Kedudukan hukum pengguna narkotika dalam uu ri no. 35 thn. 2009

1. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUNA NARKOTIKA
DALAM UU NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA1
Permasalahan narkotika tidak dapat dipisahkan dari permasalahan kesehatan
khususnya penanggulangan penyebaran HIV dan AIDS, melihat permasalahan
tersebut MPR RI pada sidang umum tahun 2002 melalui ketetapan MPR No.
VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR
RI oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA Pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun
2002 merekomendasikan kepada Presiden RI bersama DPR, untuk merevisi UU
No 22 Tahun 1997 dan UU No 5 Tahun 1997, namun dalam perubahannya
masih ada tarik menarik antara pendekatan kesehatan dengan pendekatakan
kriminal, sehingga menarik untuk melihat kedudukan hukum pengguna
narkotika dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika)
sebagai berikut :
I. PEMISAHAN ANTARA PENGGUNA, PECANDU, PENYALAHGUNA
DAN KORBAN NARKOTIKA
Pada UU Narkotika, sulit untuk untuk menemukan apa yang dimaksud
dengan “pengguna narkotika” sebagai subyek (orang), yang banyak
ditemukan adalah penggunaan (kata kerja). Menurut kamus bahasa
Indonesia istilah “Pengguna” adalah orang yang menggunakan, bila
dikaitkan dengan pengertian narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1
angka 1 UU Narkotika maka dapat dikaitkan bahwa Pengguna Narkotika
adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman,
baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan
atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang
dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU
Narkotika. Penggunaan istilah “pengguna narkotika” digunakan untuk
memudahkan dalam penyebutan bagi orang yang menggunakan narkotika
dan untuk membedakan dengan penanam, produsen, penyalur, kurir dan
pengedar narkotika2. Walaupun penanam, produsen, penyalur, kurir dan
pengedar narkotika kadang juga menggunakan narkotika, namun dalam
tulisan ini yang penulis maksud pengguna narkotika adalah orang yang
menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri, bukan penanam, produsen,
penyalur, kurir dan pengedar narkotika.
Bila dikaitkan dengan dengan orang yang menggunakan narkotika, dalam
UU Narkotika dapat ditemukan berbagai istilah antara lain :
1 Disampaikan oleh Totok Yuliyanto, S.H., Pengurus PBHI Nasional dalam dialog satu tahun
pelaksanaan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan dalam upaya pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia
2 Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988
sebagaimana diratifikasi UU No 7 Tahun 1997 menggunakan istilah pemakaian untuk
kepentingan sendiri

2. - Pecandu Narkotika sebagai orang yang menggunakan atau
menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada
narkotika3, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13 UU
Narkotika);
- Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak
atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15 UU Narkotika)
- Korban penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja
menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa,
dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (Penjelasan Pasal 54
UU Narkotika)
- Pasien sebagai orang yang berdasarkan indikasi medis dapat
menggunakan, mendapatkan, memiliki, menyimpan dan membawa
narkotika golongan II dan golongan III dalam jumlah terbatas dan
sediaan tertentu;
- Mantan Pecandu Narkotika adalah orang yang telah sembuh dari
ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis
(Penejelasan Pasal 58 UU Narkotika)
Keberagaman istilah untuk pengguna narkotika tersebut berpotensi
membingungkan dan dapat menimbulkan ketidakjelasan baik dalam
merumuskan berbagai ketentuan didalam UU Narkotika maupun pada
pelaksanaannya. Salah satu permasalahan akibat banyaknya istilah adalah
keracuaan pengaturan dimana Pasal 4 huruf d UU Narkotika yang
menyatakan “UU Narkotika bertujuan : Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi
medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika”, namun dalam Pasal
54 UU Narkotika menyebutkan “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna
Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” dimana
berdasarkan Pasal 54 hak penyalah guna untuk mendapat rehabilitasi
menjadi tidak diakui. Penyalah guna yang awalanya mendapatkan jaminan
rehabilitasi, pada Pasal 127 UU Narkotika penyalah guna narkotika
kemudiaan juga menjadi subyek yang dapat dipidana dan kehilangan hak
rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban
narkotika.
Pembuktiaan penyalahguna narkotika merupakan korban narkotika
sebagaimana diatur dalam UU narkotika, merupakan suatu hal yang sulit,
karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika
dan diperlukan pembuktiaan bahwa penggunaan narkotika ketika
menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa,
dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dalam implementasinya
Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran No 04 Tahun 2010
tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan
3 Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan
Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek
yang sama dan apabila penggunanya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba
menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (Pasal 1 angka 14 UU Narkotika)

3. Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial yang
menjadi pegangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam
memutus narkotika.
Banyaknya istilah tersebut juga membingungkan aparat penegak hukum
dan masyarakat, dilapangan aparat penegak hukum tidak memberikan hak
orang yang positif menggunakan narkotika untuk melaksanakan
rehabilitasi, walaupun dalam UU Narkotika adanya jaminan rehabilitasi
bagi pecandu narkotika. Pengaturan wajib lapor bagi orang tua atau wali
dari pecandu narkotika, juga berimplikasi membingungkan bagi orang tau
atau wali, karena untuk menentukan apakah anaknya pecandu atau bukan
pecandu haruslah ditentukan oleh ahli dan sangat sulit bila dilihat dari
kacamata awam.
II. PENGGUNA NARKOTIKA KORBAN atau PELAKU ?
Perdebatan yang sering muncul dalam membahas UU Narkotika adalah
kedudukan Pengguna Narkotika apakah sebagai pelaku atau sebagai
korban, dan apa akibat hukumnya? Bila dilihat alasan yang mengemuka
dilakukannya pergantiaan UU No 22 Tahun 1997 tentang Narotika adalah
untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika4. Antara Penyalahgunaan dan peredaran narkotika memang sulit
dipisahkan namun hal tersebut tidak dapat disamakan dan upaya
penanggulangannya juga harus dibedakan. Hal tersebut selaras dengan
amanat tujuan UU narkotika yang tercantum dalam Pasal 4 UU Narkotika
yang menyatakan “UU Narkotika bertujuan :
a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan
dan/atau pengembangan ilmu pengetahuaan dan teknologi;
b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari
penyalahgunaan narkotika;
c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika;
dan
d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi
penyalah guna dan pecandu narkotika
Berdasarkan tujuan UU Narkotika tersebut dan melihat posisi pengguna
narkotika dapat dilihat pemberantasan narkotika ditujukan bagi peredaran
gelap narkotika. Sedangkan upaya pencegahan, perlindungan dan
penyelamatan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, sehingga
perlu adanya pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi
penyalahguna dan pecandu narkotika (pengguna narkotika).
Tarik menarik apakah pengguna narkotika merupakan korban atau pelaku
sangat terasa dalam Pasal 127 UU Narkotika yang menyatakan :
4 Paragraf 2 Penjelasan Umum UU Narkotika

4. (1) Setiap Penyalah Guna:
a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun;
b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun; dan
c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun.
(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan
Pasal 103.
(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah
Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Penyalahguna yang pada awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi,
namun, dengan memandang asas legalitas yang diterapkan di Indonesia,
maka dalam pelaksanaanya pengguna narkotika harus menghadapi resiko
ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU Narkotika. Bila
pengguna narkotika dianggap pelaku kejahatan, maka yang menjadi
pertanyaan kemudiaan adalah siapa yang menjadi korban dari kejahatan
yang dilakukan oleh pengguna narkotika, karena dalam hukum pidana
dikenal “tidak ada kejahatan tanpa korban”, menurut Ezzat Abdul Fateh
yang menjadi korban karena dirinya sendiri (false victims), dari persepektif
tanggung jawab korban, menurut Stephen Schafer “Self-victimizing victims
adalah mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya
sendiri. Beberapa literatur menyatakan ini sebagai kejahatan tanpa korban.
Akan tetapi, pandangan ini menjadi dasar pemikiran bahwa tidak ada
kejahatan tanpa korban. Semua atau setiap kejahatan melibatkan 2 hal, yaitu
penjahat dan korban. Sebagai contoh dari self-victimizing victims adalah:
pecandu obat bius , alkoholisme, homoseks, judi. Hal ini berarti
pertanggungjawaban terletak penuh pada si pelaku, yang juga sekaligus
merupakan korban5.
Menjawab permasalahan pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana
dan sekaligus sebagai korban, dengan berdasarkan pada Pasal 103 UU
Narkotika Mahkamah Agung RI mengeluarkan terobosan dengan
mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 Tahun 2010 tentang
penetapan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan Pecandu
Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial,
dimana ditentukan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :
a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN
dalam kondisi tertangkap tangan;
5 J.E. Sahetapy, (ed). Bunga Rampai Viktimisasi, Cet.I, Eresco, Bandung, 1995, (selanjutnya
disingkat J.E. Sahetapy I), h. 204 dikutip dari Zvonimir Paul Separovic. Victimology, Studies of
Victims, Zagreb, 1985)

5. b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang
bukti pemakaiaan 1 (satu) hari
c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan
permintaan penyidik
d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang
ditunjuk oleh hakim
e. Tidak dapat terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap
narkotika
Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara pengguna narkotika
harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat
dalam amar putusannya, untuk menjatuhkan amar putusannya hakim
harus sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi / taraf kecanduaan
terdakwa.
Sebagai konsekuesi pengguna narkotika adalah pelaku tindak pidana dan
sekaligus sebagai korban maka masa menjalani pengobatan dan / atau
perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana yang diputus oleh Majelis
Hakim yang mengadili perkara, diperhitungkan sebagai masa menjalani
hukuman, dimana penentuan untuk menjalani masa pengobatan dan
perawatan ditentukan oleh ahli. Namun surat edaran Mahkamah Agung RI
tersebut akan sulit diimplementasikan bila aparat penegak hukum lainya
(penyidik dan penuntut) tidak memiliki pola pandang yang sama terhadap
pengguna narkotika (permasalahan ini akan dibahas pada bagian
permasalahan implementasi hukum pengguna narkotika).
III. HAK-HAK PENGGUNA NARKOTIKA dalam UU NARKOTIKA
Pengguna Narkotika juga adalah warga negara dimana haknya dihormati,
dilindungi dan dipenuhi oleh negara, baik ketika dalam proses hukum
maupun dalam hal kesehatan dan sosial. Selain hak asasi manusia yang
melekat pada diri setiap manusia, baik dalam tataran hak atas kesehatan
maupun hak ketika berhadap dengan proses hukum, secara khusus UU
Narkotika memberikan hak kepada pengguna sebagai berikut :
a. Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika
Sebagaimana disebutkan dalam Tujuan UU Narkotika diatas dimana,
adanya jaminan pengaturan upaya rehabilitasi bagi pengguna narkotika,
dimana hal tersebut kembali ditegaskan dalam Pasal 54 UU Narkotika
yang menegaskan Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan
narkotika wajib6 menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Dimana menteri menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan
pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu
Banyak perdebatan yang dimaksud dalam wajib disini, namun menuert hemat penulis hal ini
juga memiliki implikasi kepada tanggung jawab negara

6. pengetahuaan dan teknologi7. Pengguna narkotika dapat memilih
tempat rehabilitasi yang telah memenuhi kualifikasi dan apabila
pengguna narkotika dalam pengawasan negara, Negara memberikan
hak rehabilitasi secara Cuma-Cuma kepada pengguna narkotika8
dimana pembiayaanya dapat diambil dari harta kekayaan dan asset
yang disita oleh negara9
b. Hak untuk tidak dituntut pidana
UU Narkotika, memberikan diskresi kepada beberapa hal agar
pengguna narkotika tidak dipidana, diskresi tersebut dapat dilihat
dalam Pasal 128 UU Narkotika memberikan jaminan tidak dituntut
pidana dengan criteria sebagai berikut :
- Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan
oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
ayat (1)
- Pecandu narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2
(dua) kali masa perawatan dokter dirumah sakit dan/atau lembaga
rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah
Walaupun pengaturan ini telah diatur dalam UU Narkotika
sebelumnya10 namun hal tersebut tidak efektif dalam pelaksanaanya
karena tidak adanya peraturan pelaksana yang memadai untuk
mengakomodir hak diskresi tersebut, dimana aparat penegak hukum
masih tetap melakukan proses hukum bagi anak dan pengguna
narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi. Permasalahan selanjutnya
adalah mengenai rehabilitasi medis yang hanya diperbolehkan 2 (dua)
kali masa perawatan dokter sebagaimana tertuang dalam Pasal 128 ayat
(3) UU Narkotika, hal ini menjadi kendala tersendiri, karena menurut
beberapa pihak menggap kecanduaan narkotika adalah penyakit,
dimana ada kerusakan dalam otak sehingga sewaktu-waktu bisa
kambuh11
A. PERMASALAHAN HUKUM PENGGUNA NARKOTIKA12
a. Pelaksanaan UU Narkotika Tergantung Aturan Pelaksana
Sebagai wujud UU Narkotika merupakan UU Administratif yang
mengatur tentang narkotika, maka beberapa hal dalam UU Narkotika
7 Pasal 9 ayat (1) UU Narkotika
8 Penjelasan Pasal 103 ayat 1 huruf b
9 Penjelasan Pasal 101 ayat (3) UU narkotika
10 Pasal 46 UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika telah memberikan pengaturan tentang
wajib lapor bagi orang tua / wali, pengguna narkotika yang telah cukup umur
11 Keterangan HM Aminulah, Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa Departemen Kesehatan
RI sebagaimana dikutip oleh hukumonline.com
Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh PBHI banyak ditemukan permasalahan hukum
dalam UU Narkotika, namun yang disajikan dalam makalah ini hanya yang berkaitan
langsung dengan Pengguna Narkotika

7. harus diatur kembali oleh berbagai aturan pelaksanaanya. PBHI
mencatat terdapat 10 ketentuan dalam UU Narkotika yang harus diatur
dalam Peraturan Pemerintah, 2 Ketentuan UU Narkotika yang harus
diatur dalam Peraturan Presiden, 17 Ketentuan dalam UU Narkotika
yang harus diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan, 1 Ketentuan
dalam UU Narkotika yang harus diatur dalam Peraturan Menteri Sosial,
2 Ketentuan dalam UU Narkotika yang harus diatur oleh Kepala Badan
Pengawasan Obat dan Makanan dan 2 ketentuan dalam UU Narkotika
yang harus diatur oleh Kepala Badan Narkotika Nasional.
Dari banyaknya aturan pelaksana yang disebutkan diatas beberapa
ketentuan yang memiliki dampak langsung bagi pengguna narkotika
adalah sebagai berikut :
No Ketentuan Ketentuan Pasal Pengaturan pelaksana
1 Pelaksanaan Wajib Lapor Pasal 52 Peraturan Pemerintah
2 Tata cara penggunaan aset Pasal 101 Peraturan Pemerintah
kekayaan yang dirampas
3 Rehabilitasi medis dan Pasal 59 Peraturan Menteri
lemabaga rehabilitasi Kesehatan
medis
4 Rehabilitasi Sosial Pasal 59 Peraturan Menteri
Sosial
5 Wadah Kordinasi peran Pasal 108 Peraturan Kepala BNN
serta masyarakat
UU Narkotika yang telah disahkan dan diundangkan pada 12 Oktober
2009 dan dinyatakan mulai berlaku sejak diundangkan telah
memberikan batas waktu paling lambat 1 (satu) tahun untuk
menetapkan peraturan pelaksana, sebagaimana diatur dalam Pasal 154
UU Narkotika. Walaupun Pasal 152 UU Narkotika menyatakan “Semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698) pada saat
Undang-Undang ini diundangkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru
berdasarkan Undang-Undang ini”, namun yang harus diperhatikan UU
Narkotika bukanlah aturan perubahan/revisi dari UU Sebelumnya,
melainkan suatu aturan yang menggantikan pengaturan Narkotika
sebelumnya, sehingga semangat dan pengaturan dalam UU Narkotika
berbeda dengan UU sebelumnya. Sehingga menjadi penting bagi pihak-
pihak pemangku kepentingan menyusun baru peraturan pelaksana atau
setidak-tidaknya mengoreksi peraturan pelaksana sebelumnya apakah
telah sesuai dengan Semangat dari UU Narkotika, sehingga dalam
implementasi tidak menemukan kendala.

8. Belum terlihatnya upaya penyusunan peraturan pelaksana dari UU
Narkotika khususnya untuk kepentingan bagi para pengguna
menimbulkan berbagai permasalahan karena upaya pemberantasan
berjalan lebih cepat dibandingkan upaya pencegahan dan pemulihan.
b. Tumpang Tindihnya Pasal Pemidanaan Bagi Pengguna Narkotika
Pengguna Narkotika yang masih mendapatkan narkotika secara
melawan hukum, maka terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan
pengguna narkotika tersebut yakni membeli, menguasai, menyimpan,
atau memiliki yang akhirnya dipergunakan sendiri.
UU Narkotika tidak memberikan pembedaan / garis yang jelas antara
delik pidana dalam Pasal 127 UU Narkotika dengan delik pidana lain
yang terdapat dalam UU Narkotika, dimana pengguna narkotika yang
mendapatkan narkotika secara melawan hukum pastilah memenuhi
unsur “menguasai”, “memiliki”, “menyimpan”, atau “membeli”
narkotika dimana hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana
tersendiri dalam UU Narkotika.
Dalam prakteknya aparat penegak hukum mengaitkan
(termasuk/include/juncto) antara delik pidana pengguna narkotika
dengan delik pidana penguasaan, pemilikan, penyimpanan atau
pembeliaan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum dimana
ancaman hukumanya menjadi lebih dari 5 tahun penjara dan dibeberapa
kententuan melebihi 9 tahun penjara, sehingga berdasarkan Pasal 21 ayat
(4) huruf a KUHAP Pengguna narkotika dapat ditahan, dan bila
dikenakan ketentuan pidana yang ancamannya melebihi 9 (Sembilan)
tahun maka berdasarkan Pasal 29 KUHAP masa tahanan dapat
ditambahkan sampai 60 (enam puluh) hari.
Selain terancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU
narkotika, pengguna narkotika juga dapat dikenakan berbagai ketentuan
pemidanaan lain dalam UU narkotika selama terpenuhinya unsur
“menguasai”, “memiliki”, “menyimpan”, atau “membeli” Narkotika
secara tanpa hak dan melawan hukum dimana memiliki sanksi pidana
yang lebih tinggi dan tidak ada pilihan bagi hakim untuk menjatuhkan
putusan rehabilitasi tanpa adanya putusan penjara karena ada batas
minimal pemidanaan dalam delik tersebut.
c. Tidak ada batas daluwarsa yang jelas bagi pengguna narkotika
UU narkotika tidak memberikan batasan / daluwarsa yang jelas atas
tindak pidana yang dapat dikenakan bagi pengguna narkotika. Bagi
mantan pengguna narkotika yang kemudiaan menceritakan

9. pengalamannya menggunakan narkotika dihadapan orang banyak13 dan
Pengguna narkotika yang sedang menjalani proses rehabilitasi atas
kemauaan sendiri (bukan berdasarkan putusan hakim) bisa dikenakan
pidana atas pebuatan yang telah lampau (membeli, menggunakan,
menguasai atau menyimpan narkotika tanpa hak dan melawan hukum)
berpeluang sewaktu-waktu dapat dikenakan hukuman. Permasalahan
tersebut karena adanya ketentuan mengenai batas waktu dalam hukum
pidana bagi pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78
ayat (1) KUHP yang menyebutkan :
”Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:
Ke-1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan
percetakan, sesudah satu tahun;
Ke-2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan, atau pidana
penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
Ke-3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga
tahun, sesudah dua belas tahun;
Ke-4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana
penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun;
Tidak diaturnya pengecualiaan jangka waktu terhadap pengguna
narkotika yang sedang atau sudah dalam tahap mantan pengguna
narkotika mengakibatkan, aparat penegak hukum yang menentukan
pengguna sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) akan melakukan
pengawasan terhadap pengguna narkotika dimana tidak tertutup
dilakukan ditempat-tempat rehabilitasi. Sehingga menjadi suatu hal
yang sangat wajar bila banyak ditemukan tempat-tempat rehabilitasi
banya ditemukan atau diawasi oleh aparat penegak hukum (penyidik)
baik dengan menggunakan baju dinas maupun tidak menggunakan baju
dinas.
d. Pengguna Narkotika rentan terhadap Penyiksaan dan Perlakuan atau
Penghukuman Kejam
Walupun Indonesia sudah meratifikasi konvensi anti penyiksaan dan
perlakuaan kejam14, namun hukum acara pidana di Indonesia masih
rentan terhadap praktek-praktek upaya penyiksaan dan perlakuaan
kejam khususnya pengguna narkotika yang ditahan. Reporter Khusus
untuk PBB Manfred Nowak untuk penyiksaan dan perlakuaan kejam
sudah memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Indonesia untuk
membatasi waktu penangkapan dan penahanan, namun UU Narkotika
mengabaikan rekomendasi tersebut dengan memberikan kewenangan
Banyak orang terkenal menceritakan pengalamannya menggunakan narkotika dibeberapa
biografinya
Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuaan atau penghukuman lain yang kejam, tidak
manusiawi dan merendahkan martabat manusia diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No
5 Tahun 1998

10. kepada penyidik BNN untuk dapat menangkap pengguna narkotika
selama 3 hari dan dapat diperpanjang 3 hari. UU narkotika juga tidak
memberikan pengaturan mengenai jaminan rehabilitasi bagi pengguna
narkotika selama menjalani proses hukum, rehabilitasi baru bisa
didapatkan pengguna narkotika setelah mendapatkan putusan /
penetapan majelis hakim yang memeriksa perkara. Lamanya jangka
waktu penangkapan dan penahanan kemudiaan tanpa disertai dengan
jaminan rehabilitasi mengakibatkan pengguna narkotika akan
mengalami kondisi yang lebih buruk dibandingkan dengan pelaku
tindak pidana lainya sehingga cenderung memiliki potensi bentuk
perlakuaan dan penghukuman yang kejam.
Penyiksaan juga sering dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai
bentuk upaya-upaya untuk mendapatkan keterangan dari pengguna
narkotika, alasan yang sering terkemuka adalah untuk mengembangkan
penyidikan peredaran gelap narkotika, dimana keterangan pengguna
narkotika kemudiaan dianggap menjadi salah satu sumber untuk
membongkar peredaran gelap narkotika, namun upaya-upaya dalam
melakukan penyidikan yang tidak mengedepankan perlindungan hak
asasi manusia seringkali menimbulkan penyiksaan yang berakibat
rekayasa kasus-kasus bagi pengguna narkotika15
Sayangnya tidak mudah untuk membongkar praktek-praktek
penyiksaan, hal ini dikarenakan banyak ketakutan oleh pengguna
narkotika untuk mempermasalahkan ini, dan pola pandang pengguna
narkotika yang menggap praktek-praktek penyiksaan dan perlakuaan
yang kejam merupakan hal yang lumrah terjadi.
e. Sulitnya Implementasi SEMA No 04 Tahun 2010
Walaupun Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Edaran
(SEMA) bagi para majelis hakim baik ditingkat pengadilan negeri
mapun tingkat pengadilan tinggi, untuk memutuskan perkara pengguna
narkotika namun SEMA tersebut tida dapat mengintervensi aparat
penegak hukum lainya (penyidik dan penuntut umum). Pelaksanaan
SEMA tersebut tidak akan mengkin bisa berjalan bila :
- Penyidikan ditekankan pada keterlibatan tersangka dalam peredaran
gelap narkotika dan tidak mementingkan apakah tersangka
pengguna narkotika atau bukan.
- Pihak penyidik tidak mau bekerjasama untuk meminta surat
keterangan uji laboratorium untuk melihat apakah tersangka positif
menggunakan narkotika.
Kasus yang dihadapi oleh aan, dimana dia disiksa agar mengakui kepemilikan narkotika atau
kasus Usep Cahyono yang dipaksa mengakui sebagai pengedar narkotika

11. - Pihak penuntut umum mendakwa dengan dakwaan tunggal
terhadap penguasaan narkotika walaupun terbukti terdakwa positif
menggunakan narkotika, sehingga menggiring hakim untuk
menjatuhkan vonis penguasaan narkotika bukan pengguna
narkotika16
- Pihak penuntut umum tidak mau menerima ahli yang dimintakan
oleh hakim untuk menilai tingkat kecanduaan pengguna narkotka,
sehingga menghambat putusan rehabilitasi.
- Pengguna narkotika yang buta hukum, sehingga mengingkari
narkotika yang memang digunakan untuk kepentingan sendiri,
dimana akhirnya dihukum karena pengusaan, pemilikan,
penyimpanan atau pembeliaan.
B. SEKILAS tentang HARM REDUCTION dalam UU Narkotika
Secara umum Harm Reduction diartikan sebagai pengurangan dampak
buruk bagi pengguna narkotika dengan penerapan berbagai metode
layanan alat suntik steril, layanan program terapi rumatan metadon dll.
Prinsip yang mendasari pendekatan Harm Reduction sebagai cara yang
efektif dalam mengurangi dampak buruk pemakaian narkotika terdapat
dalam Declaration on The Guiding Principles of Drug Demand Reduction,
yang diadopsi oleh UN General Assembly Special Session (UNGASS)
melalui Resolusi S20/4, yang menyebutkan bahwa kebijakan narkotika
baik pada tingkat nasional maupun internasional harus bertujuan tidak
hanya mencegah pemakaian narkotika tetapi juga pengurangan dampak
buruk dari pemakaian narkotika. Selanjutnya Decision 74/10, Flexibility
of Treaty Provisions as Regards Human Reduction Approaches yang
dikeluarkan oleh UN International Narcotics Control Board menegaskan
bahwa pendekatan Harm Reduction adalah sejalan dengan konvensi-
konvensi tentang narkotika17. Pemerintah Indonesia juga telah
mengeluarkan aturan mengenai program harm reduction dan dalam
pelaksanaanya telah dilaksanakan.
Sayangnya UU Narkotika tidak tegas mengakomodir harm reduction
dalam ketentuan didalamnya, salah satu ketentuan Harm Reduction
terdapat dalam Penjelasan Pasal 56 UU Narkotika yang menyebutkan
“Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk rehabilitasi medis bagi Pecandu
Narkotika pengguna jarum suntik dapat diberikan serangkaian terapi untuk
mencegah penularan antara lain penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik
dengan pengawasan ketat Departemen Kesehatan.
Ketentuan tersebut menekankan adanya pengawasan ketat oleh
Departemen Kesehatan dalam program harm reduction, dimana
Departemen Kesehatan merupakan salah satu pemangku kebijakan yang
16 Kasus yang dihadapi oleh Fira Fany, yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat
17 Tinjauaan Konstitusi UU Narkotika yang dilakukan oleh PBHI

12. memeliki peran kunci melihat permasalahan pengguna narkotika dari
sudut pandang kesehatan, namun dalam pelaksanannya masih sulit
penggiat-penggiat harm reduction dalam melaksanankan tugas karena
berbagai ketentuan dalam UU Narkotika antara lain :
- Adanya ketentuan dalam UU Narkotika yang dapat mempidana
setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak
pidana, termasuk tindak pidana pengguna narkotika sebagaimana18
- Penggiat harm reduction yang memberikan jarum suntik steril
dianggap sebagai pihak yang terlibat dalam pemufakatan jahat
dalam tindak pidana narkotika19
- Penggiat harm reduction yang memberikan jarum suntik steril
kepada pengguna narkotika dibawah umur juga dapat dianggap
memberikan kemudahan dalam melakukan tindak pidana narkotika
- Adanya potensial konflik horizontal antara penggiat harm reduction
dengan kelompok masyarakat yang memandang sempit makna
peran serta masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika
Walau program harm reduction telah memiliki dasar hukum dan
dilaksanakan jauh sebelum UU Narkotika namun dalam pelaksanaanya
masih dibayang-bayangi kekhawatiran bagi penggiat harm reduction
dan pengguna narkotika yang mendapatkan layanan harm reduction,
ada baiknya pelaksanaan program harm reduction tidak hanya
dilaksanakan oleh Depertemen Kesehatan atau KPAN tapi juga
melibatkan pemangku kepentingan UU Narkotika lainya (Kepolisian,
BNN, DEPSOS, PEMDA dll)
VI. REKOMENDASI dan PENUTUP
Saat ini masyarakat dan beberapa pihak pemangku kepentingan yang
berkaitan dengan pengguna narkotika sudah mulai memandang
pengguna narkotika sebagai korban, dan apabila harus melalui proses
hukum maka rehabilitasi adalah pilihan yang terbaik bagi pengguna
narkotika, karena melihat maraknya peredaran gelap narkotika didalam
penjara. Sehingga menjadi penting bagi pengguna narkotika sebagai
obyek dalam perdagangan gelap narkotika harus mulai melakukan
upaya-upaya untuk membuka pemahaman masyarakat secara lebih luas
mengenai posisi pengguna narkotika dan melakukan pengawalan
terhadap kebijakan narkotika di Indonesia. Pihak pemangku
kepentingan dalam hal ini pemerintah sebagai pihak yang melaksanakan
UU Narkotika baik dalam bidang penegakan, pencegahan,
penanggulangan dan pengawasan haruslah memperhatikan hak-hak
dasar pengguna narkotika secara umum dan hak pengguna narkotika
secara khusus.
18 Pasal 131 UU Narkotika
19 Pasal 132 UU Narkotika