1. OLEH
R. YUDHI ALDRIAND DANIAL, SSTP, MM

2. 1. PP NO. 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA
PERMENDAGRI NO.4 TAHUN 2007 TENTANG
2.
PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA
3. PERDA KAB. BEKASI NO.2 TAHUN 2008
TENTANG PEMERINTAHAN DESA
PERBUP BEKASI NO. 12 TAHUN 2010
4. TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN
TANAH KAS DESA DIKABUPATEN BEKASI

3. • TANAH DESA adalah barang milik desa berupa tanah
bengkok, kuburan, dan titisara. (Pasal 1 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Kekayaan Desa)
• TANAH KAS DESA adalah Suatu tanah yang dimiliki oleh
Pemerintah Desa dan dikelola untuk kegiatan usaha
sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang
bersangkutan berupa tanah bengkok, titisara, kuburan,
jalan-jalan desa, danau-danau, tanah pasar desa, tanah
keramat, lapangan-lapangan dan lain-lain (Pasal 1
Peraturan Bupati Bekasi Nomor 12 Tahun 2010 Tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Tanah Kas Desa
Dikabupaten Bekasi)

4. • PENGELOLAAN TANAH KAS DESA adalah usaha mengoptimalkan
daya guna dan hasil guna Tanah Kas Desa melalui kegiatan
perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan serta pengendaliannya
untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan
dan pelayanan masyarakat desa. (Pasal 1 Peraturan Bupati Bekasi
Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Tanah Kas Desa Dikabupaten Bekasi)
• PELEPASAN HAK ATAS KEPEMILIKAN TANAH KAS DESA
adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang
hak atas Tanah Kas Desa (Pemerintah Desa) dengan tanah yang
dimiliki dan dikuasainya dengan dengan cara tukar
menukar/ruislag, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang
(Pasal 1 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 12 Tahun 2010 Tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Tanah Kas Desa Dikabupaten Bekasi)

5. • PEMANFAATAN adalah pendayagunaan Kekayaan Desa yang
tidak dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama
pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan
tidak mengubah status Kekayaan Desa. (Pasal 1 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang
Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa)
• PEMANFAATAN TANAH KAS DESA adalah usaha
mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Tanah Kas Desa baik
oleh Pemerintah Desa sendiri atau melalui cara sewa, pinjam
pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun serah guna dan bangun
guna serah dengan tidak mengubah status Tanah Kas Desa
(Pasal 1 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 12 Tahun 2010
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Tanah Kas Desa
Dikabupaten Bekasi)

6. • RUILSLAG adalah pengalihan kepemilikan barang milik desa yang
dilakukan antar pemerintah desa, atau antara pemerintah desa
dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk
barang yang sejenis misalnya tanah dengan tanah, sekurang-
kurangnya dengan nilai seimbang. (Pasal 1 Peraturan Bupati
Bekasi Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Tanah Kas Desa Dikabupaten Bekasi)
• Persetujuan Bupati dan Gubernur adalah persetujuan
tertulis dari Bupati dan gubernur atas pelepasan hak atas
tanah Kas Desa melalui ruislag/tukar menukar (Pasal 1
Peraturan Bupati Bekasi Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Tanah Kas Desa Dikabupaten Bekasi)

9. SEWA TANAH KAS DESA
PASAL 8 PERBUP NO.12/2010
 Sewa Tanah Kas Desa
adalah kegiatan
pemanfaatan Tanah Kas
Desa milik pemerintah
Desa oleh pihak lain
dalam jangka waktu
tertentu dengan
menerima imbalan uang
tunai.

10. TATA CARA SEWA TANAH KAS DESA
1. Mendapat rekomendasi dari Camat 6. Segala biaya yang diperlukan dalam
2. Dalam hal Camat tidak memberikan rangka persiapan pelaksanaan
rekomendasi, Camat memberitahukan penyewaan Tanah Kas Desa menjadi
secara tertulis alasannya kepada kepala beban dan tanggung jawab Pihak
desa. penyewa
3. Dilaksanakan berdasarkan surat 7. Setelah jangka waktu sewa berakhir,
perjanjian sewa Penyewa berkewajiban menyerahkan
tanah kas desa kepada kepala desa yang
4. Besaran nilai sewa minimum Tanah
dituangkan kedalam berita acara
Kas Desa mempertimbangkan harga
tanah dan nilai produksi serta 8. Dalam hal penyewa mengajukan
memperhatikan Harga pasar/umum perpanjangan jangka waktu sewa, maka
setempat permohonan tersebut harus
disampaikan kepada kepala desa paling
5. Pembayaran uang sewa dilakukan pada
lambat 3 (tiga) bulan sebelum
saat penandatangan surat perjanjian
berakhirnya jangka waktu sewa

12. KERJASAMA PEMANFAATAN TANAH KAS DESA
PASAL 9 PERBUP NO.12/2010
• Kerjasama pemanfaatan
Tanah Kas Desa adalah
pendayagunaan Tanah
Kas Desa oleh pihak lain
dalam jangka waktu
tertentu dalam rangka
peningkatan penerimaan
Pemerintah Desa bukan
pajak dan sumber
pembiayaan lainnya

13. TATA CARA KERJASAMA PEMANFAATAN TANAH KAS DESA
a. Calon Mitra Kerja sama/Pihak Ketiga mengajukan permohonan kerja sama
kepada Kepala Desa;
b. Kepala Desa dan Calon Mitra Kerja Sama/Pihak Ketiga menyusun rancangan
Perjanjian Kerja Sama;
c. Kepala Desa menyampaikan permohonan kepada BPD untuk memperoleh
persetujuan atas rencana kerja sama;
d. BPD menetapkan persetujuan atas kerja sama dimaksud
e. Setelah mendapatkan persetujuan dari BPD, Kepala Desa menyampaikan
rancangan perjanjian kerja sama kepada Bupati;
f. Bupati melalui Camat melakukan evaluasi rancangan perjanjian kerja sama
agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan
kepentingan umum;
g. Berdasarkan hasil evaluasi Bupati, Kepala Desa bersama-sama mitra kerja
sama/Pihak Ketiga melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama atas
pemanfaatan TKD

15. BANGUN SERAH GUNA TANAH KAS DESA
PASAL 10 PERBUP NO.12/2010
• Bangun serah guna adalah
pemanfaatan kekayaan Desa
berupa Tanah Kas Desa oleh
pihak lain dengan cara
mendirikan bangunan dan/atau
sarana berikut fasilitasnya, dan
setelah selesai pembangunannya
diserahkan kepada Desa untuk
kemudian oleh pemerintah desa
bangunan dan/atau sarana
berikut fasilitasnya tersebut
diserahkan kembali kepada
pihak lain untuk didayagunakan
selama kurun waktu tertentu
yang telah disepakati.

16. PERSYARATAN SERAH GUNA
2. Bangunan atau gedung yang dibangun berikut fasilitasnya harus
sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Desa sesuai dengan tugas
dan fungsi
3. Pemerintah desa memiliki Tanah Kas Desa yang belum
dimanfaatkan
4. Dana untuk pembangunan berikut penyelesaian fasilitasnya tidak
membebani APB Desa
5. Bangunan hasil bangun serah guna dan bangun guna serah harus
dapat dimanfaatkan secara langsung oleh Pemerintah Desa sesuai
bidang tugas baik dalam masa pengoperasian maupun saat
penyerahan kembali
6. Mitra kerja bangun serah guna dan bangun guna serah harus
mempunyai kemampuan keuangan dan keahlian
7. Izin mendirikan bangunan atas nama Pemerintah Desa

17. PERSYARATAN SERAH GUNA
2. Mitra kerja bangun serah guna dan bangun guna serah membayar kontribusi ke kas
Desa setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian.
3. Besaran kontribusi ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim Pengkaji yang
dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa dengan memperhatikan antara lain :
e) Nilai Tanah dan/atau bangunan sebagai obyek kerjasama ditetapkan sesuai NJOP
dan/atau harga pasaran umum, apabila satu lokasi terdapat nilai NJOP dan/atau
pasaran umum yang berbeda dilakukan penjumlahan dan dibagi sesuai jumlah yang
ada
f) Peruntukan Bangun serah guna dan bangun guna serah untuk kepentingan umum
dan/atau kegiatan perdagangan
g) Besaran investasi dari mitra kerja
h) Penyerapan tenaga kerja dan Peningkatan PAD
10. Selama pengoperasian Tanah kas desa dan/atau Bangunan tetap milik Pemerintah
Desa
11. Penggunaaan tanah yang dibangun harus sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang
Wilayah/Kota (RUTRWK)
12. Biaya yang berkenaan dengan masa persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat
perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas dibebankan kepada Mitra Kerja/Pihak
Ketiga

18. TATA CARA SERAH GUNA
Prosedur/tata cara Bangun serah guna dengan mengajukan
Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Desa
dengan dilengkapi data-data sebagai berikut
1. Akte pendirian
2. Memiliki SIUP sesuai dengan Bidangnya
3. Telah melakukan kegiatan usaha sesuai bidangnya
4. Mengajukan proposal
5. Memiliki keahlian dibidangnya
6. Memiliki modal kerja yang cukup
7. Data teknis seperti rencana pembangunan gedung dsb.

20. BANGUN GUNA SERAH TANAH KAS DESA
• Bangun guna serah adalah
pemanfaatan kekayaan Desa
berupa Tanah Kas Desa oleh
pihak lain dengan cara
mendirikan bangunan dan/atau
sarana berikut fasilitasnya,
kemudian didayagunakan oleh
pihak lain tersebut dalam jangka
waktu tertentu yang telah
disepakati untuk selanjutnya
diserahkan kembali tanah
beserta bangunan dan/atau
sarana berikut fasilitasnya
setelah berakhirnya jangka
waktu yang disepakati.

21. BANGUN GUNA SERAH
PASAL 10 PERBUP NO.12/2010
PERSYARATAN DAN TATA CARA BANGUN GUNA
SERAH SAMA DENGAN SERAH GUNA

23. PINJAM PAKAI TANAH KAS DESA
PASAL 12 PERBUP NO.12/2010
• Pinjam pakai adalah
penyerahan penggunaaan Tanah
Kas Desa antara Pemerintah
Daerah dengan Pemerintah
Desa dan antar Pemerintah Desa
dalam jangka waktu yang
disepakati bersama tanpa
menerima imbalan dan setelah
jangka waktu tersebut berakhir
diserahkan kembali kepada
pemerintah desa yang memiliki
hak pengelolaan atas Tanah kas
desa dimaksud.

25. A. Dalam hal ruilslag maka nilai tukar pada prinsipnya harus
berimbang dan lebih menguntungkan Pemerintah Desa, antara
lain dapat dinilai dari :
2) Luasan tanah pengganti sekurang-kurangnya sama dengan tanah
kas desa yang dilepas dengan tingkat kesuburan dan
produktifitasnya yang sama;
3) Nilai manfaat dari tanah pengganti lebih baik dari pada tanah
yang akan dilepas;
4) Secara ekonomis nilai tanah pengganti -kurangnya sama dengan
tanah kas desa yang dilepas.
5) Tanah pengganti diupayakan berlokasi dalam satu desa dan
fungsi lahan pengganti harus sama dengan tanah kas desa yang
dilepaskan.
F. Kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di atas tanah
kas desa harus sesuai dengan peruntukkan berdasarkan Rencana
Tata Ruang Wilayah ( RTRW) Kabupaten Bekasi.

26. A. PERSYARATAN :
lembaga yang berbadan hukum yang akan memohon pelepasan
hak atas Tanah Kas Desa harus mengajukan permohonan
tertulis kepada Kepala Desa yang tembusannya disampaikan
kepada camat dengan menyertakan:
• proposal rencana penggunaan Tanah Kas Desa.
• Fotocopy akte Pendirian Perusahaan.
• Fotokopi KTP Pemohon (Direktur perusahaan atau yang
mewakili)
• Fotocopi Surat Pertimbangan Pemanfaatan Lahan;
• Fotocopi aspek tata guna tanah;
• Fotocopi ijin lokasi;
• Memiliki perijinan pendukung lainnya;
• Mempersiapkan rencana lokasi pengganti Tanah Kas Desa
yang akan diruilslag/tukar menukar.

27. A. PERSYARATAN :
b) Dari Pemerintahan Desa
3) Adanya Surat Dari Perusahaan perihal Permohonan Rekomendasi Ruislag Tanah Kas Desa (TKD)
kepada Kepala Desa
4) Berita Acara Musyawarah Pembahasan Permohonan Perusahaan (Kesepakatan Ruislag Tanah Kas
Desa (TKD)) antara Kepala Desa dengan BPD (Undangan dan Daftar Hadir dilampirkan)
5) Adanya Surat Kepala Desa Kepada Perusahaan perihal Persetujuan awal Ruislag Tanah Kas Desa
6) Adanya Berita Acara Musyawarah Peninjauan Lokasi asal Tanah Kas Desa dan Lokasi Pengganti
Tanah Kas Desa (Undangan dan Daftar Hadir dilampirkan)
7) Surat permohonan dari kepala desa kepada lembaga penilai untuk menilai TKD asal dan TKD
Pengganti
8) Adanya Surat perjanjian Kerja antara kades dg lembaga penilai
9) Berita acara pembahasan atas Laporan hasil penilaian (Undangan dan Daftar Hadir dilampirkan)
10) Adanya Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang tentang Persetujuan Rancangan
Peraturan Desa Tentang Ruislag Tanah Kas Desa
11) Adanya Peraturan Desa tentang Ruislag/Tukar Menukar Tanah Kas Desa (dilampiri Bukti
kepemilikan TKD dan/atau Surat Keterangan Kepala Desa tentang kepemilikan TKD)

28. A. PERSYARATAN :
b) Proses yang harus sudah selesai ditempuh dari Kabupaten Bekasi
dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
• Surat Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi selaku Ketua Tim
Pertimbangan Persetujuan Prinsip Lokasi
• Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah dari Kantor
Pertanahan Kabupaten Bekasi
• Rekomendasi Teknis Izin Lokasi dari Dinas Tata Ruang dan
Pemukiman Kabupaten Bekasi
• Ijin Lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Bekasi

29. ALUR MEKANISME RUILSLAG
KECAMATAN
LEMBAGA /PT PEMERINTAH DESA
1. PEMBAHASAN BERSAMA
1.MENGAJUKAN
BPD
PERMOHONAN 2. PERDES
3. SURAT PERMOHONAN
2. BERKAS PERSYARATAN KEPADA BUPATI
MELALUI CAMAT
BPN Sertifikat asal dan TKD
pengganti
PROVINSI PEMERINTAH DAERAH
1. MINTA REKOM KPD 1. IJIN BUPATI
MENDAGRI 2. PERMOHONAN KPD
2. IJIN GUBERNUR GUBERNUR

30. 1. Kepala Desa bertanggungjawab atas pemeliharaan Tanah Kas Desa dan
wajib melakukan pengamanan Tanah Kas Desa yang berada dalam
penguasaannya
2. Pengamanan Tanah Kas Desa meliputi :
c. pengamanan administrasi, meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi,
pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
d. pengamanan fisik untuk tanah dilakukan dengan cara pemagaran
pemasangan tanda batas dan pemasangan papan Tanda kepemilikan;
e. pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status
kepemilikan
6. Biaya pemeliharaan dan Pengamanan Tanah Kas Desa dibebankan pada
APB Desa
7. Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan Tanah Kas Desa
kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan/atau
sewaktu -waktu apabila diperlukan

31. 1) Perusahaan selaku pemohon mengaku sudah membebaskan lahan pengganti akan
tetapi tidak dibuktikan dengan AJB ATAU PPJB dan/atau belum adanya rencana lokasi
Tanah pengganti
2) Penggarap Tanah Kas Desa tidak diberikan Kompensasi atas sewa yang telah
dibayarkan kepada Pemerintah Desa ( perlu adanya surat pernyataan dari Kepala Desa
berkaitan Hal tersebut)
3) Adanya laporan dari anggaota BPD berkaitan tidak diikut sertakan dalam persetujuan
Ruislag TKD ( perlu adanya Berita Acara Verifikasi dokumen Ruislag yang
ditandatangani oleh Kades dan BPD)
4) Adanya perbedaan luas TKD atau Tanah Pengganti diantara dokumen yang ada
5) Lembaga penilai yang tidak bertanggung jawab secara utuh atas penilaiannya (karena
adanya intervensi dari pemohon atau kades)
6) Penomoran pada surat atau dokumen yang lain belum tertib
7) Proses ruislag tidak mengacu pada ketentuan yang berlaku
8) Tanah Kas Desa dipergunakan oleh Pemohon sebelum diterbitkan sertifikat