Ringkasan dokumen:
Dokumen tersebut membahas upaya transformasi organisasi di Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui (1) penyiapan SDM yang kompeten dan profesional, (2) pengusulan peraturan tentang sertifikasi bendahara, (3) pembentukan jabatan fungsional penyuluh perbendaharaan, (4) roadmap penggabungan struktur organisasi, dan (5) layanan bersama antara beberapa direktorat jenderal.
3. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MEDIA KOMUNIKASI
KEGIATAN PROGRAM
KOMUNIKASI
AGEN TRANSFORMASI
UNIT PENGELOLA
TRANSFORMASI
TRANSFORMASI ORGANISASI
INISIATIF STRATEGIS
TRANSFORMASI KELEMBAGAAN
1 2 3 4 5 6 7
GAMBARAN UMUM
DAFTAR ISI
4. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MEDIA KOMUNIKASI
KEGIATAN PROGRAM
KOMUNIKASI
AGEN TRANSFORMASI
UNIT PENGELOLA
TRANSFORMASI
2 3 4 5 6 7
INISIATIF STRATEGIS
TRANSFORMASI KELEMBAGAAN
GAMBARAN UMUM
5. Faktor Pendorong
– Eksternal dan Internal
PwC, 2015
Faktor tambahan penguat
5 Global megatrends
Demografi &
Perubahan sosial
Pergeseran
kekuatan
ekonomi global
Laju
urbanisasi
Laju
urbanisasi
Terobosan dalam
bidang teknologi
GAMBARAN UMUM
Perubahan iklim
& Kelangkaan
sumber daya
Pergeseran
kekuatan
ekonomi global
Demografi &
Perubahan sosial
5
6. Komitmen para pejabat Kemenkeu untuk
memastikan kesuksesan Program
Transformasi Kelembagaan Kementerian
Keuangan
Buku Cetak Biru Transformasi
Kelembagaan Kementerian Keuangan
hingga tahun 2025
(KMK No.36/KMK.01/2014)
Cetak Biru Transformasi Kelembagaan & Komitmen Pimpinan
6
GAMBARAN UMUM
7. AgendaTransformasi Kelembagaan Kemenkeu
7
1. Memperkuat budaya akuntabilitas berorientasi
outcome;
2. Merevisi model operasional, merampingkan proses
bisnis, mempercepat digitalisasi pada skala besar;
3. Membuat struktur organisasi lebih fit-for-purpose
dan efektif;
Fase Diagnosis
• OHI 24.000 + responden
• 80 stakeholder eksternal
• 210 site visits
• Kajian pustaka
• Benchmarking
Fase Design
• Rapim Kemenkeu
• Offsite meeting
• 60 “mini-labs dengan
300 pegawai Kemenkeu
dan 30 pakar global
Fase Implementasi:
Dasar Hukum: KMK
36/KM.01/2014
• Jk. Pendek (2013-14)
• Jk. Menengah (2015-19)
• Jk. Panjang (2020-25)
20 April-25 Juli 2013 26 Juli-3 Des. 2013 2014-2025
6
Inisiatif
Aspirasi Transformasi Kelembagaan: 4. Menghargai kontribusi pegawai berprestasi dengan
mengembangkan dan memberdayakan mereka
untuk memperoleh dan membangun keahlian
fungsional yang vital;
5. Menjadi lebih proaktif dalam mempengaruhi
stakeholder untuk menghasilkan terobosan nasional
Perpajakan
16
Inisiatif
Bea
Cukai
10
Inisiatif
Anggaran
6
Inisiatif
Treasury
33
Inisiatif
TIK
(Sentral)
8
Inisiatif
Strategis&
LayananKorporat
(Sentral)
6
Inisiatif
SDM
(Sentral)
5
Inisiatif
Support
(Sentral)
3
Inisiatif
GAMBARAN UMUM
7
8. 33 Inisiatif Tema
Perbendaharaan
17 inisiatif
Direktorat Jenderal
Perbendaharaan
10 inisiatif
Direktorat Jenderal
Pengelolaan
Pembiayaan dan
Resiko
6 inisiatif Direktorat
Jenderal Kekayaan
Negara
33 Inisiatif Tema Perbendaharaan
8
GAMBARAN UMUM
9. 9
• Terbitnya paket
UU di bidang
keuangan negara
• Penajaman fungsi
melalui
reorganisasi
• Pembangunan
sistem keuangan
• Penerapan
balance score
card, skema
remunerasi baru
& Pengembangan
SDM
• Perbaikan proses
bisnis &
Pengembangan
kantor modern
• Penguatan
reformasi
birokrasi (budaya
organisasi, nilai
kemenkeu)
• Pengembangan
kepemimpinan
• Penerbitan cetak
biru TK
GAMBARAN UMUM
10. No.
Fungsi
Perbendaharaan*)
Kegiatan Hasil diagnostik Penjelasan
Unggul Baik Cukup
1. Pengelolaan pengeluaran
(disbursement
management)
Sebelum
pembayaran
Proses
pembayaran
Sistem yang belum terintegrasi dengan
KL
Pembayaran tepat waktu, tetap ada
proses manual
2. Pengelolaan penerimaan
(receipt management)
Proses
penerimaan
Pembayaran telah melalui perbankan,
tetapi proses rekonsiliasi masih
komplek & memakan waktu
3. Pengelolaan kas
(liquidity management)
Pengelolaan
rekening
Pengelolaan saldo
Tingkat
pengembalian
Ada TSA, tetapi beberapa rekening
belum terkonsolidasi
Saldo yang cukup besar, perencanaan
kurang, koordinasi dengan pengelola
utang lemah
Hanya diinvestasikan di BI (65% BI rate)
4. Akuntansi dan pelaporan
(accounting and
reporting)
Proses akuntansi
dan pelaporan
Maju ke standar dunia, sistem yg bagus
utk pemerintah pusat, blm terintegrasi
dgn sistem akuntansi pemda
5. Misi khusus
(special mission)
Tata kelola misi
khusus
Kebijakan terpecah, unit investasi
tersebar, visi tidak jelas
Hasil Diagnostik Mc. Kinsey atas Kinerja DJPBN
10
McKinsey, 2013
Ruang untuk penyempurnaan
GAMBARAN UMUM
11. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MEDIA KOMUNIKASI
KEGIATAN PROGRAM
KOMUNIKASI
AGEN TRANSFORMASI
UNIT PENGELOLA
TRANSFORMASI
GAMBARAN UMUM
INISIATIF STRATEGIS
TRANSFORMASI KELEMBAGAAN
1 3 4 5 6 7
12. FUNGSI DISBURSEMENT & RECEIPT
1. Menyusun sistem pencairan dana tersentralisasi & modern
2. Menyusun sistem penerimaan elektronik terintegrasi & modern
3. Menyediakan shared services bagi berbagai fungsi back office K/L
FUNGSI LIQUIDITY MANAGEMENT
1. Meningkatkan proses pengelolaan likuiditas secara menyeluruh
2. Meninjau kapabilitas TDR
3. Mewujudkan perencanaan kas dgn target saldo kas yg ditetapkan secara
jelas
4. Memperluas cakupan TSA
5. Memperbaiki akurasi perkiraan belanja satker
6. Meningkatkan koordinasi pengelolaan likuiditas dgn Bank Sentral
7. Memperluas startegi pengelolaan valuta asing
FUNGSI ACCOUNTING & REPORTING
1. Implementasi Roadmap pelaksanaan akuntansi berbasis akrual
2. Integrasi sistem akuntansi pusat dan daerah
3. Meningkatkan kualitas manajemen keuangan K/L dan BUN
4. Meningkatkan pengendalian internal di KL dan BUN
FUNGSI SPECIAL MISSION
1. Memperjelas tujuan, aspirasi dan strategi perangkat special mission
2. Menerapkan kepemilikan, tata kelola, pelaporan dan struktur hukum yang
jelas
3. Menempatkan proses special mission yang tepat
65
KEGIATAN
UTAMA
17
INISIATIF
UTAMA
4
FUNGSI
Fungsi, Inisiatif Utama, & Kegiatan Utama
Transformasi Kelembagaan
12
INISIATIF STRATEGIS TRANSFORMASI KELEMBAGAAN
14. Quick Wins Ditjen Perbendaharaan 2014
14
INISIATIF STRATEGIS TRANSFORMASI KELEMBAGAAN
• Modul Penerimaan Negara Generasi Ke-2 dengan menggunakan mekanisme
kode billing secara online. Memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam
melakukan pembayaran. Dapat digunakan dimanapun dan kapan pun.
• Sistem pengelolaan keuangan negara yang terintegrasi dan berbasis IT bertujuan
meningkatkan efektivitas, efisiensi akuntabilitas dan transparansi dalam
pengelolaan keuangan negara.
• Launching SPAN dilaksanakan di istana negara tanggal 29 April 2015.
• Akrual merupakan basis akuntansi yang mengakui dan mencatat saat
terjadinya peristiwa akuntasi. Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual
bermanfaat untuk memberikan gambaran posisi keuangan, menyajikan
informasi hak dan kewajiban, serta mengevaluasi kinerja pemerintah.
• Sarana keuangan modern untuk meningkatkan rasio likuiditas pemerintah
melalui pengelolaan kas dan investasi yang prudent, efisien dan optimal.
• Operasional TDR masih menunggu kesepakatan dengan Bank Indonesia.
15. 1. Implementasi SPAN secara penuh
2. Piloting Implementasi SAKTI
3. Pembayaran gaji langsung ke rekening pegawai
4. Pembayaran langsung ke rekening penerima
manfaat di luar negeri secara penuh
5. Implementasi e-billing system pada seluruh
Bank/Pos Persepsi
6. Peluncuran aplikasi perencanaan kas versi terbaru
7. Perluasan Tahap I Treasury Single Account untuk
Rekening Bendahara Pengeluaran
8. Peluncuran Klinik Akuntansi Akrual
9. Online serial tutorial aplikasi SAIBA
10. Website pelaporan data Pemerintah Pusat dan
Daerah Konsolidasian
11. Pengalihan penatausahaan penerusan pinjaman
dari Bank Penata Usaha (BPU) ke KPPN Khusus
Investasi
12. Peluncuran aplikasi web-based BLU Integrated
Online System
15
Treasury Charter 2015
INISIATIF STRATEGIS TRANSFORMASI KELEMBAGAAN
16. No Quickwin Persentase Tindak Lanjut
1. Implementasi SPAN secara penuh 100% Secara umum capaian
Quickwin DJPB Tahun
Anggaran 2015 telah sesuai
dengan rencana.
Piloting Implementasi SAKTI
menunggu pengesahan PMK
Piloting SAKTI di Biro Hukum.
Saat ini telah dilakukan
training terhadap 12 satker
DJPB lingkup Jakarta.
Pembangunan website
Pelaporan Data Pemerintah
Pusat dan Daerah
Konsolidasian direncanakan
menggunakan pihak ketiga
dan saat ini masih dalam
proses user requirement.
2. Piloting Implementasi SAKTI 28 %
3. Pembayaran gaji langsung ke rekening Pegawai 52%
4. Pembayaran langsung ke rekening penerima manfaat di
luar negeri secara penuh
50%
5. Implementasi e-billing system pada seluruh Bank/Pos
Persepsi
95 %
6. Peluncuran Aplikasi Perencanaan Kas versi terbaru 100 %
7. Perluasan Tahap I Treasury Single Account (TSA) untuk
Rekening Bendahara Pengeluaran
50 %
8. Peluncuran Klinik Akuntansi Akrual 100%
9. Online serial Tutorial Aplikasi SAIBA 50%
10. Website Pelaporan Data Pemerintah Pusat dan Daerah
Konsolidasian
35 %
11. Pengalihan Penatausahaan Penerusan Pinjaman dari Bank
Penata Usaha (BPU) ke KPPN Khusus Investasi
67 %
12. Peluncuran aplikasi web based BLU Integrated Online
System
75 %
INISIATIF STRATEGIS TRANSFORMASI KELEMBAGAAN
PENCAPAIAN QUICKWINS s.d. JULI 2015
17. Kegiatan Utama - Inisiatif Strategis
s.d. Juli 2015
Dit TP
Dit PA
DIT SP
DIT PKN
Dit PKN Dit APK
Dit SMI
Dit PK-BLU
CAPAIAN KINERJA PER FUNGSI
17
Catatan :
Pada bulan Juli 2015 fungsi Disbursement and Receipt telah mencapai 44% didukung oleh Implementasi penuh SPAN, Piloting
SAKTI dan penambahan Bank yang menggunakan MPN G2. Fungsi Liquidity Management telah mencapai 73% didukung
perkembangan pengajuan target saldo cadangan dan terselesaikannya kajian perluasan TSA. Fungsi Special Mission telah
mencapai 67% didukung perkembangan pada kegiatan Koordinasi, Monev dan penyelesaian regulasi dan fungsi Accounting and
Reporting telah mencapai 40% didukung perkembangan kegiatan penyelesaian regulasi dan pembangunan kapabilitas K/L.
Disbursement
& Receipt
44 %
Liquidity
Management
73 %
Special
Mission
67 %
Accounting
& Reporting
40%
INISIATIF STRATEGIS TRANSFORMASI KELEMBAGAAN
18. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MEDIA KOMUNIKASI
KEGIATAN PROGRAM
KOMUNIKASI
AGEN TRANSFORMASI
UNIT PENGELOLA
TRANSFORMASI
GAMBARAN UMUM
1 2 4 5 6 7
INISIATIF STRATEGIS
TRANSFORMASI KELEMBAGAAN
TRANSFORMASI ORGANISASI
19. KEGIATAN TRANSFORMASI ORGANISASI
Penyiapan SDM
yang kompeten
dan profesional
Pengusulan
Perpres tentang
Sertifikasi
Bendahara
Pembentukan
Jabatan
Fungsional
Penyuluh
Perbendaharaan
Roadmap
Penggabungan
Struktur
Organisasi
Layanan Bersama
DJPB, DJKN, dan
DJPPR
TRANSFORMASI ORGANISASI
20. Tantangan Pengelolaan SDM
20
Visi
“Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara
yang unggul di tingkat dunia”
“ To be a world-class state treasury manager”
Bisnis proses yang modern
dan Sistem berbasis IT yang
terintegrasi
SDM yang kompeten dan
profesional
• Disbursement & Receipt : SPAN/SAKTI, MPN-G2,
Shared service
• Liquidity management : Renkas, TSA, TDR
• Accounting & Reporting : Accrual accounting,
Internal Control, GFS
• Special mission : Investment policy, LPPI
?
• Penguatan struktur organisasi
• Penyusunan standar kompetensi
• Pengembangan SDM struktural dan fungsional
• Deployment dan exit strategy lainnya
• ?
TRANSFORMASI ORGANISASI
21. Tantangan Pengelolaan SDM
21
• Pekerjaan kurang terotomasi
• Data terdesentralisasi
• SDM masih ke pekerjaan
adminstrasi/ klerikal (8.000-an)
• Klerikal/administrasi
• Meminta satker untuk
berperan aktif
• Hubungan eksternal masih
lemah
• Mulai membangun
pengendalian internal
• Otomasi
• Data tersentralisasi
• Mengurangi SDM untuk
klerikal (5.500 – 7.500)
• Analisis/ Kebijakan
• Manajemen satker/pejabat
perbendaharaan
• Hubungan eksternal semakin
meningkat dan diperkuat
• Memperkuat pengendalian
internal/penyidikan
Sekarang Ke depan
TRANSFORMASI ORGANISASI
22. Tantangan Pengelolaan SDM
22
• Soft and Hard
• Gap
• Pendidikan & Pelatihan
Assessment
Pengembangan
• Pendalaman fungsi
perbendaharaan
Struktur organisasi
• Kompetensi
Standar kompetensi
• Struktural dan fungsional
Career path
• e – Training &
Certification
• Pejabat perbendaharaan
bersertifikat
• Mentoring & Coaching
Penempatan
• Treasury
• MoF
• Kementerian
Negara/Lembaga
• Pemerintah
daerah
TRANSFORMASI ORGANISASI
23. LAYANAN BERSAMA
DJPB, DJKN, dan DJPPR
Layanan bersama telah ditetapkan dalam KMK 669/KMK.01/2015
tentang Layanan Bersama terkait dengan Pelaksanaan Fungsi
Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Keuangan Negara Lainnya di
Daerah pada tanggal 15 Juni 2015
Soft Launching layanan bersama telah dilaksanakan di KPKNL Surabaya
pada tanggal 8 Juli 2015 melalui video teleconference dengan pimpinan
Kemenkeu di Ruang Mezanine, Gedung Djuanda I
SOP layanan bersama telah mendapat persetujuan Biro Organta Sekjen
Kemenkeu
TRANSFORMASI ORGANISASI
24. Wilayah Kerja Layanan Bersama
No
Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal
Perbendaharaan
Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara
Wilayah Kerja
Layanan Bersama
1 Kanwil Provinsi Aceh Kanwil Provinsi Aceh Provinsi Aceh
2 Kanwil Provinsi Sumatera
Utara
Kanwil Provinsi Sumatera
Utara
Provinsi Sumatera
Utara
3 Kanwil Provinsi D.I.
Yogyakarta
Kanwil Provinsi Jawa
Tengah dan D.I.
Yogyakarta
Provinsi D.I. Yogyakarta
4 Kanwil Provinsi Jawa
Timur
Kanwil Provinsi Jawa
Timur
Provinsi Jawa Timur
5 Kanwil Provinsi Bali Kanwil Provinsi Bali dan
Nusa Tenggaran
Provinsi Bali
6 Kanwil Provinsi Sulawesi
Selatan
Kanwil Provinsi Sulawesi
Selatan, Tenggara, dan
Barat
Provinsi Sulawesi
Selatan
7 Kanwil Provinsi Maluku
Utara
Kanwil Provinsi Sulawesi
Utara, Tengah,
Gorontalo, dan Maluku
Utara
Provinsi Maluku Utara
8 Kanwil Provinsi Jambi Kanwil Provinsi Sumatera
Selatan, Jambi, dan
Bangka Belitung
Provinsi Jambi
9 KPPN Banda Aceh KPKNL Banda Aceh a. Kota Banda Aceh
b. Kota Sabang
c. Kab. Aceh Besar
d. Kab. Pidie
e. Kab. Pidie Jaya
10 KPPN Lhokseumawe KPKNL Lhokseumawe a. Kota Lhokseumawe
b. Kab. Aceh Utara
c. Kab. Bireu
No
Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal
Perbendaharaan
Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara
Wilayah Kerja
Layanan Bersama
11 a. KPPN Medan I
b. KPPN Medan II
KPKNL Medan Kota Medan
12 KPPN Padang Sidempuan KPKNL Padang
Sidempuan
a. Kota Padang Sidempuan
b. Kab. Tapanuli Selatan
c. Kab. Mandailing Natal
d. Kab. Padang Lawas Utara
e. Kab. Padang Lawas
13 KPPN Jambi KPKNL Jambi a. Kota Jambi
b. Kab. Batanghari
c. Kab. Muaro Jambi
14 KPPN Yogyakarta KPKNL Yogyakarta Kota Yogyakarta
Kab. Sleman
Kab. Bantul
15 a. KPPN Surabaya I
b. KPPN Surabaya II
KPKNL Surabaya Kota Surabaya
16 KPPN Malang KPKNL Malang a. Kota Malang
b. Kab. Malang
c. Kota Batu
17 KPPN Denpasar KPKNL Denpasar a. Kota Denpasar
b. Kab. Badung
c. Kab. Gianyar
d. Kab. Tabanan
18 KPPN Amlapura a. KPKNL Denpasar
b. KPKNL Singaraja
a. Kab. Karangasem
b. Kab. Klungkung
c. Kab. Bangli
19 a. KPPN Makassar I
b. KPPN Makassar II
KPKNL Makassar Kota Makassar
20 KPPN Ternate KPKNL Ternate a. Kota Ternate
b. Kota Tidore Kepulauan
c. Kab. Halmahera Tengah
d. Kab. Halmahera Barat
e. Kab. Halmahera Selatan
f. Kab. Kepulauan Sula
TRANSFORMASI ORGANISASI
25. CAPAIAN TRANSFORMASI ORGANISASI
25
TRANSFORMASI ORGANISASI
Keterangan :
Bidang Pengembangan Struktur Organisasi
Bidang SDM
*) Sosialisasi lanjutan terkait hard
competency akan dilakukan pada periode
berikutnya
*) Penyusunan training path dan career
path belum dilaporkan.
• Time Frame dan Action Plan e-Learning
Bidang Pengembangan Kompetensi
Pejabat Perbendaharaan
• Draf Rperpres tentang Sertifikasi
Bendahara telah selesai dibahas dan
difinalisasi di Kementerian Hukum dan
HAM (belum ada perkembangan).
• Dalam Ekspose Naskah Akademik,
Kemenpan RB memberi masukan
berkaitan dengan Nomenklatur, butir
kegiatan, rumpun jabatan, dan
pendidikan (dalam proses perbaikan).
Bidang Pengelolaan Informasi Transformasi
• Merupakan kegiatan yang kontinyu
sepanjang tahun
Bidang Kerjasama Eksternal
**)Proposal kerjasama eksternal masih
dipersiapkan oleh Bagian OTL/Bagian
Umum Setditjen.
**)Mengkoordinasikan seluruh kerjasama
eksternal di DJPB
**)Mengkaji/memproses usulan kerjasama
training dari WB
Kegiatan
2015
Target
Waktu
Realisasi Status
a.Pengembangan Struktur Organisasi
1. Melaksanakan piloting dan perluasan penggabungan
layanan (layanan terpadu) pada tahun 2015 - 2017 (tanpa
mengintegrasikan struktur dan SDM)
2. Secara paralel melaksanakan penggabungan sistem IT.
3. Melaksanakan penggabungan struktur unit vertikal DJPB
dan DJKN setelah terpenuhinya prasyarat penggabungan
pada tahun 2018/2019
2017
2017
2018
75%
-
-
On track
-
-
b. Bidang SDM
1. Menyusun Kamus Hard Competency level pelaksana
2. Menyusun training path dan career path
3. Mengembangkan e-Learning
2015
2015
2016
100%
-
53%
Done *)
On track *)
On track
c. Pengembangan Kompetensi Pejabat Perbendaharaan
1. Penyusunan sertifikasi Bendahara K/L
2. Pengusulan Jafung Penyuluh Perbendaharaan
2015
2015
75%
25%
On track
On track
d. Pengelola Informasi Transformasi
1. Menerbitkan SK Tim Pengelola Media Komunikasi TK/TO
2. Menginformasikan ke semua unit di lingkungan DJPB untuk
menjadi kontributor konten TK/TO
3. 25 duta tranformasi telah ditetapkan Menteri Keuangan
2015
2015
2015
100%
100%
100%
Done
Done
Done
e. Kerjasama Eksternal
1. Menyusun strategi kerjasama eksternal
2. Mengusulkan training peningkatan kapasitas SDM DJPB
2015
2015
-
-
On track **)
On track **)
26. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MEDIA KOMUNIKASI
KEGIATAN PROGRAM
KOMUNIKASI
AGEN TRANSFORMASI
UNIT PENGELOLA
TRANSFORMASI
1 2 3 5 6 7
INISIATIF STRATEGIS
TRANSFORMASI KELEMBAGAAN
GAMBARAN UMUM
29. Transformation Office
UNIT PENGELOLA TRANSFORMASI
TUJUAN
Memastikan, mengawal, dan mendorong implementasi inisitif-inisiatif strategis yang telah
ditetapkan dalam cetak biru Kementerian Keuangan
PERAN
• Memungkinkan pengambilan
keputusan yang cepat tanpa
halangan birokrasi dan hirarki
pemerintah
• Menciptakan transparansi
dengan memantau
implementasi dan kinerja dari
sejumlah prioritas
transformasi utama
• Membantu memecahkan
situasi problematis dan
mengambil tindakan korektif
guna mengatasi kinerja yang
buruk jika perlu
• Mendukung keterlibatan
stakeholder internal dan
eksternal
CTO
• Mengawal proses
implementasi pada Level
Kementerian
• Konsentrasi pada Outcome
dan Impact
PMO
• Mengawal proses
implementasi pada Level
Unit eselon I
• Konsentrasi pada output,
outcome, dan impact
LEVELING
PMO dapat mengeskalasi hambatan yang dihadapi kepada CTO,
antara lain untuk inisiatif:
- Bersifat strategis
- Bersifat lintas unit eselon I
- Berkinerja buruk yang tidak dapat diselesaikan oleh PMO
CTO memfasilitasi pencapaian outcome dan impact
30. Program Kerja PMO Semester II 2015
30
• Soft Launching Layanan Bersama DJPB – DJKN –
DJPPR
• Penerbitan Buletin Transformasi Kelembagaan Edisi
I
Juli
• Corner Day Eksekutif
• Progress Transformasi Kelembagaan pada majalah
Treasury
• Pembuatan Video Transformasi Kelembagaan -
Konten Lokal
Agustus
• Roadshow II Transformasi Kelembagaan
• Seminar Penggunaan Virtual Account dan Kartu
Plastik dalam Transaksi Belanja Negara
• Seminar Perluasan Cakupan TSA
• Survey Transformasi Kelembagaan
• Corner Day Pelaksana Season II
• Penerbitan Buletin Transformasi Kelembagaan Edisi
II
• Piloting Kartu Identitas Multifungsi
September
• Leadership Meeting
• Penerbitan Buletin Transformasi Kelembagaan Edisi III
• Corner Day Pelaksana Season II
• Penggunaan Kartu Debet pada Bendahara Pengeluaran
• Pembuatan Video Propaganda Transformasi
Kelembagaan
Oktober
• Seminar Evaluasi Pengelolaan Likuiditas Pemerintah
• Seminar Integrasi System untuk dukungan GFS
• Monev Survey
• TK Award
• Corner Day Pelaksana Season II
• Penerbitan Buletin Transformasi Kelembagaan Edisi IV
November
• Monitoring dan evaluasi Piloting SAKTI
• Monitoring dan evaluasi quickwins 2015
• Penyusunan Buku Tahunan
Desember
UNIT PENGELOLA TRANSFORMASI
31. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MEDIA KOMUNIKASI
KEGIATAN PROGRAM
KOMUNIKASI
UNIT PENGELOLA
TRANSFORMASI
AGEN TRANSFORMASI
1 2 3 4 6 7
INISIATIF STRATEGIS
TRANSFORMASI KELEMBAGAAN
GAMBARAN UMUM
32. Agen Transformasi
AGEN TRANSFORMASI
Katalisator penting untuk keberhasilan program transformasi.
Berperan sebagai motivator bagi para pegawai lainnya untuk
terlibat secara aktif dalam proses transformasi.
Bertugas untuk membantu proses penyampaian informasi dan
menggalang dukungan terhadap proses perubahan serta
implementasi program Transformasi Kelembagaan.
Agen Transformasi Formal
•Ditetapkan dalam KMK
Agen Transformasi Informal
•Melekat pada Kepala Kanwil dan Kepala KPPN
33. 33
AGEN TRANSFORMASI
Agen Transformasi Formal
Ditetapkan melalui KMK 508/KMK.01/2015
Tugas dan Fungsi :
Melakukan sosialisasi Program Transformasi Kelembagaan
Kementerian Keuangan di lingkungan unit kerja masing-masing
Berpartisipasi dalam kegiatan Transformasi Kelembagaan
Kementerian Keuangan baik yang diselenggarakan oleh Tim
Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan Pusat (CTO) dan Tim
Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit (PMO)
Memberikan masukan terhadap perkembangan implementasi
Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan
Menjadi Penghubung antara CTO dan PMO dengan pegawai
Kementerian Keuangan dalam menyampaikan pesan perubahan dan
pelaksanaan Program Transformasi Kelembagaan Kementerian
Keuangan
Menjadi Panutan (role model) bagi pegawai di lingkungan
Kementerian Keuangan dengan menerapkan inisiatif dan
menunjukkan pola pikir yang semakin berfokus pada layanan
pelanggan sebagai bentuk dukungan terhadap Transformasi
Kelembagaan Kementerian Keuangan
8 orang Pejabat
Eselon III Kantor
Pusat dari Change
Agent
15 orang Duta
SPAN Koordinator
(DSK)
2 orang Pejabat
Eselon IV sebagai
Koordinator DSK
dan Koordinator
Change Agent
Anggota
34. Merupakan pribadi yang
menginspirasi, mendorong
pelaksanaan Transformasi
Kelembagaan, dan
membangun komitmen
insan perbendaharaan
untuk terus berkembang
AGEN TRANSFORMASI
Agen Transformasi Informal
Melekat pada Peran Kepala Kanwil DJPB dan Kepala KPPN
35. 1. Mendukung secara penuh penyelesaian inisiatif strategis Transformasi Kelembagaan
pada Ditjen Perbendaharaan (SPAN, SAKTI, MPN G2, TDR, Akuntansi Akrual);
2. Memberikan penguatan fungsi kelembagaan DJPBN (kelembagaan Kanwil DJPBN –
termasuk wakil Menteri Keuangan di daerah); Seluruh proses bisnis pengelolaan
perbendaharaan pada kantor vertikal dapat terpetakan dan dapat dituangkan
dalam fase-fase koordinasi dan konsolidasi serta didukung oleh regulasi yang
memadai sehingga terwadahi;
3. Melaksanakan secara aktif kesinambungan roadmap pengelolaan strategis Sumber
Daya Manusia (standardisasi kompetensi pengelola perbendaharaan, mapping
jabatan, kewajiban training, career path, talent management, mentoring);
4. Melakukan inisiasi layanan bersama dengan membuka counter untuk rekonsiliasi
aset di KPPN dan Kanwil DJPBN dengan berkordinasi dengan perwakilan DJKN di
daerah.
35
AGEN TRANSFORMASI
Peran Agen Transformasi Informal
(Melekat pada Kepala Kanwil DJPB dan Kepala KPPN )
36. KEGIATAN YANG PERLU
DILAKUKAN OLEH AGEN TRANSFORMASI
Mendukung
pelaksanaan
pendistribusian
media
komunikasi
Transformasi
Kelembagaan
Mendukung
pelaksanaan
Survey
Transformasi
Kelembagaan
Melaksanakan
GKM
Transformasi
Kelembagaan
kepada para
pegawai di unit
masing-masing
Berpartisipasi
aktif pada
berbagai
program
Transformasi
Kelembagaan
yang diinisiasi
oleh PMO DJPB
atau CTO
Kemenkeu
AGEN TRANSFORMASI
37. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MEDIA KOMUNIKASI
AGEN TRANSFORMASI
KEGIATAN PROGRAM
KOMUNIKASI
UNIT PENGELOLA
TRANSFORMASI
1 2 3 4 5 7
INISIATIF STRATEGIS
TRANSFORMASI KELEMBAGAAN
GAMBARAN UMUM
38. Program Komunikasi Transformasi Kelembagaan
s.d. Minggu ke-3 Agustus 2015
38
1. Para Pejabat Eselon 2 lingkup KP DJPB;
2. Para Pejabat Eselon 2 lingkup Kantor Vertikal DJPB;
3. Para Pejabat Eselon 3 lingkup Kantor Vertikal DJPB;
4. Para Pejabat Eselon 4 yang promosi Th 2015;
5. Para Kasubbag Umum KPPN Se Indonesia;
6. Para Kasubbag Kepegawaian Kanwil DJPB se Indonesia;
7. Para Para Kepala Seksi Lingkup KP Ditjen
Perbendaharaan
131
Pelaksana
(63%)
Dit.PA
53
Pelaksana
(75%)
39
Pelaksana
(60%)
36
Pelaksana
(86%)
32
Pelaksana
(71%)
67
Pelaksana
(86%)
53
Pelaksana
(70%)
67
Pelaksana
(60%)
Audience 8. Para pelaksana lingkup KP DJPB, KPPN Khusus
Penerimaan, KPPN Jakarta 2 ;
9. Para pegawai lulusan Beasiswa D4, S1, S2 Dalam
Negeri dan Luar Negeri;
10.Perwakilan pegawai On The Job Training DJPB Th
2015
11. Mahasiswa STAN D III dan D IV Tahun 2015
12. Para Change Agent dan Duta Span Unit seluruh
Indonesia
Waktu
Corner Day Edisi Pelaksana:
Maret s.d Juni 2015
Setditjen Dit.PKN Dit.TPDit.APKDit.SPDit.BLUDit.SMI
38
Sosialisasi
• Pembekalan Es IV
• Rakor Regional
• Rapimnas DJPB
• Rakor SDM
• Pembekalan Re Entry Program
• Rakor Direktorat
• Undangan Kantor Vertikal
• Corner Day Staf
• Corner Day Executive
• Cornerday Edisi Kartini
• Roadshow Menteri Keuangan ke daerah
• STAN Career Expo
• Change Agent Sharing Session dan
pembekalan DSU
Duta Transformasi
• Formal : (KMK 508/KMK.01/2015 )
25 Duta Transformasi DJPB :
15 Duta, berasal dari Duta SPAN
Koordinator
8 Duta, berasal dari pejabat Es 3
KP DJPB
2 Duta, berasal dari pejabat Es 4
pada Setditjen dan Dit TP
• Informal :
Para Kepala Kanwil, Para Kepala
KPPN Ditjen Perbendaharaan
Media Komunikasi
• TK Corner
• Treasury Charter 2015
• Annual Report 2014
• Buku Saku
• Website TK
• Agenda Transformasi
• Video (TK, MPN G2,
Sosialisasi MPN,
Quickwins, Konten Lokal)
• Buletin TK edisi 1 /2015
plus Roadmap TK , flyer
TK
KEGIATAN PROGRAM KOMUNIKASI
39. 39
Kegiatan
• Seminar Transformasi
Kelembagaan
• Pembekalan Es IV
• Rakor Regional
• Rapimnas DJPB
• Rakor SDM
• Pembekalan Re Entry Program
• Rakor Direktorat
• Undangan Kantor Vertikal
• Corner Day Staff
• Corner Day Executive
• Cornerday Edisi Kartini
• Roadshow Menteri Keuangan ke
daerah
• STAN Career Expo
• Sharing Knowledge
Pengembangan SDM
• Change Agent Sharing Session ,
Pembekalan DSU
Waktu Pelaksanaan
• Januari 2015
• Perbruari 2015
• Pebruari – Maret 2015
• April 2015
• Mei –Juni 2015
• Mei 2015
• Juni 2015
• April, Mei 2015
• Maret-Juni 2015
• Mei – September 2015
• April 2015
• Mei 2015
• Maret 2015
• Juni 2015
• Juli – Agustus 2015
Lokasi
• Jakarta
• Jakarta
• Medan, Manado, Sorong,
Samarinda, Pangkal Pinang
• Jakarta
• Surabaya, Manado, Medan,
Bogor
• STAN Jakarta
• Jakarta
• Kanwil DJPB Lampung, Kanwil
DJPB Pontianak
• Jakarta
• Jakarta
• Jakarta
• Makassar
• Jakarta
• Jakarta
• Medan, Yogjakarta , Denpasar
39
KEGIATAN PROGRAM KOMUNIKASI
40. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEGIATAN PROGRAM
KOMUNIKASI
MEDIA KOMUNIKASI
AGEN TRANSFORMASI
UNIT PENGELOLA
TRANSFORMASI
1 2 3 4 5 6
INISIATIF STRATEGIS
TRANSFORMASI KELEMBAGAAN
GAMBARAN UMUM
Setelah Kementerian Keuangan melakukan perubahan selama satu dekade, ternyata masih ada celah untuk menyempurnakan perubahan tersebut secara menyeluruh dan terintegrasi. Dengan bantuan konsultan maka terbitlah Cetak Biru Transformasi Kelembagaan melalui KMK 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan 2014-2025.
Transformai Kelembagaan yang dijalankan pada DJPB sejalan dengan visinya, yaitu menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia. Hal tersebut dijabarkan dalam 4 fungsi perbendaharaan (disbursement & receipt, liquidity management, accounting & reporting, dan special mission)
Pada hasil diagnostik awal, fungsi pengelolaan pengeluaran dan pengelolaan penerimaan masih dipisahkan.
Dari hasil diagnostik awal yang dilakukan oleh konsultan (Mc.Kinsey) terdapat celah yang masih bisa disempurnakan menjadi kategori unggul.
Inisiatif utama adalah inisiatif strategis Transformasi Kelembagaan yang akan dilaksanakan pada masing-masing fungsi.
65 kegiatan utama adalah kegiatan yang harus dilaksanakan dari masing-masing inisiatif utama dari tahun 2014-2025.
Treasury Charter adalah wujud komitmen pimpinan DJPB untuk memastikan kesuksesan quickwins Transformasi Kelembagaan tahun 2015.
Treasury Charter ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan beserta para pejabat Eselon II Kantor Pusat pada tanggal 27 Februari 2015.
Quickwin nomor 8 telah berhasil dicapai dengan ditandai launching Klinik Akrual pada tanggal 17 Juni 2015