2. KELOMPOK 7
• Shakira Idelia 010121138
• Jennifer Kayla Esfandiary 010121147
• Fanny Liu 010121151
• Rizky Bagus Pandu E 010121179
• Salsa Putri Nabila 010121189
3. SARANA & PRASARANA
INDUSTRI
Diundangkan dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 9.
PP Nomor 2 Tahun 2017
• Tentang Pembangunan Sarana Dan
Prasarana Industri.
• Disebut PP 2/2017
• Berlaku tanggal 12 Januari 2017
4. • Meningkatkan jaminan mutu dan daya
saing usaha yang sehat
• Meningkatkan perlindungan
• Meningkatkan kepastian dan efisiensi
transaksi perdagangan
A. STANDARDISASI
INDUSTRI
Lingkup Pengaturan Standardisasi :
a. Perencanaan
b. Pembinaan
c. Pengembangan
d. Pengawasan
Tujuan Standardisasi :
5. • Ditetapkan oleh Menteri dalam rencana strategis
• Dua pedoman perumusan Standardisasi Industri :
disusun dan ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
disusun dan ditetapkan
oleh menteri
• Perencanaan Standardisasi Industri
2. Pembinaan Standardisasi Industri
• Menteri melakukan pembinaan terhadap
Perusahaan industri dan masyarakat dalam
penerapan SNI secara sukarela.
6. 3. Pengembangan Standardisasi
Industri
Dalam pengembangan Standardiasasi Industri,
Menteri melakukan :
• Penelitian dan pengembangan Standardisasi Industri
• Kerja sama Standardisasi Industri di tingkat nasional
dan internasional
4. Pengawasan Standardisasi
Industri
Menteri mengawasi pelaksanaan
seluruh rangkaian :
• Penerapan SNI secara sukarela
• Pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau
Pedoman Tata Cara secara wajib.
7. B. SISTEM INFORMASI
INDUSTRI NASIONAL
• Penyelengaraan Sistem Informasi Industri
Nasional :
• Sistem informasi industri nasional ini
diselenggarakan berdasarkan prinsipnya.
• Pembangunan dan pengembangan sistem
informasi.
• Pengelolaan sistem informasi.
• Pengadaan data dan penyediaan informasi
• Penyebarluasan data dan informasi
• Pembinaan dan pengawasan sistem
informasi
9. memperhatikan
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
KEGIATAN
PIHAK KETIGA
dalam hal satuan kerja
tersebut belum memiliki
sumber daya manusia yang
memadai , dapat melibatka
pihak ketiga
Sistem informasi industri nasional dibangun dan dikembangkan oleh
menteri dan mencakup hal-hal lainnya
perencanaan sistem, analisis
sistem perancangan sistem,
perkembangan perangkat
lunak
Aspek interkonektivitas
dan interoperabilitas
teknologi serta
netralitas teknologi
dalam hal satuan kerja
tersebut belum memiliki
sumber daya manusia yang
memadai , dapat melibatka
pihak ketiga
10. PENGUMPULAN DATA ATAU
INFORMASI INDUSTRI
Perusahaan industri wajib menyampaikan data
industri yang akurat lengkap dan tepat waktu secara
berkala kepada menteri, gubernur, dan bupati dan
walikota.
11. PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI
Menggunakan sistem elektronik yang memiliki
kemampuan transaksi elektronik sesuai peraturan
perundang-undangan
Pengelolaan data dan informasi meliputi
• Pemprosesan
• Analisis
• Penyajian
12. PENYEBARLUASAN DATA
DAN INFORMASI Penyebarluasan data dan informasi melalui
sistem informasi industri nasional hal ini
dikecualikan untuk :
• Data industri atau kawasan industri yang
merugikan kepentingan perusahaan
• Data dan informasi yang dikecualikan
sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan
14. FASILITAS
INDUSTRI
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat
memberikan fasilitas pada perusahaan industri
SANKSI
ADMINISTRATIF
a. Denda administratif
b. Penutupan sementara
c. Pembekuan IUI
d. Pencabutan IUI
15. Fanny Liu
Shakira Idelia
Jennifer Kayla
Esfandiary
Rizky Bagus
Pandu E
THANK
YOU !
Salsa Putri
Nabila
ْ
نَم َو
ْ
قِقَاشُي
ْ
ِقُقشَي
ْ
ُ َ
ّللا
ْ
ِهيَلَع
ْ
َموَي
ْ
ِةَماَيِقال
“Barang siapa yang menyulitkan (orang lain)
maka Allah akan mempersulitnya pada hari
kiamat” (HR Al-Bukhari no 7152)
KADANG TIDAK SEMUA PERTANYAAN HARUS
DIJAWAB. NABI MUHAMMAD SAW PERNAH
DITANYA OLEH SAHABATNYA DAN BELIAU
TIDAK MENJAWAB
