memberikan gambaran peran Camat dalam Pengelolaan Keuangan Desa di wilayah kerjanya

1. PERAN CAMAT
DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN KEUANGAN
DESA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENDAGRI
2016

2. BAB XIV BINWAS (UU Ps. 112 - 115)
PEM., PEMPROV., DAN
PEMKAB/KOTA MEMBINA &
MENGAWASI
PENYELENGGARAAN PEM-
AN DESA, (PS. 112 AYAT (1) )
2

3. RUANG LINGKUP BINWAS (UU Ps. 113)
B
I
N
W
A
S
P
E
M
a. memberikan pedoman standar pelaks. penyelenggaraan Pem-an
Desa;
b. memberikan pedoman ttg dukungan pendanaan dari Pem.,
Pemprov., & Pemkab/Kota kepada Desa;
c. memberikan penghargaan, pembimbingan, & pembinaan kpd
lembaga masy. Desa;
d. memberikan pedoman penyusunan perenc. Pemb. partisipatif;
e. memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat Desa;
f. memberikan bimbingan, supervisi, & konsultasi penyelenggaraan
Pem-an Desa, BPD, dan lembaga kemasy.
g. memberikan penghargaan atas prestasi yg dilaks. dlm
penyelenggaraan Pem-an Desa, BPD, & lembaga kemasy. Desa;
h. menetapkan bantuan keuangan langsung kpd Desa;
i. melakukan diklat tertentu kpd aparatur Pem-an Desa & BPD;
j. melakukan penelitian ttg penyelenggaraan Pem-an Desa di Desa
tertentu;
k. mendorong percepatan pemb. perdesaan;
l. memfasilitasi & melakukan penelitian dlm rangka penentuan
kesatuan masy. hukum adat sbg Desa; dan
m. menyusun & memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUM Desa &
lembaga kerja sama Desa 3

4. RUANG LINGKUP BINWAS (UU Ps. 114)
B
I
N
W
A
S
P
E
M
P
R
O
V.
a. melakukan pembinaan terhdp Kab./Kota dlm rangka
penyusunan Perda Kab./Kota yg mengatur Desa;
b. melakukan pembinaan Kab./Kota dlm rangka
pemberian ADD;
c. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kades
& perangkat Desa, BPD, dan lembaga kemasy.;
d. melakukan pembinaan manajemen Pem-an Desa;
e. melakukan pembinaan upaya percepatan Pemb. Desa
melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, &
bantuan teknis;
f. melakukan bimtek bidang tertentu yg tidak mungkin
dilakukan oleh Pemkab./Kota;
g. melakukan inventarisasi kewenangan Prov. yg dilaks.
oleh Desa;
h. melakukan binwas atas penetapan Ranc. Pendapatan
dan Belanja Daerah Kab./Kota dlm pembiayaan Desa;
i. melakukan pembinaan terhdp Kab./Kota dlm rangka
penataan wilayah Desa;
j. membantu Pem. dlm rangka penentuan kesatuan
masyarakat hukum adat sbg Desa; dan
k. membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM
Desa Kab./Kota & lembaga kerja sama antar-Desa. 4

5. RUANG LINGKUP BINWAS (UU Ps. 115)
B
I
N
W
A
S
P
E
M
K
A
B
/
K
O
T
A.
a. memberikan pedoman pelaks. penugasan urusan Kab./Kota yg
dilaks. oleh Desa;
b. memberikan pedoman penyusunan Perdes & Perat. Kades.;
c. memberikan pedoman penyusunan perenc. Pemb. partisipatif;
d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pem-an Desa;
e. melakukan evaluasi & pengawasan Perdes;
f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa & pendayagunaan Aset
Desa;
h. melakukan binwas penyelenggaraan Pem-an Desa;
i. menyelenggarakan diklat bagi Pemdes, BPD, lembaga kemasy.,
dan lembaga adat;
j. memberikan penghargaan atas prestasi yg dilaks. dlm
penyelenggaraan Pem-an Desa, BPD, lembaga kemasy., &
lembaga adat;
k. melakukan upaya percepatan pemb. perdesaan;
l. melakukan upaya percepatan Pemb. Desa melalui bantuan
keuangan, bantuan pendampingan, & bantuan teknis;
m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa & lembaga kerja
sama antar-Desa; dan
n. memberikan sanksi atas penyimpangan yg dilakukan oleh Kades
sesuai dgn ketentuan peraturan per-UU-an
5

6. BAB XIV BINWAS (UU Ps. 112 - 115)
PEM., PEMPROV., &
PEMKAB/KOTA DPT
MENDELEGASIKAN
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN KPD
PERANGKAT DAERAH
(PS. 112 AYAT (2) )
6

7. BINWAS OLEH CAMAT (PP Ps. 154)
Camat/ sebutan lain melakukan tugas binwas desa, (ayat (1) )
1. Fasilitasi Penyusunan Perdes & Perkades
2. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa
3. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa & pendayagunaan aset desa
4. Fasilitasi Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
5. Fasilitasi pelaksanaan tugas kades & perangkat desa
6. Fasilitasi pelaksanaan pilkades
7. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD
8. Rekomendasi pengangkatan & pemberhentian perangkat desa
9. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pemb. Daerah dgn pembangunan desa
10. Fasilitasi penetapan lokasi PKP
11. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum
12. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi & kewajiban lembaga
kemasyarakatan
13. Fasilitasi penyusunan perencanaan Pembangunan partisipatif
14. Fasilitasi kerjasama antar-desa & KSD dgn pihak ketiga
15. Fasilitasi penataan, pemanfaatan & pendayagunaan ruang desa serta
penetapan & penagasan batas desa
16. Fasilitasi penyusunan program & pelaks. Pemberdy. Masy.
17. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya
18. Koordinasi pelaksanaan PKP di wilayahnya, ( ayat (2) ) 7
melalui

8. DASAR HUKUM
8
UU NO. 6
TAHUN 2014
PP 43/2014 (Ps. 90
– 114) → PP
47/2015
PERMENDAGRI
113/2014
(46 Psl)
PASAL 71 S.D.
75 (5 PSL)
PP 60/2014 &
PP 22/2015
1. PENGERTIAN
2. SUMBER2 PENDAPATAN
DESA
3. S T R U K T U R D A S A R
APBDesa
4. M A K A N I S M E U M U M
PENGESAHAN APBDesa
DANA DESA
(APBN KE DESA)
1. AZAS PENGELOLAAN
2. K E K U A S A N
PENGELOLAAN DESA
3. STRUKTUR APBDesa
4. PENGELOLAAN
1. P e m b a g i a n
p e m b i a y a a n
kewenangan
2. Rulink pengelolaan
keuangan desa
3. Pengalokasian ADD
& BHP&RD
4. Ketentuan 70 : 30
5. P e l a p o r a n d a n
pertanggungjawaban

9. PENGERTIAN & AZAS KEUANGAN DESA
(UU 6/2014 BAB VIII PS. 71 - 75)
PENGERTIAN,
Pengelolaan Keuangan Desa: Keseluruhan
kegiatan yg meliputi perenc, pelaks,
penatausahaan, pelaporan dan
pertangungjawaban keuangan desa
(Permendagri Ps. 1)
Hak & Kewajiban Desa ini menimbulkan
pendapatan, belanja, pembiayaan, &
pengelolaan Keuangan Desa
9
AZAS
PENGELOLAAN
(Permendagri Ps 2 (1))
TRANSPARAN, AKUNTABEL,
PARTISIPATIF SERTA DILAKUKAN DGN
TERTIB & DISIPLIN ANGGARAN
semua hak & kewajiban Desa yg dapat dinilai
dgn uang serta segala sesuatu berupa uang &
barang yg berhubungan dgn pelaksanaan hak
& kewajiban Desa, (UU Ps. 71)

10. RULING LINGKUP PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA (PP Ps. 93-94)
PERENCANAAN
PELAPORAN
PELAKSANAAN
PENATAUSAHAAN
PERTANGGUNGJAWABAN
Kekuasaan
Pengelolaannya
Dipegang Oleh
Kades
Sebagian dikuasakan
kepada Perangkat
Desa
Dilaksanakan dlm masa
1 tahun anggaran tmt 1
Jan – 31 Des (Ps. 94) &
Permendagri 113 Ps. 2
(1) 10

11. MEKANISME UMUM PENYUSUNAN RANC.
PERDES TTG APBDes (PP 43/2014 Ps. 101-102)
GUBERNUR
BUPATI/
WALIKOTA
Susun Ranc.
APBDes
KADES
Pengajuan Ranc. Perdes u/
dievaluasi (paling lama 3 hari sejak
disepakati)
1
CAMAT/
SEBUTAN
LAIN
11
Info Renc Bantuan Keuangan
dr APBD Prov.
Info Renc ADD, BDHPRD & bantuan
keuangan dari APBD Kab/ Kota
Sebagai dasar
BPD
Musyawarah
(paling lambat
Bulan Oktober
tahun berjalan
harus sudah
disepakati)
Ajukan
Ranc.
Perdes
ttg
APBDes
Dapat
mendelegasikan
evaluasi Ranc.
Perdes ttg APB
Desa
2
4
3
5
Catatan : Penetapan Perdes ttg APB Desa dilakukan paling lambat tgl 1 Desember T.A.
berjalan.

12. PENYUSUNAN PERENCANAAN
APBDes (UU PS. 73 & Permendagri Ps. 20 - 22)
BAHAS &
SEPAKATI
BERSAMA
(paling lambat
Oktober)
KADES BPD
1
BUPATI/
WALIKOTA
SEK
DES
Susun Perdes ttg
Ranc. APBDes
dgn mengacu
RKPDesa tahun
ybs
Sampaikan
Ranc. APBDes
Sampai-
kan
Ranc.
Perdes
CAMAT
Sampaikan Ranc.
Perdes ttg APBDes
(paling lama 3 hari
sejak diSepakati)
Evaluasi & tetapkan hasil evaluasi
(max 20 hari kerja sejak diterima
Tidak
memberikan
hasil Evaluasi
dlm 20 hari
kerja
Ranc. Perdes
berlaku dgn
sendirinya
Menyatakan
Perdes
bertentangan dg
kepentingan
umum & per-UU-
an yg lebih tinggi
2
4
3
5
6
Kades tidak
indahkan &
tetap
menetapkan
Ranc. Perdes ttg
APBDes menjadi
Perdes
7B u p a t i / w a l i k o t a
membatalkan Perdes
sekaligus menyatakan
b e r l a k u n y a p a g u
APBDes T.A. tahun
sebelumnya dg Kep.
Bupati/ Walikota
1. Kades hanya dapat melakukan
p e n g e l u a r a n o p e r a s i o n a l
penyelenggaraan pem-an desa
2. Kades menghentikan pelaks./
Perdes paling lama 7 hari setel2ah
dibatalkan lanjut kades bersama
BPD mencabut perdes dimaksud
8
konsekwensinya
Kades lakukan
penyempurna-
an (max 7 hari
kerja sejak
diterimanya
hasil evaluasi)
12
Ps. 21

13. EVALUASI RANC. PERDES TTG APBDes
MELALUI CAMAT (Permendagri Ps. 22 - 23)
BAHAS &
SEPAKATI
BERSAMA
(paling lambat
Oktober)
KADES BPD
1
BUPATI/
WALIKOTA
SEKDES
Susun Perdes ttg Ranc. APBDes
dgn mengacu RKPDesa tahun ybs
Sampaikan
Ranc. APBDes
Sampai-
kan
Ranc.
Perdes
CAMAT
Sampaikan Ranc.
Perdes ttg APBDes
(paling lama 3 hari
sejak diSepakati)
Evaluasi & tetapkan hasil evaluasi
(max 20 hari kerja sejak diterima
Tidak
memberikan
hasil
Evaluasi
Ranc. Perdes
berlaku dgn
sendirinya
Menyatakan Perdes
bertentangan dg
kepentingan umum
& per-UU-an yg lebih
tinggi
2
4
3
8
Kades tidak
indahkan & tetap
menetapkan Ranc.
Perdes ttg APBDes
menjadi Perdes
7
Kades lakukan
penyempurna-an
(max 7 hari kerja
sejak diterimanya
hasil evaluasi)
Bupati dapat
delegasikan
evaluasi
Ranc. Perdes
ttg APBDes
(Ps. 23)
9
C a m a t
usul kpd
B u p a t i /
walikota
u n t u k
batalkan
Perdes
10
Ketentuan lebih lanjut mengenai
pendelegasian evaluasi Ranc.
Perdes ttg APBDes kpd camat diatur
dlm Peraturan Bupati/ Walikota
(Ps. 23 (6)) 13

14. PELAKSANAAN APBDes
(Permendagri Ps. 24 – 27 & 32)
Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat
dilakukan sebelum Ranc. Perdes ttg APBDes ditetapkan, kecuali untuk
pengeluaran belanja pegawai yg bersifat mengikat & operasional
perkantoran yg ditetapkan dlm Perkades.
14
Khusus bagi desa yg belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya,
pengaturannya ditetapkan oleh pemda kab/ kota
semua penerimaan & pengeluaran desa dlm rangka pelaks. kewenangan
desa dilaks. melalui rekening kas desa, & harus disertai dgn bukti yang
lengkap & sah
UMUM
Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa
selain yg ditetapkan dlm perdes.
Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran
biaya yang telah disahkan oleh kades
Bendahara dpt menyimpan uang dlm kas desa pd jmlh tertentu dlm
rangka memenuhi kebutuhan operasional pemdes Pengaturan lebih lanjut
jumlah uang dlm kas desa diatur dgn Perbup/Walikota
Pelaksana Anggaran bertanggungjawab thd tindakan pengeluaran yg
menyebabkan beban atas belanja kegiatan dg mempergunakan buku
pembantu kas sbg pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa,
(Ps. 27 (3)
Pengadaan barang dan/jasa di desa diatur dgn Perbup/ Walikota dgn
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan (Ps. 32)

15. 6
Wajib:
1. Teliti kelengkapan pembayaran
2. Menguji kebenaran perhitungan
tagihan atas beban APBDes yg
t e r c a n t u m d l m p e r m i n t a a n
pembayaran
3. Menguji ketersediaan dana
4. Menolak pengajuan per mintaan
pembayaran bila tidak memenuhi
persyaratan
verifikasi
Berdasarkan RAB, dan setelah
barang/ jasa diterima, ajukan
SPP yang terdiri dari: 1. SPP, 2.
Pernyataan tanggung jawab
belanja, & lampiran bukti
transaksi
1
Kades
Ajukan pendanaan u/
melaksanakan kegiatan dilampiri
dgn dokumen seperti RAB
Pelaksana
Anggaran Sekdes
2
4
3
5
Bendahara melakukan
pembayaran./
Bendahara wajib:
1. Pungut PPH & pajak
lainnya
2. S e t o r s e l u r u h
p e n e r i m a a n
potongan pajak &
pajak yg dipungut ke
kas negara (Ps. 31)
7
PELAKSANAAN APBDes (Permendagri Ps. 27 - 31)
MEKANISME PENCAIRAN
Sahkan
15
Menyetujui
Permintaan
Pembayaran

16. WAJIB
PENATAUSAHAAN APBDes
(Permendagri Ps. 35 – 36)
Bendahara desa
1. Buku kas umum
2. Buku kas pembantu pajak
3. Buku bank
Melakukan pencatatan setiap penerimaan &
pengeluaran serta melakukan tutup buku
setiap akhir bulan secara tertib
16
INSTRUMEN/
ALAT
PELAKU/
PELAKSANA
BENTUK
Menyampaikan laporan pertanggungjawaban
setiap bulan kepada kades paling lambat tgl
10 setiap bulan
Mempertanggungjawabkan uang, dlm bentuk:

17. PELAPORAN PELAKSANAAN APBDesa
(PP Ps. 103 & Permendagri Ps. 37, 40 & 41)
17
K
A
D
E
S
BUPATI/
WALIKOTA
Laporan
Semesteran
Realisasi
pelaks. APB
Desa
Semester I (PP &
Permendagri) :
PL : akhir Juli tahun berjalan
Semester II (PP) & semester
akhir (Permendagri) :
PL : akhir Januari tahun berikutnya
sampaikan CAMAT
Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis & dengan media
informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti: papan
pengumuman, radio komunitas, & media informasi lainnya, (Permen Ps. 40)

18. sampaikan
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDes
(PP Ps. 104 & Permendagri Ps. 38 - 42)
18
K
A
D
E
S
BUPATI/
WALIKOTA
Diinformasikan kepada
masyarakat secara tertulis dan
dengan media informasi yang
mudah diakses oleh masyarakat
seperti: papan pengumuman, radio
komunitas, dan media informasi
lainnya, (Permendagri Ps. 40)
Laporan Penyelenggaraan Pem-an
Desa setiap akhir T.A.
Dilampiri:
1. Format laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan APBDesa
2. Format laporan kekayaan milik desa per 31
Desember T.A. berkenaan
3. Format laporan program pemerintah,
pemda yang masuk ke desa
Ditetapkan dengan Perdes
Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi pelaks. APB Desa setiap
akhir T.A yg terdiri dari:
Pendapatan, Belanja & Pembiayaan
CAMAT
Format ranc. Perdes, Buku pembantu Kas
Kegiatan, RAB & SPP serta pernyataan
tanggungjawab belanja, laporan realisasi
pelaksanaan APBDes semester I & semester akhir
tahun serta laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDes, mengacu pada lampiran
Permendagri (Permendagri Ps. 42)

19. PELAPORAN & PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBDesa (PP Ps. 104 & Permendagri Ps. 38 - 41)
19
K
A
D
E
S
BUPATI/
WALIKOTA
Laporan
Semesteran
Realisasi
pelaks. APB
Desa
Semester I :
PL : akhir Juli tahun berjalan
Semester II :
PL : akhir Januari tahun berikutnya
Laporan Penyelenggaraan Pem-an
Desa setiap akhir T.A. (Ps. 39)
Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi pelaks. APB Desa
setiap akhir T.A
(Ditetapkan dg Perdes, &
disampaikan paling lambat 1
bulan setelah akhir T.A.
berkenaan)
Catatan : 1. Pengadaan Barang/ Jasa di desa diatur dgn Perbup/ Walikota dgn berpedoman pd
ketentuan peraturan per-UU-an, (PP Ps. 105)
2. Ketentuan lebih mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dlm Peraturan
Menteri (Permendagri No. 113/ 2015 ttg Pengelolaan Keuangan Desa), (PP Ps. 106))
3. Ketentuan lebih mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dlm Perbup/ Walikota,
(Permendagri 113 Ps. 43)
CAMAT
(Ps. 41)

20. BINWAS PELAKSANAAN APBDesa, KONSEKWENSI, TMT
BERLAKUNYA PERMENDAGRI (Permendagri Ps. 44 - 46 )
20
Wajib membina & mengawasi
pemberian & penyaluran dana
desa, ADD & BHPDRD dari kab/
kota kepada desa (Ps. 44 (1))
Dengan diundangkannya Permendagri ini
pada tanggal 31 Desember 2014, maka TMT
31 Desember 2014 Permendagri No. 37
Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa dicabut & dinyatakan tidak
berlaku (Ps. 45 & 46)
PEMPROV
KONSEKWENSI
PELAKU/
PELAKSANA
PEMKAB/
KOTA
Wajib membina & mengawasi
pelaksanaan pengelolaan
keuangan desa (Ps. 44 (2))

21. KESIMPULAN DAN SARAN
21
PERLU KESIAPAN CAMAT BERIKUT PERANGKATNYA
D A L A M M E N G E M B A N T U G A S P E M B I N A A N
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA:
1. JUMLAH & KAPASITAS SDM YANG MENGUASAI
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA;
2. ANGGARAN
Peran camat sangat
vita/ strategis dalam
membina pengelolaan
keuangan desa baik
selaku skpd yang paling
dekat dengan desa,
maupun selaku skpd
yang secara khusus
ditugaskan oleh pp dan
p e r m e n d a r g i u n t u k
melaksanakan binwas
p e n y e l e n g g a r a a n
pemdes/ keuangan desa
SARANKESIMPULAN
Gunakan media: rapat rutin, rakor, workshop,
bimtek, FGD, monev
Perlu penegasan regulasi di tingkat kabupaten/
kota tentang pendelegasian tugas kepada
camat dalam pembinaan pengelolaan keuangan
desa
A R A H B I N W A S :
Transparan, Akuntabel,
P a r t i s i p a t i f S e r t a
Dilakukan Dgn Tertib &
Disiplin Anggaran

22. 22