1. LAPORAN
KULIAH KERJA LAPANGAN EKONOMI PEMBANGUNAN
ANGKATAN 2006 TAHUN 2009
BANK INDONESIA-KANTOR REGIONAL SEMARANG
Dosen Pendamping :
1. Dra. Sucihatiningsih, M.Si
2. Shanty Oktavilia, SE. M.Si
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2009

2. LEMBAR PENGESAHAN
Laporan pelaksanaan KKL Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Semarang angkatan 2006 tahun 2009 di Bank Indonesia-
Kantor Regional Semarang ini disahkan pada :
hari :
tanggal :
Mengesahkan,
Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II
Dra. Sucihatiningsih, M.Si Shanty Oktavilia, SE, M.Si
NIP. 132158718 NIP. 132327015
Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan
Drs. Bambang Prishardoyo, M.Si.
NIP. 131993879
2

3. KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan
rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga laporan ini dapat kami selesaikan. Laporan ini
takkan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, maka kami
mengucapkan terima kasih pada :
1) Jajaran birokrasi Jurusan Ekonomi Pembangunan FE UNNES yang telah
memfasilitasi penyelenggaraan KKL mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan
angkatan 2006 tahun 2009 di Bank Indonesia-Kantor Regional Semarang ini
2) Orang tua kami yang telah mengizinkan kami untuk mengikuti kegiatan ini, serta
memfasilitasi perjalanan kami hingga saat ini.
3) Seluruh anggota kepanitiaan KKL Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Semarang angkatan 2006 tahun 2009 di Bank
Indonesia-Kantor Regional Semarang yang telah berusaha keras demi kelancaran
kegiatan ini.
4) Ibu Dra. Sucihatiningsih, M.Si dan Shanty Oktavilia SE, M.Si yang telah
mendampingi kami di sepanjang perjalanan.
5) Bank Indonesia-Kantor Regional Semarang yang telah berkenan menerima
kunjungan KKL Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas
Negeri Semarang angkatan 2006 tahun 2009, serta memberikan tambahan
pengetahuan yang tak terkira nilainya bagi kami.
6) Teman-teman se-Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah berbagi suka dan
duka bersama dalam kegiatan ini.
Dalam laporan ini, kami bermaksud menuturkan kembali materi yang
telah kami terima dalam KKL yang telah kami ikuti. Proses penyusunan laporan ini
bukan tanpa hambatan dan bukan tanpa kekurangan. Karenanya, dengan rendah hati,
kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.
Penyusun
3

4. BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Terpadu Universitas Negeri Semarang
merupakan agenda rutin yang pelaksanaannya setiap satu tahun sekali yang diikuti
oleh seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi semester dua. KKL di Universitas Negeri
Semarang, khususnya program studi Ekonomi Pembangunan, bertujuan untuk
mengembangkan materi dan kemampuan serta menambah wawasan dan pengetahuan
yang didapatkan sebagai pelengap materi di kegiatan perkuliahan. Dalam kegiatan
KKL Terpadu ini, kami berkesempatan untuk mengunjungi Bank Indonesia-Kantor
Regional Semarang sebagai objek KKL.
Setelah kegiatan KKL dilaksanakan, diperlukan adanya laporan KKL yang
merupakan tugas mahasiswa yang harus dilengkapi dan juga merupakan salah satu
syarat kelulusan, karena KKL termasuk salah satu program pelaksanaan Kerja
Lapangan yang harus diikuti oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri
Semarang.
B. Tujuan KKL
Kuliah Kerja Lapangan ini bertujuan memberikan bekal keterampilan dan
pengetahuan bagi para mahasiswa, berkenaan dengan konsep dan teori yang ada di
lapangan sebelum terjun langsung dalam dunia kerja yang sebenarnya, sehingga
dapat meningkatkan potensi para mahasiswanya untuk mampu bersaing dalam dunia
kerja. Adapun tujuan KKL lainnya antara lain :
1) Mengembangkan wawasan dan pengetahuan secara langsung tentang dunia kerja
yang sebenarnya.
2) Mahasiswa dapat mencocokkan teori yang telah diperoleh di bangku perkuliahan
dengan keadaan yang sebenarnya.
3) Mahasiswa dapat menambah pengetahuan mengenai Bank Indonesia dan aktivitas
kantor regionalnya.
4

5. C. Manfaat KKL
Kegiatan KKL Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Semarang angkatan 2006 tahun 2009 yang dilaksanakan di Bank
Indonesia-Kantor Regional Semarang ini mempunyai berbagai manfaat, antara lain :
1) Menambah wawasan megenai Bank Indonesia dan aktivitas kantor regionalnya.
2) Mempunyai pengalaman di objek KKL.
3) Menjalin hubungan kerjasama yang baik antara Universitas Negeri Semarang
khususnya jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dengan Bank
Indonesia-Kantor Regional Semarang.
4) Menambah pengetahuan mengenai ekonomi moneter dan kebank-sentralan.
D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan KKL Terpadu ini dilaksanakan pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 22 Januari 2009
Waktu : Pukul 08.00 WIB – 12.00 WIB
Tempat : Bank Indonesia – Semarang Regional Office
E. Metode Penyusunan Laporan KKL
Metode-metode yang digunakan dalam penyusunan laporan ini antara lain:
1) Observasi
Pengamatan langsung di objek KKL guna penyusunan laporan ini.
2) Interview
Proses tanya-jawab langsung saat berada di objek KKL mengenai hal-hal yang
ingin dan perlu diketahui sebagai tambahan wawasan mahasiswa, disamping
untuk menyusun laporan KKL ini.
3) Studi Pustaka
Studi pustaka dilakukan dengan mencari berbagai informasi tentang Bank
Indonesia dan aktivitasnya, baik melalui slide presentasi dari Bank Indonesia-
Kantor Regional Semarang, maupun pencarian sumber-sumber tertulis dari
website Bank Indonesia lainnya.
5

6. BAB 2
ISI
A. KEBANKSENTRALAN
Bank merupakan lembaga dengan fungsi intermediasi untuk menyalurkan dana dari
pihak-pihak yang kelebihan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana. Bank
sebagai lembaga intermediasi hanya dapat berjalan bila ada kepercayaan, karenanya bank
disebut juga lembaga kepercayaan. Apabila fungsi intermediasi berjalan baik, maka
manfaat dari keberadaan bank adalah sebagai berikut:
• Pemilik dana mendapatkan bunga
• Peminjam mendapatkan dana
• Bank mendapatkan spread
• Perekonomian mendapatkan mekanisme alokasi sumber-sumber dana secara
efektif dan efisien.
Sejak diberlakukannya Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, jenis bank dapat
dibedakan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum adalah
bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan
prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Bank Umum sering juga disebut Bank Komersial. (PT B. Mandiri, PT BRI PT BCA).
Usaha-usaha bank umum yang utama antara lain:
1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat
deposito, tabungan;
2. Memberikan kredit;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
4. Memindahkan uang;
5. Menempatkan dana pada atau meminjamkan dana dari bank lain;
6. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga;
7. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
6

7. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang
dimaksud Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam
bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan
itu. Usaha-usaha Bank Perkreditan Rakyat, diantaranya:
1. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito
berjangka, dan tabungan;
2. memberi kredit;
3. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai
dengan yang ditetapkan pemerintah; dan
4. menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI).
Bank Umum dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sehingga dapat
menciptakan uang, sedangkan BPR tidak dapat memberikan jasa lalu lintas pembayaran.
Berdasarkan pemiliknya, jenis-jenis bank adalah sebagai berikut: Bank milik pemerintah,
Bank milik pemerintah daerah, Bank asing, Bank swasta nasional, dan Bank Campuran.
Sedangkan berdasarkan lingkup operasinya, terdapat dua jenis bank, yaitu bank devisa
dan bank non-devisa.
Perbankan merupakan lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan, terutama di
negara berkembang. Dalam sistem keuangan Indonesia, perbankan (bank umum dan
BPR) menguasai 95% pangsa pasar. Kegagalam suatu bank dapat menimbulkan efek
sistemik dan menyebabkan krisis perbankan. Padahal krisis perbankan akan memicu
terjadinya krisis dalam sistem perekonomian. Di lain pihak, perbankan merupakan sistem
di dalam sistem (interdependen) dan sebagai lembaga kepercayaan, bank sangat rentan
(fragile). Oleh karena itu, bank perlu diatur dan diawasi oleh lembaga bank sentral.
7

8. PANGSA (%)
BANK UMUM
PERBANKAN
95%
BPR
ASURANSI
LK LKBB MODAL VENTURA
FACTORING 3%
LEASING, DLL
BMT
LKM KOSPIN
BKK
2%
BUKP
Gambar 1. Sistem Keuangan di Indonesia
Lembaga bank sentral dalam pengertian modern mula-mula berkembang di negara-negara
industri maju, seperti Eropa dan Amerika Utara. Bank sentral sebagaimana bentuknya
sekarang telah mengalami proses evolusi yang panjang. Embrio bank adalah sebagai
lembaga perantara keuangan yang fungsi pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-
jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, sebenarnya sudah lama dikenal
sejak kurang dari 2500 th SM di Mesir, Yunani Purba, Yunani Kuno dan Romawi.
Namun perbankan modern baru berkembang di Barcelona (1401), Genoa (1404), Venesia
(1587) dan Milan (1593), dan kemudian berkembang di negara-negara lain, antara lain
Amsterdam (1609) dan Hamburg (1619) yang terutama melayani kebutuhan kredit
perdagangan dan pinjaman kepada pemerintah
Di banyak Negara, suatu bank secara gradual menduduki posisi sentral di antara lembaga
keuangan yang ada, dan akhirnya menjadi bank sentral karena diberi tugas khusus dan
utama dalam menerbitkan uang kertas bank dan bertindak sebagai bankir pemerintah.
Pada mulanya bank-bank tersebut tidak disebut sebagai “bank sentral” melainkan sbg
“bank sirkulasi” (bank of issue) atau “bank nasional”. Dalam perkembangan selanjutnya,
bank sirkulasi tersebut menjalankan fungsi-fungsi lain serta diberi kewajiban atau
kekuasaan tertentu sehingga akhirnya bertindak dan disebut sebagai “bank sentral”.
Dilihat dari segi tahun kelahirannya maka Riskbank dari Swedia adalah bank tertua yang
berkembang menjadi bank sirkulasi, tetapi Bank of England adalah bank sirkulasi
pertama yang berkembang menjadi bank sentral.
8

9. Bank of England didirikan tahun 1694 sebagai bank swasta biasa, tapi baru berkembang
dan secara formal bertindak sebagai bank sirkulasi dan the bankers’ bank pada tahun
1773 atau 79 tahun kemudian. Pada awalnya BOE ditunjuk untuk menjalankan fungsi
memberikan uang muka kepada pemerintah dengan imbalan hak menerbitkan uang kertas
bank melalui undang-undang. Selanjutnya pada tahun 1854 (81 tahun kemudian)
bertindak menyelenggarakn kliring di antara bank-bank. Dalam perkembangannya, BOE
bertindak sebagai lender of the last resort, ketika berhasil mengatasi berbagai krisis
keuangan pada tahun 1847, 1857 dan 1866 dengan memberikan kredit kepada bank-bank
lain melalui penerbitan uang kertas bank dan surta-surat berharga yang dijamin dengan
cadangan emas. Sukses yang telah dicapai oleh BOE tersebut tidak hanya memberikan
prestise dan status sebagai Bank Sentral Inggris, tetapi juga mendorong perkembangan
perbanksentralan di dunia.
Istilah “sentral” pada Bank Sentral menunjuk pengertian bahwa bank tersebut
mengemban misi khusus yang bersifat memenuhi kepentingan umum. Dalam
menjalankan fungsinya, bank sentral tidak melakukan transaksi yang bertujuan mencari
keuntungan, melainkan mengandung maksud untuk mempengaruhi pasar uang dan
memberi efek terhadap struktur perbankan pada umumnya. Bank sentral di berbagai
negara bermula dari bank komersial, yang berkembang menjadi bank sirkulasi dan
kemudian menjadi bank sentral yang modern dengan tujuan yang fokus dan independen.
Bank Sirkulasi Bank Sentral Bank Sentral
& Bankers’ bank (awal) (dewasa ini)
 Bank komersial  Peran kebijakan moneter,  Tujuan tunggal, yaitu
berfungsi sbg bank perbankan, dan sistem stabilitas harga, utk
sirkulasi. pembayaran meningkat. pertumbuhan ekonomi.
 Juga sbg bankers’ bank  Kadang masih sbg bank  Fokus pd tiga tugas:
(lenders of last resort). komersial. kebijakan moneter,
 Peran kebijakan  Sebagai bagian dr Pemerintah,
perbankan, dan sistem
pembayaran.
moneter, perbankan, termasuk pembiayaan fiskal dan
dan sistem pembayaran program Pemerintah.  Independen dr Pemerintah
terbatas.
 Tujuan jamak (inflasi, kurs,
dg koordinasi.
pertumbuhan, lapangan kerja,  Penguatan akuntabilitas
neraca pembayaran) dan transparansi.
Gambar 2. Perkembangan Bank Sentral
9

10. Kedudukan Bank Sentral sangat penting, karena sebagai otoritas moneter, kebijakan bank
sentral sangat berpengaruh terhadap seluruh kegiatan ekonomi suatu negara. Dalam hal
bank sentral juga berfungsi sebagai pengawas bank dan sebagai pengatur lalu lintas
pembayaran, bank sentral juga sangat vital dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.
Selain itu, Bank sentral juga berperan sebagai mitra strategis dan penyeimbang bagi
otoritas fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi makro suatu perekonomian. Pada
umumnya Bank Sentral berperan dalam : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan
moneter; Mengatur dan mengawasi bank; serta Mengatur dan menjaga kelancaran sistem
pembayaran. Tidak semua Bank Sentral melaksanakan ketiga tugas tersebut, namun
semua Bank Sentral berfungsi sebagai otoritas moneter.
Negara Otoritas Moneter Pengatur Bank Sistem Pembayaran
Indonesia Ya Ya Ya
Malaysia Ya Ya Ya
Selandia Baru Ya Ya Ya
Afrika Selatan Ya Ya Tidak
Brasil Ya Ya Sebagian
India Ya Ya Sebagian
Singapura Ya Ya Sebagian
Belanda Ya Sebagian Ya
Itali Ya Sebagian Ya
Jerman Ya Sebagian Ya
Amerika Ya Sebagian Sebagian
Perancis Ya Sebagian Sebagian
Australia Ya Tidak Ya
Jepang Ya Tidak Ya
Brunei Ya Tidak Tidak
Hong Kong Ya Tidak Tidak
Inggris Ya Tidak Tidak
Sumber : berbagai referensi
10

11. Financial System
Returns Financial Returns
Funds Market Funds
Government /
Central Bank
Involvement
Household Firms Government Household Firms Government
Savers Borrowers
Funds Funds
Returns Financial Returns
Intermediaries
Infrastructure and
Environtment
Sumber: Hubbard (2002), dimodifikasi
Gambar 3. Peran Bank Sentral dalam aliran dana
Peran dan kelembagaan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia juga telah
mengalami evolusi dr bank komersial, bank sirkulasi hingga menjadi bank sentral.
Perkembangan tersebut dapat dilihat dalam lampiran 1.
Misi Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui
pemeliharaan kestabilan moneter dan sistem keuangan untuk mendukung pembangunan
nasional yang berkesinambungan. Sedangkan visinya adalah menjadi bank sentral yang
kredibel secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis serta
pencapaian inflasi yang rendah dan stabil. Lebih lanjut, misi dan visi ini ditunjukkan
dalam tujuan BI menurut UU No.23 Tahun 1999 jo. UU No. 3 Tahun 2004, yaitu
mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Untuk mencapai tujuan tsb Bank
Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan
dan harus mempertimbang-kan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.
11

12. TUJUAN BI
Kestabilan Nilai Rupiah (Inflasi dan IDR)
TUGAS BI
TUGAS BI TUGAS BI
Menetapkan & Mengatur
Mengatur dan Menjaga Melaksanakan
Kelancaran & Mengawasi
KebijakanMoneter Perbankan
Sistem Pembayaran
WEWENANG WEWENANG
Melakukan Pengendalian Menetapkan Sasaran Moneter
Moneter
Instrumen • Base money : M1 (U. Kartal &
• Melaksanakan OPT rupiah & valas Moneter Giral), M2 (M1 + U. Kuasi)
• Menetapkan GWM • Suku Bunga.
• Fasilitas Diskonto
• Himbauan
Gambar 4. Tujuan, Tugas, dan Wewenang BI
Pelaksanaan tugas pertama BI untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
adalah sebagai berikut :
1) Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi yang
ditetapkan.
2) Melakukan pengendalian moneter (melalui Operasi Pasar Terbuka, penetapan
tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan
kredit/pembiayaan).
3) Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah
ditetapkan.
4) Mengelola cadangan devisa.
5) Menyelenggarakan survei berkala atau sewaktu-waktu diperlukan (makro dan
mikro).
Pelaksanaan tugas kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dengan :
1) Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa
sistem pembayaran.
2) Menetapkan penggunaan alat pembayaran.
12

13. 3) Mengatur sistem kliring antarbank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing.
4) Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antarbank dalam
mata uang rupiah atau valuta asing.
5) Menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang
digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yg sah.
6) Mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan
memusnahkan uang dimaksud dari peredaran.
Dalam rangka melaksanakan tugas ketiganya untuk mengatur dan mengawasi perbankan,
BI melakukan tindakan berikut:
1) Menetapkan peraturan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.
2) Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari
bank.
3) Melaksanakan pengawasan bank, berupa pengawasan langsung dan tidak
langsung.
4) Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Keterkaitan antara ketiga tugas tersebut diatas adalah karena pelaksanaan kebijakan
moneter dilakukan melalui lembaga perbankan, maka sistem perbankan yang sehat serta
kelancaran dan keamanan sistem pembayaran merupakan prasyarat efektivitas suatu
kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang tidak tepat dapat mengakibatkan
terganggunya stabilitas sistem perbankan. Sedangkan kelancaran dan keamanan sistem
pembayaran dapat mempengaruhi stabilitas sistem perbankan dan efektivitas kebijakan
moneter.
Selain ketiga tugas diatas, BI juga memiliki fungsi sebagai lender of the last resort yang
memungkinkan BI membantu kesulitan dana jangka pendek yang dihadapi bank. Fungsi
lender of the last resort tsb dibatasi:
1) Jangka waktu paling lama 90 hari.
2) Penggunaannya hanya untuk mismatch.
3) Harus dijamin dng surat berharga yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan.
Fungsi tersebut juga berhubungan dengan status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai
bank sentral Republik Indonesia yang merupakan badan hukum dan lembaga negara yang
13

14. independen dalam melakukan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan
Pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal tertentu yang secara tegas diatur
dalam undang-undang.
PRESIDEN
DEWAN
PERWAKILAN Kepala Kepala Pe-
RAKYAT Negara merintahan
Meyampaikan
laporan keuangan
BI yang telah Hasil Laporan Informasi tertulis
diperiksa telaah triwulanan/sewaktu- triwulanan/sewaktu-waktu
waktu, Tahunan
BADAN
PEMERIKSA MAHKAMAH
Badan Supervisi AGUNG
KEUANGAN BANK INDONESIA
Lembaga negara yang
independen dan Badan Hukum
Memeriksa Publik
Mengambil sumpah
laporan dan janji anggota
keuangan BI Dewan Gubernur
Lembaga Negara
(UU No. 23 /1999 jo
UU No.3/2004) Departemen
PUBLIK
( Informasi Tahunan )
Gambar 5. Status dan Kedudukan Bank Indonesia
Bank Indonesia berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia. Bank Indonesia
dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah negara RI. Kantor Pusat BI di
Jakarta terdiri dari 25 direktorat. Di luar negeri, terdapat 4 kantor perwakilan BI, yaitu di
New York, London, Tokyo, dan Singapura. Di dalam negri, terdapat 4 kelas kantor BI
(KBI). KBI kelas 1 ada di Semarang, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, Padang,
Palembang, Banjarmasin, dan Denpasar. KBI kelas 2 berada di Yogyakarta, Bandar
Lampung, Manado, dan Pekanbaru. KBI kelas 3 di Ambon, Batam, Banda Aceh,
Bengkulu, Cirebon, Jayapura, Jember, Kediri, Malang, Mataram, Pontianak, Purwokerto,
Samarinda, Solo, Tasikmalaya, Tegal, Serang, Pematang Siantar, dan Gorontalo.
Sedangkan KBI kelas 4 berada di Kendari, Kupang, Palangkaraya, Palu, Ternate,
Balikpapan, Lhokseumawe, dan Sibolga.
Bank Indonesia dipimpin oleh dewan gubernur, yang terdiri atas seorang Gubernur,
seorang Deputi Gubernur Senior, dan sekurang-kurangnya 4 orang atau sebanyak
banyaknya 7 Deputi Gubernur.
14

15. BI merupakan pemegang kas pemerintah, sekaligus juga sebagai counterpart pemerintah
dalam menetapkan sasaran inflasi, penerbitan surat hutang pemerintah, dan penetapan
asumsi-asumsi makro ekonomi dengan penyusunan APBN. BI dapat mewakili
pemerintah dalam berhubungan dengan pihak kreditor luar negeri, dan juga dapat
memberikan masukan kepada pemerintah (pusat dan daerah) dalam rangka memajukan
perekonomian dan pembangunan nasional dan daerah. Dalam menjalankan tugas dan
fungsinya, BI juga menjalin hubungan kerjasama internasional di bidang moneter (IMF
dan Bank-Bank Sentral lainnya), bidang keuangan perbankan (BIS, EMEAP), bidang
perdagangan dna investasi (WTO), bidang pembangunan (Worldbank, IDB, ADB), dan
kerjasama antar bidang yang berbasis kesamaan daerah (APEC, ASEAN).
B. KLIRING DAN RTGS
Kebutuhan masyarakat akan kecepatan, kehandalan dan keamanan dalam bertransaksi
semakin meningkat seiring dengan globalisasi perekonomian dunia. Untuk memenuhi
kebutuhan ini, saat ini ada tiga jenis instrumen pembayaran yang bisa digunakan oleh
masyarakat, yaitu paper based, card based, dan electronic based. Guna memperlancar
kegiatan sistem pembayaran dengan paper based di Indonesia, Bank Indonesia selaku
otoritas sistem pembayaran menyediakan mekanisme pembayaran Kliring dalam Sistem
Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Real Time Gross Settlement (RTGS).
Kliring hanya digunakan untuk instrumen pembayaran paper based dalam pembayaran
tunai dengan warkat, sedangkan pembayaran tunai tanpa warkat menggunakan RTGS.
dengan warkat : Kliring
Tunai
Pembayaran
tanpa warkat : RTGS
Non-Tunai
15

16. Kliring adalah pertukaran warkat antar bank. Transaksi kliring yang dapat dilakukan
meliputi :
1) Transfer debet (menggunakan cek, bilyet giro, atau warkat debet lainnya)
2) Transfer kredit (mengisi formulir isian yang disediakan oleh bank) yang
kemudian dikirim oleh bank melalui data keuangan elektronik yang disediakan
dalam Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI). Bank-bank yang sudah memiliki
sistem online melakukan kliring kredit secara online, tetapi kliring debet tetap
dilakukan di pertemuan kliring.
Nilai nominal warkat debet tidak dibatasi, kecuali untuk warkat debet yang berupa nota
debet, yaitu setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per nota debet.
Pembatasan nilai nominal pada nota debet tida berlaku apabila nota debet diterbitkan oleh
Bank Indonesia dan ditujukan kepada bank atau nasabah bank. Sedangkan khusus untuk
transfer kredit, nilai transaksi yang dapat diproses melalui kliring dibatasi dibawah Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Untuk trasfer kredit Rp 100.000.000,00 keatas harus
dilakukan melalui sistem BI-RTGS.
SKNBI diselenggarakan oleh :
1) Penyelenggara Kliring Nasional (PKN), yaitu unit kerja di kantor pusat BI yang
bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional.
2) Penyelenggara Kliring Lokal (PKL), yaitu unit kerja di Bank Indonesia dan Bank
yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk mengelola dan
menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah kliring tertentu. Misalnya di Jawa
Tengah, pertemuan kliring di Semarang diadakan oleh Bank Indonesia kantor
regional Semarang, tapi di wilayah yang tidak ada Bank Indonesia-nya, maka
kliring dilakukan oleh penyelenggara kliring lokal non-Bank Indonesia, yaitu
bank umum yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
Peserta kliring adalah bank-bank umum yang mempunyai sandi kliring. Peserta kliring
ada dua jenis, yaitu peserta kliring langsung (kantor cabang) dan peserta kliring tidak
langsung (contoh:kantor unit).
Pertemuan kliring di BI kantor regional Semarang dilakukan dua kali dalam sehari,
pertemuan pertama dilaksanakan pukul 10.00-13.00, dan pertemuan kedua pukul 14.00-
16

17. 16.00. Apabila terjadi kesalahan atau masalah dalam pertemuan kliring pertama, maka
dapat diselesaikan di pertemuan kliring kedua.
Transaksi pembayaran bernilai besar merupakan mayoritas dari total transaksi
pembayaran di Indonesia. Oleh karena itu, BI menerapkan sistem Bank Indonesia Real
Time Gross Settlement (BI-RTGS) seja tanggal 17 November 2000 sebagai sarana
settlement (penyelesaian akhir transaksi pembayaran). Sistem BI-RTGS adalah suatu
sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang
penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.
Sistem BI-RTGS diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Peserta Sistem BI-RTGS terdiri
dari seluruh bank dan Non bank, yang dibedakan menjadi Peserta Langsung dan Peserta
Tidak Langsung. Peserta Langsung adalah peserta yang dapat melakukan transaksi RTGS
secara langsung dengan menggunakan RTGS Terminal milik Peserta. Sedangkan Peserta
Tidak Langsung dapat melakukan transaksi RTGS secara tidak langsung, yang
pelaksanaannya dilakukan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan RTGS Terminal
milik Bank Indonesia.
Secara umum, mekanisme (proses) transfer dana antar peserta sistem BI-RTGS adalah
sebagai berikut:
1) Nasabah pengirim memberi instruksi transfer kepada bank pengirim untuk
melakukan transfer sejumlah dana ke nasabah penerima di bank penerima.
17

18. 2) Bank pengirim memproses transfer pada komputer RTGS Terminal ((RT),
selanjutnya ditrasnmisikan ke RTGS Central Computer (RCC) yang merupakan
pusat komputer RTGS di Bank Indonesia.
3) Selanjutnya, jika pesan dari bank pengirim diterima oleh RCC, maka RCC
memproses transfer dana dengan mekanisme sebagai berikut:
a. Mengecek kecukupan saldo giro bank pengirim di Bank Indonesia. Jika
saldo giro mencukupi untuk melakukan transfer, dilakukan pembukuan
simultan dengan mendebit rekening giro bank pengirim dan mengkredit
rekening giro bank penerima.
b. Jika saldo rekening giro bank pengirim tidak mencukupi, maka transfer
tersebut ditempatkan dalam antrian (queue) sistem BI-RTGS.
4) Informasi transfer yang telah diselesaikan (settled) ditransmisikan secara otomatis
oleh RCC ke RT bank pengirim dan RT bank penerima. Pada proses no.3 dan no.
4, transaksi RTGS pada level bank telah selesai, rata-rata penyelesaian kurang
dari 1 (Satu) menit.
5) Bank peneirma meneruskan perintah transfer dana yang diterima dari RCC,
dengan cara mengkredit dana sesuai dengan yang dikirim oleh nasabah pengirim.
Kecepatan proses ini bergantung kondisi dan standar bank penerima (level
nasabah). RTGS diperlukan terutama bagi transfer dana yang penting atau bernilai
besar, yang umumnya dana tersebut akan sesegera mungkin digunakan. Dari
mekanisme diatas, tampak bahwa transaksi RTGS dapat terhambat bila transaksi
dalam antrian. Selain itu, hambatan bahkan retur (kegagalan) transaksi dapat
terjadi sehingga transaksi dikembalikan oleh bank penerima, jika data yang
diinput oleh nasabah pada formulir transfer dana RTGS keliru, misalnya: nama
dan nomor rekening tujuan transfer tidak cocok atau salah.
Bank Indonesia melaksanakan transaksi RTGS dengan penetapan jam pelayanan transfer
RTGS antar Peserta dalam periode waktu yang seragam untuk 3 Zona Waktu di Indonesia
(untuk kepentingan nasabah saat ini dibatasi mulai pukul06.30 - 16.30 WIB). Adapun jam
pelayanan pada masing-masing bank bergantung kondisi dan standar bank masingmasing.
Apabila nasabah memberi instruksi kepada bank untuk melakukan transfer dana melalui
Sistem BI-RTGS dalam jam pelayanan bank, maka
18

19. ketentuan Bank Indonesia menjamin bahwa dana tersebut akan diterima oleh Nasabah
penerima paling lambat pada hari itu juga. Sedangkan jika nasabah memberi instruksi
untuk melakukan transfer dana melalui Sistem BI-RTGS setelah jam pelayanan bank,
maka paling lambat dana akan diterima oleh Nasabah penerima paling lambat pada hari
kerja berikutnya.
19

20. BAB 3
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Bank sentral di berbagai negara bermula dari bank komersial, yang berkembang
menjadi bank sirkulasi dan kemudian menjadi bank sentral yang modern dengan
tujuan yang fokus dan independen. Misi Bank Indonesia adalah mencapai dan
memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan
sistem keuangan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan.
Sedangkan visinya adalah menjadi bank sentral yang kredibel secara nasional maupun
internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis serta pencapaian inflasi yang
rendah dan stabil.
Guna mencapai visi dan misi tersebut, salah satu aktivitas Bank Indonesia selaku
otoritas sistem pembayaran adalah memperlancar kegiatan sistem pembayaran dengan
paper based di Indonesia melalui penyediaan mekanisme pembayaran Kliring dalam
Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Real Time Gross Settlement
(RTGS).
B. SARAN
Kepada Bank Indonesia, agar terus meningkatkan kualitas dan melaksanakan fungsi
dan perannya dalam mendukung pembangunan nasional secara maksimal.
20