Dokumen tersebut membahas tentang korupsi dan politik kekerabatan di daerah. Definisi korupsi adalah penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, dan politik kekerabatan adalah mengangkat keluarga dalam jabatan publik. Korupsi terjadi karena adanya kesempatan dan ketiadaan aturan yang melarangnya, serta rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Untuk mengatasinya diperlukan reformasi peraturan pemilihan

1. Korupsi dan Politik Kekerabatan
di Daerah
(Bahan diskusi di LAN, 23 April 2014)
Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

2. Definisi Korupsi
• Apa itu korupsi?
• Secara umum korupsi didefinisikan sebagai
penyalahgunaan jabatan untuk
kepentingan/keuntungan diri, keluarga, kroni,
orang lain;
• Jabatan mengandung unsur
kewenangan/otoritas;
• Otoritas adalah Power (kekuasaan) yang
didasari oleh kesepakatan umum bahwa yang
berkuasa berhak memberikan komando, dan
bahwa komando itu harus dituruti oleh bawahan
atau rakyat.

3. Politik Kekerabatan
• Mengangkat anak atau menantu dalam jabatan publik
seperti Kepala Dinas, Kepala Seksi dsb;
• Menempatkan anak dalam jabatan penting di Partai
Politik seperti Ketua DPP atau Sekjen Partai;
• Menetapkan anak, istri, menantu, cucu sebagai calon
kepala daerah atau anggota legislatif;
• Menetapkan anggota keluarga sebagai pemenang
proyek pembangunan atau pembelian barang yang
berasal dari anggaran negara;
• Politik kekerabatan sering juga disebut Nepotisme.

4. Mengapa Korupsi Terjadi
• Adanya kesempatan;
• Tiadanya aturan keras yang melarangnya,
khususnya yang terkait dengan nepotisme;
• Publik yang tidak begitu peduli pada persoalan
itu;
• Subur dalam masyarakat yang permisif;
• Rakyat memilih penerus dinasti dalam
pemilukada atau pemilu legislatif atau pemilu
presiden;
• Subur dalam masyarakat yang tingkat
edukasinya masih rendah;

5. Mengapa Korupsi Terjadi (2)
• Tiadanya kebiasaan politik yang mengatur
bahwa seseorang untuk naik ke jenjang
lebih tinggi harus melalui suatu proses
yang panjang;
• Pintar saja tidak cukup, pengalaman juga
dibutuhkan;

6. Apakah Nepotisme Negatif?
• Nepotisme juga terjadi di berbagai negara;
• Penghargaan, pengakuan, keahlian,
pengalaman politik dapat menyebabkan
seorang ayah yang berposisi sebagai
Presiden/Perdana Menteri membuka jalan
bagi anaknya. Contoh: Keluarga
Nehru/Gandhi di India, Lee Kuan Yew di
Singapura, George Bush di AS;
• Prosesnya sudah baik;

7. Nepotisme Negatif?
• Seorang diplomat tidak jarang
memasukkan anaknya ke korp diplomatik;
• Salahkah jika seorang dokter gigi, dosen
atau guru yang menginginkan anak-
anaknya memilih profesi sama
dengannya?;
• Sejauh prosesnya normal dan diterima
masyarakat, nepotisme bukan suatu yg
negatif.

8. Teori atau Model
• Beberapa teori yang dapat digunakan
untuk menganalisis Korupsi Kolusi dan
Nepotisme (KKN):
• Familiisme;
• Patron Client Relationship;
• Kinship and Politics;
• Perubahan sosial;
• Perubahan jaringan pendukung dari
Jawara menjadi pengusaha, pelibatan
ulama dan organisasi keagamaan/sosial.

9. Cara Mengatasi
• Amandemen UU Pemerintahan Daerah,
khususnya terkait dengan Pemilukada;
• Usulan Kemendagri seorang Gubernur,
Bupati, Walikota tidak boleh langsung
digantikan oleh istri, anak atau menantu.
Harus ada jeda satu masa pemilu (5
Tahun);
• Penguatan KPK dan sistem pengadilan
secara umum;

10. Cara Mengatasi (2)
• Aturan Rekrutmen Pegawai dan
Rekrutmen politik yang baik dan
transparan;
• Rakyat harus rasional dalam memilih.

11. Terima Kasih