Dokumen tersebut membahas tentang sertifikasi kader teknik. Tujuannya adalah meningkatkan kompetensi kader teknik melalui sertifikasi berdasarkan standar kompetensi nasional. Pendamping desa perlu mempertimbangkan standar kompetensi dan prinsip-prinsip sertifikasi seperti keterukuran, obyektifitas, ketelusuran dan akuntabilitas dalam memfasilitasi sertifikasi bagi kader teknik.
Kartu Kembang Anak - Pemantauan Perkembangan Anak Bina Keluarga Balita (BKB)
Mt pb 5 spb 5 3 sertifikasi kader teknik
1. MEDIA TAYANG
SPB 5.3
Sertifikasi Kader Teknik
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KEMENTRIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI
2017
Modul Pelatihan Pra Tugas Pendamping Desa
Teknik Infrastruktur
2. TUJUAN SESI
Setelah sesi ini peserta diharapkan dapat :
1
• Menguraikan manfaat sertifikasi dalam
peningkatan kompetensi Kader Teknik;
2
• Menyusun laporan kualifikasi kader
teknik;
3
• Memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi.
3. a. Apa yang Anda pahami tentang konsep
sertifikasi?
b. Mengapa sertifikasi Kader Teknik perlu
dilakukan?
c. Hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan
oleh Pendamping Desa dalam memfasilitasi
sertifikasi bagi Kader Teknik?
5. Sistem Pelatihan Kerja
Nasional (Sislatkernas) :
adalah keterkaitan dan keterpaduan berbagai
komponen pelatihan kerja untuk mencapai tujuan
pelatihan kerja nasional.
Tujuan pelatihan kerja nasional adalah terciptanya
tenaga kerja Indonesia yang kompeten, profesional
dan produktif dalam melaksanakan tugas
pekerjaannya
6. 3 Pilar Utama Sislatkernas :
1. Mengacu pada standar kompetensi,
2. Dilaksanakandengan prinsip
pelatihan berbasis kompetensi dan
3. Sertifikasi kompetensi lulusannya
dilaksanakan secara independen.
7. Komponen Pokok Kompetensi :
1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
(SKKNI);
2. Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi
yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia;
3. Sertifikasi Kompetensi Profesi.
8. Sertifikasi kompetensi kerja adalah
proses pemberian sertifikat
kompetensi, yang dilakukan secara
sistematis dan obyektif melalui uji
kompetensi, sesuai Standar Kompetensi
Kerja Nasional, Standar Internasional
dan/atau Standar Khusus.
9. Tujuan :
sertifikasi kompetensi kerja
adalah untuk memberikan
pengakuan dan penghargaan
kompetensi serta penjaminan
dan pemeliharaan mutu
kompetensi.