2. MANDAT PERRES 81/2010
GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI NASIONAL 2020-2024
Pada akhir periode Grand Design, yaitu Tahun 2025 adalah
diharapkan telah menghasilkan governance yang
berkualitas. Semakin baik kualitas governance, semakin baik
pula hasil pembangunan (development outcomes) yang
ditandai dengan: tidak ada korupsi; APBN/APBD efektif efisien
baik; semua program selesai dengan baik; semua perizinan
selesai dengan cepat dan tepat; komunikasi dengan publik baik;
penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif; penerapan
reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja,
dan propengurangan kemiskinan)
PermenpanRB NO. 20 Th 2010 PermenpanRB NO. II Th 2015 Permenpan RB NO 25 Th 2020
3. Sering kali birokrasi melaporkan bahwa program sudah
dijalankan, anggaran telah dibelanjakan, dan laporan
akuntabilitas telah selesai. Kalau ditanya, jawabnya
“Programnya sudah terlaksana, Pak.” Tetapi, setelah dicek di
lapangan, setelah saya tanya ke rakyat, ternyata masyarakat
belum menerima manfaat. Ternyata rakyat belum
merasakan hasilnya. Sekali lagi, yang utama itu bukan
prosesnya. Yang utama itu adalah hasilnya.
Pidato Pelantikan Presiden Jokowi 2019
BIROKRASI YANG MENCIPTAKAN HASIL
saya tidak mau birokrasi pekerjaannya
hanya sending-sending saja. Saya minta
dan akan saya paksa bahwa tugas
birokrasi adalah making delivered.
Tugas birokrasi kita itu menjamin
agar manfaat program itu dirasakan
oleh masyarakat.
Pidato Pelantikan Presiden Jokowi 2019
BIROKRASI YANG “MAKING DELIVERED” BIROKRASI YANG LINCAH DAN CEPAT
“Di Era Distrupsi, Pemerintah harus bergerak
lebih lincah dan lebih cepat karena diera
persaingan antar negara yang semakin sengit
yang cepat akan mengalahkan yang lambat,
yang cepat beradaptasi dengan teknologi akan
mengalahkan yang gagap teknologi.”
Pidato Presiden Pada Kongres Internasional
Notaris
Ekspektasi Presiden Tentang Reformasi Birokrasi
“Dalam memasuki era kompetisi antar negara yang semakin sengit ini, Reformasi Birokrasi tidak bisa kita
tunda-tunda lagi, saya ingin mengingatkan bahwa tujuan Reformasi Birokrasi bukan hanya untuk
mendapatkan birokrasi yang professional, yang mampu melayani rakyat, tetapi juga meletakan
fondasi bagi bangsa untuk memenangkan pertandingan global, tanpa reformasi birokrasi kita
akan semakin tertinggal dengan negara lain dalam meraih kemajuan”
Pidato Presiden pada Rapat Terbatas mengenai Penataan Lembaga Non Struktural, Manajemen
Aparatur Sipil Negara, serta Rencana Pembentukan Badan Siber Nasional.
4. PROGRAM
PEMBANGUNAN
Reformasi Birokrasi
Banyak Pembangunan Gagal karena Birokrasi yang tidak Kapabel dan Akuntabel
Reformasi Birokrasi tidak boleh hanya pemenuhan dokumen (RB Kertas atau RB Dokumen)
Reformasi Birokrasi harus memberikan Dampak untuk percepatan Pembangunan
Reformasi Birokrasi dan Pembangunan
5. 5
PENETAPAN ARAH KEBIJAKAN RB KE DEPAN
TUJUAN:
Terciptanya Birokrasi yang Berdaya Saing, Bersih, dan Efektif untuk
Mendorong Pembangunan Nasional
MELALUI ARAH KEBIJAKAN
Percepatan Digitalisasi
Birokrasi dan
Pembangunan Budaya
berAkhlak
(Digital Structure, Digital
Culture, Digital
Competence)
Reformasi Birokrasi Tematik untuk
mendorong percepatan
penyelesaian isu prioritas
pembangunan nasional/daerah
yang dapat dirasakan oleh
masyarakat
GENERAL
TEMATIK
6. TUJUAN RB: “PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH”
LAMA
Indikator Outcome:
• Indeks RB
BARU
Indikator Impact:
• Ease of Doing Business
• Corruption Perception Index
• Government Perception Index
• Trust Barometer
Birokrasi yang Kapabel:
• Indeks Kelembagaan
• Indeks SPBE
• Indesk Profesionalitas ASN
Pelayanan Publik
yang Prima:
• Indeks Pelayanan
Publik
Birokrasi yang Bersih
dan Akuntabel:
• IPAK • Nilai SAKIP
• Opini BPK
3 SASARAN RB
8 AREA PERUBAHAN
Sasaran RB 1: 5 Sasaran Program
𝛁
Kegiatan Meso
SASARAN PROGRAM &
KEGIATAN MESO
Sasaran RB 2: 4 Sasaran Program
𝛁
Kegiatan Meso
Sasaran RB 3: 2 Sasaran Program
𝛁
Kegiatan Meso
PROGRAM & KEGIATAN MIKRO
Area 1
Program
𝛁
Kegiatan
Area 2
Program
𝛁
Kegiatan
Area 3
Program
𝛁
Kegiatan
Area 4
Program
𝛁
Kegiatan
Area 5
Program
𝛁
Kegiatan
Area 6
Program
𝛁
Kegiatan
Area 7
Program
𝛁
Kegiatan
Area 8
Program
𝛁
Kegiatan
TUJUAN RB: “BIROKRASI YANG BERSIH, EFEKTIF DAN BERDAYA SAING MENDORONG PEMBANGUNAN
NASIONAL dan PELAYANAN PUBLIK”
SASARAN RB TEMATIK
Kegiatan Utama
Tata Kelola
Pemerintahan Digital
yang Efektif, Lincah,
Dan Kolaboratif
Budaya Birokrasi
BerAKHLAK dengan
ASN yang
Profesional
• Indeks SPBE
• Capaian Akuntabilitas
Kinerja
• Capaian Akuntabilitas
Keuangan
• Nilai Survei Penilaian
Integritas
• Nilai Employer Branding
• Indeks BerAKHLAK
• Nilai Survei Kepuasan
Masyarakat
INDIKATOR OUTCOME
• Indeks Reformasi Birokrasi
INDIKATOR IMPACT
• Capaian Kinerja Pemerintah
• Corruption Perception Index
• E-Government Development
Index
• Ease of Doing Businesss
SASARAN RB GENERAL
Nasional (Meningkatnya Kualitas
Tata Kelola dan Hasil Pada 4
Tema Prioritas RB Tematik)
KKEBIJAKAN PERCEPATAN KEBIJAKAN LANJUTAN RENCANA AKSI TEMATIK
• Capaian Kinerja RB
Tematik
Instansional (Meningkatnya
Kualitas Tata Kelola dan Hasil
Penanganan Tema yang Dipilih)
Perbandingan Kerangka Pelaksanaan RB 6
7. RB GENERAL
Penyempurnaan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024
TUJUAN RB 2020-2024
BIROKRASI YANG BERSIH, EFEKTIF
DAN BERDAYA SAING MENDORONG
PEMBANGUNAN NASIONAL
SASARAN RB 2020-2024
Indikator:
• Penurunan Tingkat Kemiskinan
• Peningkatan Realisasi Investasi
• Indeks Transformasi digital
• Laju inflasi
• Tingkat Penggunaan PDN
RB TEMATIK
INDIKATOR OUTCOME
• Indeks Reformasi Birokrasi
Nasional
• CPI
• EDGI
• GEI
RB yang mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendorong daya saing Indonesia
dengan penyelesaian masalah tata kelola pada berbagai program pengentasan
kemiskinan, peningkatan Investasi, akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan,
RB Tematik Prioritas Presiden.
Terciptanya tata kelola
pemerintahan digital yang
lincah, kolaboratif dan
akuntabel
Terciptanya Budaya
Birokrasi BerAKHLAK
dengan ASN yang
Profesional
• Indeks SPBE
• Tingkat Capaian Kinerja
(Penajaman Nilai AKIP dan
Indeks Perencanaan)
• Tingkat akuntabilitas Keuangan
• Survei Penilaian Integritas
• Employer Branding
• Survei Kepuasan Masyarakat
INDIKATOR IMPACT
• Capaian Indikator Kinerja
Pemerintah
• Tingkat kemiskinan Nasional
• Tingkat realisasi investasi
Nasional
• Tingkat Inflasi nasional
8. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
8
Tingkat pelaksanaan makro mencakup
penetapan arah kebijakan RB secara
nasional serta monitoring dan evaluasi
pencapaian program-program RB pada
level meso dan mikro.
Tingkat pelaksanaan meso mencakup
pelaksanaan program RB oleh instansi yang
ditetapkan sebagai leading institution
Mencakup implementasi kebijakan/program
RB yang telah ditetapkan pada tingkat
makro dan meso di masing-masing K/L/P
MAKRO
MESO
MIKRO
NASIONAL
INSTANSIONAL
9. STRATEGI LEVEL MIKRO
9
DIMENSI PRIORITAS
NASIONAL
DIMENSI PRIORITAS
INSTANSIONAL
• Melaksanakan Kebijakan level meso yang telah
ditetapkan oleh leading institution dan telah
diakomodir dalam roadmap RB
• Melaksanakan Kebijakan Nasional yang
ditetapkan oleh Presiden/Wakil Presiden terkait
RB
Mendesain kegiatan dan Rencana Aksi RB internal
yang sesuai dengan kekhasan masalah/isu terkait
tata Kelola internal yang dianggap dapat
menghambat pencapaian kinerja dan peningkatan
kualitas pelayanan publik
10. Tahapan Pembangunan RB Instansi
Pemerintah
10
Penyusunan
Rencana Aksi RB
Penyusunan
Roadmap RB
Pelaksanaan Rencana Kerja
Evaluasi pasca pelaksanaan
(Ex-post)
Penyusunan Rencana Aksi
Tindak Lanjut (RATL)
Evaluasi
Perencanaan
(ex-ante)
Monitoring dan Evaluasi
pelaksanaan (on going)
Penyampaian Laporan Hasil
Evaluasi Eksternal
Proses Pembangunan RB Instansi Pemerintah Proses Evaluasi Eksternal
12. MASALAH
TUJUAN & TARGET
PEMBANGUNAN
(Economic
Development, Social
Development, Political
Development)
REFORMASI BIROKRASI
(Engines of Development)
Sumber: Farazmand, 2002; Caiden, 1991; Khan, 2006; Liou, 1999; Aliyu et al, 2021
Regulatory reform Merit system
Procedure
simplification
Decentralization
Downsizing
structure
Privatization
Minimize overlap
programs
Human resource
development
Performance
management
Etc.
Penting untuk memilih sektor/isu (prioritas)
yang akan mempercepat aksi di sektor lain
dan memberikan momentum perubahan
(World Bank, 2016; United Nation, 1997)
REFORMASI BIROKRASI
TEMATIK
(Specific Engines of Development)
Sectoral & Cross-sectoral
approach
Mekanisme Reformasi Birokrasi harus
mengikuti prioritas apa yang ada dalam
Tujuan Pembangunan. Masing-masing
prioritas seharusnya memiliki mekanisme
reformasi birokrasi yang berbeda untuk
menuju ultimate goal yang sama
13. goals of administrative reform (economic &
social development)
Problem Strategy
China Establish a socialist market economic system
through a separation of functions of
government and enterprises, simpler
administration, unified leadership and higher
efficiency.
highly centralized planning system which
controlled all aspects of social and economic
life; too many departments with overlapping
functions
transforming government functions, rationalizing
coordination arrangements and streamlining public
administration.
Japan Reorganization of central ministries, review of
public corporations for deregulation, fiscal
structural reform, promote decentralization
review of social security programmes.
unwieldy structure and organization with
overlapping functions, red tape, graft and
demoralization in the economic and political
system
Blueprint: reorient the bureaucracy, minimize overlaps in
programme implementation by government agencies and
check expansion of government activities
Korea Enhance democratization process, promote
further liberalization measures in economic
and political spheres, regional development,
devolution of powers to local authorities,
administrative transparency.
newer problem of regime-level policies, public
doubt about the legitimacy of the big
bureaucratic state.
changes of government structures: consolidation of
organizational functions and streamlining of inefficient
operations while the centralized bureaucracy remains intact.
Philippines Extend local governance and decentralization,
promote privatization programme by divesting
government-owned and controlled corpora-
tion, implementation of attrition law for
downsizing civil service.
Massive fiscal deficits long-term administrative reform strategy in 1981 focussed on
public finance reconstruction, which lead to a basic
reconsideration of policies, systems and responsibilities.
These efforts ultimately lead to a basic direction for public
administration reform aimed at the 21st century.
Thailand Re-engineering government agencies involved
in delivery of public services and international
trade, public service performance improve-
ment, management by result through planning
and monitoring process.
expansion and extension of government
activities leading to redundancy, overlap and
rapid increase in the civil service
integrated strategy of reform focusing on changing the role of
government to that of policy-making, facilitation and
monitoring;
streamlining of the structure and functions of agencies and
measures; compensation reform; participation
Dari practices yang ada, terdapat kesamaan dalam memilih mekanisme/bentuk
reformasi birokrasi yang dilakukan, yakni berfokus pada isu/sektor tertentu
yang menjadi acuan dalam melakukan berbagai strategi
14. REFORMASI
BIROKRASI
HARUS DAPAT
DIRASAKAN
HASILNYA OLEH
MASYARAKAT REFORMASI BIROKRASI TEMATIK
RB TEMATIK
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
RB TEMATIK
PENINGKATAN
INVESTASI
RB TEMATIK
DIGITALISASI
ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN
RB TEMATIK
PRIORITAS
PRESIDEN
Menyelesaikan permasalahan nyata di tengah masyarakat
15. STRATEGI PELAKSANAAN RB TEMATIK
RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu
yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Pelaksanaan RB Tematik tersebut tidak
akan terwujud jika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat
RB Tematik Nasional (Makro)
▪ Inisiasi oleh tingkat makro (KPRBN)
▪ Tema ditetapkan di tingkat pusat secara nasional
berdasarkan isu dan kebutuhan prioritas
pembangunan nasional
▪ Isu tematik merupakan isu yang lintas sektor
secara nasional dan harus diselesaikan dengan
kolaboratif
▪ Wajib dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang
telah ditetapkan sebagai implementing agency RB
tematik nasional
▪ Metode pelaksanaan menggunakan kerangka
logis RB tematik
▪ Hasil konkret RB tematik dapat diwujudkan paling
lama dua tahun
▪ Inisiasi oleh Instansi Pemerintah
▪ Tema dipilih oleh Instansi Pemerintah dari 4 tema
yang tersedia berdasarkan isu dan kebutuhan
prioritas pembangunan Instansi Pemerintah
▪ Isu tematik merupakan isu sektor/urusan yang
penyelesaianya perlu upaya kolaboratif
▪ Wajib dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang
tidak ditetapkan menjadi implementing agency RB
tematik nasional
▪ Metode pelaksanaan menggunakan kerangka
logis RB tematik
▪ Hasil konkret RB tematik dapat diwujudkan paling
lama dalam dua tahun
RB Tematik Instansional (Mikro)
16. KERANGKA LOGIS RB TEMATIK
16
Rencana Aksi
Penetapan
kegiatan &
tahapannya,
beserta
penanggung
jawab
Implementasi
& Monev
Pelaksanaan
Rencana Aksi
dan
Monitoring
evaluasi
Debottlenecking Birokrasi: Akuntabilitas Kinerja
Debottlenecking Birokrasi:
AKUNTABILITAS KINERJA, BISNIS PROSES, TATA KELOLA DAN
KELEMBAGAAN, SDM, REGULASI, PENGAWASAN,PELAYANAN PUBLIK
Output dan Outcome
yang dihasilkan antar
K/L masih silo
Kinerja Existing Kinerja yang Diinginkan`
• Penetapan kinerja didasarkan pada
Logical framework
• Prinsip: Sharing outcome
Identifikasi Masalah
• Gap
• Akar
Masalah
KL 3
KINERJA YANG
DIINGINKAN
KINERJA EXISTING
17. PENAJAMAN DAN PENYEDERHANAAN
EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
17
Salah satu upaya percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah dengan penajaman pelaksanaan
evaluasi yang lebih melihat hasil dan dampak dibandingkan dengan proses. Penajaman evaluasi reformasi
birokrasi diharapkan agar terjadi keselarasan antara pelaksanaan reformasi birokrasi dengan tujuan dan
hasil pembangunan
LEBIH MENGUKUR HASIL DAN
DAMPAK DIBANDINGKAN
DENGAN PROSES
MENGHILANGKAN KESAN
PENILAIAN YANG BERSIFAT
ADMINISTRATIF
HARMONISASI, INTEGRASI DAN
SINERGITAS INDIKATOR
PENILAIAN REFORMASI
BIRORKASI
18. KOLABORASI DALAM PELAKSANAAN
EVALUASI EKSTERNAL REFORMASI
BIROKRASI
18
Pelaksanaan
Evaluasi Reformasi
Birokrasi akan
dilaksanakan
dengan
mengedepankan
prinsip sinergitas,
integrasi dan
penyederhanaan
MELALUI KOLABORASI
DENGAN INSTANSI MESO
20. Implementing Agency Non-Implementing Agency
(K/L yang mengampu program & kegiatan terkait tema berdasarkan
perencanaan pembangunan)
(K/L yang tidak terlibat dalam program & kegiatan terkait tema berdasarkan
perencanaan pembangunan)
Diukur dengan perhitungan capaian indikator program & kegiatan yang
terkait dengan tema
(Pemetaan dan ketersediaan data oleh Kementerian PPN/BAPPENAS)
Diukur dengan
mempertimbangkan
kontribusi terhadap
tema berdasarkan:
Dukungan kebijakan
Dukungan anggaran
Instruksi harian
Support lapangan
Pengukuran RB Tematik pada Pemerintah Daerah
Strategi pembangunan RB tematik Capaian Dampak
Pengukuran RB Tematik pada K/L
21. Surat Deputi B/01/RB.06/2023
Tentang Perubahan Evaluasi Reformasi
Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian
Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi
21
22. Isi Surat
1. Penghentian Pengisian PMPRB
➢ Model pengisian PMPRB berdasarkan PermenPANRB 26/2020 tidak
akan diberlakukan lagi
➢ Sebagai gantinya, sedang dirumuskan kebijakan evaluasi terbaru
2. Pengisian praktik baik/best practice implementasi
RB
➢ Saat ini sedang dibangun Portal RB Nasional, yang berisikan:
(1) Sistem informasi evaluasi RB
(2) Ruang belajar RB
➢ Pengisian praktik baik tersebut dilakukan untuk showcase praktik
baik RB instansi pemerintah yang akan disajikan dalam Portal RB
Nasional
24. TUJUAN
24
• PENGGUNA (USER) : KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA
• Simplifikasi evaluasi yang dilakukan beberapa Kementerian/Lembaga melalui
1(satu) aplikasi
• Mempercepat implementasi RB melalui studi tiru implementasi RB di IP/Unit kerja
percontohan
• STAKEHOLDER : PRESIDEN/WAPRES/MENTERI/ESELON I
• Informasi perkembangan reformasi birokrasi nasional sebagai pertimbangan
dalam penyusunan kebijakan dan lain-lain
28. Form Praktik Baik
• Form pengisian dapat diakses melalui bit.ly/PraktikBaikRB2023
• Praktik baik yang disampaikan boleh lebih dari satu
• Inovasi praktik baik yang disampaikan tidak hanya terpaku pada
kategori/bidang yang telah ditentukan, tetapi juga hal lain yang
mampu meningkatkan kinerja dan layanan
