2018-05-03 Percepatan Penyaluran Dana Desa

1. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
3 Mei 2018
PERCEPATAN PENYALURAN DANA DESA TA. 2018
Ubaidi Socheh Hamidi
Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan
disampaikan oleh

2. SINERGI PEMBINAAN, PEMANTAUAN,
PENGAWASAN DANA DESA DAN CASH
FOR WORK
2KEBIJAKAN DANA DESA TAHUN 2018: Arahan Presiden dan SKB 4 Menteri
ARAHAN PRESIDEN
(RatasKabinet 18 Okt 2017 di Bogor)
PenggunaanDanaDesaharus:
• Benar-benarfokuskepekerjaanLaborIntensivedengan menyerapsebanyak
mungkintenagakerjauntuk mengurangipenganggurandidesa.
• DIPADanaDesaakandiperiksaagarkegiatanTIDAK dikontrakkankepihakketiga
dantetap fokuspadalabor intensive.
SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) 4 MENTERI
Tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
P E R A N K E M E N T E R I A N K E U A N G A N
• Penganggaran Dana Desa pada APBN;
•Pengalokasian Dana Desa yang
berpihak pada pengentasan kemiskinan
dan kesenjangan;
•Penyempurnaan mekanisme
penyaluran Dana Desa berdasarkan
kinerja pelaksanaan; dan
• Sanksi kepada kabupaten/Kabupaten yang tidak
menganggarkan ADD sesuai ketentuan.
•Penyesuaian kebijakan penyaluran Dana
Desa paling cepat bulan Januari, guna
menunjang pelaksanaan padat karya
tunai;
•Penyiapan pedoman pelaksanaan cash
for work dari Dana Desa
•Penyiapan laporan penyerapan anggaran
dan capaian output kegiatan cash for work.
•Pelaksanaan Sosialisasi/bimbingan
teknis/pelatihan
•Pelaksanaan Pemantauan dan
evaluasi
PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN
PELAKSANAAN DANA DESA DAN ALOKASI
DANA DESA (ADD):
PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI (CASH
FOR WORK) DI DESA:

3. 3KEBIJAKAN DANA DESA TAHUN 2018: Transformasi Kebijakan Dana Desa
4 Perubahan Kebijakan Dana Desa tahun 2018:
1 Memperbaiki alokasi Dana Desa dengan memberikan afirmasi kepada desa-
desa dengan tingkat kemiskinan tinggi.
2 Meningkatkan pemanfaatan Dana Desa agar lebih fokus pada maksimal 5
kegiatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas desa.
3
Memperbaiki metode pemanfaatan Dana Desa dengan menggunakan skema
padat karya tunai.
4
Meningkatkan distribusi dengan mengubah dari 2 tahap menjadi 3 tahap,
pencairan dilakukan sejak awal tahun anggaran untuk mendukung pelaksanaan
padat karya tunai.

4. 4KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DANA DESA TAHUN 2018
 Pengentasan kemiskinan
 Perbaikan kualitas hidup masyarakat Desa
 Mengatasi kesenjangan penyediaan sarpras pelayanan publik antardesa.
 Afirmasi bagi desa sangat tertinggal dan desa tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin (JPM) tinggi
Kebijakan Pengalokasian Dana Desa Tahun 2018 difokuskan pada upaya untuk:

5. 5KEBIJAKAN PENYALURAN DANA DESA TAHUN 2018
Perubahan skema penyaluran Dana Desa yang memungkinkan Dana Desa tahap 1 dapat disalurkan paling cepat pada bulan Januari,
diharapkan dapat memacu percepatan pelaksanaan Dana Desa pada awal tahun anggaran sekaligus mendukung kelancaran
pelaksanaan padat karya tunai, sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat desa.
Sumber:
PMK No. 225/2017 tentang
Perubahan Kedua atas PMK No. 50/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

6. 6
• Penetapan perkada
mengenai tata cara
pembagian dan
penetapan Dana
Desa setiap Desa
Untuk memastikan
hak keuangan desa
terpenuhi
Untuk memastikan
penyaluran DD tepat
waktu dan tepat jumlah
• Laporan Realisasi
Penyaluran dan Laporan
Konsolidasi Penyerapan
Dana Desa
Untuk menghindari
penundaan
penyaluran DD tahap
berikutnya
• Sisa Dana
Desa di RKUD
Untuk mengetahui
besaran DD yg
belum disalurkan
dari RKUD ke RKD TA
sebelumnya
• Capaian
output
Untuk mengetahui
pemanfaatan
Dana Desa
“Kementerian Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi atas Penyaluran Dana Desa yang berbasis kinerja
penyerapan dan capaian output, untuk memantau optimalisasi penggunaan dana dan pencapaian output dan
mengevaluasi efektivitas kebijakan pengalihan penyaluran melalui KPPN dalam mendekatkan pelayanan di daerah dan
memperkuat governance & akuntabilitas Dana Desa ”
Bupati/Walikota PEMDA/ BPKAD
PEMDA/PUSAT
(Kemendes, Kemenkeu,
Kemendagri)/APIP
Bupati/Walikota
PEMDA/
BPKAD
PP No.60 Tahun 2014 pasal 26 - 27
PMK 50 Tahun 2017 jo. PMK 225 Tahun 2017 pasal 143
MEKANISME PEMANTAUAN ATAS PENYALURAN DANA DESA
Pasal 145 PMK 50/2017:
• Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan terdapat penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan erundang-
undangan, Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat memberikan teguran kepada bupati/ walikota
• Ketidaksesuaian penyaluran dapat berupa:
a. keterlambatan penyaluran; dan/ atau
b. tidak tepat jumlah penyaluran
• Dana Desa yang terlambat disalurkan dan/atau tidak tepat jumlah penyalurannya harus segera disalurkan ke RKD oleh bupati/walikota paling lama
7 (tujuh) hari kerja setelah menerima teguran

7. 7PELANGGARAN DAN SANKSI DALAM PENYALURAN DANA DESA
Bupati/ Walikota
Jenis Pelanggaran Jenis Sanksi
Bupati/Walikota tidak menyalurkan Dana Desa tepat waktu dan
tepat jumlah sesuai yang telah ditentukan
Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU)
dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) Kab/Kota sebesar selisih
kewajiban Dana Desa yang harus disalurkan ke Desa
• Bupati/Walikota tidak menyampaikan persyaratan penyaluran
setiap tahap; dan
• Bupati/Walikota tidak menyampaikan perubahan perkada
mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap
Desa yang dalam perkada sebelumnya tidak sesuai ketentuan.
Penundaan Penyaluran Dana Desa Kab/Kota
Bupati/Walikota tidak dapat memenuhi persyaratan penyaluran
Tahap II sampai berakhirnya TA
Sisa anggaran Dana Desa Tahap II menjadi Sisa Anggaran Lebih
(SAL) pada Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dan tidak
disalurkan kembali
• Laporan penundaan penyaluran dari Bupati/Walikota
• Laporan pemotongan penyaluran DD dari Bupati/Walikota
Pemotongan Dana Desa
• Kepala Desa tidak menyampaikan Perdes mengenai APBDes;
• Kepala Desa tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan
DD tahap sebelumnya; dan
• Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah
Penundaan Penyaluran Dana
Desa ke Desa
Pemotongan Dana Desa ke Desa
• Terdapat sisa Dana Desa lebih besar dari 30% selama 2 tahun
berturut-turut;
• Berdasarkan penjelasan dan hasil pemeriksaan ditemukan
penyimpangan berupa SiLPA tidak wajar
Jenis Pelanggaran Jenis Sanksi
PP No.60 Tahun 2014
PMK 50 Tahun 2017 jo. PMK 225 Tahun 2017

8. 8
ISU PENYALURAN DANA DESA
Kompas
30 April 2018

9. 9
REALISASI DAN KENDALA PENYALURAN DANA DESA TA. 2018 9
Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD telah mencapai Rp14,28 triliun (23,8% dari total pagu sebesar Rp60 Triliun, namun
demikian penyaluran dari RKUD ke RKD masih sebesar Rp3,42 triliun atau 24,43% dari yang sudah disalurkan ke RKUD
RKUN ke RKUD
• Pemda belum menyampaikan Perkada tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa.
RKUD ke RKD
• Pemerintah Desa belum/terlambat menetapkan APBDes
sebagai syarat penyaluran tahap I dari RKUD ke RKD
KENDALA PENYALURAN:
• Penyesuaian APBDes untuk memenuhi 30% HOK
• Kesulitan memperoleh bahan baku lokal yang dibutuhkan desa
• Kekurangan tenaga kerja tertentu yang tidak sesuai dengan
spesifikasi yang diperlukan
KENDALA PELAKSANAAN:
UPAYA YANG DILAKUKAN:
RKUN RKUD RKD
Tahap I:
Rp 11,43 T
(95,22% dari pagu
Tahap I), kepada
418 Daerah dan
71.099 Desa
Tahap II:
Rp 2,85 T
(11,90% dari
pagu Tahap II),
kepada 66
Daerah dan
8.863 Desa
Rp 3,42 T
(24,43% dari
yang sudah
salur ke RKUD)
kepada 190
Daerah dan
20.916 Desa
*) Data per 2 Mei 2018
Belum Salur
Tahap I:
16 daerah yang
mencakup
3.859 desa
• Koordinasi dengan Kemendagri dan Kemendes PDTT terkait penyampaian surat kepada gubernur dan bupati/walikota dalam
rangka percepatan penyaluran Dana Desa baik dari RKUN ke RKUD maupun RKUD ke RKD, dengan:
 mendorong Pemda untuk segera menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa setiap Desa, dan
 mendorong pemerintah Desa untuk segera menyelesaikan penetapan APBDes.
• Melaksanakan workshop penghitungan dana desa kepada seluruh Pemda penerima Dana Desa, serta secara khusus juga telah
diadakan kegiatan serupa untuk kedua kalinya kepada 100 daerah yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan program padat
karya tunai;
• Menyampaikan surat kepada seluruh kepala daerah penerima dana desa mengenai langkah-langkah percepatan penyaluran
Dana Desa; dan
• Melakukan diseminasi Dana Desa di 71 daerah untuk memberikan pemahaman terutama mengenai perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan Dana Desa dalam mendukung pelaksanaan Padat Karya Tunai.
• Mengundang Pemda yang sampai dengan tanggal 23 Maret 2018 belum menyampaikan Peraturan Kepala Daerah tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa pada tanggal 27 Maret 2018;
• Mengundang kembali seluruh Pemda dalam Workshop Regional Percepatan Penyaluran Dana Desa di Batam, Makassar, dan
Surabaya pada tanggal 16 – 18 April 2018.

10. 10
MONITORING PERKEMBANGAN PENYALURAN
DANA DESA TAHAP I DAN TAHAP II TA 2018 (per 2 Mei 2018)
No. Jumlah
Pemda
Keterangan
1 431 Telah menyampaikan Perda APBD
2 429
Telah menyampaikan Perkada tentang
pembagian Dana Desa per desa
3 429
Layak Salur:
• 418 Pemda sudah salur,
• 11 Pemda dalam proses salur
4 5 Belum layak salur 12
24
11,4
2,850
5
10
15
20
25
30
Tahap I Tahap II
Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD
(dalam Triliun)
Pagu Realisasi Penyaluran
95.22%
11.90 %
14,27
3,42
0,00
5,00
10,00
15,00
Sudah Diterima di RKUD Sudah Salur ke RKD
Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD
(dalam Triliun)
23.95 %
No. Jumlah
Pemda
Keterangan
1 69 Sudah Salur
2 83
Telah Memenuhi Persyaratan Penyaluran (Dalam
proses penyaluran
3 282 Belum layak salur
TAHAP I
TAHAP II
621 M
(18 daerah)
5.227 M (195
daerah)
9.875 M
(363 daerah)
11.417 M
(417 daerah)
11.571 M
(420 daerah)
Januari Februari Maret April Mei
PERKEMBANGAN
PENYALURAN DANA
DESA PER BULAN

11. 11
PERKEMBANGAN PENYALURAN DANA DESA TA 2018
(per 2 Mei 2018)
Pagu Tahap I Pagu Tahap II
Nilai Pemda Nilai Nilai Pemda Nilai
Provinsi Aceh 6.496 23 4.459.407.194 891.881.439 22 779.434.522 1.783.762.878 0 - 779.434.522 17,48%
Provinsi Sumatera Utara 5.417 27 3.879.675.435 775.935.087 25 734.596.103 1.551.870.174 2 102.372.973 836.969.076 21,57%
Provinsi Sumatera Barat 928 14 790.083.876 158.016.775 14 158.016.775 316.033.550 5 81.199.352 239.216.127 30,28%
Provinsi Riau 1.591 10 1.261.971.953 252.394.391 10 252.394.391 504.788.781 0 - 252.394.391 20,00%
Provinsi Jambi 1.399 10 1.041.137.486 208.227.497 10 208.227.497 416.454.994 2 76.521.266 284.748.764 27,35%
Provinsi Sumatera Selatan 2.853 14 2.314.121.041 462.824.208 14 462.824.208 925.648.416 0 - 462.824.208 20,00%
Provinsi Bengkulu 1.341 9 946.393.453 189.278.691 9 189.278.691 378.557.381 4 146.340.504 335.619.195 35,46%
Provinsi Lampung 2.435 13 2.088.401.374 417.680.275 13 417.680.275 835.360.550 0 - 417.680.275 20,00%
Provinsi Jawa Barat 5.312 19 4.794.956.234 958.991.247 18 921.855.835 1.917.982.494 4 203.184.406 1.125.040.241 23,46%
Provinsi Jawa Tengah 7.809 29 6.735.002.226 1.347.000.445 29 1.347.000.444 2.694.000.890 6 651.620.765 1.998.621.210 29,68%
Provinsi DI Yogyakarta 392 4 354.519.133 70.903.827 4 70.903.827 141.807.653 3 94.777.845 165.681.672 46,73%
Provinsi Jawa Timur 7.724 30 6.343.608.189 1.268.721.638 29 1.221.485.171 2.537.443.276 4 355.709.743 1.577.194.914 24,86%
Provinsi Kalimantan Barat 2.031 12 1.695.861.252 339.172.250 12 339.172.250 678.344.501 1 83.225.599 422.397.850 24,91%
Provinsi Kalimantan Tengah 1.433 13 1.145.089.368 229.017.874 11 210.260.512 458.035.747 0 - 210.260.512 18,36%
Provinsi Kalimantan Selatan 1.864 11 1.327.128.833 265.425.767 11 265.425.767 530.851.533 4 165.951.786 431.377.552 32,50%
Provinsi Kalimantan Timur 841 7 731.713.905 146.342.781 7 146.342.781 292.685.562 0 - 146.342.781 20,00%
Provinsi Sulawesi Utara 1.507 12 1.065.862.820 213.172.564 12 213.172.564 426.345.128 2 37.159.655 250.332.219 23,49%
Provinsi Sulawesi Tengah 1.842 12 1.364.121.207 272.824.241 12 272.824.241 545.648.483 2 100.282.854 373.107.095 27,35%
Provinsi Sulawesi Selatan 2.255 21 1.992.516.862 398.503.372 21 398.503.372 797.006.745 5 170.237.876 568.741.248 28,54%
Provinsi Sulawesi Tenggara 1.916 15 1.414.246.971 282.849.394 15 282.602.856 565.698.788 0 - 282.602.856 19,98%
Provinsi Bali 636 9 530.206.389 106.041.278 9 106.041.278 212.082.556 9 212.082.555 318.123.833 60,00%
Provinsi Nusa Tenggara Barat 995 8 980.805.722 196.161.144 8 196.161.144 392.322.289 0 - 196.161.144 20,00%
Provinsi Nusa Tenggara Timur 3.026 21 2.549.545.916 509.909.183 20 474.857.759 1.019.818.366 2 101.471.508 576.329.267 22,61%
Provinsi Maluku 1.198 11 963.487.147 192.697.429 11 192.697.429 385.394.859 0 - 192.697.429 20,00%
Provinsi Papua 5.411 29 4.290.337.973 858.067.595 21 576.956.305 1.716.135.189 1 28.217.716 605.174.022 14,11%
Provinsi Maluku Utara 1.063 9 786.225.637 157.245.127 9 157.245.124 314.490.255 1 15.972.250 173.217.374 22,03%
Provinsi Banten 1.238 4 940.916.353 188.183.271 4 188.183.271 376.366.541 0 - 188.183.271 20,00%
Provinsi Bangka Belitung 309 6 264.298.160 52.859.632 6 52.859.632 105.719.264 5 89.356.490 142.216.122 53,81%
Provinsi Gorontalo 657 5 537.037.258 107.407.452 5 107.407.452 214.814.903 2 100.008.993 207.416.445 38,62%
Provinsi Kepulauan Riau 275 5 221.364.348 44.272.870 5 44.272.870 88.545.739 1 21.805.918 66.078.787 29,85%
Provinsi Papua Barat 1.742 12 1.330.526.261 266.105.252 12 266.105.249 532.210.504 0 - 266.105.249 20,00%
Provinsi Sulawesi Barat 575 6 471.878.337 94.375.667 6 94.375.667 188.751.335 1 19.374.497 113.750.164 24,11%
Provinsi Kalimantan Utara 447 4 387.551.687 77.510.337 4 77.510.337 155.020.675 0 - 77.510.337 20,00%
TOTAL 74.958 434 60.000.000.000 12.000.000.000 418 11.426.675.600 24.000.000.000 66 2.856.874.552 14.283.550.152 23,81%
Total Realisasi PersentaseDaerah
Jumlah
Desa
Pemda Pagu
Realisasi Tahap I Realisasi Tahap II
(dalam ribuan rupiah)

12. 12ALUR KERJA PENYALURAN DANA DESA
Sumber:
PMK No. 50/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK 225/2017
Diusulkan
dimuat dalam
Revisi PMK
50/2017 jo.
225/2017

13. 13TINDAK LANJUT DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYALURAN DANA DESA
Percepatan Penyaluran Dari RKUD ke RKD:
• Sesuai Pasal 145 PMK 50/2017, Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa dapat memberikan teguran kepada bupati/ walikota yang terlambat
menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke RKD, paling lambat 7 hari kerja sejak Dana Desa
masuk ke RKUD serta Desa tersebut sudah memenuhi persyaratan.
• Untuk itu, Dit. PA dan KPPN perlu menyiapkan alat/tools pemantauan terhadap hal
dimaksud.
Percepatan Penyaluran Dari RKUN ke RKUD:
• Tahap I: KPPN dapat melakukan identifikasi penyebab 11 daerah yang sudah layak
salur berdasarkan data OM SPAN, namun belum salur dan 5 daerah yang belum layak
salur
• Tahap II: KPPN dapat melakukan identifikasi penyebab 83 daerah yang sudah layak
salur tahap II berdasarkan data OM SPAN, namun belum salur
• Hasil identifikasi tersebut dapat disampaikan oleh KPPN kepada DJPK melalui Dit PA.

14. Terima Kasih
DIREKTORAT PEMBIAYAAN DAN TRANSFER NON DANA PERIMBANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN