1. Dokumen tersebut membahas tentang teknis penyusunan peraturan desa dan peran hukum dalam kehidupan masyarakat. 2. Dijelaskan proses penyusunan peraturan desa mulai dari rapat panitia khusus hingga penetapan menjadi peraturan desa yang berlaku. 3. Hukum dan peraturan perundang-undangan berperan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban bagi warga negara.

3. # TEKNIS PENYUSUNAN
PERATURAN DESA #

4. DIMANA HUKUM DALAM
KEHIDUPAN MASYARAKAT

5.  SOSIAL ENGENEERING

6. Menjamin kepastian hukum warga negara
Memberikan rasa keadilan warga negara
Melindungi / mengayomi hak-hak warga negara
Menciptakan ketertiban dan ketentraman

7. 1. UUD 1945
2. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perpup)
3. Peraturan Pemerintah (PP)
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah : Perda Provinsi, Perda
Kabupaten/Kota, Peraturan Desa

9. KADES
BPD
BPD
KADES

10. KADES
BPD
BPD
KADES

11. SIDANG PARIPURNA
PANSUS
RAPAT PANSUS
PLENO / PARIPURNA

12. PENETAPAN RAPERDES MENJADI
PERDES DILAKUKAN OLEH BPD
DALAM FORUM RAPAT BPD
PROSESPENETAPANRAPERDES
MENJADIPERDES

13. RAPERDES YANG TELAH DISETUJUI BERSAMA ANTARA
BPD DAN KADES DISAMPAIKAN OLEH PIMPINAN BPD
KEPADA KADES UNTUK DISYAHKAN MENJADI PERDES.
KADES MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN PALING
LAMBAT 30 HARI SEJAK RAPERDES DISETUJUI BERSAMA.
APABILA KADES DALAM JANGKA WAKTU 30 HARI SEJAK
PERSETUJUAN BERSAMA TIDAK MENANDATANGANI
MAKA RAPERDES SYAH MENJADI PERDES DAN SEGARA
DIUNDANGKAN
PERDES YANG SUDAH DITETAPKAN OLEH BPD
DISYAHKAN OLEH KADES DAN DIUNDANGKAN
SEKRETARIS DESA.
PROSESPENGESAHAN PEMBERLAKUAN
RAPERDES MENJADI PERDES

14. 1. KEKUATAN BERLAKU SECARA YURIDIS
YAITU PERATURAN PERUNDANGAN
MEMPUNYAI KEKUATAN BERLAKU
APABILA TELAH MEMENUHI SYARAT
FORMAL. (TIDAK BERTENTANGAN DENGAN
PERATURAN YANG LEBIH TINGGI, DIBENTUK
OLEH LEMBAGA YANG SYAH MENURUT
PERATURAN, MELALUI PROSES
PENYUSUNAN YANG BENAR SESUAI DENGAN
PERATURAN)
KEKUATAN HUKUM BERLAKUNYA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ?

15.  SETIAP WARGA NEGARA
 SETIAP LEMBAGA NEGARA
 SETIAP LEMBAGA MASYARAKAT
 PEMERINTAH

16. I. HUKUM / PERATURAN PERUNDANGAN MEMILIKI
KEKUATAN HUKUM YANG MEMAKSA.
II. MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG
HARMONIS, TERATUR, RUKUN DAN BAIK.