[Ringkasan] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur tentang penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024. Undang-undang ini menggabungkan 3 undang-undang sebelumnya dan memperkuat lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP. Undang-undang ini juga mengatur tahapan pelaksanaan Pemilu serentak 2019 mulai dari pendaftaran partai hingga penetapan hasil

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PEMILIHAN UMUM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Disampaikan oleh:
Dr. Drs. Bahtiar, M.Si
Direktur Politik Dalam Negeri
DIREKTORAT POLITIK DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

2. NAMA : Dr. Drs. Bahtiar, M.Si.
TTL : Bone, 16 Januari 1973
NIP : 19730116 199302 1 002
JABATAN : Direktur Politik Dalam Negeri
PENDIDIKAN : D3 Ilmu Pemerintahan : STPDN – BDG
S1 Ilmu Pemerintahan : IIP – Jkt
S2 Ilmu Pemerintahan : UNPAD – BDG
S3 Ilmu Pemerintahan : UNPAD – BDG
KANTOR : Jl. Medan Merdeka Utara No 7, Jakarta Pusat,
Gedung F Lantai 5
Direktorat Politik Dalam Negeri
Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
2

3. KERANGKA PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UUD 1945
PEMILIHAN UMUM
“LUBER JURDIL” setiap lima tahun
KPU
PERSEORANGAN
PARTAI POLITIK
PARPOL/
GABUNGAN
PARPOL
Presiden dan
Wapres
ANGGOTA
DPR
ANGGOTA
DPD
ANGGOTA
DPRD
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
3

4. TUJUAN PENYATUAN UU PEMILU
Melaksanakan Putusan MK No.14/PUU-XI/2013, bahwa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dilaksanakan secara bersamaan.
[Penggabungan 3 Undang-Undang, yaitu: UU 42/2008 ttg Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden; UU 8/2012 ttg Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan UU 15/2011 ttg
Penyelenggara Pemilihan Umum]
Mereview substansi 3 Undang Undang tersebut guna menyesuaikan kebutuhan pengaturan Pemilu
yang dilaksanakan secara bersamaan dalam Undang-Undang Pemilu.
PERTAMA
Menyusun kerangka besar penggabungan dengan tetap berpegang pada logika (pengaturan) Pemilu
yaitu asas dan tujuan yang dijabarkan ke dalam pengaturan secara runtut.
KEDUA
KETIGA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
4
• memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
• mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;
• menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;
• memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan
• mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.
KEEMPAT

5. • Pilpres dan Pileg Serentak
• Alokasi Kursi dan Dapil
• Metode konversi suara ke kursi
• Sistem Pemilu
• Ambang Batas Parlemen
• Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
Stabilitas dan Efektifitas
Pemerintahan
• Peningkatan partisipasi masyarakat
• Masyarakat sadar politik
• Kualitas pilihan politik masyarakat
Presiden dengan
legitimasi yang
kuat dan
dukungan yang
memadai dari
partai di DPR
• Kelembagaan partai yang kuat
• Kaderisasi baik
• Rekruitmen baik
• Mandiri dan berintegritas
• Kelembagaan kuat
• Dukungan sekretariat kuat
GRAND DESIGN PEMILU SERENTAK
SISTEM PRESIDENSIIL
PRESIDEN
PEMILU
PARTAI POLITIK
PENYELENGGARA PEMILU MASYARAKAT
checks and balances
DPR yang
fungsional dan
proporsional
DPR
5

6. Desain Pilkada Serentak di Indonesia
3 Gelombang Pilkada Serentak
(2015)
1. Gelombang I (AMJ
2015 dan Januari-Juni
2016)
2. 9 Provinsi dan 260
Kab/Kota
(2017)
1. Gelombang II (AMJ
Juli-Desember 2016
dan 2017)
2. 8 Provinsi dan 94
Kab/Kota
(2018)
1. Gelombang III (AMJ
2018 dan 2019)
2. 17 Provinsi dan 154
Kab/Kota
2020 2022 2023
(2024) SERENTAK NASIONAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
6

7. PEMILU 2019
7
DESAIN PEMILU SERENTAK NASIONAL
DAN LOKAL TAHUN 2024
PEMILU 2024
1 PRESIDEN
575 DPR
136 DPD
2.218
DPRD PROV
16.849
DPRD
KAB/KOTA
1 PRESIDEN
575 DPR
136 DPD
2.218
DPRD PROV
16.849
DPRD
KAB/KOTA
34
GUBERNUR
415 BUPATI /
93 WALIKOTA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

8. SISTEMATIKA UU NO 7 TAHUN 2017
8
BUKU KESATU KETENTUAN UMUM
BAB
BAB
I. PENGERTIAN ISTILAH
II. ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN
BUKU KEDUA PENYELENGGARA PEMILU
BAB
BAB
BAB
I. KPU
II. PENGAWAS PEMILU
III. DKPP
BUKU KETIGA PELAKSANAAN PEMILU
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
I. UMUM
II. PESERTA DAN PERSYARATAN MENGIKUTI PEMILU
III. JUMLAH KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN
IV. HAK MEMILIH
V. PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
VI. PENGUSULAN BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN DAN PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA
VII. KAMPANYE PEMILU
VIII. PEMUNGUTAN SUARA
IX. PEMUNGUTAN SUARA ULANG, PENGHITUNGAN SUARA ULANG, DAN REKAPITULASI SUARA ULANG
X. PENGHITUNGAN SUARA
XI. PENETAPAN HASIL PEMILU
XII. PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH DAN PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH
XIII. PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI
XIV. PEMILU LANJUTAN DAN PEMILU SUSULAN
XV. PERAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH
XVI. PEMANTAUAN PEMILU
XVII. PARTISIPASI MASYARAKAT
XVIII. PENDANAAN

9. Lanjutan…
9
BUKU KEEMPAT PELANGGARAN PEMILU, SENGKETA PEMILU, DAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU
BAB
BAB
BAB
I. PELANGGARAN PEMILU
II. SENGKETA PROSES PEMILU
III. PERSELISIHAN HASIL PEMILU
BUKU KELIMA TINDAK PIDANA PEMILU
BAB
BAB
I. PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU
II. KETENTUAN PIDANA PEMILU
BUKU KEENAM PENUTUP
BAB
BAB
BAB
I. KETENTUAN LAIN-LAIN
II. KETENTUAN PERALIHAN
III. KETENTUAN PENUTUP
PENJELASAN
I. UMUM
II. PASAL DEMI PASAL
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN
I. JUMLAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
II. JUMLAH ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
III. DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
IV. DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI

10. PENGUATAN KELEMBAGAAN, KEWENANGAN,
DAN TATA KELOLA PENYELENGGARA PEMILU
A. KPU
 Masa jabatan Ketua dan anggota KPU adalah selama 5 (lima) tahun,
dan sesudahnya dapat dipilih kembali, hanya untuk satu kali masa
jabatan pada level yang sama. (Pasal 10)
 Penataan jumlah keanggotaan KPU prov dan KPU kab/kota dengan
mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah
administrasi pemerintahan (anggota KPU Prov: 5 atau 7; anggota KPU
Kab/Kota: 3 atau 5). (Pasal 10)
 Kewenangan: mengangkat, membina, dan memberhentikan jajaran
KPU di bawahnya; serta melakukan pemutakhiran dan memelihara
data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data
kependudukan. (Pasal 12, 13, 14)
 Penguatan kelembagaan Sekretariat KPU: Sekjen KPU dibantu paling
banyak 3 deputi dan 1 inspektur utama. (Pasal 79)
10
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

11. B. BAWASLU
 Masa jabatan ketua dan anggota Bawaslu adalah selama 5 (lima)
tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali, hanya untuk satu
kali masa jabatan pada level yang sama. (Pasal 92)
 Penataan jumlah keanggotaan Bawaslu prov dan Bawaslu
kab/kota dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas
wilayah, dan jumlah administrasi pemerintahan. (anggota Bawaslu
Prov: 5 atau 7; anggota Bawaslu Kab/Kota: 3 atau 5). (Pasal 92)
 Kewenangan: mendiskualifikasi peserta pemilu yang melakukan
pelanggaran terstruktur, masif, dan sistematis; memutus
pelanggaran administratif; menyelesaikan sengketa proses Pemilu
(melalui mediasi dan adjudikasi); menerima pendaftaran
pemantau pemilu; melatih saksi peserta pemilu; dan mengajukan
pengujian Peraturan KPU kepada MA. (Pasal 76,93,94,95 dan 96)
 Penguatan kelembagaan Sekretariat Bawaslu: Sekjen Bawaslu
dibantu paling banyak 3 deputi dan 1 inspektur utama.(pasal 149)
11
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

12. C. DKPP
 Anggota DKPP 7 orang terdiri dari: 1 orang ex officio
dari unsur KPU; 1 orang ex officio dari unsur Bawaslu;
dan 5 orang tokoh masyarakat (diusulkan Presiden 2
orang dan DPR 3 orang). (Pasal 155)
 Kewenangan: dapat membentuk Tim Pemeriksa
Daerah yang anggotanya terdiri dari unsur DKPP, KPU
Provinsi, Bawaslu Provinsi, dan tokoh masyarakat yang
dapat memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan
oleh penyelenggara pemilu yang ad hoc. (Pasal 164)
 Penguatan kelembagaan Sekretariat DKPP: Sekretariat
DKPP dipimpin oleh Sekretaris. (Pasal 163)
12
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

13. TAHAPAN PEMILU 2019
1. Pendaftaran Parpol : 3-16 Oktober 2017
2. Verifikasi Parpol : 17 Okt 2017 s/d 17 Peb 2018
3. Penetapan Parpol Peserta Pemilu: 17 Peb 2018
4. Pengumuman Nomor Urut: 18 Peb 2018
5. Pengajuan Daftar Caleg : 4 – 7 Juli 2018
6. Pengajuan Capres & Wapres : 4 s/d 10 Agt 2018
7. Penetapan Daftar Pemilih Tetap : 15 s/d 21 Agt 2018
8. Kampanye : 23 Sept 2018 s/d 13 April 2019
9. Pemungutan Suara (Pemilu Serentak) : 17 April 2019
10. Penetapan Hasil Tingkat Nasional : 8 s/d 22 Mei 2019
11. Penjadwalan Pilpres Putaran II : 7 Agustus 2019
13

14. 14
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PROSES PELAKSANAAN PEMILU
PENDAFTARAN
PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU
(18 bulan sebelum
hari H)
PENETAPAN PARTAI
POLITIK PESERTA
PEMILU
MASA TENANG
(3 hari sebelum hari
H)
KAMPANYE
(3 hari setelah
penetapan DCT s/d
masa tenang)
PENETAPAN
PASANGAN CALON
PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN SERTA DCT
ANGGOTA DPR, DPD,
DAN DPRD
PENGUSULAN PASANGAN
CALON PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN (8 bulan
sebelum hari H)
SERTA CALON ANGGOTA
DPR, DPD, DAN DPRD
(9 bulan sebelum hari H)
AWAL TAHAPAN
PEMILU
(20 bulan sebelum
hari H)
VERIFIKASI PARTAI
POLITIK PESERTA
PEMILU
(14 bulan sebelum
hari H)
PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN
SUARA
(17 April 2019)
REKAPITULASI SUARA:
• PPK
• KPU Kab/Kota (20 hari
setelah hari H)
• KPU Prov (25 hari setelah
hari H)
• KPU (35 hari setelah hari
H)
PENETAPAN
PEMENANG
GUGATAN
PERSELISIHAN HASIL
PEMILU KE MK

15. 15
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
SINKRONISASI DATA
PEMILIH
(selama 2 bulan)
PENYUSUNAN
DPS
(1 bulan sejak
pemutakhiran data
pemilih berakhir)
PENYAMPAIAN
SALINAN DPT KEPADA
PARPOL
(7 hari sejak DPT
ditetapkan)
PENYUSUNAN DPT
(7 hari sejak DPS hasil
perbaikan)
PENGUMUMAN DAN
MASUKAN
MASYARAKAT ATAS
DPS HASIL
PERBAIKAN
(selama 7 hari)
PENGUMUMAN DAN
MASUKAN
MASYARAKAT ATAS
DPS
(selama 14 hari)
PEMERINTAH
(DAK2, DP4 dan WNI di
luar negeri)
• DAK2 (16 bulan sebelum hari H)
• WNI di luar negeri (16 bulan
sebelum hari H)
• DP4 (14 bulan sebelum hari H)
• Data kependudukan (setiap 6
bulan)
KPU
DATA
KEPENDUDUKAN
PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH
(selama 4 bulan)
PERBAIKAN DPS
(14 hari sejak
masukan masyarakat
berakhir)

16. ALOKASI KURSI PER DAPIL
 Prinsip Penataan Dapil:
Kesetaraan Nilai Suara, Ketaatan pd Sistem Pemilu yg Proporsional, Proporsionalitas, Integralitas
Wilayah, berada dlm cakupan wilayah yg sama, Kohesivitas, dan Kesinambungan. (Pasal 185)
 Alokasi kursi per dapil DPR RI: 3 – 10 kursi; DPRD Prov/Kab/kota: 3 – 12 kursi
 Daerah pemilihan DPR RI dan DPRD Prov menjadi lampiran UU
 Jumlah Kursi DPRD Provinsi (Pasal 188):
a. Jumlah penduduk sampai dengan 1 juta = 35 kursi
b. Jumlah penduduk 1 juta – 3 juta = 45 kursi
c. Jumlah penduduk 3 juta – 5 juta = 55 kursi
d. Jumlah penduduk 5 juta – 7 juta = 65 kursi
e. Jumlah penduduk 7 juta – 9 juta = 75 kursi
f. Jumlah penduduk 9 juta – 11 juta = 85 kursi
g. Jumlah penduduk 11 juta – 20 juta = 100 kursi
h. Jumlah penduduk lebih dari 20 juta = 120 kursi
 Daerah pemilihan DPRD Kab/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU (Pasal 191)
a. Jumlah penduduk sampai dengan 100 ribu = 20 kursi
b. Jumlah penduduk 100 ribu – 200 ribu = 25 kursi
c. Jumlah penduduk 200 ribu – 300 ribu = 30 kursi
d. Jumlah penduduk 300 ribu – 400 ribu = 35 kursi
e. Jumlah penduduk 400 ribu – 500 ribu = 40 kursi
f. Jumlah penduduk 500 ribu – 1 juta = 45 kursi
g. Jumlah penduduk 1 juta – 3 juta = 50 kursi
h. Jumlah penduduk lebih dari 3 juta = 55 kursi
16
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

17. • Sistem Proporsional Terbuka, kesempatan kepada pemilih untuk memilih calegnya secara
langsung. (Pasal 168)
• Penentuan caleg terpilih ditentukan dengan perolehan suara terbanyak masing-masing caleg.
SISTEM PEMILU
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
17
 Perolehan suara Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno.
 Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan]. perolehan suara untuk calon anggota DPD
ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka [paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara
 Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi dalam
sidang pleno terbuka terbuka [paling lambat 25 hari setelah hari pemungutan suara].
 Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU
Kabupaten/Kota dalam sidang pleno terbuka terbuka [paling lambat 20 hari setelah hari pemungutan suara.
(Pasal 413)
 Parpol Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 4% dari jumlah
suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.
 Seluruh Parpol Peserta Pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota. (Pasal 414)
 Parpol Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara tidak disertakan pada
penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan.
 Penghitungan perolehan kursi DPR, DPRD prov dan DPRD kab/kota, suara sah setiap parpol dibagi dengan
bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dst. (Pasal 415)
PENETAPAN HASIL PEMILU

18. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
18
PENCALONAN
PENGUSULAN BAKAL CALON PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN DAN PENETAPAN
PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN
PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI
DAN DPRD KABUPATEN/KOTA
 Memenuhi persyaratan
 Bakal calon disusun oleh Parpol
 KPU memverifikasi kelengkapan dan kebenaran
dokumen persyaratan administrasi
 Bawaslu, Bawaslu Prov & Kab/Kota, mengawasi
pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi
 Penyusunan DCS
 Penetapan dan pengumuman DCT
(Pasal 240)
 Parpol mendaftarkan Bakal Paslon
 KPU memverifikasi Bakal Paslon
 KPU menetapkan dan mengumumkan
Pasangan Calon
 Bawaslu mengawasi pelaksanaan
verifikasi kelengkapan administrasi
Paslon yang dilakukan oleh KPU
 Paslon diusulkan oleh Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik.
 Presidential Treshold Paslon yang
diusulkan oleh Parpol atau Gabungan
Parpol peserta Pemilu: 20% dari jumlah
kursi DPR atau 25% dari suara sah
nasional pada Pemilu Anggota DPR
periode sebelumnya. (Pasal 222)
 Memenuhi persyaratan
 KPU memverifikasi kelengkapan dan kebenaran
dokumen persyaratan
 Bawaslu, Bawaslu Prov & Kab/Kota, mengawasi
pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi
 Penetapan DCS
 Penetapan dan pengumuman DCT
(Pasal 266)
DPR, DPRD PROV
& KAB/KOTA
DPD

19. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
19
• Pencalonan presiden dan wakil presiden ditentukan dengan batasan minimal 20% kursi DPR RI
atau 25% suara sah pada Pemilu DPR sebelumnya.
• Pendaftaran Pasangan Calon paling lambat 8 bulan sebelum hari pemungutan suara.
PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
• Jumlah keseluruhan Paslon yang diusulkan minimal berjumlah 2 Paslon.
• KPU menolak pendaftaran Paslon jika : pendaftaran 1 Paslon diajukan oleh gabungan seluruh
Parpol atau pendaftaran 1 Paslon diajukan oleh gabungan parpol yang mengakibatkan
gabungan Parpol lainnya tidak dapat mendaftarkan Paslon.
• Jika terdapat 1 Paslon, KPU memperpanjang jadwal pendaftaran selama 7 hari.
• Partai politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat mengajukan Pasangan
Calon tidak mengajukan bakal Pasangan Calon, partai politik bersangkutan dikenai sanksi
tidak mengikuti Pemilu berikutnya.
• Dalam hal telah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran masih terdapat 1 Pasangan Calon,
tahapan pelaksanaan Pemilu tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
ini.
ANTISIPASI PASANGAN CALON TUNGGAL
• Pendaftaran calon anggota DPR, DPD, dan DPRD paling lambat 9 bulan sebelum hari
pemungutan suara.
PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD

20. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
20
KAMPANYE PEMILU [#1]
 Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara
bertanggung jawab.
 Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
dengan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. (Pasal 267)
UMUM
 visi, misi, dan program pasangan calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 visi, misi, dan program parpol untuk Parpol Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR,
anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
 visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye Perseorangan yang dilaksanakan oleh calon
anggota DPD. (Pasal 274)
MATERI
* Sejak 3 hari setelah penertapan DCT hingga masa tenang
** 21 hari sebelum masa tenang
METODE
 pertemuan terbatas; *
 pertemuan tatap muka; *
 penyebaran bahan Kampanye Pemilu
kepada umum; *
 pemasangan alat peraga di tempat umum; *
 iklan media massa cetak dan elektronik,
internet; * *
(Pasal 275)
 rapat umum; * *
 debat Pasangan Calon tentang materi
Kampanye Pasangan Calon [5x];
 kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

21. 21
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PEMUNGUTAN SUARA
 Pemungutan suara Pemilu
diselenggarakan secara serentak.
 Hari, tanggal, & waktu pemungutan
suara Pemilu ditetapkan dengan
keputusan KPU. (Pasal 347)
 kotak suara;
 surat suara;
 tinta;
 bilik pemungutan suara;
 segel;
 alat untuk mencoblos pilihan;
 tempat pemungutan suara.
(Pasal 341)
Pemilih yang berhak mengikuti
pemungutan suara di TPS meliputi:
 pemilik KTP elektronik yang
terdaftar pada DPT di TPS yang
bersangkutan;
 pemilik KTP elektronik yang
terdaftar pada daftar pemilih
tambahan;
 pemilik KTP elektronik yang tidak
terdaftar pada DPT dan daftar
pemilih tambahan; dan
 penduduk yang telah memiliki hak
pilih. (Pasal 348)
PEMUNGUTAN SUARA
[Secara serentak April 2019]
PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA
Presiden dan Wakil Presiden
• Foto
• Nama
• Nomor Urut
• Tanda Gambar Parpol (Gabungan
Parpol) Pengusung Pasangan Calon.
DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kab/Kota:
• Tanda Gambar Parpol
• Nomor Urut Parpol untuk setiap
Dapil
• Nomor urut dan nama caleg
DPD
• Pas Foto
• Nama Calon untuk setiap Dapil
(Pasal 342)
SURAT SUARA
Pemilih untuk setiap TPS paling banyak
500 (lima ratus) orang. (Pasal 350)
Presiden dan Wakil Presiden
• tanda coblos pada nomor urut,
foto, nama salah satu Paslon,
tanda gambar parpol, dan/atau
tanda gambar gabungan parpol.
DPR dan DPRD :
• tanda coblos pada nomor atau
tanda gambar parpol berada
pada kolom yang disediakan.
DPD
• tanda coblos terdapat pada 1
(satu) calon perseorangan.
(Pasal 353)
SUARA SAH

22. a. Pada hari H Pemilu 17 April 2019,
setiap pemilih mendapatkan 5 surat suara.
b. Pasal 350 (1): Pemilih per/TPS paling banyak 500 orang.
c. Waktu yang diperlukan bagi pemilih di dalam TPS makin
panjang (7-9 menit).
d. Melalui simulasi, pungut dan hitung suara berakhir pukul
3-4 pagi pada hari berikutnya (tanpa protes).
e. Pasal 383: Pemungutan dan penghitungan suara
dilaksanakan pada hari yang sama.
Jumlah
Pemilih dan
TPS
1
2
01
02
03
04 KPU mengurangi jumlah
pemilih di setiap TPS (dari 500
menjadi 300)
Waktu pungut dan hitung
suara selesai pukul 11.00
malam (belum termasuk
penyalinan C-2 Plano ke C-1)
Jumlah TPS membengkak,
bertambah 295.856 TPS (dari 572.752
menjadi 868.608)
Biaya pengadaan logistik (kotak
suara, bilik, tinta, formulir, dll), dan
KPPS diprediksi membengkak
Pemilih,
TPS dan
Logistik
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
POTENSI PERMASALAHAN PEMILU 2019
22

23. 3
01
05
04 03
02
Selama ini permasaahan
dalam DPT selalu berulang
KPU berinisiatif
untuk melakukan
pemutakhiran
daftar pemilih
secara
berkelanjutan
Terkoneksi dengan
data kependudukan
adminduk
DPT Pilkada 2018
+ DPTb = DPS
Pemilu 2019
Efisiensi
sekitar 900 M
Daftar
Pemilih
Berkelanjutan
4
5
Percetakan dan Distribusi Logistik
terdapat pada pasal 341 dan pasal 345
6 Peran Pemerintah dan Pemerintah
daerah dalam Kampanye terdapat
pasat 306 ayat (1) dan (2)
7
 KPU tidak merencanakan
penggunaan e-voting,
dengan berbagai
pertimbangan.
 KPU tetap menggunakan
SITUNG, sebagai
mekanisme kontrol
maupun informasi publik.
 Bawaslu dapat
menggunakan SITUNG
sebagai basis untuk
mengoreksi terjadinya
manipulasi suara.
 KPU secara bertahap akan
menerapkan e-rekap
 Sangat potensial terjadi korupsi dan
inefisiensi.
 KPU memperkenalkan E-Katalog.
 Real-Time Tracking: Mengetahui
pergerakan logistik pemilu sejak keluar
dari pabrik sampai KPU Kab/Kota.
 Kotak transparan hanya untuk
kekurangan saja. Kalau perlu dimulai
sejak Pilkada 2018.
PENGADAAN
LOGISTIK
Hitung dan Rekap Suara
23

24. 8 Netralitas Pegawai Negeri Sipil diatur
pada pasal 9 ayat (2) dan pasal 87 ayat
(4) huruf c UU 5 tahun 2014 ttg ASN
9
1. Penugasan personel pada sekretariat
PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS;
2. Penyediaan sarana ruangan sekretariat
PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS;
3. Pelaksanaan sosialisasi;
4. Pelaksanaan pendidikan politik;
5. Kelancaran transportasi pengiriman
logistik;
6. Pemantauan kelancaran
penyelenggaraan pemilu;
7. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan
pelaksanaan pemilu.
BENTUK
BANTUAN DAN
FASILITASI
Pasal 434
UU 7/207
Data Kependudukan yang digunakan untuk semua
keperluan adalah Data Kependudukan dari
Kementerian Dalam Negeri
Pasal 58 ayat (4)
Undang-Undang
Nomor 24 Tahun
2013
DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4) DAN DATA AGREGAT
KEPENDUDUKAN PER KECAMATAN (DAK2) DIPERSIAPKAN UNTUK MENDUKUNG
PILKADA 2018, PILEG DAN PILPRES 2019
24

25. METODE KONVERSI SUARA KE KURSI
METODE SAINTE LAGUE (Murni)
• Metode Sainte Lague dengan bilangan pembagi 1; 3; 5; 7; … dst.
• Penghitungan jumlah kursi yang didapat sama dengan Metode Kuota Hare,
yang membedakan adalah bilangan pembaginya.
• Deviasi (penyimpangan) keadilannya rendah.
• Suara terbuang lebih sedikit.
• Metode Sainte Lague termasuk metode penghitungan yang efektif dan
efisien. Hal ini dikarenakan oleh metode penghitungan Sainte Lague ini
menyediakan cara perhitungan perolehan suara kursi partai yang sederhana
dan berlangsung dalam satu tahap perhitungan.
• Metode ini bisa menghilangkan munculnya potensi adanya sisa kursi yang
tidak terbagi habis dalam satu kali tahap perhitungan seperti yang muncul
dalam metode Quota Hare atau proses 3 (tiga) tahap pada metode konversi
suara ke kursi Pemilu sebelumnya.
25
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

26. METODE SAINTE LAGUE (MURNI)
26
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
NO PARTAI SUARA SAH BP 1 BP 3 BP 5 TOTAL
1 A 94.200 94.200 31.400 18.840
2 B 101.120 (10) 101.120 33.707 20.224 1 KURSI
3 C 301.870 (3) 301.870 100.623 60.374 1 KURSI
4 D 205.569 (5) 205.569 68.523 41.114 1 KURSI
5 E 302.000 (2) 302.000 100.667 60.400 1 KURSI
6 F 263.621 (4) 263.621 87.874 52.724 1 KURSI
7 G 305.713 (1) 305.713 (9) 101.904 61.143 2 KURSI
8 H 199.074 (7) 199.074 66.358 39.815 1 KURSI
9 I 148.421 (8) 148.421 49.474 29.684 1 KURSI
10 J 205.410 (6) 205.410 68.470 41.082 1 KURSI
TOTAL 2.126.998 10 KURSI

27. METODE KUOTA HARE (PEMILU 2014)
27
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
NO PARTAI SUARA SAH BPP TAHAP I TAHAP II TOTAL
1 A 94.200 212.700 94.200 1 KURSI
2 B 101.120 101.120 1 KURSI
3 C 301.870 301.870 89.170 1 KURSI
4 D 205.569 205.569 1 KURSI
5 E 302.000 302.000 89.300 1 KURSI
6 F 263.621 263.621 50.921 1 KURSI
7 G 305.713 305.713 93.013 1 KURSI
8 H 199.074 199.074 1 KURSI
9 I 148.421 148.421 1 KURSI
10 J 205.410 205.410 1 KURSI
TOTAL 2.126.998 4 KURSI 6 KURSI 10 KURSI

28. PERBANDINGAN KUOTA HARE DAN SAINTE LAGUE
28
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
NO PARTAI SUARA SAH KUOTA HARE ST. LAGUE
1 A 94.200 1 KURSI
2 B 101.120 1 KURSI 1 KURSI
3 C 301.870 1 KURSI 1 KURSI
4 D 205.569 1 KURSI 1 KURSI
5 E 302.000 1 KURSI 1 KURSI
6 F 263.621 1 KURSI 1 KURSI
7 G 305.713 1 KURSI 2 KURSI
8 H 199.074 1 KURSI 1 KURSI
9 I 148.421 1 KURSI 1 KURSI
10 J 205.410 1 KURSI 1 KURSI
TOTAL 2.126.998 10 KURSI 10 KURSI

29. 29
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PELANGGARAN PEMILU
Pemilih/
Pemantau
Pemilu/
Peserta
Pemilu
Bawaslu, Bawaslu
Prov, Bawaslu
Kab/Kota,
Panwaslu
Kecamatan,
Panwaslu
Desa/Kel,
Panwaslu LN, dan
Pengawas TPS
Terbukti
Tidak
Terbukti
Pelanggaran
Kode Etik
Pelanggaran
Administratif
DKPP Rehabilitasi
Sanksi
KPU
Sanksi administratif pembatalan
calon anggota DPR, DPD, DPRD
prov, DPRD kab/kota, dan
Paslon
Menerima
Tidak
Menerima
MA
Membatalkan
Keputusan
KPU
Penetapan
Keputusan
KPU
KPU
menetapkan
kembali
calon
anggota DPR,
DPD, DPRD
prov, DPRD
kab/kota,
dan Paslon
Pelanggaran
terstruktur,
sistematis, dan
masif
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara
Pemilu yang berpedomankan pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai
Penyelenggara Pemilu. (Pasal 456)
Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang
berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. (Pasal 460)
Bukan
pelanggaran
Pemilu
• Diproses bawaslu
sesuai
kewenanganannya
• Diteruskan kpd
instansi yg berwenang
Tim Pemeriksa
Daerah

30. 30
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SENGKETA PROSES PEMILU
Pelapor
Bawaslu, Bawaslu
Prov, dan Bawaslu
Kab/Kota
Keputusan Bawaslu
bersifat terakhir dan
mengikat
Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa
Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU,
Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
Sengketa terkait:
penetapan Parpol
Peserta Pemilu;
penetapan DCT
anggota DPR, DPD,
DPRD; dan
penetapan Paslon
Pengadilan
Tata Usaha
Negara
Putusan
bersifat final
dan mengikat
Adjudikasi
Mediasi

31. 31
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERSELISIHAN HASIL PEMILU
Peserta
Pemilu
Mahkamah
Konstitusi
Putusan MK
bersifat final dan
mengikat
KPU wajib
tindak
lanjuti
Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu
mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional

32. 32
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TINDAK PIDANA PEMILU
Pelapor
Bawaslu, Bawaslu
Prov, Bawaslu
Kab/Kota
Polri
Penuntut
Umum
Pengadilan
Tinggi
Putusan Putusan
KPU, KPU
Provinsi, dan
KPU Kabupaten/
Kota
Final
Mengikat
Bawaslu
Polri
Kejaksaan
Agung
Sentra
Penegakan
Hukum
Terpadu
Sekretariat
Pengadilan
Negeri

33. 33
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN
PEMILIH
TERDAFTAR
MENGGUNAKAN
HAK (%)
SUARA SAH
(%)
TIDAK
MENGGUNAKAN HAK
(%)
SUARA
TIDAK SAH
( % )
1955 37.104.464 91,41 95,91 8,59 4,09
1971 58.558.776 96,62 96,59 3,38 3,41
1977 69.998.344 96,52 94,90 3,48 5,10
1982 82.134.195 96,47 93,71 3,53 6,29
1987 93.737.633 96,43 95,00 3,57 5,00
1992 107.565.413 95,06 95,67 4,94 4,33
1997 125.640.987 93,55 96,13 6,45 3,87
1999 118.158.778 92,74 96,61 7,26 3,39
2004 148.000.369 84,07 91,19 15,93 8,81
2009 171.265.442 71.00 86,00 29,00 14,00
PILEG
2014
187.852.992 74,30 89,53 25,70 10,47
TINGKAT PARTISIPASI
Sumber: KPU

34. 34
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Mengenal
Caleg di Dapil,
1.20%
Mengenal
sebagian Caleg
di Dapil, 5.50%
Hanya
mengenal
sebagian Caleg
di Dapil,
40.50%
Tidak
mengenal
Caleg di Dapil,
48.70%
Sumber: Survei Indikator Politik
Periode Februari s.d. Maret 2014
TINGKAT PENGENALAN TERHADAP CALEG
Asumsi dasar Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka beranjak dari pemahaman
bahwa “Tingginya Tingkat Pengenalan Pemilih/Masyarakat Terhadap Caleg”.
Namun berdasarkan data-data yang tersedia, asumsi tersebut tidak terjadi.

35. 35
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
LANGKAH ANTISIPASI PEMILU
PENDIDIKAN POLITIK DIPRIORITASKAN UNTUK SEGMEN
PEMILIH PEMULA, PEMILIH PEREMPUAN, KELOMPOK MARJINAL
DAN PENYANDANG DISABILITAS SERTA TIDAK
MENGEYAMPINGKAN SASARAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI
MASYARAKAT UMUM LAINNYA.
PENTINGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU
SEHINGGA DAPAT MENDORONG PENINGKATAN PARTISIPASI
PEMILIH DALAM PEMILU, BAIK SECARA KUANTITAS
MAUPUN KUALITAS.
MELAKUKAN MONITORING UNTUK SEMUA TAHAPAN PEMILU.
1
2
3
4
KOORDINASI DAN KONSOLIDASI KETERTIBAN DAN
KEAMANAN ANTAR INSTANSI TERKAIT.
5
KOORDINASI ANTARLEMBAGA PEMERINTAHAN UNTUK
MENGANTISIPASI BERBAGAI PERKEMBANGAN, DINAMIKA,
DAN POTENSI TERGANGGUNYA TAHAPAN PEMILU.

36. 36
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENEKANAN DALAM RANGKA SUKSES PEMILU
SAMAKAN PERSEPSI ANTARA KPU, KPU PROV, KPU
KAB/KOTA, BAWASLU, BAWASLU PROV, BAWASLU KAB/KOTA,
PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
KOORDINASI PELAKSANAAN PEMILU
CIPTAKAN STABILITAS POLITIK YANG KONDUSIF
DALAM PELAKSANAAN PEMILU
BERIKAN DUKUNGAN KELANCARAN PEMILU
01
02
03
04
CIPTAKAN RASA AMAN BAGI MASYARAKAT DALAM
PELAKSANAAN PEMILU

37. 37
37
SUMATERA
KALIMANTAN
JAVA
IRIAN JAYA
TERIMA KASIH