Perkembangan implementasi wajib lapor (Dit Binakeswa - Kemenkes RI)

1. Perkembangan Implementasi PP
Wajib Lapor Pecandu Narkotika
Direktorat Bina Kesehatan Jiwa
Kementerian Kesehatan RI

2. Peraturan yg telah diterbitkan

3. Peraturan dlm proses penerbitan 2012

4. Program Wajib Lapor
• 2011: Tersedia di 33 propinsi pada 129
fasilitas kesehatan di bawah jajaran kesehatan
dan 2 fasilitas di bawah Badan Narkotika
Nasional:
– RSJ/RSKO = 32
– RSU = 43
– PKM = 54
– Unitra Lido BNN & Klinik BNN Cawang
• 2012: Tambahan 70 faskes sedang dlm proses
penetapan Menkes

5. Kegiatan terkait wajib lapor
• Diseminasi terhadap pemangku kepentingan (Dinkes,
BNNP, LSM, KPAP, Kepolisian dll) : 2011, 2012
• Pengembangan modul pelatihan: 2011
• Pelatihan
– 2011: 12 Angkatan (250 orang) dr 33 propinsi
– 2012: 10 Angkatan (+ 150 orang) dr 20 propinsi
• Penyusunan Tata Cara Penyelenggaraan Wajib Lapor:
2011, 2012
• Rapat koordinasi lintas sektor & lintas program: 2012

6. Kegiatan terkait wajib lapor (lanjt)
• Iklan layanan wajib lapor (dalam proses
kontrak): 2012
• Penyediaan materi KIE: 2012
• Pengembangan website khusus (link kpd
website Kemenkes): 2012
• Rencana e-report

7. Jumlah Tenaga Kesehatan Terlatih
Untuk Wajib Lapor

8. Jumlah Tenaga Kesehatan Terlatih
Untuk Wajib Lapor (2)

9. Jumlah Tenaga Kesehatan Terlatih
Untuk Wajib Lapor (3)

10. Layanan wajib lapor berdasarkan
seting layanan

11. Kinerja klaim wajib lapor berdasarkan
fasilitas kesehatan 2011
• Klaim terbanyak
berasal dari
puskesmas, diikuti
RSKO
• Wilayah yg
mengajukan klaim:
– Jakarta (89.5%)
– Tangerang (10.5%)

12. Kinerja klaim wajib lapor berdasarkan fasilitas
kesehatan per Juli 2012
• Klaim terbanyak berasal
dari kelompok RSKO /
RSJ
• Wilayah yg mengajukan
klaim:
– Jakarta
– Kalimantan Timur
– Bengkulu
– Sumatra Barat
– Bogor, Jawa Barat
– Jawa Timur

13. Beberapa Institusi Penerima Wajib Lapor Yang Sudah
Melaporkan Kemenkes
tahun 2012
NO Bulan IPWL Pasien
1 Januari 1. PKMTebet 59
2. RSKD Atma Husada 3
2 Februari RSKO Cibubur 19
3 Maret 1. PKM Gambir 53
2. RSKO Cibubur 33

14. Beberapa Institusi Penerima Wajib Lapor Yang Sudah
Melaporkan Kemenkes tahun 2012
NO Bulan IPWL Asesmen
4. April 1. RSKO Cibubur 10
2. RSKD Atma Husada 29
3. PKM Cengkareng 20
4. BNK Balikpapan (UNITRA 23
BUTTERFLY)
5. Mei 1. RSJ Soeprapto Bengkulu 14
2. RSJ Prof HB Sa’anin Padang 60

15. Beberapa Institusi Penerima Wajib Lapor Yang Sudah
Melaporkan Kemenkes tahun 2012
NO Bulan IPWL Pasien
6. Juni 1. RS Marzoeki 13
Mahdi Bogor
2. RSKO Cibubur 3
7. Juli 1. RSJ Menur 25
2. PKM Grogol 19
Petamburan
3. RSKO 4
Total yang melakukan wajib lapor 387

16. TANTANGAN YANG DITEMUI .....???
16

17. No Kendala Sifat
1 Kelambatan proses penerbitan Internal Kemenkes
Kepmenkes tentang Tata Cara
Wajib Lapor 2012 dan Rehabilitasi
Medis Terpidana
2 Tim IPWL belum ditetapkan Internal IPWL
Direktur RS / Kepala Puskesmas
3 Resistensi petugas terlatih SDM
melayani pecandu
4 Persyaratan administrasi klaim Internal Kemenkes,
terlalu banyak Peraturan Menkeu
5 Tidak ada insentif tambahan bagi Internal IPWL,
petugas penerima wajib lapor Otonomi Daerah

18. No Kendala Sifat
6 Pecandu enggan datang Eksternal populasi
melaporkan diri krn khawatir kunci
kerahasiaan tdk terjamin
7 Pecandu menginginkan Anggaran prioritas
rehabiitasi medis sepenuhnya Kemenkes
gratis, sehingga tertarik untuk
wajib lapor
8 Petugas kurang terampil dalam SDM
penatalaksanaan rehab medis
mengikuti perencanaan terapi yg
dibuat

20. No Kendala Alternatif solusi
1 Kelambatan proses penerbitan Percepatan penerbitan
Kepmenkes tentang Tata Cara Kepmenkes
Wajib Lapor 2012 dan
Rehabilitasi Medis Terpidana
2 Tim IPWL belum ditetapkan Surat kepada Direktur
Direktur RS / Kepala Puskesmas RS / Kepala Puskesmas
3 Resistensi petugas terlatih Bimbingan teknis ,
melayani pecandu desensitisasi nakes thd
pecandu
4 Persyaratan administrasi klaim Rencana untuk e-klaim
terlalu banyak pd tahun mendatang
bilamana
memungkinkan

21. No Kendala Alternatif solusi
5 Tidak ada insentif Rakor LS/LP
tambahan bagi petugas
penerima wajib lapor
6 Pecandu enggan datang Sosialisasi kpd populasi kunci;
melaporkan diri krn rapat koordinasi dg BNN ttg
khawatir kerahasiaan tdk jaminan kerahasiaan data
terjamin pecandu; upaya agar data
pecandu tersentralisasi &
terintegrasi dg Sistim Informasi
Kesehatan Nasional

22. No Kendala Alternatif solusi
7 Pecandu menginginkan Rapat tingkat pimpinan terkait
rehabilitasi medis jaminan sosial yang merata &
sepenuhnya gratis, seimbang
sehingga tertarik untuk
wajib lapor
8 Petugas kurang terampil Penyediaan buku panduan
dalam penatalaksanaan praktis & pelatihan pendalaman
rehab medis mengikuti penatalaksanaan rehabilitasi
perencanaan terapi yg pecandu, khususnya ganja dan
dibuat amphetamine-type stimulants.
(Sebagian petugas IPWL sudah
terpapar dg penatalaksanaan
pecandu heroin)