1. PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN BEKASI
B A D A N P E M B E R D A YA A N M A S YA R A K A T D A N P E M E R I N T A H A N
DOC .YUDHI 2012
D E S A K A B U P A TE N B E K A S I

2. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA
DI KABUPATEN BEKASI
1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Bupati Nomor 34.C Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bekasi
5. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/KEP.457.A-BPMPD/2011
Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan,
Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Bekasi

3. PENGERTIAN
 Panitia Pemilihan Kepala Desa yang
selanjutnya disebut Panitia Pemilihan
adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD
untuk menyelenggarakan proses
Pemilihan Kepala Desa.
 Bakal Calon Kepala Desa yang
selanjutnya disebut Bakal Calon adalah
warga masyarakat desa setempat yang
mengajukan permohonan pendaftaran
pencalonan untuk dipilih menjadi
Kepala Desa.

4. PENGERTIAN
 Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon yang
ditetapkan oleh Panitia Pemilihan yang berhak
mengikuti Pemilihan Kepala Desa.
 Penjaringan adalah tahapan kegiatan yang
dilakukan oleh panitia pemilihan untuk
mendapatkan bakal calon.
 Penyaringan adalah tahapan kegiatan yang
dilakukan oleh panitia pemilihan untuk
.
mendapatkan calon Kepala Desa

5. PENGERTIAN
 Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga
yang dibentuk oleh masyarakat sesuai
dengan kebutuhan dan merupakan mitra
pemerintah desa dalam memberdayakan
masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan yang
dibentuk di desa adalah : Rukun Tetangga
(RT); Rukun Warga (RW); Tim Penggerak
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP
PKK); Karang Taruna; Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD); dan
Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
 Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa ,
Kepala urusan dan Kepala Dusun;

6. PENGERTIAN
 Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama,
tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka
masyarakat lainnya;
 Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut
DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan
data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir
yang telah perbaharui dan dicek kembali atas
kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
 Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut
DPTam adalah daftar pemilih yang disusun
berdasarkan usulan dari pemilih karena yang
bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih
Sementara;

7. PENGERTIAN
 Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah
daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia
Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan
jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
 Tanda Gambar Calon Kepala Desa adalah gambar simbol/
lambang calon Kepala Desa yang berupa gambar buah-
buahan seperti Apel, Nanas, Durian, Pisang, Rambutan
dan sebagainya;
 Kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan
pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Calon
Kepala Desa;
 Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan tugas hak dan kewajiban
Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;

8. Persiapan Pemilihan Kepala Desa
1. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan
berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6
(enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
2. Selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa
jabatannya, Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan
kepada BPD dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat serta
menyampaikan informasi Penyelenggaraan Pemerintahan
desa kepada masyarakat desa
3. BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4
(empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala
Desa dengan membentuk panitia pemilihan kepala desa

9. TAHAPAN PILKADES
1. Pengumuman Tahapan Pemilihan
Kepala Desa; Kades
D e f in it if
2. Penjaringan Bakal Calon yang meliputi:
c. Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon
Kepala Desa;
d. Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon
Kepala Desa;
e. Penyelesaian Administrasi dan
Kelengkapan Bakal Calon Kepala
Desa;

10. TAHAPAN PILKADES
1. Penyaringan Bakal Calon yang meliputi : Kades
b. Pemeriksaan/Penelitian Berkas Persyaratan D e f in it if
Bakal calon Kepala Desa;
c. Pengumuman Bakal Calon Kepala Desa
yang mendaftar dan telah melengkapi
persyaratan;
d. Menerima dan memberi tanggapan atas
pengajuan Keberatan masyarakat terhadap
Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar;
e. Uji Kemampuan dan Program Bakal Calon
Kepala Desa;
f. Penetapan Calon Kepala Desa

11. TAHAPAN PILKADES
1. Pendaftaran Pemilih;
2. Pengundian Tanda Gambar Calon
Kepala Desa;
3. Kampanye/Bhakti Sosial;
4. Penetapan Pemilih;
5. Pelaksanaan Pemilihan;
6. Penetapan dan Pengesahan Calon
Terpilih;
7. Pelantikan.

12. Pembentukan Panitia Pilkades
1. BPD mengadakan rapat bersama
Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat
dengan dihadiri Camat untuk
membentuk Panitia Pilkades;
2. Ditetapkan Keputusan BPD tentang
Pembentukan Panitia Pilkades;
3. Komposisi keanggotaan Panitia
Pilkades: unsur Perangkat Desa, unsur
Lembaga Kemasyarakatan desa dan
Tokoh Masyarakat;
4. Hasilnya rapat dilaporkan kepada
Bupati melalui Camat.

13. SUSUNAN PANITIA PILKADES
 Ketua merangkap anggota;
 Wakil Ketua merangkap
anggota;
 Sekretaris merangkap
anggota;
 Bendahara;
 Seksi-seksi;
 Anggota.

14. TUGAS PANITIA PILKADES
1. menyusun jadwal kegiatan Pemilihan
Kepala Desa;
2. merencanakan biaya/anggaran
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
3. mengelola biaya/anggaran
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
secara efisien, efektif, transparan dan
akuntabel;
4. menyusun tata tertib Pemilihan Kepala
Desa;
5. mengadakan sosialisasi pelaksanaan
Pemilihan;

15. TUGAS PANITIA PILKADES
1. meneliti dan menetapkan Daftar
Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih
Tambahan;
2. mengesahkan Daftar Pemilih
Sementara dan Daftar Pemilih
Tambahan menjadi Daftar Pemilih
Tetap;
3. menyiapkan kartu suara atau yang
sejenis sesuai dengan daftar pemilih
yang telah disahkan;
4. melaksanakan pendaftaran dan seleksi
administrasi Bakal Calon Kepala Desa;

16. TUGAS PANITIA PILKADES
1. mengumumkan di papan pengumuman yang
terbuka nama-nama Calon dan daftar pemilih yang
sudah disahkan di papan pengumuman Kantor
Desa, setiap Rukun Tetangga (RT) dan atau
ditempat strategis lainnya;
2. menentukan serta mengumumkan tempat dan
waktu pelaksanaan Pemungutan Suara;
3. menyiapkan peralatan dan perlengkapan
administrasi untuk keperluan pemilihan Kepala
Desa;
4. melaksanakan pemungutan suara dengan tertib,
aman, lancar dan teratur;

17. TUGAS PANITIA PILKADES
1. melaksanakan penghitungan suara secara cermat,
transparan dan tertib;
2. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi
penghitungan suara;
3. menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat
terkait permasalahan pemilihan kepala desa.
4. membuat berita acara Pemilihan Kepala Desa, yang
meliputi berita acara jalannya pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa, berita acara pemungutan dan hasil
perhitungan suara untuk lampiran pengajuan
pengangkatan kepada Bupati;
5. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
kepada BPD.

18. WEWENANG PANITIA PILKADES
S melakukan pemeriksaan identitas Bakal
Calon Kepala Desa berdasarkan
persyaratan yang ditentukan;
mengajukan sedikitnya 2 (dua) orang
Bakal Calon Kepala Desa yang
memenuhi syarat kepada BPD untuk
ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
a mengundi dan menetapkan tanda
gambar Calon;
e mengesahkan hasil perhitungan suara.

19. TANGGUNG JAWAB PANITIA PILKADES
1. memperlakukan Calon Kepala Desa secara
adil dan setara;
2. menyampaikan laporan kepada BPD untuk
setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan dan
menyampaikan informasi kepada masyarakat;
3. melaksanakan tahapan Pemilihan tepat waktu;
4. mempertanggungjawabkan penggunaan
anggaran

20. PEMILIH
1. Penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan
kepemilikan KTP atau tanda bukti yang sah;
2. Terdaftar sebagai pemilih dalam DPT;
3. Tidak terganggu jiwa/ingatannya;
4. Pada saat hari pemungutan suara telah berusia 17
(tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin;
5. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan
Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap;
6. Tidak sedang menjalani hukuman pidana atau
kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap.

21. DPT Pemilu
7 hr kalender
diumumkan
Penetapan
DPS Pilkades
7 hr kalender
Pencatatan DPTam
Pilkades
(7 hr Kalender)
7 hr kalender
diumumkan
DPT
Penetapan DPTam PilkaDe
Diperbaiki dan ditetapkan
(2 Hr Kalender) s

22. Pengumuman
3 hr kalender
Pendaftaran
Bakan Calon
Kades
PENDAFTARAN
7 hr kalender BAKAL CALON
KADES
Bakal Calon yang
mendaftar kurang dari
2 (dua) orang
7 hr kalender
perpanjangan
Bakal Calon yang
Pemilihan Kepala Desa ditunda PJ.
mendaftar kurang dari 2 selama 3 (tiga) bulan
(dua) orang kaDes

23. PERSYARATAN CALON KADES
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
2. Setia kepada Pancasila, UUD1945 dan NKRI
serta Pemerintah;
3. Berpendidikan paling rendah tamat SLTP
dan/atau sederajat;
4. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima)
tahun;
5. Sehat jasmani dan rohani, serta nyata-nyata
tidak terganggu jiwa/ ingatannya dibuktikan
dengan surat keterangan kesehatan dari dokter
pemerintah;

24. PERSYARATAN CALON KADES
1. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat
Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK;
2. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan
tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling
singkat 5 (lima) tahun dibuktikan dengan surat
keterangan dari Pengadilan Negeri;
3. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa
dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bakal
Calon;
4. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan
keputusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dibuktikan dengan surat
keterangan dari Pengadilan Negeri;

25. PERSYARATAN CALON KADES
N Terdaftar sebagai penduduk Desa setempat
yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu
Keluarga (KK) dan/ atau kartu Tanda
Penduduk (KTP) dan pada saat pendaftaran
bertempat tinggal di Desa yang
bersangkutan paling sedikit 6 (enam) bulan
berturut-turut dan tidak terputus dibuktikan
dengan surat keterangan dari Ketua RT dan
diketahui Ketua RW setempat;
R Belum pernah menjabat sebagai Kepala
Desa 2 (dua) kali masa jabatan, baik
berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
a Tidak sedang menjabat sebagai Penjabat
Kepala Desa.

26. PERSYARATAN KHUSUS BAGI INCUMBENT
1. belum pernah diberhentikan dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri dari jabatan
Kepala Desa;
2. belum pernah diberhentikan tidak dengan
hormat dari jabatan Kepala Desa;
3. belum pernah mengundurkan diri dari
jabatan Kepala Desa kecuali bagi mereka
yang mengundurkan diri karena Peraturan
Perundang-undangan atau sakit yang
dibuktikan dengan surat keterangan dokter
pemerintah.

27. PERSYARATAN KHUSUS BAGI TNI/POLRI,
BUMN/BUMD, PNS, PTT DAN PERANGKAT DESA
1. memilik izin tertulis dari Pejabat yang
berwenang.
2. belum pernah diberhentikan dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri dari
jabatan/pekerjaannya;
3. belum pernah diberhentikan tidak dengan
hormat dari jabatan/pekerjaannya;
4. belum pernah mengundurkan diri dari
jabatannya kecuali bagi mereka yang
mengundurkan diri karena Peraturan
Perundang-undangan atau sakit yang
dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

28. PERSYARATAN KHUSUS BAGI BPD
 wajib mengundurkan diri dari
keanggotaan BPD yang
dibuktikan dengan Keputusan
Bupati.

29. PENYARINGAN
1. Panitia Pemilihan meneliti administrasi Bakal Calon
Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala
Desa selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender
terhitung sejak hari dan tanggal pendaftaran ditutup.
2. Apabila setelah diteliti oleh Panitia Pemilihan
ternyata terdapat kekurangan dan atau keragu-
raguan tentang syarat administrasi yang telah
ditetapkan, Bakal Calon Kepala Desa yang
bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi
dan memberikan penjelasan selama 5 (lima) hari
kalender terhitung sejak pemberitahuan adanya
kekurangan persyaratan.

30. PENYARINGAN
1. Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa yang telah
diteliti oleh Panitia Pemilihan dan dinyatakan tidak
memenuhi syarat, maka surat permohonan beserta
lampirannya dikembalikan oleh Panitia Pemilihan
secara tertulis dengan disertai tanda bukti
penerimaan dari Bakal Calon yang bersangkutan.
2. Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan
memenuhi syarat administrasi oleh Panitia
Pemilihan diberikan tanda bukti lulus administrasi
dan diumumkan kepada masyarakat desa selama
7 (tujuh) hari kalender di Kantor/Balai Desa dan
Rukun Tetangga (RT) atau di tempat-tempat yang
strategis lainnya.

31. PENYARINGAN
1. Selama jangka waktu pengumuman,
masyarakat dapat mengajukan keberatan
yang dilengkapi bukti-bukti dan terhadap
keberatan-keberatan yang diajukan
tersebut, Panitia Pemilihan wajib
memberikan tanggapan sebagaimana
mestinya dengan memberikan keputusan
bersifat final dan mengikat para pihak.
2. Keberatan yang diajukan setelah lewat
waktu tidak akan dipertimbangkan dan
tidak mempengaruhi hasil pemilihan.

32. PENETAPAN CALON KEPALA DESA
 Berkas Bakal Calon Kepala Desa yang telah
memenuhi syarat administrasi beserta Berita
Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa
disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD
untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa
dengan Keputusan BPD selambat-lambatnya 7
(Tujuh) hari kalender sebelum hari dan tanggal
pemungutan suara.

33. PENETAPAN CALON KEPALA DESA
BAGI INCUMBENT
1. Incumbent harus mengajukan cuti pada
saat mendaftarkan diri;
2. Izin cuti diberikan oleh Camat setelah
incumbent ditetapkan sebagai Calon
Kepala Desa;
3. Pelaksana Tugas (Plt) dijabat oleh Sekdes;
4. Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan
maka pelaksana tugas Kepala Desa
ditunjuk oleh Camat

34. PENGUNDIAN TANDA GAMBAR
 Penentuan nomor urut dan tanda gambar
masing-masing Calon Kepala Desa
dilakukan dengan cara diundi.
 Tanda Gambar: Apel, Nanas, Durian,
Pisang dan Rambutan.
 Penentuan tanda gambar selebihnya
ditetapkan Panitia Pemilihan serta harus
dituangkan dalam Berita Acara

35. PENGUMUMAN DAN PENGENALAN CALON
1. Pengumuman dan pengenalan calon Kepala Desa
dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
2. nama calon berikut tanda gambar calon
diumumkan kepada masyarakat oleh Panitia
Pemilihan;
3. calon diberikan waktu oleh Panitia Pemilihan
untuk melakukan pengenalan kepada masyarakat
dengan cara :
a. pengenalan pribadi;
b. pengenalan tanda gambar;
c. penyampaian visi dan misi jika terpilih
menjadi Kepala Desa.

36. PENGUMUMAN DAN PENGENALAN CALON
1. Tata cara pengenalan kepada masyarakat secara
teknis pelaksanaannya diatur oleh Panitia pemilihan;
2. Dalam pelaksanaan pengenalan para calon dilarang :
a. saling mencela sesama calon;
b. mengerahkan kekuatan masyarakat untuk
perbuatan yang melanggar hukum;
c. melanggar segala ketentuan yang telah
disepakati dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
3. Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh
calon dan para pendukungnya dalam pelaksanaan
pengenalan kepada masyarakat, maka Panitia
Pemilihan dapat mengusulkan kepada BPD untuk
menggugurkan calon Kepala Desa.

37. KAMPANYE CALON KEPALA DESA
 Tata Tertib Kampanye diatur oleh
Paniia Pilkades;
 Kampanye para calon diarahkan
kepada Kegiatan Bhakti sosial
yang bersifat positif untuk
pembangunan desa;

38. KAMPANYE CALON KEPALA DESA
 Seorang calon Kades dilarang berkampanye pada waktu
bersamaan dengan kegiatan Bhakti sosial calon yang
lain;
 Dilarang dalam berkampanye membuat suasana yang
dapat menimbulkan keresahan calon Kepala Desa yang
lain;
 Dilarang membawa atribut calon lain dilokasi bhakti
sosial;
 Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Panitia Pilkades
terhadap peserta/Calon Kadesa yang melanggar tata
tertib kampanye: teguran tertulis, pencabutan pamflet,
spanduk dan tanda gambar, penghentian kegiatan
kampanye, diusulkkan untuk dicabutnya Status Calon
Kepala Desa

39. MASA TENANG
 Masa tenang adalah waktu 3 (tiga) hari
menjelang hari pemungutan suara (hari
”H”), dan pada masa tenang para calon
tidak diperkenankan untuk melakukan
kegiatan yang bersifat kampanye
 Pada masa tenang, Panitia Pilkades
menyampaikan Surat Panggilan
Pemungutan Suara dan membersihkan
tanda gambar para calon.

40. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
1. TPS harus sudah siap (paling lambat H-1)
2. Lokasi TPS tidak boleh di halaman kantor/dinas
instansi pemerintah dan kantor desa kecuali
tidak terdapat lokasi lain yang memungkinkan
untuk diselenggarakannya pemungutan dan
perhitungan suara
3. TPS harus sudah bersih dari tanda gambar
masing-masing calon dengan radius minimal 200
(dua ratus) meter

41. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
1. Pada saat dilaksanakan pemungutan suara
semua Calon harus hadir di TPS pada waktu
yang ditentukan dan duduk di tempat duduk
yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan
dengan didampingi oleh suami/ istri, atau
salah seorang keluarganya bagi yang tidak
/belum mempunyai suami/ istri
2. Calon yang tidak dapat hadir di TPS wajib
memberitahukan kepada Panitia Pemilihan
dengan menyampaikan alasan-alasan yang
dapat dipertanggungjawabkan

42. KELENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA
1. kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan
oleh pemilih;
2. bilik suara sebagai tempat untuk memberikan Hak suara
bagi pemilih;
3. DPT ;
4. surat suara sebanyak jumlah pemilih terdaftar dalam DPT
ditambah 10 % (sepuluh per seratus) dari jumlah pemilih;
5. alat pencoblos surat suara, dipergunakan paku ukuran
panjang 15 cm memakai tali atau benang;
6. alas pencoblos berupa busa/bantalan yang telah diisi
pasir serbuk gergaji dengan kain pembungkus warna
putih, ukuran panjang 30 cm, lebar 20 cm dan tebal 5 cm

43. KELENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA
1. Panggung untuk para calon;
2. Meja dan kursi untuk panitia, tamu undangan
dan pemilih
3. Sound system;
4. Papan perhitungan suara;
5. Karton dan kertas kecil untuk hasil perolehan
suara (sah, tidak sah, blanko);
6. Spindol besar dan kecil, bak stempel, karet
gelang, kantong plastik/dus;
7. Bantalan berkawat untuk surat undangan;
8. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi
pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya

44. KOTAK SUARA
berukuran ± tinggi 80 cm, panjang ± 50 cm dan
lebar ± 50 cm;
g Celah ditengah pada tutup kotak suara ukuran 20
cm x 2 cm;
a Bahan dapat dipergunakan papan atau triplek
tebal 1 cm dan pada bagian luar kotak diplitur
atau dicat;
a Dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak
boleh ada sekrup/paku yang tampak dari luar
maupun dari dalam;
m i
Pada tengah-tengah sisi depan kotak dibuat kunc

45. BILIK SUARA
1. Berukuran ± 1,5 x 2 m;
2. Terbuat dari bahan yang dapat
melindungi pemilih dari terik
matahari atau hujan;
3. Tutup depan terbuat dari
bahan yang tidak transparan,
ditentukan ± 50 cm terbuka
dari lantai.

46. SUSUNAN ACARA PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA
1. Pembukaan oleh Ketua Panitia;
2. Sambutan Bupati atau yang mewakili;
3. Pembukaan Kotak suara yang berisi surat suara disaksikan oleh
para calon Kepala Desa, dihitung jumlahnya untuk disesuaikan
dengan jumlah surat suara yang tertera dalam Berita Acara pada
saat memasukan surat suara;
4. Para calon Kepala Desa naik ke panggung (tempat yang telah
disediakan) secara berurutan;
5. Pemungutan suara;
6. Penghitungan Suara;
7. Penandatangan berita acara pemungutan dan penghitungan
suara
8. Pengumuman hasil Pemungutan suara;
9. Penutup.

47. SURAT SUARA SAH
1. Ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan
serta dibubuhi cap/stempel Panitia Pemilihan;
2. Kartu suara dicoblos dengan alat yang disediakan oleh
Panitia;
3. Lubang coblosannya masih di dalam batas garis tanda
gambar pada satu tanda gambar Calon;
4. Dalam kartu suara terdapat satu lubang coblosan atau lebih
tetapi masih berada dalam satu tanda gambar Calon;
5. Terdapat lebih dari satu bekas coblosan, tetapi harus ada
bekas coblosan pada satu tanda gambar atau di dalam
tanda gambar/garis persegi panjang, sedangkan bekas
coblosan yang lainnya berada di luar tanda gambar/ garis
persegi panjang dan tidak mengenai tanda gambar lainnya.

48. SURAT SUARA TIDAK SAH
K Tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan;
n Tidak terdapat tanda tangan Ketua dan Sekretaris Panitia
Pemilihan serta cap/stempel Panitia Pemilihan;
c Terdapat tanda atau coretan yang menunjukkan identitas
pemilih;
t Mencoblos lebih dari satu tanda gambar Calon;
d Mencoblos tanda gambar selain dari gambar calon yang
berhak dipilih;
g Mencoblos diluar tanda gambar yang disediakan;
surat suara dicoblos dengan alat lain di luar yang disediakan
oleh Panitia Pemilihan;
i
Surat suara yang rusak/sobek .

49. SURAT SUARA BLANKO
 Surat suara blanko adalah surat
suara yang tidak dicoblos sama
sekali.

50. PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA
1. Penghitungan hasil pemungutan suara dilaksanakan
setelah pemungutan suara dinyatakan ditutup.
2. Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah, apabila jumlah
pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya
sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh per seratus)
ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang telah
disahkan dalam DPT pada saat pemungutan suara
ditutup.
3. Penghitungan hasil pemungutan suara dilakukan oleh
Panitia Pemilihan dengan disaksikan oleh masing-
masing saksi dari Calon Kepala Desa dibuktikan
dengan surat kuasa dari calon Kepala Desa bermaterai
cukup.

51. KEPALA DESA TERPILIH
 calon yang dinyatakan
terpilih adalah seorang
calon yang memperoleh
suara terbanyak dan
Penetapan Calon Kepala
Desa terpilih ditetapkan
dengan Keputusan BPD.

52. PENGESAHAN KADES TERPILIH
 Paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya Calon
Kepala Desa terpilih, BPD mengajukan
pengesahannya kepada Bupati melalui Camat
dengan melampirkan: Keputusan BPD tentang
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, Berita Acara
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Berita Acara
Penghitungan suara
 Bupati mengesahkan pengangkatan Kepala Desa
Terpilih paling lambat 15 (lima belas) hari kerja
terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan BPD
tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

53. B I A YA P I L K A D E S
1. Biaya Pilkades dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDesa), bantuan pihak ketiga yang tidak
mengikat dan bantuan dari APBD Kabupaten Bekasi
2. Biaya Pilkades dipergunakan untuk:
a. administrasi (pengumuman, pembuatan dan pengiriman
undangan, pembuatan kotak suara, pembuatan
tanda/surat suara, formulir pendaftaran, pembuatan surat
keputusan, tanda gambar, pelaporan dan sebagainya);
b. pendaftaran pemilih;
c. pembuatan TPS;
d. honorarium panitia/petugas, konsumsi dan rapat-rapat;
e. Pelantikan.

54. 16x9