3. Perbedaan Pidana Umum dan
Pidana Pokok
● Dilihat dari sudut pandang penjatuhannya, jenis
pidana tambahan harus dijatuhkan bersama
dengan pidana pokoknya, namun berbeda
dengan pidana pokok yang bisa dijatuhkan
dengan sendiri tanpa harus dijatuhkan dengan
pidana tambahan.
● Pidana tambahan yang berupa perampasan hak
tertentu dapat berfungsi apabila putusan hakim
dapat dilaksanakan, sedangkan berfungsinya
pidana pokok mulai berlaku setelah adanya
putusan hakim.
● Pidana pokok memiliki ciri atau sifat yang
mengaharuskan untuk dijatuhkan, sedangkan
pidana tambahan memiliki ciri atau sifat yang
tidak mengharuskan untuk dijatuhkan.
6. PENCABUTAN HAK TERTENTU
Pencabutan hak-hak tertentu adalah pencabutan
seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau
penghapusan seluruh atau sebagian
keuntungan tertentu, yang telah atau dapat
diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
(Pasal 18 ayat (1)). Pencabutan hak tidak boleh
dikenakan pada semua hak, karena berarti
mengakhiri hidup G. Nugraha, Eksistensi Pidana
Tambahan Pada Tindak Pidana
Korupsi,2013,hal 34
7. PERAMPASAN BARANG
TERTENTU
Pidana perampasan barang tertentu menurut
Adamichazawi, (2007:49-50) adalah hukuman
perampasan barang sebagai suatu pidana hanya
diperkenankan atas barang-barang tertentu saja,
tidak untuk semua barang.
Sifat barang yang boleh dirampas, bisa berupa:
● Barang yang diperbolehkan dari kejahatan
● Barang yang digunakan melakukan kejahatan,
namun yang dolus, bukan colpus
Pidana perampasan barang tertentu bisa diganti
dengan pidana kurungan, sebagaimana dalam
Pasal 41 (2) KUHP, dengan ketentuan bahwa
minimal satu hari dan maksimal 6 bulan.
8. PENGUMUMAN PUTUSAN HAKIM
Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat
terhindar dari kelihaian busuk atau kesembronoan seorang pelaku.Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila
secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu.
Di dalam KUHP hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja yang diancam dengan pidana tambahan ini yaitu
terhadap kejahatan-kejahatan :
1) Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang.
2) Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan
dengan sengaja atau karena alpa.
3) Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati.
4) Penggelapan.
5) Penipuan.
6) Tindakan merugikan pemiutang.
Dalam Pasal 195 KUHAP menjelaskan bahwasannya setiap putusan hakim memiliki keharusan untuk diucapkan
dalam keadaan tidak secara ma’rifat, artinya harus diucapkan secara terbuka untuk umum. Hal ini memiliki tujuan agar asas
keterbukaan dalam proses peradilan dapat terpenuhi. Keputusan hakim yang tersebar luas dikalangan masyarakat juga
merupakan salah satu tujuan dari putussan hakim. Dengan langkah pengimplementasian menyebarkan sebuah pengumuman
melalui media media elektronik maupun media cetak. Sifat dari tujuan tersebut adalah melindungi masyarakat.
