Pengelolaan Keuangan Desa
•Télécharger en tant que PPTX, PDF•
8 j'aime•990 vues
Tata Kelola Keuangan Desa sesuai dengan Undang-Undang Desa
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
En vedette
En vedette (20)
Similaire à Pengelolaan Keuangan Desa
Similaire à Pengelolaan Keuangan Desa (20)
Plus de Umi Arifah
Plus de Umi Arifah (20)
Dernier
Dernier (8)
Pengelolaan Keuangan Desa
- 1. PENGELOLAAN Keuangan Desa 2016 © formasi.org |membangun negara dari desa
- 2. Pengelolaan Keuangan Desa Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pertanggungjawaban
- 3. Tertib Taat 01 02 03 04 05 06 07 keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan Efektif pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil Efisien pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah Ekonomis Transparan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang keuangan desa perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Akuntabel Disiplin Anggaran 08kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan Asas Pengelolaan
- 4. 31 Desember Akhir tahun anggaran 1 Januari Mulai Pelaksanaan anggaran Kalender Tahun Anggaran September Perubahan anggaran Masa Berlaku
- 5. “Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa yang dipisahkan” “Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD” Kuasa Anggaran
- 6. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa menetapkan kebijakan tentang pengelolaan Barang Desa menetapkan Bendahara Desa menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan Barang Milik Desa mengesahkan RAB melakukan pemeriksaan kas sekurang- kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dengan dibuatkan berita acara pemeriksaan kas menetapkan PTPKD menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa Wewenang PKPKD
- 7. KoordinatorPTPKD Sekretaris Desa atau Penjabat Sekretaris Desa Staf pada Urusan Keuangan Bendahara Kepala Seksi dan Dapat Dibantu Tim Pelaksana Kegiatan PelaksanaKegiatan PTPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Sosok PTPKD Apabila Perangkat Desa pada Desa berjumlah 1 orang, maka Perangkat Desa tersebut menjabat sebagai Koordinator PTPKD sedangkan Bendahara dan Pelaksana Kegiatan dapat ditunjuk dari Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa Apabila Perangkat Desa pada Desa berjumlah 2 orang, maka 1 orang Perangkat Desa menjabat sebagai Koordinator PTPKD dan 1 orang Perangkat Desa menjabat sebagai Bendahara sedangkan Pelaksana Kegiatan dapat ditunjuk dari Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa
- 8. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa dan barang Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan PP APB Desa melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa mengkoordinasikan tugas Kepala Seksi dan Bendahara selaku PTPKD melaksanakan verifikasi/evaluasi RAB Awal dan RAB kegiatan Tugas Koord PTPKD
- 9. melaksanakan pemungutan pendapatan desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa menerima dan menyimpan Pendapatan Desa menyetorkan/membayar tagihan/kewajiban desa dengan persetujuan Kepala Desa menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa memungut dan menyetorkan Pajak menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana Tugas Bendahara
- 10. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan berupa RAB awal dan RAB menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya mengajukan SPP melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan mengendalikan pelaksanaan kegiatan mengerjakan Buku Kas Pembantu Kegiatan menyerahkan bukti-bukti transaksi kepada Bendahara setelah diverifikasi oleh koordinator PTPKD melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa Tugas Pelaksana Kegiatan
- 11. Pembina Dijabat Kepala Desa Ketua Dijabat Pelaksana Kegiatan Sekretaris Dijabat Secara bebas Bendahara Dijabat Secara bebas Anggota Sesuai dengan kebutuhan Jumlah keanggotaan TPK disesuaikan kebutuhan TPK berasal dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat TPK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Susunan TPK
- 13. Alur APB Desa Musrenbangdes September Perdes RKP Desa (Skala Desa dan Skala Supra Desa) Draft RAPB Desa Penyusunan Rancangan APB Desa oleh Pemdes berdasarkan RAB Awal Oktober Oktober Musdes APB Desa Penyepakatan Draft RAPB Desa antara Pemdes dan BPD
- 14. Evaluasi November Evaluasi RAPB Desa oleh Bupati melalui Camat selama 20 hari Penyempurnaan Penyempurnaan Rancangan APB Desa hasil catatan evaluasi maksimal 7 hari Desember Desember Penetapan Penetapan RAPB Desa menjadi APB Desa Pokok-pokok Evaluasi: - kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi - kesesuaian antara RKP dan APB Desa - tata Naskah Peraturan Desa - kesesuaian Indeks Harga - kesesuaian Kode Rekening Penganggaran APB Desa
- 15. Perubahan APB Desa Jumlah Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran Waktu Perubahan APB Desa ditetapkan paling lambat 3 bulan sebelum tahun berjalan berakhir Maksud untuk mengevaluasi pelaksanaan APB Desa yang telah ditetapkan dan untuk menampung perubahan – perubahan, baik pendapatan maupun belanja Subtansi Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi: • keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja • keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan • terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau • terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan • perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Proses Proses dan mekanisme perubahan APB Desa sama dengan proses penyusunan dan penetapan APB Desa Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Perdes Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APB Desa
- 16. Pendapatan Belanja Pembiayaan Struktur APB DESA Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- 17. 01 02 03 Pembiayaan Belanja Pendapatan semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya Struktur APB Desa
- 18. Pendapatan Asli Desa Pendapatan Transfer Pendapatan Lain-lain • Hasil usaha • Hasil aset • swadaya partisipasi dan gotong royong • lain-lain pendapatan asli desa • Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yg tidak mengikat • Lain-lain pendapatan Desa yang sah • Dana Desa • Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah • Alokasi Dana Desa (ADD) • Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi • Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota Kelompok Pendapatan
- 19. 01 02 BelanjaPegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD BelanjaBarang& Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan untuk pengeluaran perawatan atau pemeliharaan 03 BelanjaModal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan Kelompok Belanja
- 20. 01 02 PenerimaanPembiayaan PengeluaranPembiayaan penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya SiLPA tahun sebelumnya pencairan Dana Cadangan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa Kelompok Pembiayaan
- 21. 1.1. PendapatanAsliDesa 1.2. PendapatanTransfer 1.3. PendapatanLain-lain 01 Pendapatan Desa 2.1. BelanjaPegawai 2.2. BelanjaBarangdanJasa 2.3. BelanjaModal Belanja Desa 02 3.1. PenerimaanPembiayaan 3.2. PengeluaranPembiayaan Pembiayaan Desa 03 APB Desa
- 24. Pelaksanakegiatan menyusunRABKegiatan berdasarkanAPBDesa Sekdesmemverifikasi danmengevaluasiRAB TPK (Tim pengelola kegiatan)membuat paket pengadaanbarangdan jasa berdasarkanRAB KadesmengesahkanRAB maksimal1 bulansetelah APB Desaditetapkan Pelaksanaanlelang Pekerjaanswakaryadan pihakketiga Oke boss 09.13 Luraeh 12 Februari 2016 Type a message PK, aspal jalan segera cepat laksanakan 09.11 Persiapan Pelaksanaan
- 25. Pelaksanakegiatan mengajukanSPPkepada bendaharasetelahbarangdan jasaditerimadilampiri: - Pernyataantanggungjawab belanja;dan - Lampiranbukti transaksi SekretarisDesamelakukan verifikasiSPPmeliputi: - menelitikelengkapan - menguji kebenaran perhitungantagihan - menguji ketersediandana - menolakapabilatidak memenuhipersyaratan 01 02 03 04 KepalaDesamemberi persetujuanpembayaran Bendaharamembayarkan kepadaPelaksanaKegiatandan mencatatdalambuku register SPP • Pelaksana Kegiatan dapat mengajukan panjar sebelum barang dan jasa diterima (hanya RAB) • Maksimal panjar adalah 20% dari total anggaran kegiatan Pembayaran Pengadaan
- 27. BukuKasUmum BukuPembantuPajak BukuKasPembantu persumberdana BukuBank BukuKasPembantuKegiatan BukuKasPembantuSwadaya BukuKasPembantuBengkok Buku Penatausahaan Bendahara melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib Bendahara mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban dan disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
- 28. Penerimaanberupauang melaluirekeningkas desaatau melaluibendahara(harus disetorkanmaksimal3 hari) Bendaharamencatatdalam buku kas umum dan buku kas pembantubank Bendaharamengumpulkan bukti ataumembuatbukti penerimaandenganbukti yg sahdanlengkap Pendapatanyg bersumberdari HasilSwadayadan gotong royongsertabengkokdicatat tesendiridalambuku kas pembantuswadayadanbuku kas pembantubengkok Bendaharadapatmenyimpan uang dalamKasDesadalam waktu 24 Jam dengantidak melebihidari Rp. 10.000.000,00 Penatausahaan Pendapatan
- 29. Penatausahaan Belanja PelaksanaKegiatanmencatat penerimaandari pengajuan SPP/Panjarke dalam Buku Kas PembantuKegiatan PelaksanaKegiatanMencatat pengeluarankedalam Buku KasPembantuKegiatansesuai denganbukti Bendaharamerekap pengeluarankedalam BKU berdasarkanBukuKas PembantuKegiatanmasing- masingPK Bendaharamencatat pengeluaranyangterkena pajakke dalamBuku PembantuPajak
- 30. Penatausahaan Pembiayaan SiLPA BendaharamencatatpenerimaanSiLPA dalamBKUberdasarkanPPAPBDesa tahunsebelumnya PencairanDanaCadangan BendaharamencatatpenerimaanpadaBKU ataspencairandanacadangandari rekeningdanacadangansetelahmasapembentukandanacadanganhabis/ selesai Hasil PenjualanKekayaanDesayg Dipisahkan BendaharamencatatpenerimaanpadaBKU atasPenjualanasetdesayang pengelolaannyaterpisahdengandesasebagaipengembaliandaripenyertaan modaldesa PembentukanDanaCadangan BendaharamencatatpengeluaranpadaBKU ataspembentukandanacadangan denganbesarandanperiodeyang telahditetapkandalamPerdes PenyertaanModal Desa BendaharamencatatpengeluaranpadaBKU atasmodal yangdisertakandesa kepadalembaga usahamilik desadan/ataulembagakerjasamadesayang pengelolaannyaterpisahdaridesa
- 32. Pelaporan Anggaran 1.1. PendapatanAsliDesa 1.2. PendapatanTransfer 1.3. PendapatanLain-lain Pendapatan Desa 2.1. BelanjaPegawai 2.2. BelanjaBarangdanJasa 2.3. BelanjaModal Belanja Desa 3.1. PenerimaanPembiayaan 3.2. PengeluaranPembiayaan Pembiayaan Desa 1.1. PendapatanAsliDesa 1.2. PendapatanTransfer 1.3. PendapatanLain-lain Pendapatan Desa 2.1. BelanjaPegawai 2.2. BelanjaBarangdanJasa 2.3. BelanjaModal Belanja Desa 3.1. PenerimaanPembiayaan 3.2. PengeluaranPembiayaan Pembiayaan Desa 95% 100% 98% 100% 98% 95% 98% 98% 15% 40% 55% 50% 30% 25% 5% 10%
- 33. Pertanggungjawaban Anggaran 1500 1250 500 750 1000 250 0 Murni Perubahan Realisasi PendapatanDesa BelanjaDesa PembiayaanDesa Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa
- 34. 80000 220000 100000 44000 280000 100000 ASET LANCAR ASET TIDAK LANCAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 2015 2016 Pertanggungjawaban AnggaranPendidikan 15% Kesehatan 12% Pertanian 20% Infrastruktur 49% Lain-lain 4% KEKAYAAN DESA PROGRAM MASUK DESA
- 35. g “P