1. Disampaikan pada :
Pelatihan Hutan Desa Bagi Fasilitator Angkatan II,
Palangkaraya, 14 – 15 Desember 2011

2. SALAH SATU AMANAT PP 6/2007
PEMBERDAYAAN
Upaya untukmeningkatkan kemampuan dan kemandirian
masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan
secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian
akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat
HKm Hutan Desa Kemitraan
P. 37/MENHUT- P.49/MENHUT-
II/2007 II/2008

3. Kenapa Penting ?
• Pengentasan Kemiskinan
• Penyelesaian Konflik
• Mendukung Kelestarian Hutan
• Menyelamatkan Bumi

4. PERAN PARAPIHAK
PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH DAERAH LSM PENDAMPING
Penetapanperaturan Penyiapan Kelompok/ Pendampingan
pelaksanaan Lembaga Desa Pengembangan
Kelembagaan
Kelompok/Lemb.Desa
Melakukan Verifikasi MenyampaikanUsulan Fasilitasi Pengembangan
Usulan HKm/HD Kepada Menhut Usaha kelompok/Lemb.Desa
Menetapkan Areal Kerja Menetapkan Ijin HKm/HD Fasilitasi Pemda
FasilitasiPengembangan Membina Kelompok/
usaha Lembaga Desa
Sumber :
Pengawasan dan FasilitasiPengembangan Presentasi Direktur Bina
Pengendalian usaha Perhutanan Sosial - Kemhut

5. Pengalaman Fasilitasi HKm di Kalteng
• Sejak tahun 2008, KBCF melalui mitranya Damang Kepala Adat
Marikit memfasilitasi usulan HKm seluas 10.000 ha
• Capaian :
Sudah dilakukan Pertimbangan Teknis pada tahun 2010, meskipun
hanya sekitar 3.000 ha yang dinyatakan clear and clean
• Kendala :
– Kurangnya Informasi
– Kurangnya Pemahaman
– Lemahnya Kapasitas Pendamping
– Kurangnya Pendanaan

6. Pengalaman Fasilitasi Hutan Desa
• Inisiatif awal berasal dari LSM Teropong yang memfasilitasi usulan 7
desa di Kecamatan Tasik Payawan seluas 20.000 ha
• Fasilitasi KBCF  membawa Kades bertemu dengan Bupati
Katingan, tahun 2010
• Capaian :
– Ada 3 Desa yang telah selesai Pertek (Apr 2011), dan siap mendapat
rekomendasi dari Bupati
• Desa Hiyang Bana, 1500 ha
• Desa Petak Bahandang, 438 ha
• Desa Talingke, 716,73 ha
• Kendala :
– Lemahnya pemahaman tentang tata laksana penyelenggaraan
HD/HKm

7. ALUR PENETAPAN AREAL KERJA HUTAN DESA
MENURUT P.49/2008 jo P.14/2010 jo P. 53/2011
Identifikasi & UPT koordinasi Calon Kerja Bupati Menteri
Inventarisasi dengan Pemda Hutan Desa /WaliKota Kehutanan
Verifikasi
(Kepastian hak/izin,
UPT fungsi)
Fasilitasi Desa
Areal Kerja
Hutan Desa
Permohonan Gubernur
Lembaga Desa
IUHPH
Desa

11. EVALUASI PERAN PARAPIHAK
PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH DAERAH LSM PENDAMPING
Masih ada proseduryang Penyiapan Kelompok/ Motivasi cukup baik tapi ada
menghambat penetapan Lembaga Desa sangat keterbatasan kapasitas
Areal Kerja terbatas dalam pendampingan
Keterbatasan anggaran Usulan Kepada Menhut Jumlah LSM yang terlibat
untukVerifikasiHKm/HD masih bergantung pada masih belum memadai
fasilitasi BPDAS
FasilitasiPengembangan Penetapan IjinHKm/HD
usaha masih terbatas timpang dengan
Penetapan Areal Kerja
Pemanfaatan Hasil Kayu PengembanganKelembaga
belumdiatur dalam an Kelompok/ Lembaga
Permenhut Desa sangat terbatas
Sumber :
FasilitasiPengembangan Presentasi Direktur Bina
usaha sangat terbatas Perhutanan Sosial - Kemhut

12. Kendala/Tantangan*
• Kurangnya informasi, pemahaman dan
pengertian terkait penyeleggaraan HD/HKm di berbagai level dan
berbagai pihak
• Lemahnya Koordinasi lintas sektor
• Batas desa belum jelas dan RTRWP belum selesai
• Skema HD/HKm kurang menarik dibandingkan dengan
skema lain yang lebih instan (ex.kebun, dll)
• Pendanaan minim
• Pendamping yang sangat kurang
*: Hasil Lokakarya Hutan Desa Kalteng, 12 Des 2011

13. Gagasan Perbaikan*
• Sosialisasi intensif pada berbagai level dan pihak
• Penyebarluasan kebijakan dan Juklak/Juknis Penyelenggaraan HD/HKm
• Sharing pendanaan dari parapihak
• Pengembangan model pengelolaan
• Membangun skema bantuan permodalan melalui kredit lunak ataupun
dari Badan Layanan Umum
• Fasilitasi resolusi konflik
• Finalisasi RTRWP dan penyelesaian penataan batas antar desa
• Diperlukan training calon Fasilitator HD/HKm
*: Hasil Lokakarya Hutan Desa Kalteng, 12 Des 2011

14. TERIMA KASIH