Revisi anggaran merupakan proses penyesuaian alokasi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan perubahan rencana kegiatan dan dana. Revisi dapat dilakukan dengan mekanisme penelaahan maupun pengesahan tergantung besaran dan dampak perubahan anggaran. Revisi anggaran bertujuan untuk menyesuaikan rencana kegiatan sesuai dengan kondisi terkini.

1. Sosialisasi PMK Nomor 143/PMK.05/2018 dan 196/PMK.05/2018
Bimbingan Teknis Kementerian Pertahanan dan TNI
Jakarta, 3 Juli 2019

2. Outline
04 IMPLEMENTASI KKP
01
Revisi Anggaran
Permasalahan yang berlanjut tahun 2018/2019
Tindak Lanjut/Rekomendasi terhadap permasalahan
02 REALISASI ANGGARAN
03
PMK 143/PMK.05/2018
.

3. 01
REVISI ANGGARAN

4. Outline
Dasar Hukum Revisi Anggaran 2018
Ruang Lingkup Revisi, Kewenangan Dan Batasan Revisi
Anggaran
Matrik Kewenangan Penyelesaian Revisi Anggaran
Ilustrasi Pergeseran Anggaran
Batas Waktu Pengajuan Revisi Anggaran

5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
5
DIPA digunakan sebagai:
1. sumber pelaksanaan kegiatan untuk KPA
2. sumber pencairan dana untuk satker dan BUN
3. pertanggungjawaban untuk satker, BUN, auditor,
APH
4. pengawasan/evaluasi untuk satker, BUN, APH
DIPA
DIPA terdiri dari :
1. Surat Pengesahan merupakan komitmen BUN
untuk membayar tagihan yang membebani DIPA
2. Isi DIPA :
a. Komitmen Satker untuk melaksanakan
kegiatan
b. Sasaran dan target output selama setahun
c. Batasan pagu
d. Sumber pendanaan
e. Rencana pencairan

6. BA (K/L)
Unit Es 1
Satker
Program
Kegiatan
Keluaran
Komponen
Input
Akun
6
3 digit
2 digit
6 digit
2 digit
4 digit
3 digit
3 digit
Struktur & Nomenklatur DIPA dan RKA-K/L Satker
6 digit

7. mengubah alokasi (dana, lokasi, sasaran, rincian
dana,...) dari sebelumnya
7
Revisi dan Alasan Revisi DIPA
Alasan merevisi :
1. Pagu anggaran yang ada kurang / berlebih
2. Penyesuaian rencana kegiatan dan dana yang tersedia
3. RKA-KL yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan
4. Instruksi pejabat yang berwenang/adanya perubahan kebijakan
5. Adanya target/ sasaran baru
6. Komitmen yang harus dibayar namun belum di alokasikan pada DIPA
(inkracht, tunggakan)
7. Perubahan pejabat perbendaharaan
8. Perubahan lokasi kegiatan
9. Pagu minus / potensi pagu minus, dsb.

8. Revisi administrasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan
8
Pelaksanaan Revisi Anggaran
Triwulan I
penyesuaian
rencana kegiatan
dan pagu DIPA
yang ditetapkan
Triwulan IV
evaluasi dan
penyesuaian pagu
dana untuk
mencapai target
output
Triwulan II & III
dukungan untuk
pencapaian
output
Pelaksanaan revisi anggaran oleh satker seharusnya dilakukan sebagai berikut:

9. Ruang Lingkup Revisi Anggaran
Revisi
Anggaran
Bagian
Anggaran
Revisi
Anggaran
Penambahan/
pengurangan pagu
belanja K/L
BA BUN
BA K/L
Pagu Berubah
Pagu Tetap
Administrasi
Pergeseran Rincian
Anggaran
Kesalahan
administrasi,
rumusan yang tidak
terkait dengan
anggaran
9

10. Revisi Anggaran
DPR Kanwil DJPb
DJA KPA
PMK No.
10/2017
Sejak
PMK No. 11/2018 DJA Dit. PA - DJPb Kanwil DJPb
Secara
substansi
Perlu
Penelaahan
Tidak Perlu Penelaahan
Pengesahan
Kewenangan Revisi Anggaran
DPR KPA
10

11. 11
PENELAAHAN vs PENGESAHAN
REVISI DENGAN PENELAAHAN
• Pagu berubah (selain PNBP untuk Satker BLU, lanjutan PHLN, hibah langsung)
• Pergeseran anggaran antar output dengan:
 Besaran anggaran yang digeser > 10%, dan
 Berdampak pada penurunan volume keluaran (output).
 Pergeseran anggaran pada peruntukan yang berbeda.
• Diproses di DJA
REVISI BERUPA PENGESAHAN
• Pergeseran anggaran antar output dengan:
Besaran anggaran yang digeser < 10%, dan
Tidak berdampak pada penurunan volume keluaran (output).
Pergeseran anggaran pada peruntukan yang sama.
• Diproses di DJPB
CATATAN
• Pergeseran anggaran antar output dengan:
Besaran anggaran yang digeser > 10%, tetapi tidak berdampak pada
penurunan volume keluaran (output) : diproses di Dit. PA DJPB
Besaran anggaran yang digeser < 10%, tetapi berdampak pada
penurunan volume keluaran (output) : diproses di DJA

12. Batasan Revisi Anggaran
Tidak mengakibatkan pengurangan alokasi dana terhadap:
1. Belanja pegawai kecuali untuk satker lain
2. Pembayaran tunggakan
3. RMP untuk kegiatan yang masih berlanjut
4. Kegiatan yang telah dikontrakkan/direalisasikan
Alokasi dana
Kinerja
Tidak mengubah:
1. Sasaran kegiatan
2. Jenis dan satuan output
3. Output yang telah direalisasikan
12

13. Revisi Anggaran Pada DJPb

14. » Pergeseran anggaran antar Satker dalam wilayah kerja Kanwil DJPb yang berbeda, termasuk Satker perwakilan di luar negeri,
diproses di Dit PA-DJPb;
» Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Satker atau antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kanwil DJPb , diproses di Kanwil DJPb .
Kewenangan Revisi Anggaran Pada DJPb
Revisi Anggaran bagian anggaran Kementerian/ Lembaga dan BA BUN
untuk pengesahan tanpa memerlukan penelaahan
Revisi Anggaran dalam hal pagu anggaran berubah
Revisi Anggaran dalam hal pagu anggaran tetap
Revisi Administrasi
1. Lanjutan pelaksanaan kegiatan yang sumber dana dari PHLN dan/atau PHDN;
2. Penambahan dan/atau pengurangan penerimaan hibah langsung;
3. Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk
satker BLU.
Pergeseran anggaran antarkeluaran (output) dalam 1 (satu) kegiatan atau antarkegiatan
sepanjang besar anggaran yang digeser tidak lebih dari 10 persen dari total pagu
anggaran keluaran (output) yang direvisi dan tidak mengurangi volume keluaran (output)
yang direvisi.
Rumusan yang tidak terkait dengan anggaran, misalnya ralat kode akun, perubahan
pejabat perbendaharaan, perubahan rencana penarikan dana, dan perubahan kode KPPN.
14

15. Pembagian Kewenangan Revisi Anggaran Pada DJPb
Kanwil DJPb Prov A Kanwil DJPb Prov B
Satker 1 KL A
Satker 2 KL A
Satker 3 KL A
Satker 4 KL A
Satker 5 KL A
Satker 6 KL A
Dit. PA
Pergeseran
Anggaran
Pergeseran
Anggaran
Pergeseran
Anggaran
Pergeseran
Anggaran
15

16. Pergeseran Anggaran
Pergeseran antar output, satu Kegiatan dan satu Satker
Pergeseran anggaran dari output 1 ke output 2 maksimal sebesar 10% dari pagu akhir output 1
yang digeser, dengan tidak mengurangi volume output 1
Satker
Kegiatan;
Output1
Target;
Rp;
-
0/-
0
Output2
Target;
Rp;
+
0 Output3
Target;
Rp;
+
+
10%
16

17. Pergeseran Anggaran
Pergeseran antar output, satu Kegiatan dan satu Satker
Pergeseran anggaran dari output 1 dan output 2 ke output 3 masing-masing maksimal
sebesar 10% dari pagu akhir dari output 1 dan output 2, dengan tidak mengurangi volume
output 1 dan output 2
Satker
Kegiatan;
Output1
Target;
Rp;
-
0/-
0
Output2
Target;
Rp;
-
0 Output3
Target;
Rp;
+
+
10% 10%
17

18. Pergeseran Anggaran
Pergeseran antarOutput, Kegiatan yg sama dan antar Satker
Pergeseran anggaran dari output 1 satker A ke output 2 satker B maksimal sebesar 10% dari pagu
akhir dari output 1, dengan tidak mengurangi volume output.
Dalam hal volume output 1 berkurang, maka volume output 2 harus bertambah minimal sebesar
pengurangan volume output 1
Satker A
 Kegiatan;
 Output1
 Target;
 Rp; -
0/-
-
SatkerB
 Kegiatan;
 Output1
 Target;
 Rp; +
0
+  Kegiatan;
 Output2
 Target;
 Rp;
+
+
+
10%
18

19. Revisi Anggaran Pada Dit. PA - DJPb

20. 20
Revisi Anggaran Pada Dit. PA - DJPb
Revisi Anggaran dalam hal pagu tetap, berupa
1. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama antarwilayah kerja Kanwil DJPB, termasuk
Satker perwakilan Pemerintah di luar negeri dalam rangka:
• memenuhi kebutuhan belanja operasional;
• Memenuhi kebutuhan kurs;
• Penyelesaian tunggakan tahun 2018;
• penggunaan sisa anggaran kontraktual atau sisa anggaran swakelola untuk menambah volume
keluaran (output)
• penyelesaian pagu minus belanja pegawai;
2. pergeseran anggaran antar-SKPD antar kegiatan dalam rangka tugas pembantuan, urusa n bersama,
dan/atau dekonsentrasi sepanjang tidak terjadi perubahan kewenangan;
3. pergeseran anggaran antarkeluaran (output) dalam 1 (satu) Satker atau antar-Satker lebih dari 10%
sepanjang tidak berdampak pada penurunan volume keluaran (output) teknis non-Prioritas Nasional
yang direvisi;
4. pengesahan atas pengeluaran Kegiatan/ keluaran (output) yang dananya bersumber dari
pinjaman/hibah luar negeri melalui mekanisme pembayaran langsung dan letter of credit.

21. Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan Belanja Operasional.
 Pergeseran anggaran antar detil belanja pegawai dalam komponen 001, dan/atau
antar detil belanja barang dalam komponen 002 dalam peruntukkan akun (jenis
belanja) yang sama antar satker antar wilayah kerja Kanwil DJPb.
 Pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional tidak diperkenankan
mengubah sumber dana, misalnya dari PNBP ke RM atau sebaliknya.
Revisi Anggaran Pada Dit. PA - DJPb
21
Komponen 001
Satker A – Kanwil I
Akun 51
- Detil 1
- Detil 2
Satker B – Kanwil II
Akun 51
- Detil 1
- Detil 2
Satker A – Kanwil I
Akun 52
- Detil 1
- Detil 2
Akun 51
- Detil 1
- Detil 2
Komponen 002
Akun 52
- Detil 1
- Detil 2
Akun 52
- Detil 1
- Detil 2
- Detil 3
Komponen 001
Komponen 002
Komponen 002
Usulan Revisi ke Dit. PA - DJPb Usulan Revisi ke DJA
Komponen 001
RM
RM
RM
RM
RM RM
Satker B – Kanwil II

22. Pergeseran anggaran dalam rangka penggunaan sisa anggaran kontraktual atau sisa
anggaran swakelola untuk menambah volume keluaran (output).
22
sisa anggaran kegiatan swakelola maupun kontraktual, dapat digunakan oleh
satker untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan yang lain.
penggunaan sisa anggaran untuk menambah volume keluaran (output) yang
sama antar satker dalam wilayah Kanwil DJPb berbeda dan/atau volume
keluaran (output) yang lain antar satker dalam wilayah Kanwil DJPb berbeda.
Dalam hal terdapat kebijakan pengendalian belanja, sisa anggaran kontraktual atau
swakelola tidak diperkenankan untuk menambah pagu belanja perjalanan dinas,
rapat konsinyering, seminar, dan honor kegiatan, serta untuk membiayai kegiatan
dengan jenis belanja yang berbeda.
Revisi Anggaran Pada Dit. PA - DJPb

23. Revisi administrasi yang memerlukan persetujuan pejabat Eselon I dan berada pada wilayah
kerja Kanwil DJPb yang berbeda.
23
a. perubahan/penambahan nomor register PHLN;
b. perubahan/penambahan nomor register sementara SBSN;
c. perubahan/penambahan cara penarikan PHLN/PHDN, termasuk pemberian
pinjaman;
Revisi Anggaran Pada Dit. PA - DJPb
d. perubahan/penambahan cara penarikan SBSN;
e. pencantuman/perubahan/penghapusan catatan halaman IV.B DIPA; dan/atau
f. revisi administrasi di luar huruf a sampai dengan huruf e sepanjang tidak menyebabkan
perlunya pencetakan ulang DIPA lama atau pencetakan DIPA baru.

24. Revisi Anggaran Pada Kanwil DJPb

25. 25
Revisi Anggaran Pada Kanwil DJPb
Revisi Anggaran dalam hal pagu berubah, berupa
1. Lanjutan pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN/PHDN :
2. Penambahan dan/atau perubahan hibah langsung kecuali untuk keluaran (output) Prioritas Nasional;
3. Penggunaan kelebihan atas target PNBP fungsional yang direncanakan dalam APBN/APBN-P 2019 sepanjang
tidak melampaui batas persetujuan penggunaan PNBP per satker;
4. Penggunaan angaran belanja di atas pagu APBN untuk Satker BLU
Revisi Anggaran dalam hal pagu tetap, berupa
1. Pergeseran belanja yang dibiayai dengan PNBP dalam 1 satker pengguna PNBP yang sama;
2. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama dalam wilayah kerja Kanwil DJPB yang sama , dalam
rangka:
• memenuhi kebutuhan belanja operasional;
• Memenuhi kebutuhan kurs;
• Penyelesaian tunggakan tahun 2018;
• penggunaan sisa anggaran kontraktual atau sisa anggaran swakelola untuk menambah volume keluaran
(output)
• penyelesaian pagu minus belanja pegawai;
3. pergeseran anggaran untuk kegiatan tugas pembantuan, urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi sepanjang
tidak mengubah lokasi/kewenangan;
4. pergeseran anggaran antarkeluaran (output) dalam 1 (satu) Satker atau antar-Satker maksimal 10% sepanjang
tidak berdampak pada penurunan volume keluaran (output) teknis non-Prioritas Nasional yang direvisi;

26. Lanjutan pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN/PHDN
Usulan Revisi Anggaran berupa lanjutan pelaksanaan Kegiatan tahun-tahun sebelumnya yang
dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN tersebut dapat disertai dengan Revisi Anggaran
terkait dengan lanjutan Rupiah Murni Pendamping yang tidak terserap tahun sebelumnya.
Dalam hal diperlukan RMP maka dilakukan pergeseran dari RM tahun berjalan.
Revisi Anggaran Pada Kanwil DJPb
 Bersifat menambah anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan tahun 2018.
 Tidak termasuk pinjaman proyek baru yang belum dialokasikan dalam APBN TA 2018
serta pinjaman luar negeri/pinjaman dalam negeri yang bukan merupakan kelanjutan
dari proyek tahun jamak.
Revisi dapat dilakukan dengan syarat:
a. PHLN dan/atau PHDN belum closing date;
b. telah dialokasikan pada Satker yang sama pada tahun-tahun sebelumnya;
c. menggunakan sumber dana dan kode register yang sama; dan
d. tidak menambah alokasi Rupiah Murni dan Rupiah Murni Pendamping yang bersumber
dari APBN.
26

27. Penambahan dan/atau pengurangan penerimaan hibah langsung
Penambahan penerimaan hibah langsung yang bersifat menambah belanja
adalah penambahan hibah luar negeri atau hibah dalam negeri langsung yang
diterima oleh K/L setelah UU APBN TA 2019/UU APBNP TA 2019 ditetapkan.
Revisi Anggaran Pada Kanwil DJPb
27

28. Perubahan prioritas penggunaan anggaran sepanjang tidak mengurangi volume keluaran (output)
dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah DJPb, termasuk:
Perubahan prioritas penggunaan anggaran dibatasi penggunaannya untuk menambah pagu belanja
perjalanan dinas, rapat konsinyering, seminar, dan honor Kegiatan
Revisi Anggaran Pada Kanwil DJPb
Terkait detail belanja pegawai
Memenuhi kebutuhan selisih kurs
Penyelesaian tunggakan tahun
2018
Kegiatan rangka tugas pembantuan dan
urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi
Penggunaan sisa anggaran kontraktual atau
sisa anggaran swakelola satu satker
Revisi untuk penambahan volume keluaran (output) dilakukan dengan:
a. Menggunakan sisa anggaran kontraktual atau swakelola;
b. Optimalisasi dana keluaran (output) yang bersangkutan;
c. Pergeseran anggaran antarkeluaran (output) dalam 1 (satu) satker yang sama atau antarsatker dalam 1 (satu)
program yang sama.
28

29. Ketentuan:
1) merupakan selisih antara kurs yang digunakan dalam APBN dengan kurs pada saat
transaksi dilakukan;
2) selisih tersebut terjadi setelah kontrak ditandatangani;
3) pergeseran alokasi anggaran yang dilakukan paling tinggi adalah sebesar nilai kontrak
dikalikan dengan selisih kurs; dan
4) kebutuhan anggaran untuk memenuhi selisih kurs menggunakan alokasi anggaran K/L
yang bersangkutan.
Revisi Anggaran Pada Kanwil DJPb
Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs
Pergeseran anggaran rupiah karena adanya kekurangan alokasi anggaran untuk
pembayaran sebuah kontrak dalam valuta asing, belanja hibah ke luar negeri, atau
sebagai akibat adanya selisih kurs.
29

30.  merupakan tagihan atas pekerjaan/penugasan yang alokasi anggarannya cukup
tersedia pada DIPA TA 2019;
 pekerjaan/penugasannya telah diselesaikan di TA 2018, tetapi belum dibayarkan
sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2018; dan
 usul Revisi Anggaran dipenuhi dari pergeseran anggaran dalam Satker yang
bersangkutan atau antarSatker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah DJPb yang
sama
Revisi Anggaran Pada Kanwil DJPb
Pergeseran anggaran dalam rangka pembayaran tunggakan tahun 2018
30

31. Revisi Anggaran Pada Kanwil DJPb
Pergeseran anggaran dalam rangka pembayaran tunggakan tahun 2018
 Terhadap tunggakan untuk (1) belanja pegawai khusus gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji;
(2) tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku; (3) uang makan; (4) belanja
perjalanan dinas pindah; (5) langganan daya dan jasa; (6) tunjangan profesi guru/dosen; (7)
tunjangan kehormatan profesor; (8) tunjangan tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil;
(9) tunjangan kemahalan hakim; (10) tunjangan hakim ad hoc; (11) honor pegawai
honorer/pegawai pemerintah non-Pegawai Negeri Sipil/ guru tidak tetap; (12) imbalan jasa layanan
Bank/ Pos Persepsi; (13) pembayaran jasa bank penatausaha pemberian pinjaman; (14) bahan
makanan dan/atau perawatan tahanan untuk tahanan/narapidana; (15) pembayaran provisi benda
meterai; (16) bahan makanan pasien rumah sakit; (17) pengadaan bahan obat-obatan rumah sakit;
(18) pembayaran tunggakan kontribusi kepada lembaga internasional; (19) perlindungan WNI di
luar negeri.
 Apabila alokasi anggaran untuk peruntukan akun yang sama dalam DIPA TA 2019 sudah tersedia,
maka tunggakan TA 2018 dapat dibebankan pada DIPA TA 2019 tanpa melalui revisi DIPA
31

32. Dalam hal alokasi anggaran untuk peruntukan akun yang sama dalam DIPA TA 2019 tidak cukup tersedia,
usul terkait dengan tunggakan TA 2018 harus diproses melalui mekanisme revisi DIPA:
1) dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran dalam DIPA;
2) untuk tiap-tiap tunggakan tahun 2018 harus dicantumkan dalam catatan-catatan terpisah per tagihan
dalam halaman IV. B DIPA pada tiap-tiap alokasi yang ditetapkan untuk mendanai suatu Kegiatan per
DIPA per Satker;
3) dalam hal jumlah tunggakan nilainya:
a) sampai dengan Rp200 juta, harus dilampiri surat pernyataan dari KPA;
b) di atas Rp200 juta sampai dengan Rp2 miliar, harus dilampiri hasil verifikasi dari APIP K/L;
c) di atas Rp2 miliar, harus dilampiri hasil verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan
4) disertai dengan surat persetujuan pejabat eselon I penanggung jawab Program
5) Besaran anggaran yang diusulkan untuk digeser untuk memenuhi pembayaran tunggakan tahun 2018
maksimal 10 persen (output).
Revisi Anggaran Pada Kanwil DJPb
Pergeseran anggaran dalam rangka pembayaran tunggakan tahun 2018
32

33. Pergeseran detil belanja pegawai dalam komponen belanja pegawai operasional
dalam 1 (satu) Satker yang sama dengan ketentuan:
1) alokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji pada Satker yang bersangkutan berlebih, yang
dinyatakan dengan surat pernyataan dari KPA;
2) usul revisi tidak menyebabkan pagu gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji menjadi minus; dan
3) usul revisi dilakukan setelah pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji bulan Oktober
tahun 2019.
Revisi Anggaran Pada Kanwil DJPb
33

34. Revisi Anggaran Pada Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA)

35. KPA dapat melakukan revisi anggaran berupa pergeseran antarkomponen pada 1 (satu)
keluaran (output) yang sama sepanjang tidak mengubah jenis dan satuan keluaran
(output), tidak mengubah volume keluaran (output), dan tidak mengubah jenis belanja.
Revisi anggaran dilakukan dengan mengubah petunjuk operasional kegiatan dan
ditetapkan oleh KPA serta mengubah ADK RKA-KL berkenaan.
KPA melakukan pemutakhiran data petunjuk operasional kegiatan ke Kantor
Wilayah DJPb mitra kerja.
Khusus pergeseran anggaran dari akun gaji dan tunjangan melekat pada gaji ke
akun lain di luar gaji dan tunjangan melekat pada gaji dalam komponen 001, revisi
POK dilakukan oleh KPA harus mendapat pengesahan dari Kanwil DJPb
Revisi Anggaran Pada Kuasa Pengguna Anggaran
35

36. DIPA
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT
0
Komponen-2
Sub
Komponen-2
Komponen-1 Komponen-3
Sub
Komponen-1
Sub
Komponen-3
Akun
51xxxx
52xxxx
53xxxx
57xxxx
Akun
51xxxx
52xxxx
53xxxx
57xxxx
Akun
51xxxx
52xxxx
53xxxx
57xxxx
 Targe
t;
 Rp; 0
+/
0
Pergeseran dalam satu Keluaran, satu Kegiatan dan satu Satker
36

37. Proses Pengajuan Revisi Anggaran
Kepada DJPb

38. KPA Setjen/Sestama/Es I APIP K/L Direktorat PA
Surat usulan revisi
anggaran dilampiri:
1. Matriks perubahan
(semula-menjadi)
2. Arsip data komputer
RKA-KL DIPA
3. Surat persetujuan
esolon I
4. Dokumen pendukung
lainnya
Dalam hal catatan
Hal IV.B DIPA
Surat usulan revisi
anggaran dan lampiran
Surat persetujuan/
penolakan revisi
anggaran
Pengajuan Revisi Anggaran Kepada Dit. PA-DJPb
38

39. KPA Kanwil DJPb
Surat usulan revisi anggaran dilampiri:
1. Matriks perubahan (semula-menjadi)
2. Arsip data komputer RKA-KL DIPA
3. Surat persetujuan esolon I (dalam hal
diperlukan)
4. Dokumen pendukung lainnya
Surat persetujuan/ penolakan
revisi anggaran
Mekanisme Revisi Anggaran Kewenangan KPA
 Diajukan secara elektonik dengan email pada masing-masing Kanwil DJPb/ Dit PA
 Rapat konfirmasi/pembahasan usulan, dengan membawa dokumen asli usulan
39

40. KPA Kanwil DJPb
 Update dan menetapkan POK; dan
 Update Arsip Data Komputer RKA-K/L.
Pengajuan Revisi Anggaran Kepada Kanwil DJPb
 Diajukan secara elektonik dengan email pada masing-masing Kanwil DJPb/ Dit PA
40
Permintaan Penyamaan Data
• Upload data POK dalam Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran
Negara (SPAN)
Melakukan Revisi Anggaran sesuai
dengan kewenangan

41. Batas Pengajuan Revisi Anggaran

42. Batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran untuk TA 2019 ditetapkan sbb:
a. Tanggal 31 Oktober 2019, untuk Revisi Anggaran pada DJA
b. Tanggal 29 November 2019, untuk Revisi Anggaran pada DJPb
Catatan :
Batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran di atas, termasuk untuk
penyelesaian revisi dalam rangka APBN-P TA 2019.
Batas Penerimaan Revisi Anggaran Reguler
42

43. Revisi Anggaran Kemhan/TNI yang ditetapkan pada TA 2019 yaitu:
a. Pergeseran anggaran Belanja Pegawai dalam 1 (satu) output 1 (satu) kegiatan antar
Satker antar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda,
serta pergeseran Belanja Barang dalam 1 (satu) output 1 (satu) kegiatan antar
Satker yang bersumber dari Rupiah Murni dalam rangka memenuhi kebutuhan
Belanja Operasional (Tunjangan Kinerja)
b. Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) output yang sama atau antar output dalam 1
(satu) kegiatan yang sama atau antar kegiatan antar satker dan antar lokasi dalam
wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda
dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya operasional (Pengalihan Sasaran
Kegiatan)
Koridor:
• Pergeseran pagu lebih dari 10% (sepuluh persen) dari pagu total keluaran
(output)
• Volume keluaran (output) tidak mengalami perubahan.
Revisi Anggaran pada Dit.PA Semester I 2019
43

44. Kesalahan Umum Saat Proses Revisi Anggaran
44
ADK tidak dapat diterima oleh aplikasi Custom Web (CW), disebabkan
oleh:
• ADK yang dikirim salah (Digital Stamp Salah, Pagu Minus, Rencana
Penarikan Belum Diisi, dll)
• Sedang melakukan revisi di Kanwil atau DJA secara bersamaan
Berkas usulan belum lengkap:
• Surat Usulan (tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang)
• Matrik Perubahan (Semula - Menjadi)
• Surat Persetujuan Eselon I
• Copy DIPA Terakhir
• Konsep DIPA Revisi
• Rincian Kertas Kerja Satker (Semula - Menjadi)
Catatan:
Pastikan Digital Stamp pada Matriks Revisi sesuai dengan ADK

45. Kesalahan Umum Saat Proses Revisi Anggaran
45
ADK tidak dapat diterima oleh Aplikasi CW

46. Kesalahan Umum Saat Proses Revisi Anggaran
46
Digital Stamp ADK harus sama dengan lampiran berkas

47. 02
02 REALISASI ANGGARAN

48. Pengelolaan UP
KODE UO UO Nilai UP
Realisasi (UP dan GUP) s.d.
JUNI
562103 KEMENTERIAN PERTAHANAN 3.000.000.000 18.117.965.825
579262 MARKAS BESAR TNI 150.000.000.000 877.535.296.533
579276 MARKAS BESAR TNI AD 500.000.000 4.806.928.350
579280 MARKAS BESAR TNI AL 500.000.000 2.264.009.600
579297 MARKAS BESAR TNI AU 50.000.000 198.935.100
154.050.000.000 902.923.135.408
1. Penggunaan UP oleh Kemhan/TNI telah dilakukan sesuai kebutuhannya, hal ini terlihat
dari porsi UP yang semakin ideal dibandingkan dengan total realisasi anggaran yaitu
38 triliun.
2. Hal ini mengindikasikan jauh berkurangnya idle cash (uang kas menganggur) pada
Kemhan/TNI.
3. Secara langsung hal ini juga meringankan beban pemerintah dalam manajemen kas.
4. Semakin banyaknya belanja barang dan modal yang menggunakan LS mencerminkan
semakin transparan dan akuntabelnya pengelolaan keuangan pada Kemhan/TNI.
5. Mengingat penggunaan UP dan LS telah digunakan sesuai peruntukannya maka
Kemhan/TNI saat ini dapat berkompetisi dengan K/L lainnya dalam mencapai kinerja
terbaik terkait pelaksanaan anggaran yang tercermin dalam IKPA.

49. Pagu dan
Realisasi
Kemenhan
2019
Belanja Pegawai
(51)
Rp.41,65 T
Belanja Modal (53)
Rp.31,94 T
Belanja Barang (52)
Rp.36,55 T
Realisasi Anggaran
Rp.38,80 T
35%
8,2 %
87,18%
Porsi tertinggi berada pada alokasi pagu Belanja Pegawai (51) dengan nilai pagu
Rp.41,65 triliun (38%).
Total Pagu
Rp.110,15 T
Belanja Pegawai
(51)
Rp.23,88 T
Belanja Modal (53)
Rp.3,65 T
Belanja Barang (52)
Rp.11,26 T
57%
31%
11%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
1
Persentase Realisasi Pagu Per Akun
Belanja
53 52 51
49
38%
33%
29%
Persentase Pagu Per Akun
Belanja
51 52 53

50. Pagu dan Realisasi Semester I 2019
KODE
ESELON
1
UO
KODE
AKUN
PAGU BLOKIR Pagu Efektif REALISASI
Realisasi
(%)
Sisa
Sisa
(%)
'01
KEMENTERIAN
PERTAHANAN 51 551.392.146.000 - 551.392.146.000 333.652.369.558 61% 217.739.776.442 39%
52 2.527.180.439.000 - 2.527.180.439.000 477.378.838.926 19% 2.049.801.600.074 81%
53 17.729.758.231.000 8.181.098.754.000 9.548.659.477.000 391.497.119.881 2% 17.338.261.111.119 98%
21 MARKAS BESAR TNI 51 1.806.875.185.000 - 1.806.875.185.000 975.744.808.126 54% 831.130.376.874 46%
52 5.366.275.999.000 - 5.366.275.999.000 2.035.153.098.998 38% 3.331.122.900.002 62%
53 792.555.325.000 - 792.555.325.000 189.969.795.848 24% 602.585.529.152 76%
22 MARKAS BESAR TNI AD 51 28.920.253.845.000 - 28.920.253.845.000 16.737.970.756.860 58% 12.182.283.088.140 42%
52 12.738.219.574.000 - 12.738.219.574.000 4.865.437.903.649 38% 7.872.781.670.351 62%
53 7.074.988.773.000 - 7.074.988.773.000 1.383.642.591.016 20% 5.691.346.181.984 80%
23 MARKAS BESAR TNI AL 51 6.830.459.414.000 - 6.830.459.414.000 3.767.888.306.373 55% 3.062.571.107.627 45%
52 7.858.454.673.000 - 7.858.454.673.000 2.020.852.765.730 26% 5.837.601.907.270 74%
53 3.593.648.296.000 - 3.593.648.296.000 909.791.534.332 25% 2.683.856.761.668 75%
24 MARKAS BESAR TNI AU 51 3.545.929.445.000 - 3.545.929.445.000 2.070.372.367.407 58% 1.475.557.077.593 42%
52 8.065.884.336.000 - 8.065.884.336.000 1.867.147.443.718 23% 6.198.736.892.282 77%
53 2.750.854.312.000 - 2.750.854.312.000 777.192.937.904 28% 1.973.661.374.096 72%
110.152.729.993.000 101.971.631.239.000 38.803.692.638.326 35% 71.349.037.354.674 65%

51. 02
03 PMK NOMOR 143/PMK.05/2018

52. 52
1. Masing-masing Satker memiliki Pejabat Perbendaharaan yang lengkap terdiri dari KPA, PPK, PPSPM dan Bendahara.
2. Setiap Pejabat Perbendaharaan bertanggung jawab atas DIPA yang dikelolanya.
3. Struktur di atas akan berdampak pada :
a. Pembentukan unit pengelola keuangan pada masing-masing satker (yaitu unit perencanaan, unit pelaksanaan anggaran dan
unit pelaporan keuangan/akuntansi) dalam pengertian bahwa UO akan berfugsi sebagai satker penuh.
b. Penetapan Pejabat Perbendaharaan pada setiap Satker
PENGGUNA
ANGGARAN
KPA
SATKER
TNI AD
KPA
SATKER
MABES TNI
KPA
SATKER
TNI AU
KPA
SATKER
TNI AL
PPSPM
KPA
SATKER
KEMHAN
PPK
BENDA
HARA
PPK PPSPM
BENDA
HARA
PPK PPSPM
BENDA
HARA
PPK PPSPM
BENDA
HARA PPK PPSPM
BENDA
HARA
PEJABAT PERBENDAHARAAN

53. 53
IMPLEMENTASI PEJABAT PERBENDAHARAAN
1. Tugas Pokok dan Fungsi sebagai Pejabat Perbendaharaan agar dapat berjalan selaras
dengan tugas pokok dan fungsi dalam organisasi. Dalam hal ini Pejabat Perbendaharaan
yaitu KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara dapat menjalankan tugasnya sesuai PMK
143/PMK.05/2018 tanpa mengurangi fungsi pengawasan, pengendalian, dan pelaksanaan
anggaran yang ada dalam organisasi.
2. Dalam hal posisi KPA, PPK, dan PPSPM dijabat oleh pejabat struktural maka harus tetap
menjalankan fungsinya secara melekat, tidak dapat didelegasikan kepada bawahannya.
3. Dinamika dalam pelaksanaan anggaran seringkali membutuhkan kecepatan penyelesaian,
mengingat ada batas waktu yang harus dipatuhi sehingga dalam hal posisi KPA, PPK, dan
PPSPM dijabat oleh pejabat struktural maka agar dapat disusun SOP internal yang efisien
dan efektif.
4. Bendahara satker mendapatkan pendelegasian dari Bendahara Umum Negara (BUN)
sehingga bertanggung jawab kepada BUN, hal ini dilakukan dengan membuat LPJ
Bendahara kepada BUN secara bulanan. Dalam rangka menjalankan fungsinya dengan
baik Bendahara harus memiliki kompetensi teknis yang diatur oleh BUN yaitu berupa
sertifikasi Bendahara.

54. Pengaturan Terkait Pelaksanaan Anggaran
yang Sedang Disusun
1. Pengaturan tata cara pembayaran pengadaan
melalui mekanisme FMS sesuai rekomendasi dari
BPK
2. Pengaturan terkait Uang Makan Dik/Lat/Ops
3. Pengaturan terkait tata kelola keuangan Atase
Pertahanan

55. Penyelesaian
Tindak Lanjut BPK
1. Penyediaan anggaran untuk uang makan menggunakan akun 521211 Belanja Bahan (belanja bahan yang
tidak menimbulkan persediaan) sebagaimana penyediaan extra fooding pada satker di
Kementerian/Lembaga Lainnya. Mekanisme pertanggungjawaban atas belanja bahan tersebut bukan
ditekankan pada siapa yang menerima tetapi pada pembelian bahannya. Dengan demikian dalam
pertanggungjawaban tidak menuntut adanya tanda tangan dari penerima/ daftar penerima/daftar
nominatif.
2. Pelaksanaan diklat/operasi berdasarkan pada surat perintah (SPRINT). Pada surat perintah tersebut
seharusnya dinyatakan dengan jelas berapa lama kegiatan, rincian personel yang melaksanakan kegiatan,
dan lokasi kegiatan. Hal tersebut dijadikan sebagai dasar untuk perhitungan biaya belanja bahan yang
diperlukan.
3. Mempertimbangkan pelaksanaan kegiatan diklat/operasi yang membutuhkan fleksibilitas, maka
mekanisme pembayaran dapat menggunakan Uang Persediaan.
4. Terkait mekanisme pengadaan bahan makanan dengan nilai diatas Rp200juta dengan tanpa melalui
tender menjadi kewenangan LKPP sehingga tidak dapat diatur dalam PMK 143/PMK,05/2019. Mekanisme
pengadaan yang dipilih/ditentukan oleh LKPP akan mempengaruhi mekanisme pertanggungjawaban atas
penggunaan anggaran.
Uang Makan Dik/Lat/Ops di lingkungan Kemhan/TNI

56. 02 04
IMPLEMENTASI KKP

57. 57
IMPLEMENTASI
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 196/PMK.05/2018
Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

58. 03
02
“Tata cara penggunaan dan
pembayaran menggunakan kartu
kredit pemerintah dilaksanakan
sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan mengenai tata cara
penggunaan dan pembayaran
menggunakan kartu kredit
pemerintah”
Pasal 56
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 143/PMK.05/2018
01
“Ketentuan mengenai Tata Cara
Pembayaran dan Penggunaan
Kartu Kredit diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan”
Pasal 66 Ayat 5
Peraturan Pemerintah
Nomor 50 Tahun 2018
“Peraturan Menteri ini mengatur
mengenai tata cara pembayaran
dan penggunaan Kartu Kredit
Pemerintah dalam penyelesaian
tagihan kepada negara melalui
mekanisme UP selain Satker
Perwakilan Republik Indonesia di
luar negeri dan Satker Atase
Teknis”
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 196/PMK.05/2018
DASAR
Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
HUKUM

59. Surat Dirjen Perbendaharaan
Terkait Implementasi KKP
59
59
59
1 2
S-95/PB/
2019
tanggal 23
Januari
2019
S-514/PB/
2019
tanggal 10
Mei 2019

60. Kartu Kredit Untuk Keperluan Belanja Barang Operasional Serta Belanja Modal
1
2
3
4
5
6
7
8
BELANJA BARANG
OPERASIONAL
BELANJA BARANG NON
OPERASIONAL
BELANJA BARANG UNTUK
PERSEDIAAN
BELANJA SEWA
BELANJA PEMELIHARAAN
GEDUNG DAN BANGUNAN
BELANJA PEMELIHARAAN
PERALATAN DAN MESIN
BELANJA PEMELIHARAAN
LAINNYA
BELANJA MODAL
 belanja barang operasional, antara lain belanja keperluan perkantoran, belanja pengadaan bahan
makanan, belanja penambah daya tahan tubuh, dan belanja barang operasional lainnya
 belanja barang non operasional, antara lain belanja bahan dan belanja barang non operasional
lainnya
 belanja barang untuk persediaan, antara lain belanja barang persediaan barang
konsumsi
 belanja sewa, antara lain belanja sewa kendaraan, gedung, peralatan
 belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, antara lain belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja barang
persediaan pemeliharaan gedung dan bangunan, dan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya
 belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, antara lain belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja BBM dan
pelumas dan pelumas khusus nonpertamina, belanja barang persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin, dan
belanja pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 belanja pemeliharaan lainnya, antara lain belanja barang persediaan pemeliharaan
lainnya dan belanja pemeliharaan lainnya, dan/atau
 belanja modal dengan nilai belanja paling banyak Rp50.000.000,-

61. Sesudah
Sebelum
 Dana UP Tunai 100%
 Kas Tunai di Brankas dan/atau Kas di Bank
 Terdiri dari UP Tunai (60%) dan UP KKP (40%)
 Perubahan persentase UP Tunai dan UP KKP dapat
diajukan ke kanwil DJPb
 UP Tunai di Brankas dan/atau Kas di Bank
UP Kartu Kredit Pemerintah merupakan bagian
dari UP yang dikelola BP/BPP.
Besaran UP Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dihitung dari proporsi
UP KKP atau perubahan proporsi UP KKP yang telah disetujui oleh
Kanwil DJPb.
1Juli
2019
KONSEP
Pengelolaan Uang Persediaan
Implementasi KKP

62. Mekanisme Penggunaan
Kartu Kredit Pemerintah
62
62
Perjanjian Kerja
Sama antara
Bank dengan
Satker
Penerbitan
Kartu Kredit
oleh Bank
Transaksi dengan
Kartu Kredit oleh
Pemegang Kartu
Kredit
Pengujian oleh
PPK dan
penerbitan SPBy
Verifikasi
oleh
Bendahara
Pembuatan SPP
dan SPM GUP
Penerbitan SP2D
oleh KPPN
1
Belanja Keperluan
Operasional dan Belanja
Modal
2 Belanja Keperluan
Perjadin Pendebitan
Rekening oleh
Bendahara
Pembayaran
Ke Bank

63. Click to edit Master title
style
BP/BPP melakukan
pengujian
7
63
Alur Pertanggungjawaban Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
Pemegan
g KKP
 Tagihan (e-billing)/ DTS
 ST/SPD/Perjanjian/
Kontrak
 Bukti-bukti Pengeluaran
Mengumpulka
n dokumen
1
Daftar
Pengeluaran Riil
Berdasarkan
dokumen kemudian
membuat Daftar
Pengeluaran Riil
2
PPK
Pengujian
Berdasarkan
dokumen, PPK
melakukan
pengujian
3
Pengesahan
Mengesahkan
sebagian/seluruhny
a dokumen dan
bukti-bukti
pengeluaran
4
Menerbitkan
DPT KKP
Menerbitkan
SPBy
6
SPBy
BP/BPP
Pengujian
Permintaan
penggantian
UP KKP
BP/BPP mengajukan
permintaan
penggantian UP KKP
ke PPK
8
SPP-GUP
KKP
Menerbitkan SPP-
GUP KKP
9
PPSPM
SPM-GUP
KKP
Pengujian
pengujian atas SPP-
GUP KKP beserta
dokumen pendukung
10
KPPN
SP2D
Menerbitkan
SP2D
1
1
Pendebitan &
Pungut/Potong/Setor Pajak
Pendebitan
Rekening
BP/BPP &
Pungut/Potong/
Setor Pajak
1
2
Surat
Pemberitahuan
Penolakan 5

64. Click to edit Master title
style
64
Pastikan Satker Anda Sudah:
1
2
3
4
5
Menandatangani PKS Satker dengan bank sesuai dengan ketentuan
dalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018
Menetapkan Pemegang KKP/Admin KKP sesuai dengan
ketentuan dalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Checklist
Kesiapan Satker dalam rangka Implementasi KKP
1 Juli 2019
Menandatangani PKS dengan bank mitra tempat
rekening bendahara pengeluaran dibuka
Mengajukan permohonan penerbitan Kartu Kredit
Pemerintah (KKP) ke bank mitranya
Menerima KKP dan melakukan aktivasi KKP
Memahami cara penggunaan kartu secara aman dan
akuntabel
Apabila perlu perubahan Persentase UP Tunai dan UP KKP
agar segera mengajukan kepada Kanwil DJPb mitra Satker
Apabila anda
membutuhkan
penjelasan lebih
lanjut silahkan
menghubungi
Kanwil/KPPN
Mitra anda
Sesuai PMK No.196/PMK.05/2018

65. Proporsi Uang Persediaan
Ilustrasi Perhitungan UP:
UP Normal
 Pagu DIPA = Rp15 Miliar
 Pagu Jenis Belanja yang dapat
dibayarkan melalui
UP = Rp8 Miliar
 Besaran UP Satker Per Bulan
Maks. Rp500 juta
 Proporsi UP Tunai (60%) maka
UP Tunai sebesar Rp300 juta
 Proporsi UP KKP (40%) maka
UP KKP sebesar Rp200 juta
Perubahan Besaran UP
 Pagu DIPA = Rp15 Miliar
 Pagu Jenis Belanja yang dapat
dibayarkan melalui
UP = Rp8 Miliar
 Besaran UP Satker Per Bulan
Maks. Rp 1,5 Miliar
 Proporsi UP Tunai (60%) maka
UP Tunai sebesar Rp900 juta
 Proporsi UP KKP (40%) maka
UP KKP sebesar Rp600 juta
Perubahan Proporsi UP
 Pagu DIPA = Rp15 Miliar
 Pagu Jenis Belanja yang dapat
dibayarkan melalui
UP = Rp8 Miliar
 Besaran UP Satker Per Bulan
Maks. Rp500 juta
 Proporsi UP Tunai (70%) maka
UP Tunai sebesar Rp350 juta
 Proporsi UP KKP (30%) maka
UP KKP sebesar Rp150 juta
65

66. 66
Satker K/L dapat mengajukan perubahan proporsi
UP KKP kepada Kanwil DJPb berupa kenaikan atau penurunan dari
proporsi UP KKP yang telah ditetapkan
APLIKASI SAS
MODUL SILABI
PENGELUARAN
Perubahan Proporsi Uang
Persediaan
Pembuatan surat permohonan perubahan proporsi,
baru dapat dilakukan melalui Aplikasi SAS

67. Click to edit Master title
style
67
Penyerahan dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
Aktivasi Kartu Kredit Pemerintah
• Menggunakan KKP sesuai dengan kewenangannya setelah terlebih
dahulu dilakukan aktivasi kartu dan PIN KKP untuk pertama kali
• Aktivasi KKP dilakukan oleh Administrator KKP atau masing-masing
Pemegang KKP melalui call center/layanan pesan singkat (Short
Message Service)/sarana lainnya
• Request/aktivasi PIN KKP dilakukan oleh Administrator KKP atau
masing-masing Pemegang KKP melalui call center/layanan pesan
singkat (Short Message Service)/sarana lainnya
Tanda Tangan
 Membubuhkan tanda tangan pada kolom tanda tangan
(signature panel) yang terdapat pada bagian belakang
Kartu Kredit Pemerintah
Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
• Setelah aktivasi Kartu dan PIN selesai dilakukan, status KKP secara
otomatis aktif dan siap digunakan
• Penggunaan KKP dilakukan untuk pembayaran belanja barang
operasional serta belanja modal dan/atau belanja perjalanan dinas
jabatan
Merahasiakan nomor kartu, PIN, Card Verification Value (CVV) dan masa
berlaku Kartu Kredit Pemerintah
Rahasia
Dilarang memberikan informasi mengenai data diri dan transaksi Kartu
Kredit Pemerintah kepada siapapun
Informasi/Data
Memeriksa
Aktif memeriksa kondisi dan rincian transaksi Kartu Kredit Pemerintah
untuk memastikan tidak terdapat transaksi yang salah/tidak diakui
(dispute) secara periodik
Memilih merchant Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
(e-commerce) yang menyediakan fasilitas keamanan untuk transaksi
secara daring.
Media Daring
Dapat mengajukan permohonan penonaktifkan kepada Administrator
KKP dan menyimpan KKP ditempat yang aman dalam hal KKP tidak
dipergunakan dalam jangka waktu lama
Penonaktifan Kartu Kredit Pemerintah

68. Click to edit Master title
style
68
Penyerahan dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
Mekanisme Pengajuan Kenaikan Limit
 Pengajuan permintaan kenaikan limit KKP secara sementara atau
permanen dilakukan melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepat
lainnya
 Untuk permintaan kenaikan limit KKP secara sementara, Administrator
KKP harus menginformasikan:
 nilai kenaikan limit KKP (semula-menjadi)
 periode kenaikan limit KKP (mulai-berakhir), dan
 nomor dan nama KKP
kepada Bank Penerbit KKP
 Untuk permintaan kenaikan limit KKP secara permanen, Administrator
KKP harus menginformasikan:
 nilai kenaikan limit KKP (semula-menjadi)
 periode permanen, dan
 nomor dan nama KKP
kepada Bank Penerbit KKP
 Dalam hal informasi permintaan kenaikan limit KKP secara sementara
atau permanen telah terpenuhi, Bank Penerbit KKP melakukan kenaikan
limit KKP secara sementara atau permanen
 Dalam hal informasi permintaan kenaikan limit KKP secara sementara
atau permanen tidak terpenuhi, Bank Penerbit KKP menolak permintaan
kenaikan limit KKP
 Total limit KKP yang diberikan oleh Bank Penerbit KKP kepada 1 (satu)
Satker paling banyak sebesar UP KKP yang telah disetujui dan/atau
persetujuan TUP KKP
Kenaikan Batasan Belanja (Limit)
 Satker melalui Administrator KKP dapat meminta kenaikan
limit KKP secara sementara/permanen kepada Bank Penerbit
KKP
 Permintaan kenaikan limit KKP harus mendapat persetujuan
dari KPA
 Satker dapat meminta kenaikan limit KKP secara sementara
dalam hal terdapat:
 keperluan belanja operasional serta belanja modal
dan/atau belanja perjalanan dinas jabatan melebihi limit
sebuah kartu yang telah ditentukan, dan/atau
 persetujuan TUP KKP
 Satker dapat meminta kenaikan limit KKP secara permanen
dalam hal terdapat:
 keperluan belanja operasional serta belanja modal
dan/atau belanja perjalanan dinas jabatan melebihi limit
sebuah kartu yang telah ditentukan, dan/atau
 perubahan besaran UP KKP

69. Sebelum bertransaksi pastikan
Untuk transaksi dengan
Kartu Kredit Pemerintah
NO SURCHARGE
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Sesuai PMK No.196/PMK.05/2018
Biaya Surcharge tidak bisa dibebankan ke APBN

70. Terima kasih