SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  17
Oleh Yesica Yulian Adicondro
12010111130160
Verbintenis dalam bahasa Belanda
Perikatan adalah hal yang mengikat antara orang yang
satu dengan yang lain
Hal yang mengikat dapat berupa peristiwa hukum :
1. berupa perbuatan
2. berupa kejadian
3. berupa keadaan
• Diatur dalam buku III KUHPdt peraturan hukum yang
mengatur tentang perikatan
bagian umum
bagian khusus
• Sistem terbuka
• Sumber hukum adalah UU
Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debiitur dalam
setiap perikatan.
Sifat prestasi :
1. harus sudah tertentu atau dapat ditentukan
2. harus mungkin
3. harus diperbolehkan (halal)
4. harus ada manfaat bagi kreditur
5. terdiri dari satu atau serentetan perbuatan
o Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang
diwajibkan seperti yang ditetapkan dalam perikatan.
Disebabkan oleh dua kemungkinan alasan :
Kesalahan debitur keadaan memaksa
*
Kerugian yang harus dibayar oleh debitur hanya meliputi :
1. Kerugiaan yang dapat diduga ketika membuat perikatan
2. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi
debitur
3. Bunga dalam hal terlambat membayar sejumlah hutang
*
*
Dapat dibedakan 2 :
1. Perikatan dengan syarat tangguh
2. Perikatan dengan syarat batal
*
*
*
*
*
*
Ada sepuluh cara hapusnya perikatan, yaitu :
1. Pembayaran
2. Penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan
3. Pembaharuan utang (novasi)
4. Perjumpaan hutang (kompensasi)
5. Percampuran hutang
*
6. Pembebasan hutang
7. Musnahnya benda yang terhutang
8. Karena pembatalan
9. Berlaku syarat batal
10. Lampau waktu (daluarsa)
*
*

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

MACAM-MACAM PERJANJIAN
MACAM-MACAM PERJANJIANMACAM-MACAM PERJANJIAN
MACAM-MACAM PERJANJIAN
 
Hukum Perikatan
Hukum PerikatanHukum Perikatan
Hukum Perikatan
 
Hukum Perikatan utk PPA USAKTI
Hukum Perikatan utk PPA USAKTIHukum Perikatan utk PPA USAKTI
Hukum Perikatan utk PPA USAKTI
 
Definisi perikatan
Definisi perikatanDefinisi perikatan
Definisi perikatan
 
Pembagian Harta Pailit
Pembagian Harta Pailit Pembagian Harta Pailit
Pembagian Harta Pailit
 
Hukum perikatan
Hukum perikatanHukum perikatan
Hukum perikatan
 
KEPAILITAN atau PAILIT
KEPAILITAN atau PAILITKEPAILITAN atau PAILIT
KEPAILITAN atau PAILIT
 
Pailit
PailitPailit
Pailit
 
Hukum jaminan
Hukum jaminanHukum jaminan
Hukum jaminan
 
Hukum Jaminan
Hukum JaminanHukum Jaminan
Hukum Jaminan
 
6 hukum perjanjian
6 hukum perjanjian6 hukum perjanjian
6 hukum perjanjian
 
Hukum perikatan
Hukum perikatanHukum perikatan
Hukum perikatan
 
Asas-asas Dalam Hukum Perikatan
Asas-asas Dalam Hukum PerikatanAsas-asas Dalam Hukum Perikatan
Asas-asas Dalam Hukum Perikatan
 
Hukum Jaminan Kebendaan
Hukum Jaminan KebendaanHukum Jaminan Kebendaan
Hukum Jaminan Kebendaan
 
Kredit dan Hukum Perjanjian Jaminan
Kredit dan Hukum Perjanjian JaminanKredit dan Hukum Perjanjian Jaminan
Kredit dan Hukum Perjanjian Jaminan
 
Perikatan
PerikatanPerikatan
Perikatan
 
Analisis putusan pailit no 60 pailit 2001 pn.niaga.jkt.pst
Analisis putusan pailit no 60 pailit 2001 pn.niaga.jkt.pstAnalisis putusan pailit no 60 pailit 2001 pn.niaga.jkt.pst
Analisis putusan pailit no 60 pailit 2001 pn.niaga.jkt.pst
 
Asas Tujuan & Pemohon Pailit
Asas Tujuan & Pemohon Pailit Asas Tujuan & Pemohon Pailit
Asas Tujuan & Pemohon Pailit
 
Pengurusan Budel Pailit dalam Praktek
Pengurusan Budel Pailit dalam PraktekPengurusan Budel Pailit dalam Praktek
Pengurusan Budel Pailit dalam Praktek
 
Hukum hak tanggungan
Hukum hak tanggunganHukum hak tanggungan
Hukum hak tanggungan
 

En vedette

PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 
KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...
KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE  BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE  BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...
KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 
PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...
PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...
PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 
Contoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasiContoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasiNasria Ika
 
Jawaban tergugat
Jawaban tergugatJawaban tergugat
Jawaban tergugatNasria Ika
 
Manajemen kredit Indonesia
Manajemen kredit IndonesiaManajemen kredit Indonesia
Manajemen kredit IndonesiaYesica Adicondro
 
Surat kuasa khusus
Surat   kuasa khususSurat   kuasa khusus
Surat kuasa khususNasria Ika
 

En vedette (16)

Ppt htn
Ppt htnPpt htn
Ppt htn
 
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
 
KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...
KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE  BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE  BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...
KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...
 
PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...
PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...
PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...
 
Replik
ReplikReplik
Replik
 
REDESAIN HUKUM OTONOMI DAERAH DI DAERAH PROPINSI PAPUA BARAT
REDESAIN HUKUM OTONOMI DAERAH  DI DAERAH PROPINSI PAPUA BARATREDESAIN HUKUM OTONOMI DAERAH  DI DAERAH PROPINSI PAPUA BARAT
REDESAIN HUKUM OTONOMI DAERAH DI DAERAH PROPINSI PAPUA BARAT
 
Surat kuasa
Surat kuasaSurat kuasa
Surat kuasa
 
Surat gugatan
Surat gugatanSurat gugatan
Surat gugatan
 
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
 
Contoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasiContoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasi
 
PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA
PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANAPERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA
PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA
 
Makalah htn
Makalah htnMakalah htn
Makalah htn
 
Jawaban tergugat
Jawaban tergugatJawaban tergugat
Jawaban tergugat
 
Dupliek
DupliekDupliek
Dupliek
 
Manajemen kredit Indonesia
Manajemen kredit IndonesiaManajemen kredit Indonesia
Manajemen kredit Indonesia
 
Surat kuasa khusus
Surat   kuasa khususSurat   kuasa khusus
Surat kuasa khusus
 

Similaire à hukum perikatan in Bahasa

Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Leks&Co
 
kontrak dalam dunia bisnis.pptx
kontrak dalam dunia bisnis.pptxkontrak dalam dunia bisnis.pptx
kontrak dalam dunia bisnis.pptxZULFAN31
 
ppt bab 3 aspek hukum.pptx
ppt bab 3 aspek hukum.pptxppt bab 3 aspek hukum.pptx
ppt bab 3 aspek hukum.pptxArifArizky
 
Berakhirnya perjanjian
Berakhirnya perjanjianBerakhirnya perjanjian
Berakhirnya perjanjianIAIN Ponorogo
 
Hbl 1,mei ika, hapzi ali, hukum bisnis, mercu buana
Hbl 1,mei ika, hapzi ali, hukum bisnis, mercu buanaHbl 1,mei ika, hapzi ali, hukum bisnis, mercu buana
Hbl 1,mei ika, hapzi ali, hukum bisnis, mercu buanaMeikaSihombimg
 
Hukum perikatan pakai
Hukum perikatan pakaiHukum perikatan pakai
Hukum perikatan pakaiEga Jalaludin
 
adm proyek pertemuan 1.ppt
adm proyek pertemuan 1.pptadm proyek pertemuan 1.ppt
adm proyek pertemuan 1.pptIdaYanti30
 
Hak mendahulu utang pajak dalam kepailitan
Hak mendahulu utang pajak dalam kepailitanHak mendahulu utang pajak dalam kepailitan
Hak mendahulu utang pajak dalam kepailitanArridho Abduh
 
1. hbl, clara monalisa, hapzi ali, hukum bisnis, moratorium hutang pkpu dan b...
1. hbl, clara monalisa, hapzi ali, hukum bisnis, moratorium hutang pkpu dan b...1. hbl, clara monalisa, hapzi ali, hukum bisnis, moratorium hutang pkpu dan b...
1. hbl, clara monalisa, hapzi ali, hukum bisnis, moratorium hutang pkpu dan b...claramonalisa09
 
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptx
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptxPPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptx
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptxFauziRusdianto1
 
force majeur dan cidera janji
force majeur dan cidera janjiforce majeur dan cidera janji
force majeur dan cidera janjiaishkhuw fillah
 
Hbl 14, bella tri oktaviana, hapzi ali, lingkup perdagangan internasional, un...
Hbl 14, bella tri oktaviana, hapzi ali, lingkup perdagangan internasional, un...Hbl 14, bella tri oktaviana, hapzi ali, lingkup perdagangan internasional, un...
Hbl 14, bella tri oktaviana, hapzi ali, lingkup perdagangan internasional, un...BellaTriOktaviana2
 
powerpoint WANPRESTASI.pptx
powerpoint WANPRESTASI.pptxpowerpoint WANPRESTASI.pptx
powerpoint WANPRESTASI.pptxnadyadheaf1
 

Similaire à hukum perikatan in Bahasa (20)

Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 
Unconfirmed 3661.ppt
Unconfirmed 3661.pptUnconfirmed 3661.ppt
Unconfirmed 3661.ppt
 
WANPRESTASI.ppt
WANPRESTASI.pptWANPRESTASI.ppt
WANPRESTASI.ppt
 
kontrak dalam dunia bisnis.pptx
kontrak dalam dunia bisnis.pptxkontrak dalam dunia bisnis.pptx
kontrak dalam dunia bisnis.pptx
 
Jaminan perorangan
Jaminan peroranganJaminan perorangan
Jaminan perorangan
 
ppt bab 3 aspek hukum.pptx
ppt bab 3 aspek hukum.pptxppt bab 3 aspek hukum.pptx
ppt bab 3 aspek hukum.pptx
 
Berakhirnya perjanjian
Berakhirnya perjanjianBerakhirnya perjanjian
Berakhirnya perjanjian
 
Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan
 
Hbl 1,mei ika, hapzi ali, hukum bisnis, mercu buana
Hbl 1,mei ika, hapzi ali, hukum bisnis, mercu buanaHbl 1,mei ika, hapzi ali, hukum bisnis, mercu buana
Hbl 1,mei ika, hapzi ali, hukum bisnis, mercu buana
 
HUKUM PERIKATAN.ppt
HUKUM PERIKATAN.pptHUKUM PERIKATAN.ppt
HUKUM PERIKATAN.ppt
 
Hukum perikatan pakai
Hukum perikatan pakaiHukum perikatan pakai
Hukum perikatan pakai
 
adm proyek pertemuan 1.ppt
adm proyek pertemuan 1.pptadm proyek pertemuan 1.ppt
adm proyek pertemuan 1.ppt
 
Hak mendahulu utang pajak dalam kepailitan
Hak mendahulu utang pajak dalam kepailitanHak mendahulu utang pajak dalam kepailitan
Hak mendahulu utang pajak dalam kepailitan
 
1. hbl, clara monalisa, hapzi ali, hukum bisnis, moratorium hutang pkpu dan b...
1. hbl, clara monalisa, hapzi ali, hukum bisnis, moratorium hutang pkpu dan b...1. hbl, clara monalisa, hapzi ali, hukum bisnis, moratorium hutang pkpu dan b...
1. hbl, clara monalisa, hapzi ali, hukum bisnis, moratorium hutang pkpu dan b...
 
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptx
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptxPPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptx
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptx
 
Hukum Perikatan
Hukum PerikatanHukum Perikatan
Hukum Perikatan
 
force majeur dan cidera janji
force majeur dan cidera janjiforce majeur dan cidera janji
force majeur dan cidera janji
 
PPT WANPRESTASI.pptx
PPT WANPRESTASI.pptxPPT WANPRESTASI.pptx
PPT WANPRESTASI.pptx
 
Hbl 14, bella tri oktaviana, hapzi ali, lingkup perdagangan internasional, un...
Hbl 14, bella tri oktaviana, hapzi ali, lingkup perdagangan internasional, un...Hbl 14, bella tri oktaviana, hapzi ali, lingkup perdagangan internasional, un...
Hbl 14, bella tri oktaviana, hapzi ali, lingkup perdagangan internasional, un...
 
powerpoint WANPRESTASI.pptx
powerpoint WANPRESTASI.pptxpowerpoint WANPRESTASI.pptx
powerpoint WANPRESTASI.pptx
 

Plus de Yesica Adicondro

Konsep Balanced Score Card
Konsep Balanced Score Card Konsep Balanced Score Card
Konsep Balanced Score Card Yesica Adicondro
 
Makalah kelompok Analisis Taksi Bakri
Makalah kelompok Analisis Taksi BakriMakalah kelompok Analisis Taksi Bakri
Makalah kelompok Analisis Taksi BakriYesica Adicondro
 
Makalah kelompok Analisis Taksi Bakri
Makalah kelompok Analisis Taksi BakriMakalah kelompok Analisis Taksi Bakri
Makalah kelompok Analisis Taksi BakriYesica Adicondro
 
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia Yesica Adicondro
 
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia Yesica Adicondro
 
Makalah kelompok 3 gudang garam
Makalah kelompok 3 gudang garamMakalah kelompok 3 gudang garam
Makalah kelompok 3 gudang garamYesica Adicondro
 
Makalah Perusahaan Gudang Garam
Makalah Perusahaan Gudang GaramMakalah Perusahaan Gudang Garam
Makalah Perusahaan Gudang GaramYesica Adicondro
 
Makalah kelompok 2 garuda citilink PPT
Makalah kelompok 2 garuda citilink PPTMakalah kelompok 2 garuda citilink PPT
Makalah kelompok 2 garuda citilink PPTYesica Adicondro
 
Makalah kelompok 2 garuda citilink
Makalah kelompok 2 garuda citilinkMakalah kelompok 2 garuda citilink
Makalah kelompok 2 garuda citilinkYesica Adicondro
 
Makalah kinerja operasi Indonesia PPT
Makalah kinerja operasi Indonesia PPT Makalah kinerja operasi Indonesia PPT
Makalah kinerja operasi Indonesia PPT Yesica Adicondro
 
Makalah kinerja operasi Indonesia
Makalah kinerja operasi IndonesiaMakalah kinerja operasi Indonesia
Makalah kinerja operasi IndonesiaYesica Adicondro
 
Business process reengineering PPT
Business process reengineering PPTBusiness process reengineering PPT
Business process reengineering PPTYesica Adicondro
 
Business process reengineering Makalah
Business process reengineering Makalah Business process reengineering Makalah
Business process reengineering Makalah Yesica Adicondro
 
Makalah Balanced Scorecard
Makalah Balanced Scorecard Makalah Balanced Scorecard
Makalah Balanced Scorecard Yesica Adicondro
 
Analisis Manajemen strategik PT garuda citilink
Analisis Manajemen strategik PT garuda citilinkAnalisis Manajemen strategik PT garuda citilink
Analisis Manajemen strategik PT garuda citilinkYesica Adicondro
 

Plus de Yesica Adicondro (20)

Strategi Tata Letak
Strategi Tata LetakStrategi Tata Letak
Strategi Tata Letak
 
Konsep Balanced Score Card
Konsep Balanced Score Card Konsep Balanced Score Card
Konsep Balanced Score Card
 
Makalah kelompok Analisis Taksi Bakri
Makalah kelompok Analisis Taksi BakriMakalah kelompok Analisis Taksi Bakri
Makalah kelompok Analisis Taksi Bakri
 
Makalah kelompok Analisis Taksi Bakri
Makalah kelompok Analisis Taksi BakriMakalah kelompok Analisis Taksi Bakri
Makalah kelompok Analisis Taksi Bakri
 
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia
 
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia
 
Makalah kelompok 3 gudang garam
Makalah kelompok 3 gudang garamMakalah kelompok 3 gudang garam
Makalah kelompok 3 gudang garam
 
Makalah Perusahaan Gudang Garam
Makalah Perusahaan Gudang GaramMakalah Perusahaan Gudang Garam
Makalah Perusahaan Gudang Garam
 
Makalah kelompok 2 garuda citilink PPT
Makalah kelompok 2 garuda citilink PPTMakalah kelompok 2 garuda citilink PPT
Makalah kelompok 2 garuda citilink PPT
 
Makalah kelompok 2 garuda citilink
Makalah kelompok 2 garuda citilinkMakalah kelompok 2 garuda citilink
Makalah kelompok 2 garuda citilink
 
Dmfi leaflet indonesian
Dmfi leaflet indonesianDmfi leaflet indonesian
Dmfi leaflet indonesian
 
Dmfi booklet indonesian
Dmfi booklet indonesian Dmfi booklet indonesian
Dmfi booklet indonesian
 
Makalah kinerja operasi Indonesia PPT
Makalah kinerja operasi Indonesia PPT Makalah kinerja operasi Indonesia PPT
Makalah kinerja operasi Indonesia PPT
 
Makalah kinerja operasi Indonesia
Makalah kinerja operasi IndonesiaMakalah kinerja operasi Indonesia
Makalah kinerja operasi Indonesia
 
Business process reengineering PPT
Business process reengineering PPTBusiness process reengineering PPT
Business process reengineering PPT
 
Business process reengineering Makalah
Business process reengineering Makalah Business process reengineering Makalah
Business process reengineering Makalah
 
PPT Balanced Scorecard
PPT Balanced Scorecard PPT Balanced Scorecard
PPT Balanced Scorecard
 
Makalah Balanced Scorecard
Makalah Balanced Scorecard Makalah Balanced Scorecard
Makalah Balanced Scorecard
 
Analisis Manajemen strategik PT garuda citilink
Analisis Manajemen strategik PT garuda citilinkAnalisis Manajemen strategik PT garuda citilink
Analisis Manajemen strategik PT garuda citilink
 
analisis PPT PT Japfa
analisis PPT PT Japfaanalisis PPT PT Japfa
analisis PPT PT Japfa
 

Dernier

HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANharri34
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfSumardi Arahbani
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum ViktimologiSaktaPrwt
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxekahariansyah96
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...Indra Wardhana
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptxmohamadhafiz651
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxINTANAMALINURAWALIA
 

Dernier (10)

HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
 

hukum perikatan in Bahasa

  • 1. Oleh Yesica Yulian Adicondro 12010111130160
  • 2. Verbintenis dalam bahasa Belanda Perikatan adalah hal yang mengikat antara orang yang satu dengan yang lain Hal yang mengikat dapat berupa peristiwa hukum : 1. berupa perbuatan 2. berupa kejadian 3. berupa keadaan
  • 3. • Diatur dalam buku III KUHPdt peraturan hukum yang mengatur tentang perikatan bagian umum bagian khusus • Sistem terbuka • Sumber hukum adalah UU
  • 4. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debiitur dalam setiap perikatan. Sifat prestasi : 1. harus sudah tertentu atau dapat ditentukan 2. harus mungkin 3. harus diperbolehkan (halal) 4. harus ada manfaat bagi kreditur 5. terdiri dari satu atau serentetan perbuatan
  • 5. o Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang ditetapkan dalam perikatan. Disebabkan oleh dua kemungkinan alasan : Kesalahan debitur keadaan memaksa
  • 6. *
  • 7. Kerugian yang harus dibayar oleh debitur hanya meliputi : 1. Kerugiaan yang dapat diduga ketika membuat perikatan 2. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi debitur 3. Bunga dalam hal terlambat membayar sejumlah hutang *
  • 8. *
  • 9. Dapat dibedakan 2 : 1. Perikatan dengan syarat tangguh 2. Perikatan dengan syarat batal *
  • 10. *
  • 11. *
  • 12. *
  • 13. *
  • 14. *
  • 15. Ada sepuluh cara hapusnya perikatan, yaitu : 1. Pembayaran 2. Penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan 3. Pembaharuan utang (novasi) 4. Perjumpaan hutang (kompensasi) 5. Percampuran hutang *
  • 16. 6. Pembebasan hutang 7. Musnahnya benda yang terhutang 8. Karena pembatalan 9. Berlaku syarat batal 10. Lampau waktu (daluarsa) *
  • 17. *