Dokumen tersebut membahas tentang antisipasi sektor industri Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas, mencakup kerjasama perdagangan internasional, keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum kerjasama perdagangan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi sektor industri.
1. 1
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Bogor, 20 Februari 2010
ANTISIPASI SEKTOR INDUSTRI
DALAM RANGKA
MENGHADAPI PERDAGANGAN BEBAS
2. I. KERJASAMA PERDAGANGAN DUNIA
II. KEIKUTSERTAAN INDONESIA DALAM FORA KERJASAMA
INTERNASIONAL
III. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KERJASAMA
INTERNASIONAL
IV. KONDISI INDUSTRI INDONESIA
V. PERKEMBANGAN TERKINI PELAKSANAAN CEPT-AFTA DAN AC-
FTA
VI. PENGAMANAN PELAKSANAAN FTA
4. 1. PRINSIP DASAR
Multilateral
Sistem
Perdagangan
diatur
Free flow of
goods & services
and Investments
Relokasi
Sumber Daya
yang Efisien
Regional
Bilateral
Building Block
Bilateral
Bilateral
Bilateral
Regional
FORUM KERJASAMA INTERNASIONAL DAN HAKEKAT MANFAATNYA
Meningkatkan
kesejahteraan
bersama
5. ALASAN DILAKUKAN FREE TRADE AGREEMENT
5
Doha Development Round
(Term of Trade yang adil
belum terwujud)
Perundingan Tingkat
Menteri, Hong Kong 2005
belum mencapai
kesepakatan
Perundingan Jenewa di-
suspend Juli 2006
Multilateral
GATT 1947
WTO Uruguay
Round 1994
Regional
Free Trade
Agreement
Regional
Bilateral
ASEAN
APEC
EC
NAFTA
MERCURSOR
IJEPA
Aus-Thai
Etc.
Reaksi
WTO
OKI
D-8
Etc.
Customs
Union
Preferential
Trade
Agreement
Indonesia – Pakistan
Indonesia – Iran
Indonesia – Jepang
Indonesia – Australia
ASEAN – China
ASEAN – Korea
ASEAN – Jepang
Asean – India
ASEAN – Aust/NZ
AS – Jordan
AS – Chile
AS – Singapore
EU
AEC tahun 2015
Etc.
Workshop Pembuatan Perjanjian Internasional
6. Modalitas
Penurunan/Penghapusan
Tarif Bea Masuk
6
Kriteria Asal Barang
(Rules of Origin)
Penghapusan
Hambatan Perdagangan
non –Tarif (NTM & NTB)
COMPETITIVENESS
2. CAKUPAN KERJASAMA INTERNASIONAL
1) Perdagangan Barang (Trade In Goods)
7. 2) Perdagangan Jasa (Trade In Services)
7
Cakupan dalam
Perdagangan Jasa
Cross-
border
Supply
Consumption
Abroad
Movement
of Natural
Person
Commercial
Presence
1. Cross-border Supply:
Kebebasan pemasok jasa asing
untuk memberikan jasanya secara
cross border tanpa harus hadir di
negara tersebut
2. Consumption Abroad:
Kebebasan bagi konsumen untuk
menggunakan jasa di negara lain
dengan cara berada pada negara
tempat penyedia jasa tersebut
3. Commercial Presence:
Kebebasan perusahaan asing
untuk hadir dan mendirikan badan
usahanya di Negara lain
4. Movement of Natural Person:
Kebebasan bagi orang pribadi
untuk memberikan jasanya
maupun untuk bekerja di
perusahaan di negara lain
9. • Komitmen Investasi Indonesia dalam fora kerjasama
internasional:
ASEAN-Comprehensive Investment Agreement (ACIA)
• Tujuan :
Menghilangkan hambatan investasi di negara asal dan
memperbaiki iklim investasi
• Sektor Industri:
Masuknya investasi yang mendorong terpenuhinya bahan
baku Industri (sektor hulu) di dalam Negeri
9
3) Investasi
10. 4) Kerjasama Teknik
• Kerjasama internasional juga mencakup kerjasama teknik
(capacity building) yang bertujuan mengurangi kesenjangan
ekonomi antar negara
• Manufacturing Industry Development Center (MIDEC)
adalah kerjasama proyek LN Indonesia-Jepang yang
bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri nasional,
meliputi 13 sub-bidang:
Cross sectoral: Metal working, Tooling Technique, Welding,
Energy conservation, SME’s, dan Export&Investment promotion
Specific sector: Automotive, Electrical equipment, Steel,
Petro&Oleo Chemical, Non-Ferrous, dan Food & Beverages
10
11. • Most Favoured Nation
Perlakuan yang diberikan kepada suatu negara harus juga
diberikan kepada negara lain
• National Treatment
Memberikan perlakuan sama terhadap produk-produk impor
baik barang maupun jasa, dengan produk sejenis di dalam
negeri
• Transparency
Bersikap terbuka/transparan terhadap berbagai kebijakan
perdagangannya
• Mutual Benefit
Saling menguntungkan antar negara anggota
11
1) Prinsip-prinsip Kerjasama
3. TANTANGAN MENGHADAPI KESEPAKATAN FTA
12. 2) Ekspektasi Perdagangan Bebas
• Terbukanya akses pasar produk dan jasa
• Terpenuhinya bahan baku, penolong dan barang modal
• Investasi – Struktur Industri
• Penguatan Kapasitas - Competitiveness
• Peningkatan Daya Beli
12
PERDAGANGAN
BEBAS
Workshop Pembuatan Perjanjian Internasional
14. 14
• World Trade Organization (WTO) merupakan organisasi yang
dimaksudkan untuk meliberalisasikan perdagangan dunia, menjadi
forum negosiasi penghapusan hambatan tarif maupun non tarif, dan
forum untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan.
• Indonesia telah menjadi anggota WTO sejak 1 Januari 1995
• Isu-isu utama yang dinegosiasikan dalam Putaran Doha adalah
Agriculture, Non-Agriculture Market Access (NAMA), Services dan Trade
Related Aspects of Intellectual Property rights (TRIPs). Sedangkan isu-isu
lainnya yang dikonsultasikan adalah Investment, Government
Procurement, Trade Facilitation dan Trade and Competiton Policy.
1) Multilateral (WTO)
15. Multilateral (WTO) - Lanjutan
Posisi Indonesia
• Dalam forum WTO, Indonesia tetap ingin mempertahankan
keseimbangan pembukaan akses pasar produk pertanian dan non
pertanian, namun tetap mempertahankan adanya special and
differential treatment bagi negara berkembang
Isu NAMA (isu yang terkait sektor industri)
• Indonesia ingin mempertahankan sejumlah pos dalam status tarif
tidak diikat (un-bound), khususnya untuk produk-produk yang sensitif.
• Indonesia menginginkan agar tingkat tarif yang diikat (bound) sebagai
hasil pemotongan menggunakan formula yang disepakati yang tetap
dapat memberikan ruang gerak bagi industri nasional yang sewaktu-
waktu membutuhkan perlindungan tarif
15
16. 2) Regional ASEAN (CEPT-AFTA)
16
1991
ASEAN-FTA (AFTA) disepakati
1992-2007 (kemudian
dipercepat ke 2001)
1996
China secara resmi menjadi
dialog partner ASEAN
1997
Kepala Negara untuk
menjalankan AFTA,
menyongsong abad 21
2000
Pada KTT ASEAN - China,
Kepala negara menyepakati
gagasan AC-FTA
2001
Dibentuk ASEAN - China
Economic Expert Group
2002
Pada KTT ASEAN-China, Kepala
Negara menandatangani
pembentukan AC-FTA
2003
Perundingan AC-FTA dimulai dan
selesai Juni 2004
Bali Concord (Proposal Indonesia
ASEAN Community diterima)
menjadi bagian dari ASEAN
Economic Community (AEC)
2004
Kesepakatan AC-FTA Trade
In Goods ditandatangani
2007
AEC diakselesrasi dari
2020 ke 2015
Kesepakatan ASEAN
Charter dan cetak biru
ditandatangani
2008
ASEAN Charter
berlaku
2010
Pelaksanaan tarif 0% penuh
untuk seluruh produk pada
CEPT-AFTA
Pelaksanaan tarif 0% untuk
mayoritas produk pada AC-FTA
17. Regional ASEAN (CEPT-AFTA) - Lanjutan
• Kategori CEPT-AFTA:
a. Inclusion List (IL) sebanyak 8.626 pos tarif.
b. Temporary Exception List / TEL sebanyak 16 pos tariff.
c. Sensitive List, terdiri dari Sensitive List / SL (beras) dan Highly
Sensitive List / HSL (gula).
d. General Exception List (GEL) sebanyak 96 pos tarif (a.l. senjata,
bahan peledak, minuman beralkohol, psikotropika).
• Sesuai kesepakatan CEPT-AFTA, mulai tanggal 1 Januari 2010, tarif seluruh
produk dalam Inclusion List (IL) menjadi 0%.
17
18. 3) ASEAN – MITRA Dialog
• ASEAN-China (AC-FTA)
AC-FTA ditandatangani 29 November 2004 dan sudah diimplementasikan
untuk Early Harvest Program (EHP) dan untuk normal track tahun 2005.
• ASEAN – Korea (AK-FTA)
AK-FTA ditandatangani 30 November 2004 dan diimplementasi mulai 1 Juli
2007. Pos tarif untuk kategori Normal Track (NT) sejumlah 7146 pos yang
akan 0% pada 2010, sedangkan sisanya pada 2012.
• ASEAN – Jepang Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)
Kesepakatan AJCEP ditandatangani tanggal 1 Maret 2008. Indonesia belum
meratifikasi (direncanakan tahun ini)
18
19. ASEAN – MITRA Dialog - Lanjutan
• ASEAN-Australia New Zealand (AANZ)
AANZ-FTA ditandatangani 28 Februari 2009 dan diberlakukan setelah
diratifikasi oleh pihak/negara didalam kesepakatan tersebut
• ASEAN-India FTA (AIFTA)
AIFTA ditandatangani di Bangkok tanggal 13 Agustus 2009. Implementasi
tanggal 1 Januari 2010, namun bergantung pada proses ratifikasi.
19
20. 4) Bilateral FTA/EPA
- Indonesia telah melakukan bilateral FTA dengan Jepang dalam kerangka
kerjasama Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement (IJEPA).
IJEPA adalah perundingan bilateral FTA pertama.
- IJEPA dilandaskan pada 3 pilar kesepakatan, yakni: liberalisasi
(liberalization), fasilitasi (facilitation), dan kerjasama (cooperation)
- Tujuan IJEPA adalah untuk mendorong terbukanya akses pasar produk
Indonesia, terpenuhinya bahan baku penolong dan barang modal,
masuknya investasi, peningkatan capacity building, dan peningkatan
daya beli
- IJEPA ditandatangani tanggal 20 Agustus 2007 dan mulai berlaku efektif
1 Juli 2008.
20
22. • Kerjasama Multilateral Indonesia terutama dilakukan melalui forum World Trade
Organization (WTO), yang merupakan forum yang bertujuan untuk meliberalisasikan
perdagangan dunia, menjadi forum negosiasi penghapusan hambatan tarif maupun
non tarif, dan forum untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan. Indonesia telah
menjadi anggota WTO sejak 1 Januari 1995.
• Isu-isu utama yang dinegosiasikan dalam Putaran Doha adalah Agriculture, Non-
Agriculture Market Access (NAMA), Services dan Trade Related Aspects of Intellectual
Property rights (TRIPs). Sedangkan isu-isu lainnya yang dikonsultasikan adalah
Investment, Government Procurement, Trade Facilitation dan Trade and Competiton
Policy.
• Sejak Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-4 tahun 2001 di Qatar yang menghasilkan
Doha Development Agenda (DDA) hingga KTM ke-5 tahun 2005 di Hong Kong dan KTM
ke-7 tahun 2009 di Jenewa, negara-negara anggota WTO belum mencapai
kesepakatan. Persoalan pokok dalam perundingan adalah sulitnya mencapai
keseimbangan (ballance outcome) pada isu-isu utama DDA yang disebabkan oleh
perbedaan tingkat ekonomi di antara negara-negara anggota WTO.
1. Perkembangan Pelaksanaan Kerjasama Multilateral
1) Latar Belakang
23. • Dalam forum WTO, Indonesia tetap ingin mempertahankan keseimbangan
pembukaan akses pasar produk pertanian dan non pertanian, namun tetap
mempertahankan adanya special and differential treatment bagi negara
berkembang
3) Isu-isu NAMA (isu-isu yang terkait sektor industri)
• Indonesia ingin mempertahankan sejumlah pos dalam status tarif tidak diikat
(un-bound), khususnya untuk produk-produk yang sensitif.
• Indonesia menginginkan agar tingkat tarif yang diikat (bound) sebagai hasil
pemotongan menggunakan formula yang disepakati yang tetap dapat
memberikan ruang gerak bagi industri nasional yang sewaktu-waktu
membutuhkan perlindungan tarif.
23
2) Perkembangan Pelaksanaan
24. 2. Perkembangan Pelaksanaan Kerjasama Regional
1) CEPT- AFTA
• Perjanjian perdagangan bebas intra ASEAN dalam skema Common
Effective Preferential Tariff-ASEAN Free Trade Trade Agreement (CEPT-
AFTA) dimulai sejak tahun 1992. yang kemudian dalam rangka
pembentukan ASEAN Economic Community 2015 dijadikan ASEAN Trade
in Goods Agreement (ATIGA).
• Dalam kerangka CEPT-AFTA, jumlah produk yang dijadwalkan menjadi 0%
pada tahun 2010 adalah sebanyak 1.696 pos tarif, sehingga total jumlah
tarif yang sudah menjadi 0% adalah 8.654 pos tarif.
• Kerjasama CEPT-AFTA saat ini hanya untuk kerjasama perdagangan
barang, sedangkan untuk kerjasama investasi belum tercapai
kesepakatan.
25. Perkembangan Pelaksanaan Kerjasama Regional - Lanjutan
Perjanjian perdagangan bebas ASEAN dengan RRT dalam
skema ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) yang
didasarkan pada perjanjian komprehensif kerjasama ekonomi
ASEAN China tahun 2002, dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu
dengan jadwal penurunan tarif:
1. Untuk sektor yang sudah siap (early harvest package)
khususnya produk pertanian dan perikanan dengan jadwal
tahun 2004 – 2006;
2. Normal Track tahun 2005 – 2010 (normal track pertama)
dan selesai tahun 2012 (normal track kedua);
3. Untuk produk yang dikategorikan sensitif (sensitive list)
yang dijadwalkan selesai tahun 2018.
2) AC-FTA
26. Perkembangan Pelaksanaan Kerjasama Regional - Lanjutan
• Indonesia juga terlibat dalam perjanjian perdagangan bebas yang
dilakukan ASEAN dengan: Korea tahun 2005 (AKFTA), Australia-
New Zealand tahun 2009 (AANFTA), dan India 2009 (AIFTA).
3) FTA LAINNYA
27. Perjanjian IJ-EPA yang ditandatangani 20 Agustus 2007 ini merupakan
perjanjian bilateral yang pertama bagi Indonesia dan menempatkan Indonesia
sejajar dengan negara pesaing di pasar Jepang, terutama yang sudah memiliki
perjanjian EPA dengan Jepang.
Unsur-unsur utama dalam Perjanjian IJ-EPA meliputi beberapa sektor yaitu :
Trade in Goods, Investment, Trade in Services, Movement of Natural Persons,
Intellectual Property Rights, Cooperation, Competition Policy, Energy and
Mineral Resources, Government Procurement, Custom Procedures,
Improvement of Business Environment, Dispute Avoidance and Settlement.
IJ-EPA mencakup lingkup yang luas dengan tujuan mempererat kemitraan
ekonomi diantara kedua negara, termasuk kerjasama di bidang capacity
building, liberalisasi, peningkatan perdagangan dan investasi yang ditujukan
pada peningkatan arus barung di lintas batas, investasi dan jasa, pergerakan
tenaga kerja diantara kedua negara, dan perdagangan .
IJ-EPA akan memberikan peningkatan ekspor produk dan tenaga jasa
Indonesia, peningkatan investasi Jepang, serta peningkatan kemampuan
industri Indonesia.
3. Perkembangan Pelaksanaan Kerjasama Bilateral (IJ-EPA)
28. Terkait dengan bidang industri, Indonesia memberikan fasilitasi User
Specific Duty Free Scheme (USDFS) untuk importasi bahan baku
industri tertentu (otomotif, elektronik, alat berat, dan pembangkit
energi) yang belum diproduksi di dalam negeri, dengan harapan dapat
meningkatkan volume produksi secara efisien dan perluasan investasi
industri Jepang di Indonesia.
Indonesia juga sangat berkepentingan untuk mendapatkan capacity
building melalui pilar kerjasama dalam kerangka Manufacturing
Industry Development Center (MIDEC) yang diarahkan untuk
meningkatkan kesiapan dan daya saing sumber daya industri guna
mendukung perluasan investasi Jepang di Indonesia.
IJ-EPA - Lanjutan
30. 30
Pelaksanaan perdagangan dengan skema FTA relatif kecil dibandingkan dengan
skema MFN yang disebabkan diperlukan kepatuhan administrasi (Form E) dalam
Skema FTA
5. SKEMA PELAKSANAAN KERJASAMA
INTERNASIONAL (LANJUTAN)
32. 32
1. PERANANSEKTORINDUSTRIDALAMPERDAGANGANBEBAS
• Sampai dengan tahun 2008, sektor Industri Pengolahan masih
menjadi penyumbang tertinggi terhadap perekonomian nasional
(Produk Domestik Bruto-PDB). Sektor Industri Pengolahan pada tahun
2008 menyumbang sekitar 27,87 persen, diikuti oleh sektor
Pertanian 14,40 persen dan sektor Pengangkutan dan Komunikasi
13,97 persen.
1) Peran Sektor Industri Dalam Perekonomian
Kontribusi Sektor Industri non-migas terhadap PDB non-Migas tahun 2008
Industri, 27.87
Pertanian,
14.4
Transportasi &
Komunikasi,
13.97
Lainnya, 43.76
33. 33
Persentase nilai ekspor secara
keseluruhan dan ekspor non
migas Indonesia terhadap
ASEAN dan China meningkat
setiap tahunnya
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Indonesia Total Export Share
China ASEAN Lainnya
China
ASEAN
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Indonesia Non-Oil Export Share
China ASEAN Lainnya
China
ASEAN
34. 34
Dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) tahun 2007
terdapat sebanyak 8.750 pos tarif berdasarkan klasifikasi
Harmonised System (HS) 10 digit. Dari jumlah tersebut pos tarif
sektor industri manufaktur adalah sebanyak 7.577 pos tarif atau
sekitar 87% dari total pos tarif seluruh sektor. Hal ini
menunjukkan bahwa sektor industri sangat merasakan dampak
dari adanya berbagai kesepakatan FTA.
BTBMI 2007 menggambarkan tingkat tarif aplikasi (applied tariff)
MFN seluruh pos tarif dimana rata – rata tingkat tarifnya pada
tahun 2007 sudah sangat rendah yaitu 7%, dibandingkan
dengan tingkat rata – rata bound tarif Indonesia yang dinotifikasi
WTO sebesar 36%.
2) Cakupan Pos Tarif Industri Dalam BTBMI
35. 35
3) Analisis Daya Saing Produk Industri Indonesia
1. Analisis daya saing produk manufaktur diawali dengan menghitung nilai
Revealed Comparative Advantage (RCA)
1000 (Xt
ipr + Mt
ipr)
RCAt
ipr = x (Xt
ipr - Mt
ipr) – (Xt
i - Mt
i) x
(Xt
i + Mt
i) (Xt
i + Mt
i )
2. Menghitung rata-rata RCA dan tren RCA / tahun
3. Penentuan batas atas dan batas bawah kelompok berdasarkan scatter
diagram
4. Dalam analisis ini, RCA produk dihitung untuk 5 tahun terakhir
(2004 – 2008)
5. Kekuatan suatu produk Indonesia dalam perdagangan bilateral
dengan China dapat dilihat dari posisinya saat ini (digambarkan
dari rata-rata RCA) dan kecenderungan pergerakannya
(digambarkan dari tren RCA / tahun)
36. Nilai Ekspor Indonesia
masih lebih besar
daripada Nilai Impor
setiap tahunnya, namun
gap mengecil
2. KINERJAPERDAGANGANINDONESIATERHADAPDUNIA
$0
$20,000
$40,000
$60,000
$80,000
$100,000
$120,000
$140,000
$160,000
Neraca Perdagangan
Indonesia - Dunia
Export
Import
Persentase nilai
ekspor non migas
Indonesia relatif stabil
setiap tahunnya 60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
1996199719981999200020012002200320042005200620072008
Perkembangan Ekspor Non
Migas Indonesia - Dunia
Export Import
38. Nilai Ekspor Indonesia terhadap
ASEAN selalu mengalami
peningkatan walaupun pada 5
tahun terakhir mengalami
penurunan jumlah jika
dibandingkan nilai impornya.
3. KinerjaPerdaganganIndonesiaTerhadapASEAN
$0
$5,000
$10,000
$15,000
$20,000
$25,000
$30,000
$35,000
$40,000
$45,000
Millions
Import
Export
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
Perkembangan Ekspor Non
Migas Indonesia - ASEAN
Export
Import
Persentase nilai ekspor non
migas Indonesia cenderung
mengalami penurunan
walaupun tetap masih lebih
tinggi dibanding impornya
40. $0
$5,000
$10,000
$15,000
$20,000
$25,000
$30,000
Millions
Neraca Perdagangan Indonesia - China
Imports
Exports
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
16.00%
18.00%
20.00%
Perkembangan Ekspor Non Migas
Indonesia - China
Ekspor
Impor
Nilai total ekspor dan Non-
Migas indonesia dengan
China terus meningkat setiap
tahunnya, namun gap defisit
kian besar
4. KinerjaPerdaganganIndonesiaTerhadapChina
42. 42
5. ContohKasusTekstil:PerbandinganFaktorPendukungDayaSaing
IndustriIndonesiadenganChina
No Indikator Indonesia China
1
Kapas
(Cotton)
Masih diimpor dari negara penghasil kapas
antara lain karena mutu kapas dalam negeri
belum dapat memenuhi syarat kualitas.
Dipasok dari hasil pertanian dalam negeri
dan masih import dari negara lain.
2
Tenaga
Kerja/Buruh
Kebijakan pemerintah yang tetap konsisten
dalam mempertahankan industri padat
karya, membuat perusahaan tekstil tidak
leluasa dalam meningkatkan efisiensi
produksi melalui penggunaan mesin (full
automatic machine).
-
Jam kerja : 40 Jam / minggu Jam kerja : 44 - 48 Jam / minggu
Hari kerja per tahun : 337 hari Hari kerja per tahun : 347 - 350 hari
Labor cost : US$ 0.65 / jam Labor cost : US$ 0.55 - 0.85 / jam
3 Energi/Listrik
Tarif : US$ 0.08 / kWh Tarif : US$ 0.09 / kWh
Supply tidak kontinyu sehingga ada
penambahan biaya (tidak ekonomis untuk
perusahaan)
Supply stabil
4
Mesin dan
Peralatan
Industri
> 20 tahun dan baru 6% dilakukan program
restrukturisasi mesin dari pemerintah tahun
2007
< 10 Tahun dan telah melakukan
peremajaan mesin sejak tahun 2000
5
Suku Bunga
Pinjaman
14% 6%
43. 43
ContohKasusTekstil-Lanjutan
No Indikator Indonesia China
6 PPN
Restitusi 10 % tanpa ada kepastian waktu 17 % dengan waktu 25 hari
Penjualan Ritel : Produsen harus menggunakan
faktur PPN Lengkap
Penjualan Ritel : Lebih senang membeli
produk dari importir karena tidak
menggunakan faktur lengkap
7
Impor Kimia
Tekstil
Bea Masuk 15% Mandiri
8
Potongan
Pajak
-
Kebijakan fasilitas insentif potongan pajak
(tax rebate) hingga 15 % kepada
perusahaan produsen produk berorientasi
ekspor (export oriented), termasuk produk
tekstil.
45. 1. PELAKSANAAN CEPT-AFTA
45
Kategori CEPT-AFTA :
a. Inclusion List (IL) sebanyak 8626 pos tarif
b. Temporary Exception List / TEL sebanyak 16 pos tariff
c. Sensitive List, terdiri dari Sensitive List / SL (beras) dan Highly Sensitive
List / HSL (gula)
d. General Exception List (GEL) sebanyak 96 pos tarif (a.l. senjata, bahan
peledak, minuman beralkohol, psikotropika)
Sesuai kesepakatan CEPT-AFTA, mulai tanggal 1 Januari 2010, tarif
seluruh produk dalam Inclusion List (IL) menjadi 0%.
Saat ini Indonesia sedang mengusulkan penundaan untuk 227 pos tarif
HS ke Negara-negara ASEAN melalui Sekretariat ASEAN
46. PELAKSANAAN CEPT-AFTA - LANJUTAN
46
No. Sektor Industri
Jml Pos Tarif Usulan 2010
5% 2,5% Total
Setuju
0%
Ditunda
(5% or 2.5%)
Ditunda
(Posisi Per 22
Des 2009)
1
Alat Transportasi Darat, Kedirgantaraan, dan
Maritim
145 - 145 89 56 27
2 Aneka 125 - 125 53 72 -
3 Elektronika & Telematika 50 - 50 9 41 -
4 Hasil Hutan dan Perkebunan 196 7 203 203 - -
5 Kimia Hilir 348 13 361 219 142 71
6 Kimia Hulu 227 10 237 155 82 17
7 Kerajinan 84 4 88 77 11 1
8 Logam 283 2 285 72 213 72
9 Makanan & Minuman 105 - 105 29 76 17
10 Mesin 109 - 109 22 87 18
11 Tekstil dan Produk Tekstil 4 - 4 - 4 4
12 Pertanian 7 - 7 - - -
13 Binaan Departemen Kelautan dan Perikanan 7 - 7 - - -
TOTAL INCLUSION LIST 1690 36 1726 928 784 227
USULAN PENUNDAAN TARIF 0% CEPT-AFTA
47. 2. PELAKSANAAN AC-FTA
47
Dalam kerangka AC-FTA, jumlah produk yang dijadwalkan menjadi 0% pada tahun
2010 adalah sebanyak 1.597 pos tarif, sehingga total jumlah tarif yang sudah menjadi
0% adalah 7.306 pos tarif.
Skema penurunan tarif bea masuk untuk Normal Track 1 (NT 1) akan menjadi 0% mulai
tanggal 1 Januari 2010. Jumlah pos tarif sektor industri dalam kategori NT1 adalah
6064 pos tarif. Dari jumlah tersebut, sebanyak 228 pos tarif, saat ini telah diusulkan
untuk ditunda penghapusannya.
Untuk kategori Normal Track 2 (NT 2), tarif bea masuknya menjadi 0% pada tahun
2012, untuk kategori Sensitive List (SL), menjadi 0% – 5% pada tahun 2018, untuk
kategori High Sensitive List (HSL) diturunkan/dihapuskan menjadi 0%-50% mulai tahun
2015, dan untuk kategori General Exception List (GEL) tetap berlaku tarif MFN.
Berdasarkan masukan dunia usaha dan kajian pemerintah, diketahui terdapat 228 pos
tarif produk dalam kerangka AC-FTA yang daya saingnya melemah sehingga
pemerintah Indonesia sedang melakukan negosiasi untuk menunda pelaksanaan pada
produk-produk yang daya saingnya melemah tersebut.
48. PELAKSANAAN AC-FTA - LANJUTAN
48
No Kelompok Produk ∑ Penundaan Total pos tarif
1 Besi Baja 114 524
2 Tekstil & Produk Tekstil 53 1017
3 Permesinan 10
4 Elektronika 7 752
5 Kimia Anorganik Dasar 7 193
6 Petrokimia 2 288
7 Furniture 5 8
8 Kosmetika 1
9 Jamu 1
10 Alas kaki 5 35
11 Produk Industri Kecil 1 137
12 Maritim* 22
TOTAL 228 2954
USULAN PENUNDAAN TARIF 0% AC-FTA
50. Dalam rangka Pelaksanaan CEPT-AFTA dan AC-FTA, Pemerintah
telah mengkoordinasikan langkah-langkah secara komprehensif,
holistik, dan sistemik meliputi:
1. Re-negosiasi
2. Pembentukan Tim
3. Strategi Menghadapi Persaingan Global
• Penguatan Daya Saing Global
• Pengamanan Pasar Domestik
• Penguatan Ekspor
PENGAMANAN FTA
51. 1. Re-negosiasi
Pemerintah telah menyampaikan notifikasi kepada Sekretariat
ASEAN mengenai:
Indonesia tetap melaksanakan komitmen sesuai jadwal
Sektor industri tertentu menghadapi ancaman pelemahan daya
saing yang akan berdampak lebih luas
Pemerintah tengah melakukan pembicaraan ulang dengan
pihak pihak yang terkait dengan ASEAN China FTA
Persiapan-persiapan untuk pembicaraan ulang tengah
dilaksanakan secara intensif
51
52. Organisasi:
Membentuk Tim Koordinasi Penanganan Hambatan Industri dan
Perdagangan (SK Menko Perekonomian No Kep-42/
M.EKON/12/2009)
Pengarah: Menko Perekonomian dan para menteri terkait
Tim Pelaksana: para pejabat Eselon I dari KL terkait dan pelaku
usaha (KADIN dan APINDO)
3 Tim Teknis yang fokus pada pengawasan atas pelaksanaan FTA dan
Strategi Non Tarif dalam upaya percepatan penguatan Industri
Nasional dalam menghadapi persaingan global
Tugas Tim
Identifikasi dan analisis masalah/hambatan
Koordinasi penyelesaian masalah/hambatan industri dan
perdagangan
Pemantauan dan evaluasi penyelesaian hambatan
52
2. PEMBENTUKAN TIM
53. Penanganan isu domestik, meliputi:
Penataan lahan dan kawasan industri,
Pembenahan infrastruktur dan energi,
Pemberian insentif (pajak maupun non pajak lainnya),
Membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),
Perluasan akses pembiayaan dan pengurangan biaya bunga
(KUR, Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, modal ventura,
keuangan syariah, anjak piutang, Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia, dsb),
Pembenahan sistem logistik,
Perbaikan pelayanan publik (NSW, PTSP, dsb),
Penyederhanaan peraturan,
Peningkatan kapasitas ketenagakerjaan.
53
STRATEGI I: Penguatan Daya Saing Global
3. LANGKAHSTRATEGI
54. Pengawasan di Pintu Masuk Pabean
Meningkatkan pengawasan ketentuan impor dan ekspor dalam
pelaksanaan FTA,
Menerapkan Early Warning System untuk pemantauan dini
terhadap kemungkinan terjadinya lonjakan impor,
Pengetatan pengawasan penggunaan Surat Keterangan Asal
barang (SKA) dari Negara Negara mitra FTA,
Pengawasan awal terhadap kepatuhan SNI, Label, Ingridien,
kadaluarsa, kesehatan, lingkungan, security, dsb,
Penerapan instrumen perdagangan yang diperbolehkan WTO
(safeguard measures) terhadap industry yang mengalami
kerugian yang serius (seriously injury) akibat tekanan impor
(import surges),
Penerapan instrumen anti dumping dan countervailing duties
atas importasi yang unfair.
54
STRATEGI II: Pengamanan Pasar Domestik
55. Peredaran barang di pasar domestik
Task Force pengawasan peredaran barang yang tidak sesuai
dengan ketentuan perlindungan konsumen dan industri
Kewajiban penggunaan label dan manual berbahasa Indonesia
Promosi penggunaan produksi dalam negeri
Mengawasi efektivitas promosi penggunaan produksi dalam
negeri (Inpres No 2 Tahun 2009) termasuk mempertegas dan
memperjelas kewajiban Kementerian/Lembaga/Daerah/BUMN/
BUMD memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri
dalam revisi Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan
Barang/Jasa oleh Pemerintah.
55
Pengamanan Pasar Domestik - Lanjutan
56. Penguatan peran perwakilan luar negeri (ITPC)
Pengembangan trading house (PT Sarinah, PT PPI, SMESCO UKM)
Promosi Pariwisata, Perdagangan dan Investasi (TTI)
Penanggulangan masalah akses pasar dan kasus ekspor
Pengawasan penggunaan SKA Indonesia
Peningkatan peran LPEI dalam mendukung pembiayaan ekspor
Optimalisasi trade financing (bilateral swap)
56
STRATEGI III: Penguatan Ekspor
58. 5) Resume Kerjasama Internasional Aktif
58
Cakupan Jenis
Kerjasama
Dimulai Tanda tangan
Kesepakatan
Posisi Saat Ini
MULTILATERAL
1. WTO - Trade in
Goods
(NAMA
dan
Agricultu
re)
1 Januari
1995
1 Januari
1995
- Indonesia tetap ingin mempertahankan
keseimbangan pembukaan akses pasar
produk pertanian dan non pertanian,
namun tetap mempertahankan adanya
special and differential treatment bagi
negara berkembang.
- Indonesia ingin mempertahankan sejumlah
pos dalam status tarif tidak diikat (un-
bound), khususnya untuk produk-produk
yang sensitif.
- Indonesia menginginkan agar tingkat tarif
yang diikat (bound) sebagai hasil
pemotongan menggunakan formula yang
disepakati yang tetap dapat memberikan
ruang gerak bagi industri nasional yang
sewaktu-waktu membutuhkan
perlindungan tarif
59. 59
Cakupan Jenis
Kerjasama
Dimulai Tanda tangan
Kesepakatan
Posisi Saat Ini
REGIONAL
1. ASEAN
(CEPT-
AFTA)
- Trade in
goods
Tahun
2004
(FTA
Penuh* :
Januari
2010)
tahun 1991 - Kategori CEPT-AFTA:
a. Inclusion List (IL) sebanyak 8626 pos tarif
b. Temporary Exception List / TEL sebanyak 16
pos tariff
c. Sensitive List, terdiri dari Sensitive List / SL
(beras) dan Highly Sensitive List / HSL (gula)
d. General Exception List (GEL) sebanyak 96
pos tarif (a.l. senjata, bahan peledak,
minuman beralkohol, psikotropika)
- Sesuai kesepakatan CEPT-AFTA, mulai
tanggal 1 Januari 2010, tarif seluruh produk
dalam Inclusion List (IL) menjadi 0% kecuali
untuk 228 pos tarif yang saat ini Indonesia
sedang mengusulkan penundaannya ke
Sekretariat ASEAN
- Investasi Belum
tercapai
kesepakatan
* FTA Penuh : Sebanyak 90% Nomor HS telah 0%
5. Resume Kerjasama Internasional Aktif Indonesia
(Lanjutan)
60. 60
Cakupan Jenis
Kerjasama
Dimulai Tanda tangan
Kesepakatan
Posisi Saat Ini
REGIONAL
2. ASEAN-MITRA DIALOG
a. AC-FTA - Trade In
Goods
Januari
2005
(Fast
Track)
29 Nopember
2004
- Skema penurunan tarif bea masuk untuk
Normal Track 1 (NT 1) akan menjadi 0% mulai
tanggal 1 Januari 2010. Jumlah pos tarif sektor
industri dalam kategori NT1 adalah 6064 pos
tarif. Dari jumlah tersebut, sebanyak 228 pos
tarif, saat ini telah diusulkan untuk ditunda
penghapusannya.
- Untuk kategori Normal Track 2 (NT 2), tarif
bea masuknya menjadi 0% pada tahun 2012,
untuk kategori Sensitive List (SL), menjadi 0%
– 5% pada tahun 2018, untuk kategori High
Sensitive List (HSL) diturunkan/dihapuskan
menjadi 0%-50% mulai tahun 2015, dan untuk
kategori General Exception List (GEL) tetap
berlaku tarif MFN
5. Resume Kerjasama Internasional Aktif Indonesia
(Lanjutan)
61. 61
Cakupan Jenis
Kerjasama
Dimulai Tanda tangan
Kesepakatan
Posisi Saat Ini
REGIONAL
2. ASEAN-MITRA DIALOG
b. AK-FTA - TIG Juli
2007
30 Nopember
2004
- Untuk kategori Normal Track (NT), sejumlah
7146 pos tarif, menjadi 0% pada 1 Januari
2010. Selebihnya, akan menjadi 0% pada
tahun 2012, kecuali untuk kategori Sensitive
List (6 pos tarif) dan Highly Sensitive List (8
pos tarif).
5. Resume Kerjasama Internasional Aktif Indonesia
(Lanjutan)
62. 5. Resume Kerjasama Internasional Aktif Indonesia
(Lanjutan)
62
Cakupan Jenis
Kerjasama
Mulai
Inisiasi
Tanda tangan
Kesepakatan
Posisi Saat Ini
REGIONAL
ASEAN-MITRA DIALOG
c. AJ-CEP - TIG
- TIS
- Investasi
Belum
impleme
ntasi
1 Maret 2008
(belum
diratifikasi)
- Kesepakatan tersebut mencakup
bidang Trade in Goods, Rules of Origin,
Sanitary and Phytosanitary Measures,
Standards, Technical Regulations and
Conformity Assessment Procedures,
Trade in Services, Investment dan
Economic Cooperation
d. AANZ - TIG
- TIS
- Investasi
Belum
Impemen
tasi
28 Pebruari
2009 (belum
diratifikasi)
- Produk industri Indonesia yang sensitif
dalam AANZ FTA, antara lain: tekstil,
logam (aluminium, besi/ baja), mesin,
otomotif, produk makanan dan
minuman
63. 63
Cakupan Jenis
Kerjasama
Dimulai Tanda tangan
Kesepakatan
Posisi Saat Ini
REGIONAL
2. ASEAN-MITRA DIALOG
a. AIFTA - TIG
- TIS
- Investasi
- Dispute
Settlement
Mechanism
(DSM)
1 Januari
2010
(tergantung
ratifikasi)
13 Agustus
2009
- Indonesia belum meratifikasi
- Kategori: NT1 = 71% tarrif line (TL) dan
71,7% trade value (TV), NT2 = 9% TL dan
3,4% TV, ST = 10% TL
- AIFTA memberikan perlindungan bagi
industri nasional karena hanya 46,17%
pos tarif Indonesia yang akan dihapuskan
hingga 2018.
- Sebaliknya, Indonesia akan menikmati
penghapusan bea masuk atas 70,18%
pos tarif India tahun 2013.
- Produk Indonesia yang sensitif dalam
AIFTA antara lain besi/baja dan tekstil.
5. Resume Kerjasama Internasional Aktif Indonesia
(Lanjutan)
64. 64
Cakupan Jenis
Kerjasama
Dimulai Tanda tangan
Kesepakatan
Posisi Saat Ini
BILATERAL
1.IJEPA - TIG
- TIS
- Investment
1 Juli
2008
20 Agustus
2007
- Terkait dengan bidang industri, Indonesia
memberikan fasilitasi User Specific Duty Free
Scheme (USDFS) untuk importasi bahan baku
industri tertentu (otomotif, elektronik, alat berat,
dan pembangkit energi) yang belum diproduksi di
dalam negeri, dengan harapan dapat
meningkatkan volume produksi secara efisien dan
perluasan investasi industri Jepang di Indonesia
- Indonesia juga sangat berkepentingan untuk
mendapatkan capacity building melalui pilar
kerjasama dalam kerangka Manufacturing
Industry Development Center (MIDEC) yang
diarahkan untuk meningkatkan kesiapan dan daya
saing sumber daya industri guna mendukung
perluasan investasi Jepang di Indonesia
5. Resume Kerjasama Internasional Aktif Indonesia
(Lanjutan)
65. 3) Strategi Perundingan
65
Indonesia
&
Partner Negosiasi
Liberalisasi Fasilitasi
Economic
Cooperation
NEGOSIASI
Trade
Off
DAYA SAING PRODUK
Investment
climate
Trade in Goods
Trade in Services
Asosiasi
Sektor swasta
Government
Institute
Capacity Building
Standard, MRA
66. • Sejak Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-4 tahun 2001 di Qatar yang
menghasilkan Doha Development Agenda (DDA) hingga KTM ke-5 tahun
2005 di Hong Kong dan KTM ke-7 2009, negara anggota WTO belum
mencapai kesepakatan
• Persoalan pokok dalam perundingan yang diikuti 153 negara anggota
dengan tingkat pembangunan ekonomi yang berbeda adalah sulitnya
mencapai keseimbangan (ballance outcome) pada isu-isu utama DDA .
66
Multilateral (WTO) - Lanjutan
69. 69
PENGAMANAN FTA
Untuk meninjau kembali komitmen AC-FTA khususnya untuk kategori
produk dalam Normal Track (NT1) yang dihapuskan tarifnya menjadi
0% per 1 Januari 2010 dari beberapa cabang industri seperti besi
baja, tekstil dan produk tekstil, dll.
Penajaman AC-FTA juga dikhawatirkan tidak akan mampu mengatasi
permasalahan membanjirnya produk impor dari China, oleh
karenanya diusulkan untuk dapat menggunakan instrumen non-tarif
lainnya.
Pemerintah diminta dapat mempercepat realisasi penyediaan
pasokan listrik dan gas, percepatan penyusunan dan pemberlakuan
SNI Wajib, kelancaran dalam pemberian BMDTP dan restitusi, serta
komitmen Pemerintah dalam rangka P3DN.
