menteri malaysia
Ck Chan
 
10 dasar-dasar kerajaan
10 dasar-dasar kerajaan10 dasar-dasar kerajaan
10 dasar-dasar kerajaan
Nur Az
 

En vedette (20)

Konsep dasar politik
Konsep dasar politikKonsep dasar politik
Konsep dasar politik
 
Empat Perdana Menteri Di Malaysia
Empat Perdana Menteri Di MalaysiaEmpat Perdana Menteri Di Malaysia
Empat Perdana Menteri Di Malaysia
 
CTU555 Sejarah Malaysia Pembangunan Politik dalam Konteks Hubungan Etnik
CTU555 Sejarah Malaysia Pembangunan Politik dalam Konteks Hubungan EtnikCTU555 Sejarah Malaysia Pembangunan Politik dalam Konteks Hubungan Etnik
CTU555 Sejarah Malaysia Pembangunan Politik dalam Konteks Hubungan Etnik
 
Hubungan ilmu politik
Hubungan ilmu politikHubungan ilmu politik
Hubungan ilmu politik
 
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)
 
Dasar ilmu politik
Dasar ilmu politikDasar ilmu politik
Dasar ilmu politik
 
legitimasi kekuasaan Bab II
legitimasi kekuasaan Bab IIlegitimasi kekuasaan Bab II
legitimasi kekuasaan Bab II
 
Konsep Dasar Ilmu Politik
Konsep Dasar Ilmu PolitikKonsep Dasar Ilmu Politik
Konsep Dasar Ilmu Politik
 
Konsep konsep politik (iii)
Konsep konsep politik (iii)Konsep konsep politik (iii)
Konsep konsep politik (iii)
 
ILMU POLITIK - Definisi Ilmu Politik
ILMU POLITIK - Definisi Ilmu PolitikILMU POLITIK - Definisi Ilmu Politik
ILMU POLITIK - Definisi Ilmu Politik
 
DUB1012 - Pengajian Malaysia
DUB1012 - Pengajian MalaysiaDUB1012 - Pengajian Malaysia
DUB1012 - Pengajian Malaysia
 
Paper mkti kelompok 3 final
Paper mkti  kelompok 3 finalPaper mkti  kelompok 3 final
Paper mkti kelompok 3 final
 
Sistem Politik Dan Ekonomi Islam
Sistem Politik Dan Ekonomi IslamSistem Politik Dan Ekonomi Islam
Sistem Politik Dan Ekonomi Islam
 
Final pestal analysis of construction industry in india AS ON 1 AUGUST 2015
Final pestal analysis of construction industry   in india AS ON 1 AUGUST 2015Final pestal analysis of construction industry   in india AS ON 1 AUGUST 2015
Final pestal analysis of construction industry in india AS ON 1 AUGUST 2015
 
Sejarah tema 4-sumbangan tokoh
Sejarah tema 4-sumbangan tokohSejarah tema 4-sumbangan tokoh
Sejarah tema 4-sumbangan tokoh
 
PESTLE Context Checklist for Construction Project
PESTLE Context Checklist for Construction ProjectPESTLE Context Checklist for Construction Project
PESTLE Context Checklist for Construction Project
 
Dasar sosial
Dasar sosialDasar sosial
Dasar sosial
 
Cara menulis kutipan dan sumber kutipan
Cara menulis kutipan dan sumber kutipanCara menulis kutipan dan sumber kutipan
Cara menulis kutipan dan sumber kutipan
 
Jasa dan sumbangan 6 perdana menteri malaysia
Jasa dan sumbangan 6 perdana menteri malaysiaJasa dan sumbangan 6 perdana menteri malaysia
Jasa dan sumbangan 6 perdana menteri malaysia
 
10 dasar-dasar kerajaan
10 dasar-dasar kerajaan10 dasar-dasar kerajaan
10 dasar-dasar kerajaan
 

Similaire à Konsep dasar politik

Mata Kuliah pengantar ilmu politik.pptx
Mata Kuliah pengantar ilmu politik.pptxMata Kuliah pengantar ilmu politik.pptx
Mata Kuliah pengantar ilmu politik.pptx
AmaliaMutiara1
 
Konsep konsep politik
Konsep konsep politikKonsep konsep politik
Konsep konsep politik
Nina Muhaemin
 
konsepdasarpolitikpemerintahan-150608011127-lva1-app6892.pdf
konsepdasarpolitikpemerintahan-150608011127-lva1-app6892.pdfkonsepdasarpolitikpemerintahan-150608011127-lva1-app6892.pdf
konsepdasarpolitikpemerintahan-150608011127-lva1-app6892.pdf
KangMusya1
 
Makalah pemilu dan pendidikan partai politik masyarakat
Makalah pemilu dan pendidikan partai politik masyarakatMakalah pemilu dan pendidikan partai politik masyarakat
Makalah pemilu dan pendidikan partai politik masyarakat
Amka Azril
 

Similaire à Konsep dasar politik (20)

Hubungan warga negara(mustina4)
Hubungan warga negara(mustina4)Hubungan warga negara(mustina4)
Hubungan warga negara(mustina4)
 
Makalah ilmu politik 3
Makalah ilmu politik  3Makalah ilmu politik  3
Makalah ilmu politik 3
 
Makalah ilmu politik 3 (2)
Makalah ilmu politik  3 (2)Makalah ilmu politik  3 (2)
Makalah ilmu politik 3 (2)
 
Makalah ilmu politik 3
Makalah ilmu politik  3Makalah ilmu politik  3
Makalah ilmu politik 3
 
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
 
Makalah ilmu politik
Makalah ilmu politikMakalah ilmu politik
Makalah ilmu politik
 
Makalah ilmu politik (2)
Makalah ilmu politik (2)Makalah ilmu politik (2)
Makalah ilmu politik (2)
 
Makalah ilmu politik
Makalah ilmu politikMakalah ilmu politik
Makalah ilmu politik
 
Makalah ilmu politik 3
Makalah ilmu politik  3Makalah ilmu politik  3
Makalah ilmu politik 3
 
Makalah ilmu politik
Makalah ilmu politikMakalah ilmu politik
Makalah ilmu politik
 
Mata Kuliah pengantar ilmu politik.pptx
Mata Kuliah pengantar ilmu politik.pptxMata Kuliah pengantar ilmu politik.pptx
Mata Kuliah pengantar ilmu politik.pptx
 
Mata Kuliah pengantar ilmu politik.pptx
Mata Kuliah pengantar ilmu politik.pptxMata Kuliah pengantar ilmu politik.pptx
Mata Kuliah pengantar ilmu politik.pptx
 
Konsep konsep politik
Konsep konsep politikKonsep konsep politik
Konsep konsep politik
 
Konsep Dasar Politik dan Pemerintahan
Konsep Dasar Politik dan PemerintahanKonsep Dasar Politik dan Pemerintahan
Konsep Dasar Politik dan Pemerintahan
 
Materi ilmu politik
Materi ilmu politikMateri ilmu politik
Materi ilmu politik
 
Konsep dasar politik pemerintahan
Konsep  dasar  politik  pemerintahanKonsep  dasar  politik  pemerintahan
Konsep dasar politik pemerintahan
 
konsepdasarpolitikpemerintahan-150608011127-lva1-app6892.pdf
konsepdasarpolitikpemerintahan-150608011127-lva1-app6892.pdfkonsepdasarpolitikpemerintahan-150608011127-lva1-app6892.pdf
konsepdasarpolitikpemerintahan-150608011127-lva1-app6892.pdf
 
Otonomi dan desentralisasi Budaya P.pptx
Otonomi dan desentralisasi Budaya P.pptxOtonomi dan desentralisasi Budaya P.pptx
Otonomi dan desentralisasi Budaya P.pptx
 
Bab 1 budaya_politik
Bab 1 budaya_politikBab 1 budaya_politik
Bab 1 budaya_politik
 
Makalah pemilu dan pendidikan partai politik masyarakat
Makalah pemilu dan pendidikan partai politik masyarakatMakalah pemilu dan pendidikan partai politik masyarakat
Makalah pemilu dan pendidikan partai politik masyarakat
 

Plus de BKPP kabupaten Bandung

Korupsi dan politik kekerabatan di daerah 2
Korupsi dan politik kekerabatan di daerah 2Korupsi dan politik kekerabatan di daerah 2
Korupsi dan politik kekerabatan di daerah 2
BKPP kabupaten Bandung
 
Transparansi kebijakan publik ii revisi (agustus 2011)
Transparansi kebijakan publik ii revisi (agustus 2011)Transparansi kebijakan publik ii revisi (agustus 2011)
Transparansi kebijakan publik ii revisi (agustus 2011)
BKPP kabupaten Bandung
 
Transparansi analisis kebijakan publik 1
Transparansi analisis kebijakan publik 1Transparansi analisis kebijakan publik 1
Transparansi analisis kebijakan publik 1
BKPP kabupaten Bandung
 
Hubungan Keuangan pusat dan daerah ( modul xi )
Hubungan Keuangan pusat dan daerah ( modul xi )Hubungan Keuangan pusat dan daerah ( modul xi )
Hubungan Keuangan pusat dan daerah ( modul xi )
BKPP kabupaten Bandung
 
Teori dan filsafat politik pemerintahan
Teori dan filsafat politik pemerintahanTeori dan filsafat politik pemerintahan
Teori dan filsafat politik pemerintahan
BKPP kabupaten Bandung
 

Plus de BKPP kabupaten Bandung (17)

Korupsi dan politik kekerabatan di daerah 2
Korupsi dan politik kekerabatan di daerah 2Korupsi dan politik kekerabatan di daerah 2
Korupsi dan politik kekerabatan di daerah 2
 
Transparansi kebijakan publik II
Transparansi kebijakan publik IITransparansi kebijakan publik II
Transparansi kebijakan publik II
 
Transparansi kebijakan publik II
Transparansi kebijakan publik IITransparansi kebijakan publik II
Transparansi kebijakan publik II
 
Transparansi kebijakan publik ii revisi (agustus 2011)
Transparansi kebijakan publik ii revisi (agustus 2011)Transparansi kebijakan publik ii revisi (agustus 2011)
Transparansi kebijakan publik ii revisi (agustus 2011)
 
Transparansi analisis kebijakan publik 1
Transparansi analisis kebijakan publik 1Transparansi analisis kebijakan publik 1
Transparansi analisis kebijakan publik 1
 
Hubungan Keuangan pusat dan daerah ( modul xi )
Hubungan Keuangan pusat dan daerah ( modul xi )Hubungan Keuangan pusat dan daerah ( modul xi )
Hubungan Keuangan pusat dan daerah ( modul xi )
 
patologi birokrasi
patologi birokrasi patologi birokrasi
patologi birokrasi
 
Teori dan filsafat politik pemerintahan
Teori dan filsafat politik pemerintahanTeori dan filsafat politik pemerintahan
Teori dan filsafat politik pemerintahan
 
Penertian statistik dan data
Penertian statistik dan dataPenertian statistik dan data
Penertian statistik dan data
 
ukuran statistik
 ukuran statistik ukuran statistik
ukuran statistik
 
ukuran penyimpangan
 ukuran penyimpangan ukuran penyimpangan
ukuran penyimpangan
 
Aplikasi praktis regresi berganda
Aplikasi praktis regresi bergandaAplikasi praktis regresi berganda
Aplikasi praktis regresi berganda
 
Statistika Sosial 1
Statistika Sosial 1Statistika Sosial 1
Statistika Sosial 1
 
Politics
Politics Politics
Politics
 
Demokrasi dan demokratisasi
Demokrasi dan demokratisasi Demokrasi dan demokratisasi
Demokrasi dan demokratisasi
 
Authority and legitimacy 2
Authority and legitimacy 2Authority and legitimacy 2
Authority and legitimacy 2
 
Metodologi ilmu pemerintahan
Metodologi ilmu pemerintahanMetodologi ilmu pemerintahan
Metodologi ilmu pemerintahan
 

Dernier

Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
ssuser35630b
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
AtiAnggiSupriyati
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
NurindahSetyawati1
 
SEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.ppt
SEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.pptSEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.ppt
SEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.ppt
AlfandoWibowo2
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
JarzaniIsmail
 
mengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdf
mengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdfmengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdf
mengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdf
saptari3
 

Dernier (20)

vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
 
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMAKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
 
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITASMATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
 
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxMateri Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
 
Lingkungan bawah airLingkungan bawah air.ppt
Lingkungan bawah airLingkungan bawah air.pptLingkungan bawah airLingkungan bawah air.ppt
Lingkungan bawah airLingkungan bawah air.ppt
 
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxPPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
 
SEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.ppt
SEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.pptSEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.ppt
SEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.ppt
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
 
mengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdf
mengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdfmengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdf
mengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdf
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
 
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
 

Konsep dasar politik

  • 1. 1 BAB I Konsep Dasar Ilmu Politik 1.1 Latar Belakang Ilmu politik adalah salah satu cabang dari ilmu sosial, yang berdampingan dengan cabang ilmu sosial lainnya yakni sosiologi, antropologi, dll. Dengan demikian maka ilmu politik berhubungan erat dengan ilmu-ilmu sosial tsb yang objeknya adalah manusia sebagai anggota kelompok (group). Ilmu-ilmu tsb mempelajari kelakuan manusia serta cara-cara manusia hidup serta bekerja sama. Namun walaupun ilmu-ilmu tsb saling berdampingan dan berhubungan erat, tetapi tentu ada batasan-batasan antara ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya dengan melihat kepada sifat-sifat dan ruang lingkup ilmu politik itu sendiri. Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup antara lain, masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi, dan lain sebagainya. Sistem politik hanya merupakan salah satu dari bermacam-macam sistem yang terjadi dalam masyarakat, seperti sistem ekonomi, sistem teknik, sistem komunikasi dll.Setiap sistem masing- masing mempunyai fungsi tertentu untuk menjaga kelangsungan hidup dan mencapai tujuan dari masyarakat tersebut. Dalam hal ini, maka sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu untuk masyarakat, yakni membuat keputusan-keputusan kebijaksanaan yang mengikat mengenai alokasi dari nilai-nilai (baik yang bersifat materiil maupun non materiil). Maksudnya, sistem politik berfungsi merumuskan tujuan-tujuan masyarakat dan selanjutnya dilaksanakan oleh keputusan- keputusan kebijaksanaan untuk kepentingan masyarakat. Karena itu,perlu kiranya suatu masyarakat mengetahui dan memahami ilmu politik. Mulai dari lingkup kecil hingga besar. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka disini kami ingin membahas tentang “ ILMU POLITIK”
  • 2. 2 1.2 Perumusan Masalah Untuk lebih sistematis, maka kami merumuskan masalah-masalah pokok yang akan dibahas dalam makalah ini sebagai berikut: a) Apa pengertian dari Ilmu politik ? b) Apa saja sifat dari ilmu politik ? c) Bagaimana pendekatan, metode, dan teknik ilmu politik ? d) Apa saja tujuan dan fungsi ilmu politik ? e) Apa saja toeri-teori dalam ilmu politik ? f) Apa saja bidang kajian ilmu politik ? g) Bagaimana konsep dan generalisasi dari ilmu politik ? h) Bagaimana perilaku politik itu ? i) Apa saja ruang lingkup dalam ilmu politik ? 1.3 Tujuan Penulisan Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka beberapa tujuan dari makalah ini, yaitu: a) Untuk mengetahui pengertian dari ilmu politik. b) Untuk mengetahui apa saja sifat dari ilmu politik. c) Untuk mengetahui bagaimana pendekatan, metode, dan teknik ilmu politik. d) Untuk mengetahui apa saja tujuan dan fungsi ilmu politik. e) Untuk mengetahui apa saja toeri-teori dalam ilmu politik. f) Untuk mengetahui apa saja bidang kajian ilmu politik. g) Untuk mengetahui bagaimana konsep dan generalisasi dari ilmu politik. h) Untuk mengetahui bagaimana perilaku politik itu. i) Untuk mengetahui apa saja ruang lingkup dalam ilmu politik.
  • 3. 3 BAB II PEMBAHASAN MASALAH 2.1 PENGERTIAN ILMU POLITIK Ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari suatu segi khusus dari kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan. Secara umum ilmu politik ialah ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan, baik sesama warga Negara, antar warga Negara dan Negara, maupun hubungan sesama Negara. Yang menjadi pusat kajiannya adalah upaya untuk memperoleh kekuasaan,usaha mempertahankan kekuasaan, pengunaan kekuasaan tersebut dan juga bagaiman menghambat pengunan kekuasaan. Ilmu politik mempelajari beberapa aspek, seperti : a. Ilmu politik dilihat dari aspek kenegaran adalah ilmu yang memperlajari Negara, tujuan Negara, dan lembaga-lembaga Negara serta hubungan Negara dengan warga nwgaranya dan hubungan antar Negara. b. Ilmu politik dilihat dari aspek kekuasaan adalah ilmu yang mempelajari ilmu kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat, hakikat, dasar, proses, ruang lingkup, dan hsil dari kekuasaan itu. c. Ilmu politik dilihat dari aspek kelakuan politik yaitu ilmu yang mempelajari kelakuan politik dalam system politik yang meliputi budaya politik, kekuasaan, kepentingan dan kebijakan. Konsep-konsep pokok yang dipelajari dalam ilmu politik : a. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempeunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya b. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelakunya c. Pengambilan keputusan adalah membuat pilihan diantara beberapa alternative sedangkan istilah pngambilan keputusan menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai d. Kebijakan umum adalah kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. e. Pembagian adalah pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai dalam masyarakat, yang ditekankan bahwa pembagian selalu tidak merata sehingga timbul konflik
  • 4. 4 2.2. SIFAT ILMU POLITIK Pada umumnya dapat dikatakan bahwa ilmu politik adalah bermacam macam kegiatan dalam sistem suatu negara, yakni pengambilan kebijakan - kebijakan untuk melaksanakan tujuan- tujuan tertentu. Idealnya, politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat, dan bukan tujuan pribadi seseorang. Mengenai sifat dari ilmu politik, dapatlah kita fahami dari beberapa defenisi tentang ilmu politik. Roger F. Soltau dalam Introduction to Politics berpendapat bahwa: “Ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan- tujuan itu; hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lainnya”. Prof. Mr. Moh. Yamin mengemukakan bahwa: “Ilmu politik memusatkan tinjauannya kepada masalah kekuasaan dan bagaimana jalannya tenaga kekuasaan dalam masyarakat dan susunan negara, ilmu politik dengan sendirinya membahas dan mempersoalkan pembinaan negara dan masyarakat atau kekuasaan”. Pada dasarnya ilmu politik paling erat kaitannya dengan ilmu negara. Yakni sama-sama mengupas dan menyelidiki hal-hal mengenai negara. Namun berbeda sifatnya, yakni ilmu negara menyelidiki dan mengajarkan teori-teori tentang asal mula negara, tujuan dan tugas negara, pemerintahan, dan sebagainya. Sedangkan ilmu politik menyelidiki dan menguraikan hidup negara itu, sikap dan tindak tanduknya dalam kehidupan warganya serta dalam pergaulan antar negara. Dengan kata lain, ilmu politik bersifat membahas proses-proses yang berlangsung dalam suatu negara, seperti kekuasaan dan susunan masyarakat. Sedangkan ilmu negara membahas tentang teori-teori terbentuknya negara dan struktur negara atau bentuk pemerintahan negara tersebut. Mengenai ilmu politik tersebut, M. Hutauruk, SH dalam bukunya Garis Besar Ilmu Politik Pelita Keempat, berpendapat bahwa: ilmu politik menyelidiki dan mempelajari proses-proses dalam pemerintahan dan masyarakat yang berintikan aktivitas, kompetisi dan kerjasama dalam memupuk dan menggunakan kekuasaan. Dari beberapa defenisi tersebut maka dapat dirumuskan sifat ilmu politik tersebut: 1. menentukan prinsip-prinsip yang dijadikan patokan dan yang diindahkan dalam menjalankan pemerintahan. 2. mempelajari tingkah laku pemerintah sehingga dapat mengemukakan mana yang baik, mana yang salah dan menganjurkan perbaikan-perbaikan secara tegas dan terang. 3. mempelajari tingkah laku politik warga negara itu, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok. 4. mengamat-amati dan menelaah rencana-rencna sosial, kemakmuran, kerjasama internasional, dan
  • 5. 5 sebagainya. Sistem politik bersifat terbuka, yakni terbuka untuk pengaruh dari luar sebagai akibat dari interaksi dengan sistem-sistem lain. Maksudnya politik tersebut dapat berinteraksi dan berubah dengan lingkungannya. Faktor lingkungan yang mempengaruhi contohnya tuntutan serta aspirasi masyarakat dan juga dukungan masyarakat. 2.3. PENDEKATAN, METODE, DAN TEKNIK 1. Pendekatan Kajian ilmu politik dapat menggunakan dua pendekatan,, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Kualitatif merupakan pendekatan yang menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data langsung., bersifat deskriptif analitik, menekankan proses, bersifat induktif. Sedangkan pendekatan kuantitatif untuk memelihara diri mereka dari pengaruh koleksi data.. Menggunakan metode statistik untuk meneliti data dan meyimpulkan hasil sebagai penelitian. Metode ini mencoba ke hal-hal objektif. 2. Metode Seperti ilmu sosial pada umumnya yang digunakan dalam ilmu poltik pun menyangkut metode induksi dan deduksi. Metode induksi adalah serangkaian strategi ataupun prosedur penarikan simpulan umum yang diperoleh berdasarkan proses pemikiran setelah mengkaji peristiwa yang khusus atas dasar fakta teoritis.Menurut Iswara, ada beberapa metode yang termasuk dalam metode induksi, seperti metode deskriptif, metode analisis, metode evaluatif, metode klasifikasi, dan metode perbandingan. a. Metode deskriptif adalah sebagai prosedur pengkajian masalah politik untuk memberikan gambaran terhadap kenyataan yang ada secara akurat. b. Metode analisis menekankan pada penelaahan secara mendalam terhadap masalah politis yang disusun secara sistematis dengan memperlihatkan hubungan fakta satu dengan yang lainnya. c. Metode evaluatif merupakan serangkaian usaha penelaahan fenomena politik yang bersifat menentukan terhadap fakta yang dikumpulkan dengan dasar pada norma-norma. d. Metode klasifikasi adalah metode yang melandaskan pada pengelompokkan objek secara teratur yang masing-masing menunjukkan hubungan timbal balik. e. Metode perbandingan merupakan metode kajian politik yang menitikberatkan pada studi persamaan dan perbedaan atas dua objek.
  • 6. 6 Sedangkan metode deduksi merupakan serangkaian strategi ataupun prosedur dengan penarikan kesimpulan dari keadaan yang umun ke khusus, dan dilakukan dalam pendekatan kuantitatif. Terdapat metode lainnya yang digunakan dalam kajian ilmu politik antara lain metode filosofis, yuridis, historis, ekonomis,sosiologis, dan psikologis. a. Metode filosofis metode ini digunakan untuk meneliti masalah politik langsung yang berhubungan dengan kehidupan politik. b. Metode yuridis atau legalistis merupakan penekanan prosedur penelitiannya terhadap asas-asa legal secara yuridis. c. Metode historis dalam metode ini penelitian ilmu politik berdasarkan pada kenyataan sejarah. d. Metode ekonomis disangkutkan pada aspek-aspek ekonomi. e. Metode sosiologis bahwa dalam kajian politik, lemabga-lembaga politik dianalogikan sebagai fenomena sosial. f. Metode psikologis dalam penggunaannya kajian politik banyak menggunakan dalil-dalil psikologi sebagai acuannya. Berbeda dengan The Liang Gie bahwa metode penelitian ilmu politik yang banyak digunakan adalah metode observasi, analisis, klasifikasi, pengukuran dan perbandingan. a. Metode observasi pengamatan tidak sekedar pengamatan langsung, tetapi juga tidak langsung terhadap fenomena politik. Pengamatan sistematis, teratur, terencana, kontinu, lalu ditarik simpulan. b. Metode analisis adalah suatu metode dengan serangakaian tindakan dan pemikiran untuk menelaah suatu hal secara mendalam. c. Metode deskripsi merupakan metode secara mendalam memberikan gambaran politik terhadap kondisi realitasnya. Upaya memberikan gambara realitas secara akurat. d. Metode klasifikasi menggambarkan adanya pengelompokkan objek kajian secara teratur untuk memudahkan pencarian adanya hubungan timbal balik. Untuk memudahkan pengelompokkan terdapat aturan pokok yang menurut Ciarke mencakup: 1) Pengelompokkan harus masuk akal. 2) Harus ada pengelompokkan yang cukup untuk semua data. 3) Hanya ada satu basis penggolongan.
  • 7. 7 e. Metode Pengukuran merupakan metode untuk mengidentifikasi besar kecilnya objek atau fenomena yang diteliti, baik yang menggunakan alat atau tidak. f. Metode Perbandingan merupakan metode yang dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan atau persamaan dari dua peristiwa politk, negara, kelompok, atau lebih. 3 . Teknik Teknik yang banyak digunakan dalam ilmu politik banyak ragamnya, seperti: field work, investigation, questionare, sampling, interview, opnionnaire, perticipant observer, schedule, direct observation, case study, dan action research. 2.4 TUJUAN DAN FUNGSI ILMU POLITIK a. Perspektif Intelektual Tujuan poltik adalah untuk tindakan politik. Agar dapat bertindak dengan baik secaea politik, orang perlu mempelajari asas dan seni poltik dan nilai-nilai yang dianggap penting, Jadi, perspektif intelektual dalam politik adalah perspektif yang mempergunakan diri sendiri sebagai titik tolak. Sebab perspektif itu bertolak dan dibangun berdasarkan apa yang dianggap salah oleh individu itu, dan individu tersebut yang memperbaikinya. b. Perspektif Politik Bahwa pandangan intelektual mengenai politk tidak banyak berbeda dengan pandangan politisi. Jika politisi bersifat segera, sedangkan intelektual dapat menjadi politisi jika ia mampu memasukkan masalah politik dalam pelayanan suatu kepentingan atau tujuan. Jika tujuan pertama politisi adalah memperoleh kekuasaan, maka tujuan yang kedua adalah mempertahankan kekuasaan. c. Perspektif Ilmu Politik Dalam hal ini, poltik dipandang sebagai ilmu. Ia menilai dari sisi intelektual dengan pertimbangan kritis serta memiliki kriteria yang sistematis. Pendirian ini memandang pada kebutuhab kedepan, untuk meramalkan akibat tindakan politik maupun kebijaksanaan para politisi. Para politisi memandang politik sebagai pusat kekuasaan publik, kaum intelektual memandang politik sebagai perluasan pusat moral dari diri. Dengan demikian, politik sebagai ilmu menaruh perhatian pada dalil- dalil, keabsahan, percobaan, hukum, dan keragaman.
  • 8. 8 2.5 TEORI – TEORI ILMU POLITIK Terdapat tiga penteorian dalam ilmu politik, yaitu: a. Teori Politik Empiris Digunakan untuk mengacu kepada bagian-bagian teoritis ilmu politik. b. Teori Politik Formal Merupakan teori politik yang kadang-kadang dirasakan tumpang tindihnya dengan teori sosial maupun teori publik. Tidak ada aturan keputusan yang secara simultan dapat memenuhi sejumlah kondisi yang sangat masuk akal. c. Teori Politik Normatif Merupakan teori poltik yang paling dekat dengan enterprise tradisional. Sejauh ia berkenaan dengan kebijakan politik. Tujuannya adalah meletakkan prinsip-prinsip otoritas, kebebasan dan keadilan. Kemudian, mengkhususkan pada tatanan sosial, untuk memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Tugas teori politik menurut pandangan ini adalah 1) Menjelajah apa makna kebebasan dan kemudian menerapkannya pada masalah-masalah praktis. 2) Untuk menemukan landasan tujuan dalam mendukung prinsip-prinsip politik yang mendasar. 2.6 BIDANG KAJIAN ILMU POLITIK a. Teori ilmu politik yang meliputi teori poltik dan sejarah perkembangan ide-ide politik b. Lembaga-lembaga politik yang meliputi UUD, pemerintahan nasional, pemerintahan daerah dan lokal, fungsi ekonomi dan social dari pemerintah dan perbandingan lembaga-lembaga politik. c. Partai Politik, organisasi kemasyarakatan, pendapat umum, partisipasi warga negara dalm pemerintahan dan administrasi. d. Hubungan Internasional yamg meliputi poltik internasional, organisasi dan administrasi internasional dan hukum internasional.
  • 9. 9 2.7 KONSEP DAN GENERALISASI ILMU POLITIK a. Konsep-konsep dalam ilmu politik Pada bagian terdahulu telah diuraikan lima konsep esensial yang sekaligus merupakan unsure pokok dalam pengertian ilmu politik. Berikut ini diuraian lagi berberapa konsep esensial lainnya; - politik - Negara - Kekuasaan - Pembuat keputusan (Decision Making) - Kebijaksanaan umum - Distribusi dan Alokasi - Kelompok Interest - Sosialisasi Politik - Kultur Politik b. Generalisasi dalam ilmu politik Berikut ini berberapa contoh generalisasi yang berkenaan dengan politik sebagaimana ditulis oleh Banks dan Clegg, Jr. (1977:344): (1). Didalam setap masyarakat dan lembaga, peraturan dan hukum tumbuh untuk mengendalikan tingkah laku para individu warganya; para individu biasanya mengalami salah satu jenis hukum apabila penguasa berhasil menangkap mereka karena melanggar hukum. (2). Para penguasa cenderung menolak setiap perubahan yang dirasakan akan mengurangi kekusaan dan pengaruh mereka. (3). Konflik timbul dalam suatu system politik apabila para individu atau kelompok mempunyai tujuan yang bersaing dan mengartikan hokum secara berlainan.
  • 10. 10 2.8 PERILAKU POLITIK Perilaku politik atau (Inggris:Politic Behaviour)adalah perilaku yang dilakukan oleh insan/individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik.Seorang individu/kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik adapun yang dimaksud dengan perilaku politik contohnya adalah: Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat / pemimpin Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol , mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau lsm lembaga swadaya masyarakat Ikut serta dalam pesta politik Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas Berhak untuk menjadi pimpinan politik Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undang-undang dasar dan perundangan hukum yang berlaku 2.9 RUANG LINGKUP ILMU POLITIK Ruang lingkup ilmu politik menurut pemahaman kami adalah batasan batasannya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Maka dapat dipahami dengan menguraikan hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu tersebut. 1. Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosiologi Semua ilmu sosial pada dasarnya mempelajari kelakuan manusia serta cara-cara manusia hidup serta bekerja sama. Ilmu politik berhubungan erat sekali dengan ilmu sosiologi, karena ilmu sosiologi mempelajari latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat yang nantinya akan mempengaruhi keputusan kebijaksanaan dalam ilmu politik. Baik ilmu sosiologi maupun ilmu politik mempelajari negara. Namun bagi ilmu politik negara merupakan obyek penelitian pokok, sedangkan dalam sosiologi negara hanya merupakan salah satu dari banyak asosiasi dan lembaga pengendalian masyarakat. 2. Hubungan ilmu politik dengan ilmu antropologi Antropologi mempelajari pengertian-pengertian dan teori-teori tentang kedudukan serta peranan satuan-satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana dalam masyarakat, khususnya dalam menunjukkan perbedaan struktur sosial serta pola-pola kebudayaan yang berbeda-beda pada
  • 11. 11 tiap-tiap masyarakat. Sedangkan ilmu politik lebih memusatkan pada kekuasaan dan kebijakan dengan memahami struktur sosial pada masyarakat. 3. Hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi Politik juga berhubungan erat dengan ilmu ekonomi, dimana prinsip yang tercakup dalam ilmu ekonomi akan diadopsi oleh ilmu politik yakni pengambilan kebijakan dalam sistem politik yakni bertujuan untuk kemakmuran ekonomi dalam pembangunan suatu masyarakat. Seorang sarjana politik misalnya, dapat meminta bantuan sarjana ekonomi tentang syarat- syarat ekonomis yang harus dipenuhi guna memperoleh tujuan-tujuan politis tertentu, khususnya yang menyangkut pembinaan kehidupan demokrasi. 4. Hubungan ilmu politik dengan ilmu psikologi Psikologi sosial adalah pengkhususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok ataui golongan. Psikologi sosial mengamati kegiatan manusia dari segi-segi ekstern (lingkungan sosial, fisik, peristiwa-peristiwa, gerakan-gerakan massa) maupun dari segi intern (kesehatan fisik perorangan, semangat, dan emosi). Dengan demikian psikologi sosial mempengaruhi suatu hasil keputusan dalam kebijaksanaan politik dan kenegaraan dengan memperhatikan sikap dan tindakan-tindakan sosial masyarakat yang melahirkan tuntutan-tuntutan terhadap kebijakan politik suatu pemerintahan.
  • 12. 12 BAB III PENUTUP 3.1 Simpulan Sebagai penutup, perlu kiranya diambil simpulan dari apa yang telah dibahas dan di uraikan pada bab-bab sebelumnya. Dapat ditarik ke beberapa simpulan, sebagai berikut: 1) Ilmu Politik adalah ilmu yang mempelajari suatu segi khusus dari kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan. 2) Ilmu Politik mempelajari beberapa aspek: a. Ilmu politik dilihat dari aspek kenegaran b. Ilmu politik dilihat dari aspek kekuasaan c. Ilmu politik dilihat dari aspek kelakuan politik 3) Konsep pokok Ilmu politik: a. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah b. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang c. Pengambilan keputusan adalah membuat pilihan diantara beberapa alternative d. Kebijakan umum adalah kumpulan keputusan e. Pembagian adalah penjatahan dari nilai-nilai 4) Definisi dari sifat ilmu politik: a.menentukan prinsip-prinsip yang dijadikan patokan dan yang diindahkan dalam menjalankan pemerintahan. b. mempelajari tingkah laku pemerintah sehingga dapat mengemukakan mana yang baik, mana yang salah dan menganjurkan perbaikan-perbaikan secara tegas dan terang. c. mempelajari tingkah laku politik warga negara itu, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok. d. mengamat-amati dan menelaah rencana-rencna sosial, kemakmuran, kerjasama internasional, dan sebagainya.
  • 13. 13 5) a. Pendekatan Ilmu politik menggunakan metode kuantitatif dan metode kualitatif. b. Beberapa metode yang digunakan dalam Ilmu Politik ( metode induksi) - metode deskriptif - metode analisis - metode evaluative - metode klasifikasi - metode perbandingan Metode yang digunakan dalam ilmu Politik ( metode deduksi ) - Metode filosofis - Metode yuridis - Metode historis - Metode ekonomis - Metode sosiologis - Metode psikologis c . Teknik yang digunakan dalam ilmu politik : field work, investigation, questionare, sampling, interview, opnionnaire, perticipant observer, schedule, direct observation, case study, dan action research. 6 ) Tujuan dan Fungsi Ilmu politik : - Perspektif Intelektual - Perspektif Politik - Perspektif Ilmu Politik 7 ) Teori-teori Ilmu Politik - Teori politik empiris - Teori politik formal - Teori politik normative
  • 14. 14 8) Bidang kajian ilmu politik : a. Teori ilmu politik yang meliputi teori poltik dan sejarah perkembangan ide-ide politik b. Lembaga-lembaga politik yang meliputi UUD, pemerintahan nasional, pemerintahan daerah dan lokal, fungsi ekonomi dan social dari pemerintah dan perbandingan lembaga-lembaga politik. c. Partai Politik, organisasi kemasyarakatan, pendapat umum, partisipasi warga negara dalm pemerintahan dan administrasi. d. Hubungan Internasional yamg meliputi poltik internasional, organisasi dan administrasi internasional dan hukum internasional. 9) Konsep Ilmu politik - politik - Negara - Kekuasaan - Pembuat keputusan (Decision Making) - Kebijaksanaan umum - Distribusi dan Alokasi - Kelompok Interest - Sosialisasi Politik - Kultur Politik Generalisasi Ilmu Politik (1). Didalam setap masyarakat dan lembaga, peraturan dan hukum tumbuh untuk mengendalikan tingkah laku para individu warganya; para individu biasanya mengalami salah satu jenis hukum apabila penguasa berhasil menangkap mereka karena melanggar hukum. (2). Para penguasa cenderung menolak setiap perubahan yang dirasakan akan mengurangi kekusaan dan pengaruh mereka.
  • 15. 15 (3). Konflik timbul dalam suatu system politik apabila para individu atau kelompok mempunyai tujuan yang bersaing dan mengartikan hokum secara berlainan. 10 ) Perilaku Politik: Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat / pemimpin Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol , mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau lsm lembaga swadaya masyarakat Ikut serta dalam pesta politik Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas Berhak untuk menjadi pimpinan politik Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undang-undang dasar dan perundangan hukum yang berlaku 11) Ruang Lingkup Ilmu Politik 1. Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosiologi 2. Hubungan ilmu politik dengan ilmu antropologi 3. Hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi 4. Hubungan ilmu politik dengan ilmu psikologi
  • 16. 16 DAFTAR PUSTAKA Budiarjo, Miriam. Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1993. Hutauruk, M. Garis besar ilmu politik pelita keempat 1984-1989. Jakarta: Erlangga. 1984. Varma, SP. Teori politik modern. Jakarta: Rajawali Pers. 1992. Supardan,Dadang. Pengantar Ilmu Sosial.Jakarta: PT. Bumi Aksara.2008. Wiki.(2008).Politik.[online]. Tersedia: http://id.wikipedia.org/wiki/Politik [ 9 Maret 2008] Hidayatlubis. (2008).Sifat dan Ruang Lingkup Ilmu Politik. [omline]. Tersedia: http://www.geocities.com/hidayatlubis/politik.html [9 Maret 2008]