1. PENYALURAN DANA SP2D
OLEH BANK OPERASIONAL I PUSAT
PADA IMPLEMENTASI SPAN
Direktorat Pengelolaan Kas Negara

2. DASAR HUKUM
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor
14/PMK.05/2013 tentang Penyaluran Dana Surat
Perintah Pencairan Dana dalam rangka
Implementasi Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
153/PMK.05/2013
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor
154/PMK.05/2013 tentang Pelaksanaan Piloting
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

3. Bank Operasional I Pusat
• Bank Operasional I Pusat adalah bank
operasional mitra Kuasa BUN Pusat yang
merupakan bank pusat dari BO I dan tempat
dibuka Rekening Pengeluaran Kuasa BUN
Pusat SPAN, Rekening Pengeluaran Kuasa BUN
Pusat Non SPAN, Rekening Pengeluaran Kuasa
BUN Pusat Gaji, Rekening Retur Bank
Operasional I Pusat SPAN, dan Rekening Retur
Bank Operasional I Pusat Gaji.

4. KPPN Non SPAN
Kuasa BUN Daerah
KPPN SPAN
Kuasa BUN Pusat
BO I Daerah BO I Pusat
Mitra Kerja Mitra Kerja

5. • Rekening pada Bank Operasional I Pusat
terdiri dari:
 RPKBUNP.span
 RPKBUNP.gaji
 RETUR RPKBUNP.span
 RETUR RPKBUNP.gaji
Masing-masing untuk 4 bank umum mitra Kuasa
BUN Pusat

6. PENYALURAN DANA SP2D NON GAJI BULANAN DENGAN
REKENING PENERIMA DI BANK OLEH BO I PUSAT
SATKERKPPN
SPAN
DIT.PKN
R-KUN
BO I Pusat RPK-BUN-P.span Rek. RR.span
Rek.
Penerima
Rek.
Penerima
1
2
3
4
5.a
5.b
6
7
8
9
10 11
12
13
14

7. SP2D_Reject

8. • Ketidakcukupan dana (Insufficient Fund )
untuk penyaluran SP2D di BO I Pusat
• Gangguan teknis
SP2D_Reject terjadi:

9. 1. Dalam hal terdapat SP2D_Reject (SP2D/SP2D-R yang
dananya tidak dapat disalurkan pada tanggal
SP2D/SP2D-R), BO I Pusat mengirimkan data SP2D_Reject
tersebut ke Dit.PKN (Subdit RKN) melalui CMS_Portal.
2. Berdasarkan data SP2D_Reject yang disajikan oleh
CMS_Portal, Subdit RKN menyampaikan kepada Subdit
RKUN untuk melakukan penambahan dropping dana
pada dropping dana pertama hari kerja berikutnya.
3. Setelah dilakukan dropping dana atas SP2D_Reject,
Subdit RKN melakukan release data SP2D_Reject.
4. BO I Pusat menyalurkan dana SP2D_Reject yang telah di-
release oleh Dit.PKN melalui CMS_Portal.
Penyelesaian SP2D_Reject
(melalui CMS_Portal BO I Pusat)

10. Alur SP2D-Reject

11. SP2D_Retur
SPAN

12. PENYEBAB RETUR
• Kesalahan Penulisan Nomor Rekening
• Terdapat perbedaan antara Nomor dengan nama di
rekening.
• Rekening tidak aktif

13. LANGKAH – LANGKAH YANG
DILAKUKAN OLEH DIT. PKN
• Melakukan interface dalam hal data retur sudah
benar dan masuk ke dalam Bank Statement pada
keesokkan harinya.
• Melakukan konfirmasi kepada BO I Pusat dalam hal
terdapat “nomor transaksi” yang bukan merupakan
nomor SP2D, untuk selanjutnya melakukan
interface setelah mendapatkan nomor transaksi
yang benar.

14. LANGKAH – LANGKAH YANG
DILAKUKAN OLEH KPPN
• Mengecek ada/tidaknya retur pada Modul PM
• Memberitahukan satuan kerja yang bersangkutan
apabila ada SP2D retur.
• Memastikan kebenaran SPM perbaikan dari satuan
kerja dengan melakukan pencocokan dengan surat
pemberitahuan retur dari KPPN.
• Menerbitkan SP2D-R

15. Penyaluran SP2D Gaji Induk
pada Implementasi SPAN

16. 1. Dengan diimplementasikannya SPAN pada Direktorat
Pengelolaan Kas Negara dan KPPN, terjadi perubahan
mekanisme penyaluran dana SP2D Gaji Induk.
2. Penyaluran dana SP2D yang semula dilakukan oleh
BO II mitra kerja KPPN (Bank BRI, Bank Mandiri, Bank
BNI, dan Bank BTN) dilakukan secara terpusat melalui
BO I Pusat_BRI, BO I Pusat_Mandiri, BO I Pusat_Bank
BNI, dan BO I Pusat_Bank BTN.
3. Penyaluran dana SP2D yang dilakukan oleh BO II
mitra kerja KPPN (selain bank tersebut pada angka
2) tetap dilakukan oleh BO II mitra kerja KPPN
berkenaan).

17. SATKERKPPN
SPAN
DIT.PKN
R-KUN
BO I Pusat RPK-BUN-P.gaji Rek. RR.gaji
Rek.
Penerim
a
Rek.
Penerim
a
1
2
3
4
5.a
5.b
6
7
8
9
10 11
12
13
14
PENYALURAN DANA SP2D GAJI BULANAN DENGAN
REKENING PENERIMA DI BANK BO I PUSAT OLEH BO I PUSAT

18. SATKERKPPN
SPAN
DIT.PKN
R-KUN
Rek. Pos/BO II
Rek.
Penerima
1
2
4
6.b
6.a
6.c
7
11
PENYALURAN DANA SP2D GAJI BULANAN DENGAN REKENING
PENERIMA DI BANK DI LUAR BO I PUSAT
BO II
3
Rek.
Penerima
8 9
Rek.
rr.Pos/BO II
5 8
9 10
12

19. Permasalahan pada Penyaluran
SP2D Gaji Induk pada
Implementasi SPAN
• Dropping dana pembayaran gaji dari RKUN yang
belum masuk ke BO II
• Pembayaran Gaji yang terbayar 2 kali (double
pembayaran)
• Gaji yang belum terbayar pada tanggal
pembayaran

20. LANGKAH – LANGKAH YANG HARUS
DILAKUKAN OLEH KPPN
• Memantau pengiriman dropping dana dari RKUN ke
BO II dengan berkoordinasi dengan BO II setempat.
• Memastikan kebenaran dalam pemilihan “pay
group” pembayaran gaji

21. Pembagian Kewenangan
Penyaluran SP2D Melalui
Mekanisme Overbooking,
BI-RTGS, SKN-BI oleh BO I
Pusat pada Implementasi
SPAN

22. LATAR BELAKANG
• Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor KEP-54/PB/2014 tentang Penunjukan Bank
Operasional I Pusat sebagai Penyalur Dana SP2D dan
SPT dalam rangka Implementasi SPAN, telah diatur
mengenai kewenangan penyaluran dana melalui
mekanisme overbooking, BI-RTGS, maupun SKN-BI
pada pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara.
• Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor S-1780/PB/2014 ditetapkan bahwa
pemberlakuan kepdirjen dimaksud berlaku efektif
terhitung mulai tanggal 1 April 2014.

23. PEMBAGIAN WILAYAH
BTN BNI BRI MANDIRI
KPPN Jakarta II KPPN Jakarta III KPPN Jakarta IV KPPN Jakarta I
KPPN Kh P & H KPPN Jakarta V KPPN Jakarta VI KPPN Jakarta VII
Prov. Sumut Prov. Jateng Prov. Jatim Prov. Jabar
Prov. Papua Prov. NTT Prov. Aceh Prov. Sulsel
Prov. Kalbar Prov. DIY Prov. Sulbar Prov. NTB
Prov. Jambi Prov. Sumsel Prov. Kalsel Prov. Kaltim
Prov. Sumbar Prov. Kalteng Prov. Sulteng Prov. Sultra
Prov. Gorontalo Prov. Papua Barat Prov. Riau Prov. Banten
Prov. Bali Prov. Lampung Prov. Malut Prov. Kepri
Prov. Babel Prov. Bengkulu Prov. Maluku Prov. Sulut

24. HAL – HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
• Berlaku efektif terhitung mulai tanggal 1 April
2014
• BO I Pusat melaksanakan mekanisme
overbooking di semua wilayah
• BO I Pusat melaksanakan mekanisme BI-RTGS
dan SKN-BI sesuai pembagian pada kepdirjen
dimaksud di atas.
• Apabila salah satu BO I Pusat mengalami
gangguan sistem, penyaluran dana SP2D dan SPT
melalui sistem BI-RTGS dan SKN-BI digantikan
oleh BO I Pusat lainnya

25. RETUR

26. DASAR HUKUM
• Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-74/PB/2011 sebagaimana diubah dengan
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-33/PB/2012 tentang Tata Cara Penyelesaian dan
penatausahaan Pengembalian (Retur) Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D).
• Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-
11354/PB/2011 tanggal 9 Desember 2011
• Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-
4066/PB/2012 tanggal 7 Mei 2012
• Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-
1754/PB/2014 tanggal 14 Maret 2014

27. JENIS RETUR
• Dana Retur yang sudah disetor ke Rekening Kas
Negara dan tidak dimintakan kembali
pembayarannya.
• Dana Retur yang sudah disetor ke Rekening Kas
Negara dan akan dimintakan kembali
pembayarannya
• Dana Retur TAYL yang masih berada di Rekening rr
dan tidak dimintakan kembali pembayarannya
• Dana Retur yang masih berada di Rekening rr dan
akan dimintakan kembali pembayarannya

28. Dana Retur yang sudah disetor ke
Rekening Kas Negara dan tidak
dimintakan kembali pembayarannya
• KPPN agar melakukan jurnal koreksi pada neraca
dengan berpedoman pada Surat Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor S-4066/PB/2012 tanggal 7
Mei 2012
Akun Uraian Debet Kredit
212191 Utang Kepada Pihak Ketiga
Lainnya
XXXXXXXX
311111 SAL XXXXXXXX

29. Dana Retur yang sudah disetor ke
Rekening Kas Negara dan akan
dimintakan kembali pembayarannya
• Subbagian Umum mengajukan permohonan penerbitan
SKTB atas dasar SPPK dari Satker dengan melampirkan
SPTJM dan dokumen pendukungnya kepada Seksi Verifikasi
dan Akuntansi.
• Seksi Verifikasi dan Akuntansi menerbitkan SKTB setelah
melakukan pengujian atas kebenaran permohonan dimaksud
dan menyampaikan SKTB kepada Seksi bank/Giro Pos dan
Subbagian Umum
• Berdasarkan SKTB, Seksi Bank/Giro Pos menerbitkan
konsep SKP4 dan mengajukannya kepada Kepala KPPN
untuk ditetapkan.

30. • Kepala KPPN menetapkan dan menyampaikan
SKP4 ke Sub Bagian
• Subbagian Umum menerbitkan SPM Pengembalian
atas beban Bagian Anggaran BUN (BA.999.99)
dengan KPPN selaku Kuasa BUN di Daerah.
• Seksi Pencairan Dana melakukan pengujian atas
SPM Pengembalian dimaksud dan menerbitkan
SP2D atas beban BO I
Lanjutan………………

31. Dana Retur TAYL yang masih berada di
Rekening rr dan tidak dimintakan
kembali pembayarannya
• KPPN dapat langsung melakukan penyetoran dana
retur SP2D dari Rekening rr ke Rekening Kas
Negara sepanjang telah menerima permohonan
penyetoran dan SPTJM dari KPA satker
bersangkutan.
• KPPN melaporkan ke Direktorat PKN atas dana
Retur SP2D yang telah disetorkan ke Rekening Kas
Negara

32. Dana Retur yang yang masih berada di
Rekening rr dan akan dimintakan
kembali pembayarannya
• KPPN menerbitkan Surat Ralat SP2D berdasarkan
surat ralat dari Kuasa PA/PP-SPM (atas Kuasa
PA)/Satker.
• Selanjutnya KPPN menyampaikan Surat Ralat SP2D
dimaksud kepada BO I/BO II/BO III paling lambat 2
(dua) hari kerja setelah menerima surat ralat dari
Kuasa PA/PP-SPM (atas Kuasa PA)/Satker.

33. LAIN - LAIN
• Sesuai temuan BPK, saldo rekening rr berbeda
dengan data detail SP2D Retur
• KPPN diminta untuk selalu memastikan saldo retur
di rekening rr sama dengan data detail SP2D retur.

34. TERIMA KASIH