3. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
REVISI ANGGARANTA 2020 DANTA 2021
3
2021
2020
Terdapat revisi TA
2021 yang dapat
dilakukan sebelum
tahun anggaran
berjalan
Terdapat revisi TA
2020 yang dapat
dilakukan setelah
tahun anggaran
berakhir
REVISI
4. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
KETENTUAN UMUM I
4
Pasal 4
Ayat (1)
Pasal 4
ayat (2)
Memperhatikan PMK mengenai:
• Juksunlah RKA-K/L dan Pengesahan
DIPA;
• Tata cara perencanaan, penelaahan,
dan penetapan alokasi anggaran BA
BUN dan pengesahan DIPA BUN;
serta
• Peraturan-peraturan yang digunakan
dalam penyusunan dan penelaahan
RKA-K/L dan/atau RKA-BUN.
Revisi Anggaran dapat
dilakukan setelah DIPA Petikan
dan/atau DIPA BUN Tahun
Anggaran 2021 ditetapkan
DIPA TA 2021 diserahkan Presiden ke
Menteri/Pimpinan Lembaga dan Gubernur di istana
negara pada tanggal 25 November 2020
5. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
REVISITA 2021YANG DIPROSES PADATAHUN 2020*
5
REVISI
ADMINISTRASI
6
*) Data per tanggal 28 Desember 2020, Sumber: SATU Anggaran dan Nadine
Perubahan Kantor Bayar (KPPN)
1
Perubahan Nomenklatur Satker
(SKPD-TP)
1
Revisi Informasi Kinerja
(Perubahan satuan, indikator, komponen,
penambahan KRO dan RO)
3
Pembukaan/penghapusan tanda blokir
1
6. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
PENYELESAIAN REVISITA 2020
DALAM RANGKA PENYUSUNAN LKPP
6
Pagu Minus Belanja Pegawai
Satker BLU
Hibah Langsung
PHLN/PHDN
Subbagian anggaran BA BUN
Koreksi data transaksi di dokumen sumber
Penyesuaian Akun Khusus COVID-19 dan PEN
Dapat diproses dan disahkan
mengikuti batas waktu
penyusunan LKPP
Penyesuaian administratif/
Pengesahan
Diatur lebih lanjut
oleh Dirjen Perbendaharaan
(Surat atau Perdirjen)
7. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
AKUN KHUSUS PENANGANAN COVID-19*
7
*) Berdasarkan S-369/PB/2020 dan KEP-135/PB/2020
Ditambahkan nomenklatur “Penanganan Pandemi COVID-19” di setiap akun
- 521131
Belanja Barang Operasional –
Penanganan Pandemi COVID -
19
- 525152 (Barang)
- 525153 (Persediaan)
- 525154 (Jasa)
- 525155 (Pemeliharaan)
- 525156 (Perjalanan)
52515
Belanja Barang dan Jasa BLU II
- 521241
Belanja Barang Non
Operasional – Penanganan
Pandemi COVID -19
- 521841
Belanja Barang Persediaan –
Penanganan Pandemi COVID -
19
- 522192
Belanja Jasa – Penanganan
Pandemi COVID -19
- 523114
Belanja Pemeliharaan Gedung
dan Bangunan – Penanganan
Pandemi COVID -19
- 524115
Belanja Perjalanan Dinas –
Penanganan Pandemi COVID -
19
- 526131 (Peralatan dan Mesin -
Bentuk Barang)
- 526132 (Peralatan dan Mesin -
Bentuk Uang)
- 526321 (Lainnya Bentuk Brg)
- 526322 (Lainnya Bentuk Uang)
526
Belanja Barang untuk diserahkan
kepada Masyarakat/Pemda
- 532119 (Peralatan dan Mesin)
- 533119 (Gedung dan
Bangunan)
- 536118 (Lainnya)
53
Belanja Modal
- 537122 (Peralatan dan Mesin)
- 537123 (Gedung dan
Bangunan)
- 537125 (Lainnya)
53712
Belanja Modal BLU – Darurat
Bencana
- 571114 (Rehabilitasi Uang)
- 571115 (Rehabilitasi Barang)
- 572114 (Jaminan Sosial Uang)
- 572115 (Jaminan Sosial Barang)
- 573114 (Pemberdayaan Uang)
- 573115(Pemberdayaan Barang)
- 574114 (Perlindungan Uang)
- 574115 (Perlindungan Barang)
- 575114 (Pen. Kemiskinan Uang)
- 575115 (Pen. Kemiskinan Brg)
- 576114 (Pen. Bencana Uang)
- 576115 (Pen. Bencana Barang)
57
Belanja Bantuan Sosial
8. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
EVALUASI PELAKSANAAN REVISITA 2020 (1/2)
8
Revisi Informasi Kinerja
untuk Monev
Penyelesaian Pagu Minus
Pemutakhiran POK
Mengubah Halaman III
Pergeseran terkait akun
526
• Batas waktu tanggal 30
Oktober 2020.
• melewati batas waktu,
harus mendapatkan
persetujuan dari Menteri
Keuangan.
• Perbaikan informasi
kinerja untuk kebutuhan
monev sebaiknya segera
dilakukan di awal atau di
tengah tahun sebelum
batas waktu.
• Pagu minus yang
diselesaikan melewati
batas waktu hingga
penyusunan LKPP TA 2020
hanya pagu minus belanja
pegawai untuk akun gaji
pokok dan tunjangan yang
melekat pada gaji.
• Pagu minus selain gaji
pokok dan tunjangan yang
melekat pada gaji
diselesaikan dengan
mekanisme reguler
sebelum batas waktu.
• Revisi perubahan halaman
III DIPA adalah 30
November 2020
• Revisi atau Pemutakhiran
POK yang diajukan setelah
tanggal 30 November
2020 tidak mengakibatkan
perubahan halaman III
DIPA.
• Halaman III DIPA berubah
jika terjadi perubahan
jumlah penerimaan atau
penarikan dana per bulan.
• Pergeseran anggaran
(penambahan atau
pengurangan) terkait akun
526 (Belanja Barang untuk
Diserahkan ke
Masyarakat/Pemda) tidak
diatur khusus menjadi
kewenangan DJA/DJPB.
• Revisi terkait akun 526
tersebut diproses sesuai
ketentuan umum revisi
anggaran.
9. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
EVALUASI PELAKSANAAN REVISITA 2020 (2/2)
9
Pergeseran Belanja Ops
ke Belanja non-ops
Perubahan peruntukan
anggaran dari BA BUN
Pergeseran anggaran
COVID-19 dan/atau PEN
Revisi POK mengubah
Digital Stamp
• Untuk TA 2020,
pergeseran anggaran dari
belanja operasional ke
belanja non operasional
diperkenankan hanya
untuk penanganan
pandemi COVID-19
dan/atau Program PEN.
• Untuk TA 2021,
pergeseran anggaran dari
belanja operasional ke
belanja non operasional
diatur menjadi
kewenangan DJA.
• Pergeseran anggaran dari
akun yang ditambahkan
anggarannya dari BA BUN
ke output/akun lain yang
tidak sesuai dengan
peruntukan SP SABA
999.08 (sesuai catatan
dalam Halaman IV.B DIPA),
menjadi kewenangan DJA.
• Sedangkan pergeseran ke
output/akun yang
peruntukannya sama,
menjadi kewenangan
DJPB.
• Anggaran penanganan
COVID-19 dan/atau
Program PEN tidak dapat
digeser/direalokasi ke
peruntukan non COVID-19.
Namun, dapat digeser
untuk penanganan COVID-
19 dan/atau Program PEN
dalam cluster/bidang yang
sama.
• Menggunakan akun
khusus penanganan
COVID-19.
• Revisi POK tidak
mengubah Digital Stamp,
tidak mengubah sumber
dana, dan tidak mengubah
jenis belanja.
• Untuk TA 2021, revisi POK
diperluas dapat mengubah
Digital Stamp untuk revisi
anggaran dalam rangka
pemenuhan belanja
pegawai operasional.
10. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
LATAR BELAKANG
10
Penerapan
kebijakan terkini
di Bidang
Penganggaran
(RSPP)
02
Amanat
Peraturan
Perundang-
undangan
01
Arahan
pimpinan dan
masukan dari
unit-unit terkait
03
PENYESUAIAN KETENTUAN REVISI ANGGARAN DENGAN:
11. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
KETENTUAN UMUM II
11
DIT. PA KPA
Dalam satu Program atau antar-
Program
Antarjenis belanja berdampak pada
penurunan volume RO
Antarsumber dana
Berdampak pada penurunan volume
RO secara total
Diusulkan oleh Pejabat Eselon I
Membutuhkan penelaahan atau
pengesahan untuk substansi
tertentu
Antar-Unit Eselon I atau dalam satu
Unit Eselon I
Dalam satu Program atau antar-
Program untuk belanja operasional
Antarjenis belanja tidak berdampak
pada penurunan volume RO
Tidak mengubah sumber dana
Tidak berdampak pada penurunan
volume RO secara total
Diusulkan oleh Pejabat Eselon I atau
KPA untuk substansi tertentu
Berupa pengesahan
Antar-Satker antar-Kanwil DJPB
Dalam satu Program atau antar-
Program untuk belanja operasional
Antarjenis belanja tidak berdampak
pada penurunan volume RO
Tidak mengubah sumber dana
Tidak berdampak pada penurunan
volume RO secara total
Diusulkan oleh KPA
Berupa pengesahan
Antar-Satker dalam satu Kanwil DJPB
Dalam satu KRO atau antar-KRO untuk
belanja pegawai operasional
Antarjenis belanja untuk belanja
pegawai operasional
Tidak mengubah sumber dana
Tidak berdampak pada penurunan
volume RO
Ditetapkan oleh KPA
Mengubah Digital Stamp hanya untuk
revisi pemenuhan belanja pegawai
operasional
Dalam satu Satker
12. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
KETENTUAN BARU
12
Pengesahan
Belanja Modal
atas
Pengadaan
Tanah oleh
LMAN
Redesain
Sistem
Perencanaan
dan
Penganggaran
Pengesahan
Pemberian
Hibah dari
Dana Hasil
Kelolaan
LDKPI
Lanjutan
Penanganan
COVID-19 dan
Program PEN
13. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
REDESAIN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
13
EXISTING RSPP INFORMASI KINERJA
Program Program
Stakeholders Perspective
Sasaran Program Outcome
Indikator Kinerja Program Indikator Outcome
Output Program Output Program
Customers Perspective
Indikator Output Program Indikator Output Program
Kegiatan Kegiatan
Internal Process
dan
Learning & Growth
Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan
Output Klasifikasi Rincian Output (KRO)
Indikator Output Indikator KRO
Sub-Output Rincian Output (RO)
Komponen Komponen
Sub-Komponen Sub Komponen
Akun Akun
Detail Belanja Detail Belanja
Program Lintas
Kegiatan Lintas
Standardisasi
KRO
14. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
DESAIN KEGIATAN - KRO – RO
14
- Komponen
- Sub
Komponen
- Detail
Klasifikasi Rincian Output
(KRO) merupakan
clustering/kumpulan atas
Rincian Output (RO) sejenis
dan memiliki satuan yang
sama atau beragam.
Rincian Output (RO) merupakan Produk
Akhir Spesifik K/L berupa barang/jasa
KEGIATAN KRO
Regulasi
Pelayanan Umum
Investasi Fisik
Investasi SDM &
Sosial Ekonomi
KRO AAA
Adm. Pemerintahan
Internal K/L
Adm. Pemerintahan
Internal
Pemerintahan
KRO A..A
KRO AFA
RO 001 A…..
RO 002 B…..
RO 003 C…..
RO 001 D…..
RO 002 E…..
RO 003 F…..
KRO BAA
KRO B..A
KRO BMA
KRO CAA
KRO C..A
KRO CDA
RO 001 G…..
RO 002 H…..
RO 003 I…...
RO 001 J…..
RO 002 K…..
RO 003 L…..
KRO DAA
KRO D..A
KRO DDA
KRO EAA
RO 001 M…..
RO 002 N…..
RO 003 O…..
RO 001 P…..
RO 002 Q…..
KRO FAA
KRO FBA RO 003 R…..
15. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
REDESAIN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
15
• Dalam Eselon I
• Antar-Eselon I*
• Antar-K/L (termasuk
dalam 1 Program)*
√
• Sumber dana SBSN
√
• Pemenuhan belanja
operasional
• Dalam Eselon I
• Pemenuhan belanja
operasional
• Antar-Kanwil
• Antar-Kanwil
• Pemenuhan belanja
operasional
• Dalam Eselon I
• Pemenuhan belanja
operasional
• Dalam satu Kanwil
• Dalam satu Kanwil
• Pemenuhan belanja
pegawai operasional
• Dalam satu Satker
• Dalam satu Satker
• Dalam satu RO
• Dalam satu Satker
Antar-Program
Antar-KRO
Dalam KRO yang
Sama
RSPP untuk
BA BUN
*) Membutuhkan persetujuan DPR
16. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
Diajukan kepada Kementerian Keuangan paling lambat
akhir bulan Maret 2021
LANJUTAN PENANGANAN COVID-19 DAN PEN
16
01
03
02
Sisa anggaran dari SBN yang tidak terserap dapat
dilanjutkan pada TA 2021 dan bersifat on top
Berupa lanjutan pelaksanaan kegiatan tahun 2020 dan
usulan kegiatan tahun 2021
04
Disertai pagu dan realisasi tahun 2020 beserta capaian
Disertai reviu APIP K/L
Dilaporkan dalam APBN-P dan/atau LKPP TA 2021
17. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
LANJUTAN PROGRAM PEN
17
DIPA TA 2021
ada
DIPA TA 2021
tidak ada
DIPA TA 2020
ada
DIPA TA 2020
tidak ada
Alokasi akan
dimunculkan
kembali
• Alokasi ditambah
• Volume ditambah
Akan dimunculkan
di DIPA TA 2021
PERCEPATAN
USULAN BARU
LANJUTAN
DIPA TA 2021
dimunculkan
18. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
PENGESAHAN BELANJA MODAL ATAS PENGADAAN TANAH
YANG DILAKUKAN OLEH LMAN
18
Kewenangan DJA berupa pengesahan
Ketentuan sesuai PMK mengenai tata cara
pendanaan pengadaan tanah bagi proyek strategis
nasional oleh LMAN
PMK
Batas akhir usulan revisi tanggal 28 Desember 2021
DESEMBER
19. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
MEKANISME REVISI PENGESAHAN PEMBERIAN HIBAH
DARI DANA HASIL KELOLAAN LDKPI (1/2)
19
Mekanisme DIPA BUN DIPA K/L
Pengusul dan
Peneliti Kesesuaian
dan Kelengkapan
PPA BUN berdasarkan usulan KPA BUN Pejabat Eselon I di Kemenkeu selaku
Pembina Teknis LDKPI berdasarkan usulan
KPA Satker BLU
Dokumen
Persyaratan
1. Surat usulan ditandatangani oleh
Pemimpin PPA BUN;
2. arsip data komputer (adk); dan
3. Dokumen pendukung lainnya (jika ada).
1. Surat usulan revisi anggaran
ditandatangani oleh Pejabat Eselon I;
2. arsip data komputer (adk); dan
3. Dokumen pendukung lainnya (jika ada).
Pengajuan 1. Melalui Sistem Aplikasi (online)
2. Dokumen fisik disimpan oleh pengusul
revisi anggaran
1. Melalui Sistem Aplikasi (online)
2. Dokumen fisik disimpan oleh pengusul
revisi anggaran
20. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
MEKANISME REVISI PENGESAHAN PEMBERIAN HIBAH
DARI DANA HASIL KELOLAAN LDKPI (2/2)
20
Mekanisme DIPA BUN DIPA K/L
Pemroses Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum,
Pertahanan dan Keamanan, dan BA BUN
Direktur Anggaran Bidang Perekonomian
dan Kemaritiman
Pengesahan Usulan revisi sesuai dengan dokumen yang
disampaikan
Usulan revisi sesuai dengan dokumen yang
disampaikan dan usulan revisi ke BA BUN
Pengelolaan Hibah (BA 999.02)
Penolakan Usulan revisi tidak sesuai dengan dokumen
yang disampaikan
Usulan revisi tidak sesuai dengan
dokumen yang disampaikan dan/atau
usulan revisi ke BA BUN Pengelolaan Hibah
(BA 999.02)
Waktu
Penyelesaian
1 hari kerja setelah diterima sistem aplikasi,
dokumen lengkap, dan adk valid oleh
sistem aplikasi
1 hari kerja setelah diterima sistem
aplikasi, dokumen lengkap, dan adk valid
oleh sistem aplikasi
22. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
PNBP: PAGU BERUBAH
22
Digunakan oleh Satker penghasil
Untuk kegiatan pelayanan
yang menghasilkan PNBP
Penggunaan kelebihan realisasi atas target PNBP
untuk Satker yang bersangkutan dalam 1 (satu) Program
Satker yang bersangkutan melakukan
pengisian data target PNBP
01
02
03
23. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
PNBP: PAGUTETAP (PERGESERAN)
23
• Antar-Eselon I
• Antar-Program • Antar-Satker
• Antar-Kanwil
• Antar-Satker
• Dalam 1 (satu)
Kanwil
• PNBP BLU
• Dalam 1 (satu)
Satker
24. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
BELANJA OPERASIONAL
24
Pagu Berubah/
Penambahan
Dalam Program
Dukma
Program Dukma ke
Program Teknis
Program Teknis ke
Program Dukma
• Dari BA BUN
999.08
• Antar-Eselon I
• Dari Ops ke
Non-ops
• Antar-Eselon I
• Dari Ops ke
Non-ops
• Antar-Satker
• Antar-Kanwil
• Antar-KRO
• Dalam 1 KRO
• Antar-Satker
• Antar-Kanwil
• Antar-Satker
• Dalam 1 Kanwil
• Antar-KRO
• Dalam 1 KRO
• Antar-Satker
• Dalam 1 Kanwil
• Dalam 1 Satker
• Dalam 1 KRO
• Antar-KRO untuk
belanja pegawai ops
(antarjenis belanja)
25. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
CONTOH RO BELANJA OPERASIONAL (KEMENKO PMK)
25
RO Operasional Kantor
KRO EAC
Layanan Umum
RO Gaji dan Tunjangan
KRO EAF
Layanan SDM
RO Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin
KRO EAD
Layanan Sarana Internal
RO Pemeliharaan Sarana Operasi
Pengawasan
RO Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan
KRO EAE
Layanan Prasarana Internal
26. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
CONTOH RO BELANJA OPERASIONAL (KEMENKO PMK)
26
RO 001 Layanan Dukungan Manajemen
Satker Menko Bidang PMK
KRO EAC
Layanan Umum
RO 002 Layanan Dukungan Manajemen
Satker Revolusi Mental
RO 001 Layanan Perkantoran Satker
Menko Bidang PMK
KRO EAA
Layanan Perkantoran
RO 002 Layanan Perkantoran Satker
Revolusi Mental
RO 003 Layanan Perkantoran Satker
DJSN
RO 003 Layanan Dukungan Manajemen
Satker DJSN
RO 009 Layanan Urusan Rumah Tangga
Terdapat akun:
1. 521111 Belanja Keperluan Perkantoran
2. 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
3. 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
Terdapat akun:
1. 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
2. 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
3. 523199 Belanja Pemeliharaan Lainnya
27. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
TUNGGAKANTAHUN 2020
27
REFOCUSSING
akibat adanya
kebijakan
penyesuaian pagu
dalam rangka
penanganan
pandemi COVID-19
dan PEN yang
dibiayai dengan
penerbitan SBN
COVID-19 & PEN
jumlah tunggakan per
tagihan di atas
Rp200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) maka
dilampiri hasil verifikasi
dari APIP K/L
DOK. PENDUKUNG
TUNGGAKAN BERKAITAN DENGAN:
28. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
TUNGGAKANTERKAIT COVID-19 DAN/ATAU PEN
28
PMK 208/2020
DAN
PMK 187/2020
Sisa Dana pada Rekening Khusus
Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN
digunakan untuk pembiayaan tunggakan
kegiatan penanganan pandemi COVID-19
dan PEN pada Tahun Anggaran 2020
Pasal 15 huruf b
Pembayaran atas tunggakan tidak
memerlukan verifikasi dari aparat
pengawasan internal pemerintah
Pasal 16 Ayat (3)
• tunggakan termasuk ke dalam list
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dan
alokasi tersedia, tunggakan dapat
diproses tanpa mekanisme revisi.
• tunggakan terkait selain daftar
tunggakan dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf c atau alokasi untuk peruntukan
yang sama tidak tersedia, tunggakan
diproses melalui mekanisme revisi.
Pasal 16 Ayat (1)
tunggakan per tagihan di atas
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
cukup dilampiri hasil verifikasi dari APIP K/L
Pasal 16 Ayat (5)
PMK Nomor 187/PMK.05/2020
tentang Tata Cara Penerbitan SBN dalam rangka
Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 dan PEN
Tahun 2020, serta Penggunaan Sisa Dana
Penerbitan SBN Tahun 2020 dalam rangka
Pembiayaan Pelaksanaan Lanjutan Kegiatan
Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN Tahun
2021
PMK Nomor 208/PMK.02/2020
Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun
Anggaran 2021
30. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
DOKUMEN USULAN REVISI ANGGARAN
30
USULAN KE DJA USULAN KE DIT. PELAKSANAAN ANGGARAN USULAN KE KANWIL DJPB
Surat usulan Revisi Anggaran Surat usulan Revisi Anggaran Surat usulan Revisi Anggaran
Arsip data komputer (adk) yang divalidasi Arsip data komputer (adk) yang divalidasi Arsip data komputer (adk) yang divalidasi
Surat pernyataan Pejabat Eselon I Surat persetujuan Pejabat Eselon I
(pergeseran anggaran antar-Satker)
Surat persetujuan Pejabat Eselon I
(pergeseran anggaran antar-Satker,
antar-Kegiatan, ralat kode akun,
tunggakan tahun 2020, pemanfaatan sisa
anggaran RO)
Laporan Hasil Reviu APIP K/L (final)
(Pagu Anggaran berubah, pergeseran anggaran
antarbagian anggaran, antar-Program, perubahan
peruntukan level Program, dan/atau usulan KRO/RO
baru)
RKBMN yang disetujui DJKN
(BMN baru yang akan dihasilkan)
Revisi RKBMN yang disetujui DJKN
(BMN baru yang akan dihasilkan)
Surat pernyataan pihak ketiga bersedia menerima
(barang/jasa yang akan diserahkan kepada
masyarakat / Pemerintah Daerah)
Surat pernyataan pihak ketiga bersedia
menerima (barang/jasa yang akan diserahkan
kepada masyarakat /Pemerintah Daerah)
dokumen pendukung terkait lainnya
(jika ada)
dokumen pendukung terkait lainnya
(jika ada)
dokumen pendukung terkait lainnya
(jika ada)
Baru
*) Untuk menghindari terjadinya penambahan Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)
Baru *)
Baru
Baru *)
31. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
PERLUASAN PERANAN SATKER
31
KPA Satker atas persetujuan Pejabat Eselon I
dapat menyampaikan usul Revisi Anggaran ke
Direktorat Pelaksanaan Anggaran untuk hal-hal
tertentu dan/atau mendesak, meliputi usulan
revisi mengenai:
a. Pemenuhan Belanja Operasional; dan/atau
b. Penanganan bencana non-alam, termasuk
untuk COVID-19 dan/atau Program PEN.
32. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
PERLUASAN REVISI KEWENANGAN KPA
32
antar-RO dalam 1 (satu) KRO
01
02
03
Antar-KRO dan antarjenis
belanja untuk pemenuhan
belanja pegawai operasional
Pergeseran PNBP dalam 1 (satu)
Satker
Pemutakhiran dengan Persetujuan Eselon I*
*) Dalam hal sistem aplikasi sudah tersedia
33. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
PEMBATASAN ATAS USULAN REVISI ANGGARAN
33
Untuk pengendalian dan pengamanan belanja
negara, Menteri Keuangan dapat melakukan
pembatasan atas Revisi Anggaran dengan tetap
memperhatikan pencapaian kinerja K/L.
Berupa pembatasan untuk menambah alokasi atas
Program/Kegiatan/KRO/RO yang termasuk dalam
program penghematan belanja.
34. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
KPA ATAU PEJABAT ESELON I BERHALANGAN
34
pejabat pelaksana tugas/pelaksana
harian yang ditunjuk oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga
KPA
atau
Pejabat Eselon I
berhalangan
tetap/sementara
pejabat satu tingkat lebih tinggi dari
pejabat definitif yang bersangkutan.
35. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
REVISI INFORMASI KINERJA
35
diusulkan ke DJA, diproses melalui
SATU Anggaran
Program/Kegiatan baru diusulkan ke
DJA setelah mendapat kode dari
Bappenas
Batas waktu usulan revisi informasi
kinerja mengikuti batas waktu revisi
reguler DJA tanggal 17 Desember 2021
TA 2021, sudah diatur batas waktu
revisi informasi kinerja untuk
kebutuhan monev (17 Desember 2021)
Sasaran
Strategis
dan
Indikator
Output
Program
dan
Indikator
PROGRAM
Sasaran
Program
dan
Indikator
Komponen
RO
dan
Indikator
KRO
dan
Indikator
Sasaran
Kegiatan
dan
Indikator
KEGIATAN
Mencakup semua level:
INFORMASI
KINERJA
36. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
WAKTU PENYELESAIAN REVISI DJA: BA K/L
36
1 (satu) hari kerja
2 (dua) hari kerja
sejak penelaahan
selesai dilakukan
setelah usulan
diterima sistem
dokumen
lengkap adk diterima valid
oleh sistem
LAMA
BARU
reviu APIP K/L
dapat menyusul
37. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
BATASWAKTU USULAN REVISI ANGGARAN
37
✓ Lanjutan RMP
untuk Uang Muka
✓ Penarikan RMP
✓ Lanjutan COVID &
PEN
✓ Usul Penggunaan RO
Cadangan
31 Maret 2021 29 Oktober 2021
29 Januari 2021 Minggu ke-1 April 2021 30 November 2021
✓ Revisi Reguler DJA
✓ Revisi Reguler DJPB
Catatan: Dalam hal jatuh pada hari libur, batas waktu dimajukan pada hari kerja sebelum hari libur
38. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
BATASWAKTU USULAN REVISI ANGGARAN
38
✓ Belanja Pegawai
✓ BA BUN ke BA
K/L
✓ PNBP
✓ Pinjaman/Hibah/
RMP
✓ Penggunaan
Kelebihan Realisasi
atas Target PNBP
17 Desember 2021
17 Desember 2021
✓ Tindak Lanjut
Sidang Kabinet
✓ Persetujuan
Eksternal
✓ Informasi Kinerja
untuk Monev
✓ Persetujuan Menkeu
✓ DIPA BUN
✓ Penanggulangan Bencana
✓ Pengadaan Tanah oleh LMAN
✓ Hibah Langsung
✓ PHLN
✓ Pemutakhiran POK
28 Desember 2021
28 Desember 2021
✓ Pagu Minus Belanja
Pegawai
31 Desember 2021
Catatan: Dalam hal jatuh pada hari libur, batas waktu dimajukan pada hari kerja sebelum hari libur
39. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 39
Pasal 3
Revisi Anggaran juga berlaku dalam
hal terdapat:
a. perubahan atas Undang-Undang
mengenai APBN Tahun Anggaran
2021; dan/atau
b. perubahan atas kebijakan
prioritas pemerintah yang telah
ditetapkan dalam Undang-Undang
mengenai APBN Tahun Anggaran
2021 dan/atau Undang-Undang
mengenai perubahan atas
Undang-Undang mengenai APBN
Tahun Anggaran 2021, termasuk
kebijakan pemotongan,
penghematan anggaran,
dan/atau self blocking.
41. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 41
• Dalam rangka penerapan kebijakan dan langkah strategis yang diperlukan dalam rangka
penanganan pandemi COVID-19 berupa refocusing dan realokasi belanja K/L TA 2021.
• DJA dapat melakukan pemblokiran DIPA K/L secara mandiri dalam bila dalam waktu
yang telah ditentukan, Kementerian/Lembaga tidak mengajukan usulan penghematan
atau tidak melengkapi data dukung perubahan anggaran.
• sebagai akibat dari kebijakan pemotongan, penghematan anggaran, dan/atau self
blocking.
PEMBLOKIRAN SECARA MANDIRI OLEH DJA
42. “Anggaran yang dikelola dengan baik tidak hanya
mencerminkan kualitas ekonomi yang baik, tapi
mencerminkan martabat suatu bangsa yang baik”
(Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI)