SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  21
Whistleblowing System
“Pengungkap Aib”
karyawan, mantan karyawan atau pekerja,
anggota dari suatu institusi atau organisasi yang
melaporkan suatu tindakan yang dianggap
melanggar ketentuan kepada pihak yang
berwenang
(Wikipedia)
InternalWhistleblower•: pekerja atau karyawan di dalam
suatu perusahaan atau institusi yang melaporkan suatu
tindakan pelanggaran hukum kepada karyawan lainnya
atau atasannya yang juga ada di dalam perusahaan
tersebut.
External Whistleblower•: pihak pekerja atau karyawan di
dalam suatu perusahaan atau organisasi yang melaporkan
suatu pelanggaran hukum kepada pihak diluar institusi,
organisasi atau perusahaan tersebut. (Wikipedia)
GLOBAL CORRUPTION BAROMETER 2013
TRANSPERENCY INTERNATIONAL
GLOBAL CORRUPTION BAROMETER 2013
TRANSPERENCY INTERNATIONAL
If someone is concerned about corruption or serious
wrongdoing in or by an organization, they have three
options.These are:
 To stay silent - Jangan menjadi THREE WISE MONKEY
(SEE NO EVIL, HEAR NO EVIL,TALK NO EVIL)
 To blow the whistle outside (the authorities or the media)
 To blow the whistle internally or with the responsible
person
 Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis
bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera
menanganinya secara aman;
 Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran,
dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk
melaporkan terjadinya pelanggaran, karena kepercayaan
terhadap sistem pelaporan yang efektif;
 Tersedianya mekanisme deteksi dini (early warning system)
atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu
pelanggaran;
 Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah
pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum
meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik;
 Mengurangi risiko yang dihadapi organisasi, akibat dari
pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum,
keselamatan kerja, dan reputasi;
 Mengurangi biaya dalam menangani akibat dari terjadinya
pelanggaran;
 Meningkatnya reputasi perusahaan di mata pemangku
kepentingan (stakeholders), regulator, dan masyarakat
umum; dan
 Memberikan masukan kepada organisasi untuk melihat lebih
jauh area kritikal dan proses kerja yang memiliki kelemahan
pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan
perbaikan yang diperlukan.
 PMK Nomor 103/PMK.09/2010
tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut
Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di
Lingkungan Kementerian Keuangan
 KMK Nomor 149/KMK.09/2011
tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut
Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) serta Tata Cara
Pelaporan dan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan
Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan
Kementerian Keuangan
 Pelapor Pelanggaran (whistleblower) adalah
pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian
Keuangan dan masyarakat
PMK 103/PMK.09/2010
KMK 149/PMK.09/2011
Kerahasiaan
Mudah dan Cepat
Integrasi dan Pelaporan
Monitoring
VERIFIKASI
ANALISIS/
KAJIAN
PULBAKET/
AUDIT
INVESTIGASI
ServerWISE
Inspektorat Jenderal
VERIFIKA
SI
ANALISIS
/ KAJIAN
PULBAKET/
PEMERIKSAA
N
UKI/UT
Selesai
Internal Pegawai
Masyarakat
17%
83%
Sumber
Pengaduan
Web Email Telepon Fax
Surat SMS Helpdesk
7%
41%
25%
1%
6%
13%
7%
Saluran
Pengaduan
Statistik Pengaduan
Per Mei 2014
20
21Dody_2014

Contenu connexe

Tendances

5. lampiran 3, rab program jangka pendek 2013
5. lampiran 3, rab program jangka pendek 20135. lampiran 3, rab program jangka pendek 2013
5. lampiran 3, rab program jangka pendek 2013
MA'ARIF NU CILACAP
 
Program audit manajemen (jiantari c 301 09 013)
Program audit manajemen (jiantari c 301 09 013)Program audit manajemen (jiantari c 301 09 013)
Program audit manajemen (jiantari c 301 09 013)
Jiantari Marthen
 

Tendances (20)

Presentasi laporan keuangan neraca
Presentasi laporan keuangan neracaPresentasi laporan keuangan neraca
Presentasi laporan keuangan neraca
 
Akuntansi Aset Tetap dan KDP
Akuntansi Aset Tetap dan KDPAkuntansi Aset Tetap dan KDP
Akuntansi Aset Tetap dan KDP
 
Modul-ahli-audit-intern
Modul-ahli-audit-internModul-ahli-audit-intern
Modul-ahli-audit-intern
 
Slide ta04
Slide ta04Slide ta04
Slide ta04
 
5. lampiran 3, rab program jangka pendek 2013
5. lampiran 3, rab program jangka pendek 20135. lampiran 3, rab program jangka pendek 2013
5. lampiran 3, rab program jangka pendek 2013
 
Pp laba ditahan
Pp laba ditahanPp laba ditahan
Pp laba ditahan
 
Pengelolaan Pengaduan dan Whistleblower
Pengelolaan Pengaduan dan WhistleblowerPengelolaan Pengaduan dan Whistleblower
Pengelolaan Pengaduan dan Whistleblower
 
Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam
Laporan Keuangan Koperasi Simpan PinjamLaporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam
Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam
 
Subsequent events
Subsequent eventsSubsequent events
Subsequent events
 
Download Contoh Berita Acara Serah Terima Barang
Download Contoh Berita Acara Serah Terima BarangDownload Contoh Berita Acara Serah Terima Barang
Download Contoh Berita Acara Serah Terima Barang
 
Contoh Presentasi Tugas Akhir
Contoh Presentasi Tugas AkhirContoh Presentasi Tugas Akhir
Contoh Presentasi Tugas Akhir
 
PPh Pasal 26
PPh Pasal  26PPh Pasal  26
PPh Pasal 26
 
materi BPKP
materi BPKPmateri BPKP
materi BPKP
 
Materi 6 persiapan pbj - versi 4
Materi 6   persiapan pbj - versi 4Materi 6   persiapan pbj - versi 4
Materi 6 persiapan pbj - versi 4
 
Quiz 6 pengendalian internal dan evaluasinya
Quiz 6   pengendalian internal dan evaluasinyaQuiz 6   pengendalian internal dan evaluasinya
Quiz 6 pengendalian internal dan evaluasinya
 
PAJAK
PAJAKPAJAK
PAJAK
 
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual PenuhAkuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
 
Kasus Enron dan Worldcom
Kasus Enron dan WorldcomKasus Enron dan Worldcom
Kasus Enron dan Worldcom
 
Program audit manajemen (jiantari c 301 09 013)
Program audit manajemen (jiantari c 301 09 013)Program audit manajemen (jiantari c 301 09 013)
Program audit manajemen (jiantari c 301 09 013)
 
Pedoman Pengelolan Keuangan daerah
Pedoman Pengelolan Keuangan daerah Pedoman Pengelolan Keuangan daerah
Pedoman Pengelolan Keuangan daerah
 

Similaire à Shistleblowing System Kementerian Keuangan (Wise)

PAK - pengertian dan prinsip anti korupsi 2010
PAK - pengertian dan prinsip anti korupsi 2010PAK - pengertian dan prinsip anti korupsi 2010
PAK - pengertian dan prinsip anti korupsi 2010
ardinmarL
 
Upaya Pemberantasan Korupsi
Upaya Pemberantasan KorupsiUpaya Pemberantasan Korupsi
Upaya Pemberantasan Korupsi
Dini Islamiana
 
Materi 1 b pengertian dan prinsip anti korupsi 2010
Materi 1 b pengertian dan prinsip anti korupsi 2010Materi 1 b pengertian dan prinsip anti korupsi 2010
Materi 1 b pengertian dan prinsip anti korupsi 2010
Fathur Rohman
 

Similaire à Shistleblowing System Kementerian Keuangan (Wise) (20)

Fraud.pptx
Fraud.pptxFraud.pptx
Fraud.pptx
 
BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Corruption & Fraud, Universitas Mercub...
BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Corruption & Fraud, Universitas Mercub...BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Corruption & Fraud, Universitas Mercub...
BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Corruption & Fraud, Universitas Mercub...
 
BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...
BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA   “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA   “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...
BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...
 
BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...
BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA   “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA   “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...
BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...
 
BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...
BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA   “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA   “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...
BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...
 
1, SI & PI Yovie Aulia Dinanda, Hapzi Ali, Ancaman terhadap Sistem Informasi ...
1, SI & PI Yovie Aulia Dinanda, Hapzi Ali, Ancaman terhadap Sistem Informasi ...1, SI & PI Yovie Aulia Dinanda, Hapzi Ali, Ancaman terhadap Sistem Informasi ...
1, SI & PI Yovie Aulia Dinanda, Hapzi Ali, Ancaman terhadap Sistem Informasi ...
 
7, SI & PI Yovie Aulia Dinanda, Hapzi Ali, Review Materi-Materi dan Kasus-Kas...
7, SI & PI Yovie Aulia Dinanda, Hapzi Ali, Review Materi-Materi dan Kasus-Kas...7, SI & PI Yovie Aulia Dinanda, Hapzi Ali, Review Materi-Materi dan Kasus-Kas...
7, SI & PI Yovie Aulia Dinanda, Hapzi Ali, Review Materi-Materi dan Kasus-Kas...
 
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Corruption and Fraud, Universitas Mercubuan...
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Corruption and Fraud, Universitas Mercubuan...BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Corruption and Fraud, Universitas Mercubuan...
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Corruption and Fraud, Universitas Mercubuan...
 
1, si & pi, fizar rivaldy, hapzi ali, ancaman terhadap sistem informasi akunt...
1, si & pi, fizar rivaldy, hapzi ali, ancaman terhadap sistem informasi akunt...1, si & pi, fizar rivaldy, hapzi ali, ancaman terhadap sistem informasi akunt...
1, si & pi, fizar rivaldy, hapzi ali, ancaman terhadap sistem informasi akunt...
 
PAK - pengertian dan prinsip anti korupsi 2010
PAK - pengertian dan prinsip anti korupsi 2010PAK - pengertian dan prinsip anti korupsi 2010
PAK - pengertian dan prinsip anti korupsi 2010
 
Hak & kewajiban insinyur 6
Hak & kewajiban insinyur 6Hak & kewajiban insinyur 6
Hak & kewajiban insinyur 6
 
Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. fraud dan korupsi. unive...
Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. fraud dan korupsi. unive...Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. fraud dan korupsi. unive...
Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. fraud dan korupsi. unive...
 
4. SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Isu Sosial, Etika Dalam Sistem Informasi...
4. SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Isu Sosial, Etika Dalam Sistem Informasi...4. SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Isu Sosial, Etika Dalam Sistem Informasi...
4. SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Isu Sosial, Etika Dalam Sistem Informasi...
 
SI-PI,Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Isu Sosial, Etika Dalam Sistem Informasi, Un...
SI-PI,Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Isu Sosial, Etika Dalam Sistem Informasi, Un...SI-PI,Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Isu Sosial, Etika Dalam Sistem Informasi, Un...
SI-PI,Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Isu Sosial, Etika Dalam Sistem Informasi, Un...
 
Sipi, windayani rajagukguk, hapzi ali, 2018, sistem informasi dalam kegiatan ...
Sipi, windayani rajagukguk, hapzi ali, 2018, sistem informasi dalam kegiatan ...Sipi, windayani rajagukguk, hapzi ali, 2018, sistem informasi dalam kegiatan ...
Sipi, windayani rajagukguk, hapzi ali, 2018, sistem informasi dalam kegiatan ...
 
Upaya Pemberantasan Korupsi
Upaya Pemberantasan KorupsiUpaya Pemberantasan Korupsi
Upaya Pemberantasan Korupsi
 
Materi 1 b pengertian dan prinsip anti korupsi 2010
Materi 1 b pengertian dan prinsip anti korupsi 2010Materi 1 b pengertian dan prinsip anti korupsi 2010
Materi 1 b pengertian dan prinsip anti korupsi 2010
 
Materi penunjang 3 anti korupsi
Materi penunjang 3   anti korupsiMateri penunjang 3   anti korupsi
Materi penunjang 3 anti korupsi
 
PPT AKUN FORENSIK.pdf
PPT AKUN FORENSIK.pdfPPT AKUN FORENSIK.pdf
PPT AKUN FORENSIK.pdf
 
SI&PI, RYAN JULIAN, HAPZI ALI, ANCAMAN TERHADAP SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, U...
SI&PI, RYAN JULIAN, HAPZI ALI, ANCAMAN TERHADAP SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, U...SI&PI, RYAN JULIAN, HAPZI ALI, ANCAMAN TERHADAP SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, U...
SI&PI, RYAN JULIAN, HAPZI ALI, ANCAMAN TERHADAP SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, U...
 

Plus de Ahmad Abdul Haq

Plus de Ahmad Abdul Haq (20)

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador Training
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
 
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
 
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
 
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
 

Dernier (8)

PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).pptSlide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
 

Shistleblowing System Kementerian Keuangan (Wise)

  • 2. “Pengungkap Aib” karyawan, mantan karyawan atau pekerja, anggota dari suatu institusi atau organisasi yang melaporkan suatu tindakan yang dianggap melanggar ketentuan kepada pihak yang berwenang (Wikipedia)
  • 3. InternalWhistleblower•: pekerja atau karyawan di dalam suatu perusahaan atau institusi yang melaporkan suatu tindakan pelanggaran hukum kepada karyawan lainnya atau atasannya yang juga ada di dalam perusahaan tersebut. External Whistleblower•: pihak pekerja atau karyawan di dalam suatu perusahaan atau organisasi yang melaporkan suatu pelanggaran hukum kepada pihak diluar institusi, organisasi atau perusahaan tersebut. (Wikipedia)
  • 4. GLOBAL CORRUPTION BAROMETER 2013 TRANSPERENCY INTERNATIONAL
  • 5. GLOBAL CORRUPTION BAROMETER 2013 TRANSPERENCY INTERNATIONAL
  • 6. If someone is concerned about corruption or serious wrongdoing in or by an organization, they have three options.These are:  To stay silent - Jangan menjadi THREE WISE MONKEY (SEE NO EVIL, HEAR NO EVIL,TALK NO EVIL)  To blow the whistle outside (the authorities or the media)  To blow the whistle internally or with the responsible person
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.  Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman;  Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran, dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif;  Tersedianya mekanisme deteksi dini (early warning system) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran;  Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik;
  • 13.  Mengurangi risiko yang dihadapi organisasi, akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi;  Mengurangi biaya dalam menangani akibat dari terjadinya pelanggaran;  Meningkatnya reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan (stakeholders), regulator, dan masyarakat umum; dan  Memberikan masukan kepada organisasi untuk melihat lebih jauh area kritikal dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.
  • 14.  PMK Nomor 103/PMK.09/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Kementerian Keuangan  KMK Nomor 149/KMK.09/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) serta Tata Cara Pelaporan dan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Kementerian Keuangan
  • 15.  Pelapor Pelanggaran (whistleblower) adalah pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan dan masyarakat PMK 103/PMK.09/2010
  • 17. Kerahasiaan Mudah dan Cepat Integrasi dan Pelaporan Monitoring
  • 19. Internal Pegawai Masyarakat 17% 83% Sumber Pengaduan Web Email Telepon Fax Surat SMS Helpdesk 7% 41% 25% 1% 6% 13% 7% Saluran Pengaduan Statistik Pengaduan Per Mei 2014
  • 20. 20