Makalah ini membahas tentang perencanaan pembangunan daerah di Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Utara. Ia menjelaskan pengertian perencanaan pembangunan daerah, proses pembangunan, dan pelaksanaan pembangunan di Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Utara yang didasarkan pada perencanaan strategis untuk periode 2014-2019.

1. TUGAS MANDIRI
MAKALAH
PERANAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN
DALAM PELAKSANAAN PEMBAGUNAN DISEKRETARIAT
DPRD KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Disajikan Pada Materi Ajar
Perencanaan Pembagunan
Dosen Pengajar
Prof.Dr.Ali Kabul Mahi
Oleh :
NAMA
NIM
KELAS
 AGUSTIAWAN
 136 11011 290
 15 . ED
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SANG BUMI RUWA JURAI
(USBRJ) BANDAR LAMPUNG 2014
JL. IMAM BONJOL NO.468 BANDAR LAMPUNG TELP.(0721) 262654 , 261397 ,FAX. (0721) 261397

2. KATA PENGATAR
Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT, atas Rahmat dan hidayahNya
Sehingga tugas makalah ini dapat diselesaikan. Tugas makalah ini digunakan untuk
memenuhi salah satu tugas mata kuliah Perencanaan Pembagunan
Penyusun mengakui akan kemampuan yang terbatas sehingga dalam penyusunan
makalah ini tentunya banyak kekurangan baik dalam penulisan materi mau pun format
penyajiannya. Namun penyusun sangat berharap dengan makalah yang disajikan ini dapat
bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pada mahasiswa lain umumnya.
Dalam kesempatan ini disampaikan terimakasih atas bimbingan, bantuan serta saran
dari berbagai pihak, penyusun menyadari penulisan makalah ini masih jauh dari sempurna
maka dengan hati terbuka menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun, demi
kesempurnaan makalah yang akan datang.
Kotabumi, November 2014
Penulis
AGUSTIAWAN,S.E

3. DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL.............................................................................................. ..
KATA PENGATAR..................................................................................................
DAFTAR ISI...........................................................................................................
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang..................................................................................................
1.2 Rumusan Masalah..............................................................................................
1.3 Tujuan Penulisan...............................................................................................
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Perencanaan Pembagunan..................................................................
2.2 Proses Pembagunan...........................................................................................
2.3 Pelaksanaan Pembagunan Daerah Skretariat Dprd Kab.Lampung Utara................
BAB III PENUTUP
KESIMPULAN .......................................................................................................
DAFTAR PUSTAKA

4. BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Beberapa Pengertian Perencanaan Yang Dikemukakan Oleh Para Ahli, Menurut Tarigan
(2005:1) Definisi Yang Sangat Sederhana Mengenai Perencanaan Adalah Menetapkan Suatu
Tujuan Dan Memilih Langkah – Langkah Yang Diperlukan Untuk Mencapai Tujuan
Tersebut.
Dengan Memperbandingkan Definisi Perencanaan Pembangunan Dari Beberapa Ahli,
Mengemukakan Perencanaan Sebagai Berikut (Lihat Petrus, 2002:8) :
1. Perencanaan Berarti Pemikiran Maju (Masa Depan);
2. Perencanaan Berarti Mengontrol Masa Depan;
3. Perencanaan Adalah Pengambilan Keputusan;
4. Perencanaan Adalah Pengambilan Keputusan Terintegrasi;
5. Perencanaan Adalah Proses Terformalisasi Untuk Menghasilkan Hasil Yang Terartikulasi
Dalam Bentuk Sistem Yang Terintegrasi Dalam Keputusan – Keputusan Yang Ada.
Perencanaan Yang Merupakan Suatu Proses Yang Terus Menerus Selalu Menekankan Tidak
Saja Pada Produk Melainkan Pada Proses Penilaian Atas Sukses Tidaknya Suatu Kegiatan
Diukur Baik Dari Proses Maupun Dari Outputnya. Sebagian Perencana Lebih Konsern Pada
Output. Proses Yang Baik Belum Tentu Menjamin Output Yang Baik Dan Demikian Juga
Sebaliknya. Sebagai Suatu Proses, Perencanaan Terkait Erat Dengan Siklus Manajemen.
Menurut Riyadi Dan Bratakusuma (2003:7) Perencanaan Pembangunan Daerah Adalah
Suatu Proses Perencanaan Pembangunan Yang Dimaksudkan Untuk Melakukan Perubahan
Ke Arah Yang Lebih Baik Bagi Suatu Komunitas Masyarakat, Pemerintah, Dan
Lingkungannya Dalam Wilayah/Daerah Tertentu, Dengan Memanfaatkan Atau
Mendayagunakan Berbagai Sumber Daya Yang Ada, Dan Harus Memiliki Orientasi Yang
Bersifat Menyeluruh, Lengkap Tapi Tetap Berpegang Pada Azas Prioritas.

5. 1. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, penyajian makalah ini dirumuskan ke dalam
beberapa bagian penting menyangkut Perencanaan Pembagunan Daerah, yaitu:
1. Apakah pengertian Perencanaan Pembagunan?
2. Bagaimanakah proses Pembagunan?
3. Bagaimanakan Pelaksanaan Pembagunan DiDPRD Dikab.lampung utara?
1.3 Tujuan Penulisan
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penyusunan makalah ini
bertujuan untuk:
1 Mengetahui Pengertian Perencanaan Pembagunan
2 Mengetahui Proses Pembagunan
3 Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pembagunan DiDPRD kab.lampung utara

6. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan pembangunan daerah merupakan system yang dibentuk dari unsur-unsur
perencanaan, pembangunan dan daerah yang meliputi pengertian-pengertian :
1. Perencanaan adalah suatu proses yang terus menerus yang melibatkan keputusan-keputusan
atau pilihan-pilihan penggunaan sumber daya yang ada dengan sasaran
untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa yang akan datan.(LAN-DSE, 1999).
2. Pembangunan adalah serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana
dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju
modernitas dalam rangka pembinaan bangsa menuju perubahan yang lebih baik.
(Ginanjar Kartasasmita, 1994)
3. Daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah
tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. (UU No.
22/1999)
4. Sehingga, perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses perencanaan
pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah
perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan
lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu dengan memanfaatkan atau
mendayagunakan berbagai sumberdaya yang ada dan harus memiliki orientasi yang
bersifat menyeluruh, lengkap tetapi tetap berpegang pada azas prioritas.
Ciri-ciri perencanaan pembangunan daerah, meliputi :
1. Menghasilkan program-program yang bersifat umum
2. Analisis perencanaan yang bersifat makro/luas
3. Lebih efektif dan efisien digunakan untuk perencanaan jangka menengah dan panjang
4. Memerlukan pengetahuan secara interdisipliner, general dan universal namun tetap
memiliki spesifikasi masing-masing yang jelas
5. Fleksibel dan mudah untuk dijadikan sebagai acuan perencanaan pembangunan
jangka pendek.
Perencanaan pembangunan daerah diperlukan karena :
1. Adanya ketidakpuasan atas persoalan/masalah-masalah yang muncul sebagai tuntutan
kebutuhan social yang tidak terelakkan, sehingga perencanaan berorientasi pada
perubahan/perbaikan yang secara sadar diinginkan
2. Adanya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki daerah, sementara peruntukan/
kebutuhannya beragam, sehingga perencanaan bertujuan untuk meningkatkan
efisiensi atau optimalisasi pemilikan dan pemanfaatan sumber daya.
3. Adanya keinginan/tujuan yang ingin dicapai untuk menjadi sesuatu yang lebih baik
dan berorientasi masa depan.
4. Adanya keinginan untuk memacu perkembangan sosio-ekonomi dan mengurangi atau
menghapus ketidakadilan dan eksternalitas maupun mengoreksi
kegagalan/ketidaksempurnaan pasar untuk menjamin kepentingan public.

7. 2.3 Proses Pembagunan
Pembangunan merupakan suatu upaya untuk memenuhan kebutuhan dasar manusia, baik
secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan,
baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan sosial (Johan Galtung).
Pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial berencan, karena meliputi berbagai
dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi,
pembangunan bangsa, wawasan lingkungan san bahkan peningkatan kualitas manusia untuk
memperbaiki kualitas hidupnya (Bintiro Tjokroamidjojo).
Pembangunan dapat diartikan sebagai `suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan
alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan
mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004).
Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam
seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang
dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain.
Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk
melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).
Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau
rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh
suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa
(nation building)”. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang
lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya
yang dilakukan secara terencana”.
2.4 pelaksanaan pembagunan diskretariat DPRD Kab.Lampung Utara
Rencana Strategis ini dihasilkan melalui proses yang berorientasi pada hasil
capaian pada lima tahun sebelumnya secara sistematis dan berkesinambungan
dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang
mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan rencana strategis Sekretariat
DPRD Kabupaten Lampung Utara yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan arah
kebijakan strategis serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan
sampai 5 (lima) tahun kedepan.
Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Stategis Sekretariat DPRD Kabupaten
Lampung Utara Tahun 2014 - 2019 :

8. 1. TAP MPR RI Nomor XI/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881 ).
3. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang kedudukan protokoler
dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 ) sebagaimana telah
dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Tentang
perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 84, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4540 ).
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421 ).
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan
Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten /

9. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi
Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741
).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang tahapan, tata cara
penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang pedoman
penyusunan Peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah.
13. Peraturan Bupati Magetan nomor 56 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok
dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Lampung Utara
Renstra Sekretaria DPRD Kabupaten Lampung Utara pada hakekatnya disusun
dengan maksud menjamin adanya konsistensi perencanaan serta pemilihan
program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan Sekretariat DPRD
Kabupaten Lampung Utara secara berkelanjutan. Sesuai dengan Inpres No. 7 tahun
1999 tentang laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) substansi
utama RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Utara memuat berbagai
program dan kegiatan dalam konteks akuntabilitas kerja Sekwan DPRD Kabupaten
Lampung Utara guna menunjang tingkat kinerja DPRD Kabupaten Lampung Utara
yang lebih maksimal.
Adapun tujuan disusunnya Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Utara
tahun 2014 – 2019 adalah untuk :

10. 1. Menjabarkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2014-2019 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja.
2. Menentukan strategi untuk pengelolahan keberhasilan, penguatan
komitmen yang berorientasi pada masa depan , adaptif terhadap
perubahan lingkungan strategis, dan peningkatan produktivitas dan
menjamin efektifitas penggunaan sumber daya organisasi.
Sistematika Penyusunan
Format penyusunan dokumen Rencana strategis Sekretariat DPRD tahun 2014 -
2019 adalah sebagai berikut:
1. BAB I PENDAHULAN berisi Latar Belang, Maksud dan Tujuan, Landasan
Hukum dan Sistematika penyusunan.
2. BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD berisi Tugas,
Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia, Kinerja
Pelayanan dan Tantangan serta Peluang Pengembangan Pelayanan
Sekretariat DPRD
3. BAB III ANALISA ISU-ISU STRATEGIS berisi identifikasi Permasalahan
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD, Telaah Visi,
Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih,
Penentuan isu-isu strategis dan Rumusan isu-isu strategis.
4. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SKPD yang berisi Visi dan
Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, serta Strategi dan
Kebijakan Sekretariat DPRD.
5. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF berisi Matrik
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kenirja, Kelompok Sasaran dan
Pendanaan Indikatif.
6. BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN berisi Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD
7. BAB VII PENUTUP
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

11. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkewajiban
memberikan pelayanan dan penyelengaraan administrasi bagi DPRD yang secara
langsung membawahi empat bagian yaitu : Bagian Umum, Bagian Rapat dan
Risalah, Bagian Kuangan dan Bagian Perundang-undangan dan Humas. Dalam
aktivitasnya sehari-hari Sekretaris DPRD didalam menjalankan tugasnya
bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
A. Sekretaris DPRD
Sekretaris DPRD mempunyai tugasnya memimpin, melaksanakan koordinasi,
pengawasan dan pengendalian dalam menyelenggarakan kesekretariatan DPRD,
menyelenggarakan administrasi kesekretariatn, administrasi keuangan, mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan
tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
Didalam menjalankan tugasnya Sekretaris DPRD menyelengarakan fungsi :
a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
c. Penyelengaraan rapat DPRD
d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRD
e. Pelaksanaan tugas-ugas lain yang diberikan Bupati
B. Bagian Umum
Bagian Umum oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggungjawab kepada
Sekretaris DPRD. Bagian Umum mempunyai tugas menyelengarakan kegiatan
ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kearsipan, keprotokolan, perlengkapan,
perjalanan dinas sekretariat dan urusan rumah tangga.
Didalam melaksanakan tugasnya Bagian Umum menyelengarakan fungsi:
a. Pelaksanaan tata usaha DPRD dan kesekretariat DPRD
b. Penyiapan sarana dan prasarana kegiatan DPRD dan sekretariat
DPRD
c. Pelaksanaan administrasi kepeegawaian sekretariat DPRD
d. Pelaksanaan pengaturan, pemeliharaan, perawatan, dan
pengunaan barang-barang invetaris serta kendaraan dinas.

12. e. Pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan/ketertiban kantor
dan rumah dinas Pimpinan.
f. Pelaksanaan keprotkolan DPRD dan Sekretariat DPRD
g. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
h. Pengumpulan laporan tahunan kegiatan DPRD dan Sekretariat
DPRD
i. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan Sekretaris
DPRD
C. Bagian Rapat dan Risalah
Bagian Rapat dan Risalah dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang
bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian Rapat dan Risalah mempunyai
tugas menyelengarakan pelayanan rapat DPRD dan administrasi rapat.
Didalam melaksanakan tugas bagian Rapat dan Risalah menyelengarakan
fungsi:
a. Penyiapan recana kegiatan rapat dan rencana peninjauan DPRD
b. Penyiapan rapat yang diselenggarakan oleh DPRD
c. Penyusunan notulen/risalah rapat yang diadakan oleh DPRD
d. Penyiapan rancangan jadwalkegiatan rapat DPRD
e. Pengelolahan perpustakaan
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD
D. Bagian Keuangan
Bagian Keuangan dipimpin oleh seoran Kepala Bagian yang bertanggungjawab
kepada Sekretaris DPRD. Bagaian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana
anggaran, mengurus keuangan serta menyusun laporan keuangan DPRD dan
Sekretariat DPRD.
Didalam melaksanakan tugasnya bagian keuangan menyelengarakan fungsi :
a. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran DPRD dan Sekretariat
DPRD
b. Penyiapan daftar gaji dan tunjangan DPRD dan Sekretariat DPRD
c. Pelaksanaan pembukuan semua penerimaan dan peneluaran uang
serta menyusun laporan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD

13. d. Penyiapan dan pelaksanaan pembayaran perjalanan dinas,
pembayaran gaji dan keuangan lainya
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD
E. Bagian Perundang-undangan dan Humas
Bagian Perundang-undang dan Humas dipimpin oleh seorang kepala Bagian
yang bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian perundang-undangan
dan Humas mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk menyusun Rancangan
Peraturan Daerah dan Produk-produk DPRD, melakukan dokumentasi produk-produk
hukum, mengadakan publikasi dan menerima informasi masyarakat.
Didalam melaksanakan tugas Bagian Perundang-undangan dan Humas
menyelenggarakan fungsi:
a. Pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah
dan produk DPRD
b. Pengumpulan bahan untuk penerbitan majalah, brosur atau buku
tentang kegiatan DPRD
c. Pengumpulan produk-produk DPRD untuk dokumentasi dan
mengkliping berita
d. Penyimpanan dan pemeliharaan produk-produk DPRD serta
produk-produk hukum Pemerintah Kabupaten Magetan
e. Pelayanan kepada masyarakat dan lembaga-lembaga Pemerintah
yang membutuhkan informasi mengenai produ-produk DPRD dan
kegiatan DPRD
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD
Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Magetan
terdiri atas :
1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
2. Bagian Umum
 Sub. Bagian Tata Usaha
 Sub. Bagian Rumah Tangga dan Protokol
 Sub. Bagian Perlengkapan
3. Bagian Rapat dan Risalah
 Sub. Bagian Rapat
 Sub. Bagian Risalah
 Sub. Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan
4. Bagian Keuangan
 Sub. Bagian Anggaran
 Sub. Bagian Verifikasi
5. Bagian Perundang-undangan dan Humas
 Sub. Bagian Perundang-undangan
 Sub. Bagian hubungan masyarakat

14. Sumber Daya Manusia.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD Kabupaten
Lampung Utara didukung oleh 44 orang PNS dan 2 orang Tenaga Harian Lepas
dengan rincian sebagai berikut:
1. Pejabat Struktural
- Sekretaris (Eselon II/b) : 1 Orang
- Kepala Bagian (Eselon III/a) : 3 Orang
- Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a) : 9 Orang
- Staf PNS : 31 Orang
- Staf THL : 2 Orang
VISI , MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Visi dan Misi
Rumusan Visi
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi
adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan. Penetapan visi sebagi bagian dari proses
perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam
perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan di daerah. Pada hakikatnya membentuk visi
organisasi adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan ideal yang
hendak diwujudkan oleh organisasi yang bersangkutan. Dengan memperhatikan
arti dan makna visi serta melalui pendekatan membangun visi bersama, maka
ditetapkan visi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2019
yahkni :
“TERWUJUDNYA PELAYANAN ADMINISTRASI YANG PRIMA DENGAN SDM
APARATUR YANG PROFESIONAL BAGI PENINGKATAN KINERJA DPRD”
Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun
2019 Sekeretariat DPRD Kabupaten Lampung Utara Menetapkan sasaran
dengan rincian sebagai berikut :
a) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi bagi DPRD
b) Peningktan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang kerja dewan.

15. c) Meningkatnya kedisiplinan aparatur didalam menunjang kerja dewan
d) Peningkatan SDM aparatur dan sistem administrasi yang efektif dan efisien
e) Terciptanya produk kebijakan pemerintah yang akuntabel
f) Meningkatnya penyebarluasan informasi bagi masyarakat tentang kinerja
dewan
g) Peningkatan sarana prasarana pendukung keberhasilan pencapain kinerja
dewan
Strategi dan Kebijakan
Analisa SWOT
Analisa SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk
merumuskan strategi Instasi Pemerintah. Analisis ini didasarkan pada logika yang
dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun
secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman
(Threats). Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan
pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan Instasi Pemerintah.
Dengan demikian perencanaan strategis (Strategic planner) harus menganalisis
faktor-faktor strategis Instasi Pemerintah (kekuatan, kelemahan, peluang dan
ancaman) dalam kondisi yang ada pada saat ini Hal ini disebut dengan Analisis
Situasi. Model yang paling populer untuk analisis situasi adalah Analisis SWOT
Lingkungan Internal
Data internal dapat diperoleh dari dalam Sekretariat DPRD sendiri yaitu:
 Kekuatan ( Strength )
a) Tersedianya Sumber Daya Manusia
b) Anggaran yang memadai
c) Tersedianya sarana dan prasarana
d) Adanya tupoksi yang jelas atau program kerja dan mekanisme kerja yang
terukur.
 Kelemahan (Weaknesses)
a) Kurangnya motivasi kerja aparatur
b) Rendahnya kualitas SDM aparatur

16. c) Belum adanya pembagian tugas yang jelas
d) Beban kerja yang tidak merata
e) Kurang maksimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana
f) Kurangnya rasa tanggung jawab setiap personil
g) Kurangnya pemahaman terhadap tupoksi
Lingkungan Eksternal
Data eksternal dapat diperoleh dari luar lingkungan Sekretariat DPRD yang terdiri
dari :
 Peluang ( Opportunities)
a. Tersedianya sarana layanan bimtek, diklat dan workshop
b. Tersedianya tenaga ahli
c. Peningkatan efektifitas tupoksi organisasi selaras dengan
perubahan
d. Tersedianya ksempatan pengembangan karir aparatur
e. Terbentuknya sistem otonomi daerah
 Tantangan (Threats)
a. Kualitas performance DPRD yang kurang
b. Perbedaan pandangan politik antara legislatif dan eksekutif
c. Perbedaan pola pikir diantara fraksi-fraksi di DPRD
d. Kurangnya kesepahaman pandangan antara ketua dan wakil
ketua DPRD
e. Perubahan peraturan perundangan yang terlalu sering
sehingga mengakibatkan kurangnya konsentrasi sistem
birokrasi DPRD.
Tabel Penentuan Strategi
Berdasarkan Analisis SWOT diatas Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Utara
menentukan strategi sebagai berikut
Formulasi Strategi SWOT
Tabel
LINGKUNGANINTERNAL
LINGK.EKSTERNAL
S (Kekuatan)
 Tersedianya SDM
 Anggaranyangmemadai
 Tersedianyasarana prasarana
penunjang
 Adanyatupoksi/prog. Kerja &
mekanisme yang terukur
W (Kelemahan)
a. Kurangnya motivasi kerja aparatur
b. Rendahnya kualitas SDM aparatur
c. Belum adanya uraian tugas yang
jelas
d. Beban kerja yang tidak merata
e. Kurang maksimalnya pemanfaatan
sarana dan prasarana
f. Kurangnya rasa tanggung jawab tiap
personil
g. Kurangnya pemahaman TUPOKSI

17. O (Peluang)
a. Tersedianya sarana layanan bintek,
diklat dan workshop
b. Tersedianya tenaga ahli
c. Peningkatan efektifitas tupoksi
organisasi selaras dengan perubahan
d. Tesedianya sarana peningkatan karir
aparatur
e. Terbentuknya sistem otonomi daerah
SO
A .jumlah pegawai yang mengikuti
kegiatan pengembangan
kompetensi sesuai dengan tupoksi
b. Meningkatnya ketepatan
penyelesaian tugas
c. Tersedianya sarana penunjang
kegiatan DPRD;
d. Tersedianya prasarana penunjang
kegiatan DPRD
e. Meningkatnya jumlah sarana dan
prasarana yang dimanfaatkan
f. Optimalisasi fungsi sarana dan
prasarana yang tersedia
WO
A. Meningkatkan kualitas dan
wawasan personil Sekretariat
DPRD Kabupaten Magetan
B Meningkatkan pendidikan dan
pelatihan personil.
C Mengoptimalkan sarana dan
prasarana yang tersedia.
D..Meningkatkan fungsi struktur
organisasi dan tata kerja.
T (Ancaman)
5. Kualitas performance DPRD yang kurang
6. Perbedaan pandangan politik antara legislatif
dan eksekutif
7. Perbedaan pola pikir diantara fraksi-fraksi di
DPRD
8. Kurangan kesepahaman pandangan antara
ketua dan wakil ketua DPRD
9. Perubahan peraturan perundangan yang
secara cepat sehingga mengakibatkan
kurangnya konsentrasi sistem birokrasi
DPRD
ST
a. Memaksimalkan fungsi struktur
organisasi dan tata kerja
b. Meningkatkan efektifitas dan
efisiensi anggaran
c. Memaksimalkan penggunaan
sarana dan prasarana DPRD.
d. Mengupayakan situasi yang
kondisif.
WT
a. Mentukan skala prioritas program
kerja
b. Meningkatkan motivasi kerja
c. Meningkatkan disiplin etos kerja
d. Meningkatkan efektifitas dan
efisiensi penggunaan sarana dan
prasarana yang ada
e. Meningkatkan prasarana penunjang
kegiatan anggota DPRD.
Rumusan Alternatif Strategis SKPD
Prioritas program renstra SKPD dipengaruhi oleh faktor-faktor permasalahan
yang berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka mencapai tujuan
dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Faktor-faktor permasalahan
merupakan faktor-faktor yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan
organisasi yang mencakup bidang atau aspek dari misi dimana di dalamnya sangat
tergantung pada keberhasilan kinerja instansi pemerintah. Faktor-faktor
permasalahan dalam melaksanakan strategi ini ditetapkan dengan terlebih dahulu
menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Selanjutnya dilakukan analisis
dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak potensialnya dan kemudian
dilanjutkan dengan penentuan skala prioritas. Dengan menggunakan faktor-faktor
inilah diharapakan permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
Kabupaten Lampung Utara akan dapat diupayakan secara maksimal guna
mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk dicapai pada 5
( lima ) tahun yang akan datang.
Adapun rumusan Alternatif strategis adalah sebagai berikut

18. 1. Strategi SO
Strategi ini dibuat dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk memperoleh
peluang yang ada. Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Utara dapat
tercapai dengan optimal dan mampu memanfaatkan peluang otonomi daerah,
globalisasi serta peluang lainnya, apabila didukung oleh struktur organisasi dan tata
kerja yang baik, adanya dukungan pimpinan Kabupaten Lampung Utara serta
program kerja yang mantap.Beberapa variable asumsi itu adalah
a. Meningkatnya jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan
pengembangan kompetensi sesuai dengan tupoksi
b. Meningkatnya ketepatan penyelesaian tugas
c. Tersedianya sarana penunjang kegiatan DPRD
d. Tersedianya prasarana penunjang kegiatan DPRD
e. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana yang dimanfaatkan
f. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana yang tersedia
2. Strategi ST
Ini adalah strategi dalam mengunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi
ancaman. Dengan struktur organisasi dan tata kerja organisasi yang baik serta
dukungan dari pimpinan Kabupaten Lampung Utara dan program kerja yang mantap
akan dapat menghadapi tantangan terbatasnya dukungan data, kurangnya
pemahaman institusi lain terhadap tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD
Kabupaten Lampung Utara serta tantangan yang lainnya.
Beberapa variable asumsi itu adalah
a. Memaksimalkan fungsi struktur organisasi dan tata kerja
b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran
c. Memaksimalkan penggunaansarana dan prasaranaDPRD.
d. Mengupayakan situasi yang kondusif.
3. Strategi WO
Strategi ini diterapkan brdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara
memaksimalkan kelemahaan yang ada. Untuk mengatasi masalah kualitas sumber
data manusia, motivasi kerja dan sarana dan prasarana Sekretariat DPRD
Kabupaten Lampung Utara dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana

19. ketersediaan bintek dan wokshop yang telah difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan
juga penerapan otonomi daerah Kabupaten Magetan, kerja sama dengan pihak lain
serta peluang-peluang yang lain. Beberapa variable asumsi itu adalah:
a. Meningkatkan kualitas dan wawasan personil Sekretariat DPRD
Kabupaten Lampung Utara;
b. Meningkatkan pendidikan danpelatihan personil.
c. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia.
d. Meningkatkan fungsi struktur organisasi dan tata kerja.
4. Strategi WT
Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha
meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Dalam
menghadapi keterbatasan dukungan data yang akurat dan actual, kurangnya
pemahaman institusi terhadap tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten
Lampung Utara tantangan lainnya yang diikuti pula dengan kurangnya kualitas
sumber daya manusia serta
sarana dan prasarana, maka harus diambil langkah-langkah peningkatan koordinasi
dengan institusi lain, peningkatan motivasi kerja, sarana dan prasarana yang ada
serta selektifitas program kerja.
Beberapa variable asumsi itu adalah:
a) Menentukan skala prioritas program kerja
b) Meningkatkan motivasi kerja
c) Meningkatkan disiplin etos kerja
d) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana
yang ada
e) Meningkatkanprasaranapenunjang kegiatan anggotaDPRD
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN , INDIKATOR KERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Sebagai langkah untuk mewujudkan Visi Sekretariat DPRD yang mendiskripsikan
keadaan yang diinginkan tahun 2014-2019 telah menyusun misi dan program
selama lima tahun kedepan. Program-program tersebut merupakan upaya
Sekretariat DPRD untuk merealisasikan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

20. Adapun program-program yang diuraikan, Rencana Strategis Sekretariat DPRD
Kabupaten Lampung Utara akan ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang akan
dilaksanakan tahun 2014–2019 adalah sebagai berikut :
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantor meliputi :
 Kegiatan Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
 Kegiatan Perlengkapan Gedung Kantor
 Kegiatan Peralatan Gedung Kantor
 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Bekala Gedung Kantor
 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor
 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala mebelair
 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan kantor
C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 Kegiatan Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang undangan
E. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
 Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 Kegiatan Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah
dan tokoh masyarakat/tokoh agama
 Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan
 Kegiatan Rapat-rapat Paripurna
 Kegiatan Reses
 Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah
 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
 Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli dan Advokasi anggota Dewan
 Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPR
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJM
6.1 Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM
Tujuan yang tertuang pada RPJM Kabupaten Lampung Utara yang
terkait dengan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Utara adalah

21. mengelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang
transparan, akuntabel dan partisipatif dengan sasaran meningkatnya efisiensi
dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Indikator kinerja adalah : ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah
ditetapkan (BPKP, 2000). Sementara menurut Lohman (2003) indikator kinerja
adalah suatu variable yang digunakan untuk mengekspresikan secara
kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman
pada target-target dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa indikator kinerja
merupakan kreteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pancapaian
tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.
Tujuan RPJM Kabupaten Magetan sesuai dengan visi misi Bupati
terkait Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Utara adalah mengelola
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan,
akuntabel dan partisipatif.
Matrik indikator kinerja SKPD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung
Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM
No
Indikator Kinerja SKPD Tujuan RPJM Sasaran RPJM Keter
anga
n
1 2 3 4 5
1. Jumlah Perda yang
ditetapkan
Mengelola penyelenggaraan
pemerintahan dan
pelayanan publik yang
transparan, akuntabel dan
partisipatif
Meningkatnya efisiensi
dan efektifitas
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pelayanan publik.

22. BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
1. Sesuai ketentuan undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Rencana
Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Utara ini selanjutnya akan
dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekretariat
DPRD Kabupaten Lampung Utara sampai dengan Tahun 2019.
2. Dengan ditetapkannya Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten
Lampung Utara Tahun 2014 - 2019 ini maka semua pihak dan pemangku
kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan bidang
kualitas pelayanan kepada Anggota DPRD terikat untuk menjadikannya sebagai
acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan
program dan rencana kegiatan Tahunan.
3. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 ini
akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari
tahun 2014 sampai Tahun 2019 dan sekaligus sebagai dasar laporan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai Tahun 2019.
4. Diharapkan dengan tersusunannya Rencana Strategis Sekretariat DPRD
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 - 2019 ini dapat dibangun komitmen
bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan
kinerja Tahunan dan dapat dihindari adanya Rencana Kerja Tahunan yang keluar
dari kesepakatan dalam Rencana Strategis ini